Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, olehkami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea,S.H. dan Zakky Ikhsan Samad, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota,Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2020/PN Kot Halaman 15 dari 16putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Pringsewu dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. Ratriningtias Ariani, S.H.Zakky Ikhsan Samad, S.H.Panitera Pengganti,Martha Diana, S.H., M.H.Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2020/PN Kot Halaman 16 dari 16

/PN KotBicterzon Welfare Hutapea, S.H. sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H. danWahyu Noviarini, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu olehBambang Setiawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri KotaAgung, serta dihadiri oleh Devanaldhi Duta AP, S.H. Penuntut Umum danTerdakwa;HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Anggraini, S.H.

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.Wahyu Noviarini, S.H.Panitera Pengganti,Bambang Setiawan, S.H.Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 352/Pid.B/2020./PN Kot

dapat menimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakat Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 86/PID/2016/PT.Mdn Halaman 5lainnyahingga sangat mungkin sekall Terdakwa akan mengulangiperbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencobacobamelakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuanpemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai finalgoal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (social defence)yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (social welfare

efek jera kepada Terdakwa dan tidak pula mempunyai dayatangkal yang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakatlainnya hingga sangat mungkin sekali Terdakwa akan mengulangiperbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencobacobamelakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuanpemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai finalgoal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (social defence)yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (social welfare

RicardoSitohang, S.H.. dan Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. masingmasing sebagaiHakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut dan dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H. Panitera PenggantiPengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Midian Rumahorbo, S.H.,M.Kn. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.Panitera Pengganti,Martha Diana, S.H., M.H.Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2020/PN Kot Halaman 18 dari 18

RicardoSitohang, S.H. dan Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. masingmasing sebagaiHakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut dan dibantu oleh Muchammad Arief, S.H., M.H. Panitera PenggantiPengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Tri Yulianto Satyadi, S.H.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.Panitera Pengganti,Muchammad Arief, S.H., M.H.Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2020/PN Kot Halaman 17 dari 17

Pemerintah Daerah) adalahdalam rangka menjalankan fungsi pemerintah yakni MenyelenggarakanKesejahteraan Umum yang merupakan konsekuensi logis dari konsep Welfarestate sebagaimana yang dianut oleh negaranegara modern (Welfare state).Dengan konsep Welfare state (sebagaimana yang dituntut oleh butir a KonsideranUndangUndang No. 32 Tahun 2004), negara (cq. Pemerintah Daerah) dalamHal. 31 dari 40 hal. Put.

Maka atas dasar konsep welfare state, diskresi Walikota dalam halmenyetujui permohonan DPRD mengenai asuransi bagi para anggota DPRDmerupakan salah satu alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalampenerapan Asas Legalitas (Wetmatigheid van bestuur).Bahwa sebagai bentuk pouvoir discretionnaire, Disposisi Walikota Magelang viaSekda tindak lanjuti atas Surat Ketua DPRD Kota Magelang No. 900/517/130tanggal 25 September 2002 dimana Walikota sebagai Pemegang KekuasaanUmum Pengelolaan Keuangan

atas, adalah jelas bahwa pencairan danaasuransi oleh Disposisi Walikota Magelang via Sekda tanggal 25 September 2002,21.22.Disposisi Walikota Magelang tanggal 14 Januari 2003, Surat Edaran (SE)Walikota Magelang Nomor : 900/02.a/122, tanggal 2 Januari 2004 , Surat WalikotaMagelang No. 900/51.1/122, tanggal 9 Januari 2004 dan Lembar DisposisiWalikota Magelang tanggal 14 Januari 2004 adalah suatu bentuk diskresi yangdimiliki Walikota dalam rangka untuk menyelenggarakan pemerintahan atas dasarkonsep welfare

No. 1510 K/Pid/2015mencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwa sehinggatujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyaifinal goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (SocialDeference) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat(Social Welfare) atau tujuan pidana yang umum (Prevensi general) yaitumenciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tentram dan tidakmelakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidanaagar tidak mengulangi

JERA KEPADA TERDAKWA DAN TIDAKPULA MEMPUNYAI DAYA TANGKAL YANG DAPAT MENIMBULKANSHOCK TERAPY BAGI ANGGOTA MASYARAKAT LAINNYA sehinggasangat mungkin sekali Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dananggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yangpernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upayapenal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkanperlindungan masyarakat (Social Defence) yang pada akhirnya menciptakankesejahteraan masyarakat (Social Welfare

JERA KEPADA TERDAKWA DAN TIDAKPULA MEMPUNYAI DAYA TANGKAL YANG DAPAT MENIMBULKANSHOCK TERAPY BAGI ANGGOTA MASYARAKAT LAINNYA sehinggasangat mungkin sekali Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dananggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yangpernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upayapenal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkanpetiindungan masyarakat (Social Defence) yang pada akhirnya menciptakankesejahteraan masyarakat (Social Welfare

RicardoSitohang, S.H. dan Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. masingmasing sebagaiHakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggotatersebut dan dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H. Panitera PenggantiPengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Midian Rumahorbo, S.H.,M.Kn. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.Panitera Pengganti,Martha Diana, S.H., M.H.Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2020/PN Kot Halaman 18 dari 18

RicardoSitohang, S.H. dan Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. masingmasing sebagaiHakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim AnggotaPutusan Nomor 423/Pid.Sus/2020/PN Kot Halaman 17 dari 18tersebut dan dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.Panitera Pengganti,Yayan Sulendro, S.H., M.H.Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2020/PN Kot Halaman 18 dari 18

Pidanadalam Penanggulangan Kejahatan menulis bahwasekiranya kebijakan penanggulangan kejahatandilakukan dengan menggunakan saranapenal (hukum pidana), yang operasionalisasinyamelalui beberapa tahap: tahap formulasi (kebijakanlegislative), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) dantahap eksekusi (kebijakan eksekutif), Knususnya padakebijakan yudikatif/aplikatif harus memperhatikan danmengarah pada tercapainya tujuan dan kebijakansosial itu, berupa kebijakan/upayaupaya untukkesejahteraan sosial (social welfare

memberikan shock terapy kepada anggota masyarakat agar tidakmengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa (tujuan preventif),oleh karenanya pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam perkara iniadalah sudah tepat dan banding yang diajukan oleh terdakwa sangat tidakberalasan, sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana)yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindunganmasyarakat (Social Defence) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraanmasyarakat (Social Welfare

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp3.000,00 (tiga ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Kamis, tanggal 12 Nopember 2020,oleh kami, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. sebagai Hakim Ketua, Anggraini,S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.Wahyu Noviarini, S.H.Panitera Pengganii,Bambang Setiawan, S.H.Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 405/Pid. Sus/2020/PN Kot

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp3.000,00 (tiga ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Kamis tanggal 5 November 2020, olehBicterzon Welfare Hutapea, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H. danWahyu Noviarini, S.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkandalam sidang terobuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 November 2020oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.Wahyu Noviarini, S.H.Panitera Pengganti,Lado Firmansyah, S.H., M.H.Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kot

RicardoSitohang, S.H. dan Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. masingmasing sebagaiHakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut dan dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H. Panitera PenggantiPengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Muhammad Ifan, S.H.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.Panitera Pengganti,Martha Diana, S.H., M.H.Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2020/PN Kot Halaman 22 dari 22

RicardoSitohang, S.H. dan Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. masingmasing sebagaiHakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggotatersebut dan dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.Panitera Pengganti,Martha Diana, S.H., M.H.Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN Kot Halaman 22 dari 22

RicardoSitohang, S.H. dan Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. masingmasing sebagaiHakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut dan dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H. Panitera PenggantiPengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Muhammad Ifan, S.H.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.Panitera Pengganti,Martha Diana, S.H., M.H.Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2020/PN Kot Halaman 22 dari 22

Staf & karyawan = Quality reward & Welfare/KesejahteraanKaryawan. 3. Stake holder (BOD & BOC) serta pemegang saham = Qualityprofit/Keuntungan usaha.12. Bahwa ratarata penjualan dalam 4 tahun terakhir (1998 s/d 2002)adalah seperti tersebut dalam surat gugatan.13.

., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea,S.H., M.H. dan Zakky Ikhsan Samad, S.H., MH. masingmasing sebagai HakimAnggota, yang diucapkan dalam sidang terouka untuk umum pada han itu juga olehHakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibaniu oleh JimiHenderiyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung,serta dihadiri olen Fiona Salfadila Hasan, S.H.

Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H. Ari Qumiawan, S.H., M.H.Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.Panitera Penggant,Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.B/2021/PN Kot