Ditemukan 9412 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 554/2013 Narkoba 554/pdt.g/2013/pa.sbs
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-07-2015 — Upload : 22-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 27 Juli 2015 — H. GUSTI HERSAN ASLIROSA, S.E, bin H. GUSTI SALEHAN
134 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa putusan Tingkat Kasasi menguatkan Putusan PengadilanNegeri Pontianak Nomor 554 / Pid.B / 2010 / PN.PTK tanggal 30Desember 2010 nama Terdakwa DEDEN ARI NUGRAHA, S.Sos binEDDY HARYADI yang amar lengkapnya sebagai berikut :MENGADILI1. Menyatakan Terdakwa DEDEN ARI NUGRAHA, S.Sos bin EDDYHARYADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakankepadanya dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair ;2.
    Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara.Bahwa putusan tersebut telah menguatkan putusan Pengadilan NegeriPontianak Nomor 554 / Pid.B / 2010 / PN.PTK tanggal 30 Desember2010 nama Terdakwa DEDEN ARI NUGRAHA, S.Sos bin EDDYHARYADI yang amar lengkapnya sebagai berikut :MENGADILI:1.
Pengadilan PN SLEMAN Perdata
Register : 18-04-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 96/Pdt.G/2019/PN Smn
Tanggal 12 Desember 2019 — Penggugat:
WAHYUNINGSIH HARIYANTI, SE
Tergugat:
1.RINTA PURNAWATI
2.FARIDERMA ARDANA RASWARA PURNA YUDA.
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional BPN Agraria Dan Tata Ruang Kabupaten Sleman
121 — 22
  • dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yakni :Putusan MA RI No. 2356 K/Pdt/2008 tertanggal 18 Februari 2009 yangmenyatakan :"Perjanjian jual beli yang dibuat dibawah tekanan danHalaman 11 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN Smn6.keadaan terpaksa adalah merupakan Misbruik Van Omstandigheidenyang dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan, karena tidaklagi memenuhi unsurunsur pasal 1320 KUH Perdata yaitu tidakadanya kehendak yang bebas dari salah satu pihak ;Putusan MA RI No. 554
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-02-2015 — Upload : 13-07-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 11 Februari 2015 — WARSINI BINTI NARTO WIYONO
72 — 17
  • Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2011 sebesar Rp. 89.476.000,merupakan dana bantuan keuangan dari Pemerintah KabupatenSukoharjo telah diterima selurunnya dalam 3 tahap pencairan melaluiRekening Kas Desa Mertan di Bank Jateng Cabang Sukoharjosebagaimana telah dicatat dalam Buku Kas Umum Desa Mertan, yaitu :11 Tahap dengan SP2D Nomor : 554/1.20.05/BK/IX/2011 tanggal 21September 2011 (30%) sebesar Rp. 26.842.800,, masuk dalamrekening kas Desa Mertan tanggal 21 September 2011 dan ditarikole Terdakwa pada
    Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2011 sebesar Rp. 89.476.000,merupakan dana bantuan keuangan dari Pemerintah KabupatenSukoharjo telah diterima selurunnya dalam 3 tahap pencairan melaluiRekening Kas Desa Mertan di Bank Jateng Cabang Sukoharjosebagaimana telah dicatat dalam Buku Kas Umum Desa Mertan, yaitu :Tahap dengan SP2D Nomor : 554/1.20.05/BK/IX/2011 tanggal 21September 2011 (30%) sebesar Rp. 26.842.800,, masuk dalamrekening kas Desa Mertan tanggal 21 September 2011 dan ditarik oleTerdakwa pada tanggal
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 02-09-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 24/G/2015/PTUN-SMD
Tanggal 10 Maret 2016 — 1. NANANG; 2. JAMRAN/LON; 3. H U S I N; 4. SYAHRIL Alias SAHRIL; 5. BUSTANI Alias BUSTANI AMIN; 6. M A U N; 7. B I U N; 8. SAMSUL; 9. TONIANSYAH; 10. NORSIAH; 11. JUNAIDI Alias JUNAIDI F; 12. HERLINA; 13. MUSRAN; 14. SAHIRUDIN; 15. ISNAWATI; 16. SYAMSIAR Alias SAMSIR; 17. ASNAN Alias ASNAN. N; 18. J U M; 19. A S N A H; 20. RUKAYAH; 21. YUSNI; 22. SYAHRUL; 23. A.W. CUNIANSYAH; 24. EMILIANA; 25. EDISON; 26. AGUS DENI; melawan 1. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA; 2. BUPATI KUTAI KARTANEGARA; 3. PT. BERINGIN JAYA ABADI (Tergugat II Intervensi);
167 — 771
  • SK.554/MenhutII/2013 tanggal 2Agustus 2013 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan MenjadiBukan Kawasan Hutan Seluas + 395.621 Ha, Perubahan Fungsi KawasanHutan Seluas + 276.240 Ha Dan Penunjukan Bukan Kawasan HutanMenjadi Kawasan Hutan Seluas + 11.732 Ha di Provinsi KalimantanTimur dan.Keputusan Menteri Kehutanan No.
    SK.554/MenhutII/2013 tanggal 2Agustus 2013 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan HutanMenjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas + 395.621 Ha, PerubahanFungsi Kawasan Hutan Seluas + 276.240 Ha dan Penunjukan BukanKawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas + 11.732 Ha diProvinsi Kalimantan Timur dan. Keputusan Menteri Kehutanan No.
    Propinsi Dati I Kalimantan Timur Seluas 21.144.000 (DuaPuluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu) Ha Sebagai KawasanHutan.: Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 79/KptsII/2001 tanggal 15 Maret 2001 Tentang Penunjukan Kawasan HutanDan Perairan Di Wilayah Propinsi Kalimantan Timur Seluas 14.651.553(Empat Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus LimaPuluh Tiga) Hektar.Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : SK.554
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-07-2016 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 15 Juli 2016 — - Dr. RAYMOND CHANDRAJAYA
205 — 60
  • Kontrak : HK.02.03/SATKER-P2JN/554/V/2013 Tanggal Kontrak 20 Mei 2013 Konsultan Pelaksana PT.
    Kontrak : HK.02.03/SATKERP2JN/554/V/2013 Tanggal Kontrak 20Mei 2013 Konsultan Pelaksana PT.
    Gorontalo Taludaa, Nomor: HK.02.03/SATKERP2JN/554/V/2013,Tanggal Kontrak 20 Mei 2013, dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 2.860.495.000., (dua milyar delapan ratus juta enam puluh juta empat ratus sembilan puluh limaribu rupiah) dengan sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2013, danBerdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: HK.01.24/SATKERP2JN/619/V1/2013 PT.
    Gorontalo Taludaa (MYC), No.Kontrak : HK.02.03/SATKERP2JN/554/V/2013 Tanggal Kontrak 20 Mei2013 Konsultan Pelaksana PT.
    Kontrak :HK.02.03/SATKERP2JN/554/V/2013 Tanggal Kontrak 20 Mei 2013 KonsultanPelaksana PT.
Pengadilan PN BATULICIN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-07-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN BATULICIN Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Bln
Tanggal 30 Maret 2016 — Penggugat: SAID ABDULLAH Bin SAID USMAN Tergugat: 1.ALIANSYAH Bin MASHUDE 2.M. SAIPI 3.SUBLI 4.TONDO 5.ANCAH 6.IBERAHIM
67 — 14
  • Saksi SAIPUL RAHMAN :Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Barogah ;Bahwa luasnya desa Baroqgah tersebut yaitu, Luasnya 554 (lima ratus lima puluhempat) Hektar dan Terdiri dari 17 (tujuh) Rukun Tetangga (RT), 4 (empat) RukunWarga (RW) dan 2 (dua) Kepala Dusun ;Bahwa Kepala Dusun tingkatannya adalah di atas Rukun Warga (RW) ;Bahwa Desa Barogah adalah Pemekaran dari desa Kampung Baru, sejakTanggal 3 September 2007 ;Bahwa landasan hukumnya pemekaran tersebut,oerdasarkan usulan ;Bahwa Kapan Surat Keputusan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-03-2013 — Putus : 22-08-2013 — Upload : 28-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 41/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn
Tanggal 22 Agustus 2013 — - AHMAD FAISAL NASUTION, S.Sos
46 — 12
  • Asli Dokumen SPM No. 554/SPM/PPKD/2011 Tanggal 21Oktober 20113. Asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPPLS Tanggal 21Oktober 20114. Asli Surat Pengantar SPPLS No. No. 585/SPP/PPKD/2011Tanggal 21 Oktober5. Asli Ringkasan SPPLS No. 585/SPP/PPKD/2011 Tanggal210ktober 20116. Asli Rincian Rencana Penggunaan Dana SPPLSNo.585/SPP/PPKD/ 2011 Tanggal 21 Oktober 20117. Asli Nota Dinas No. 370/Bend.Peng.Pemb/ /2011 Tanggal 20Oktober 20118. Asli Kwitansi (Tanda Pembayaran) kepada, Drs.
    JeksonNapitupulu Lembaga Pemerhati Kesehatan Sumatera Utara(LPKSU) sejumlah Rp.100.000.000..18.Asli Proposal Lembaga Pemerhati Kesehatan Sumatera Utara(LPKSU)Lembaga Penyuluhan dan Pemberantasan Narkoba (LPPN)Sumatera Utara10.Asli Dokumen SP2D No . 6517 Tanggal 25 Oktober 201111.Asli Dokumen SPM No. 554/SPM/PPKD/2011 Tanggal 21Oktober 201112.Asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPPLS Tanggal 21Oktober 201113.Asli Surat Pengantar SPPLS No.
    JeksonNapitupulu Lembaga Pemerhati Kesehatan Sumatera Utara(LPKSU) sejumlah Rp.100.000.000..27.Asli Proposal Lembaga Pemerhati Kesehatan Sumatera Utara(LPKSU)Lembaga Penyuluhan dan Pemberantasan Narkoba (LPPN)Sumatera Utara19.Asli Dokumen SP2D No . 6517 Tanggal 25 Oktober 201120.Asli Dokumen SPM No. 554/SPM/PPKD/2011 Tanggal 21Oktober 201121.Asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPPLS Tanggal 21Oktober 201122.Asli Surat Pengantar SPPLS No.
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 12-06-2017 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 29-08-2017
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 109 – K / PM.III-12 / AL / VI / 2017
Tanggal 8 Agustus 2017 — BAMBANG SUSILO Serka Mar NRP 73473
62 — 44
  • ., NRP 19076/P Berdasarkan SuratPerintah Nomor : Sprin/554/VV2017 tanggal 06 Juni 2017 dariKomandan Latih Korps Marinir dan Surat Kuasa dari TerdakwaSerka Marinir Bambang Susilo kepada Penasihat Hukum tanggalO7Juni 2017.Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :Saksi1.Nama lengkap : Imam SubaliPekerjaan : SwastaTempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 10 Nopember 1988Jenis kelamin > Lakilaki.Kewarganegaraan : IndonesiaAgama : IslamTempat tinggal : Pademonegoro
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Register : 02-09-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PT MATARAM Nomor 160/PDT/2019/PT MTR
Tanggal 21 Oktober 2019 — Pembanding/Penggugat I : SANGKA SUCI Diwakili Oleh : MUHAMMAD SYARIFUDDIN, S.H.
Terbanding/Tergugat : DR H MOHC ALI B DACHLAN SH MM
Turut Terbanding/Penggugat III : PUTU CHANDRAWATY
Turut Terbanding/Penggugat II : HAJJAH SITI MARYAM
92 — 65
  • yangberlaku;Putusan Mahkamah Agung RI No.312 K/Pdt/2017, dengan kaidahhukum Bahwa syarat sah jual beli yang harus dilakukan dihadapanpejabat (unsur terang), demikian juga bukti kwitansi tidakmembuktikan jual beli atas obyek sengkta, bahwa sebaliknyatergugat dapat membuktikan obyek sengketa adalah miliknyaHalaman 32 dari 41 halaman Put. 160/PDT/2019/PT.MTRberasal dari sertifikat hak guna bangunan ( perpanjang ) yangditerbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor;Putusan Mahkamah Agung RI No.554
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 13-10-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1738 K/Pdt/2013
Tanggal 13 Oktober 2014 — SUHATSYAH, dkk vs MIRWAN
24 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • aA PF WY YDe Bahwa Penggugat adalah anak dari Abubakar Sidik, salahseorang anak dari Muhammad Siddik dan untuk menggugatobjek perkara Penggugat harus mengikut sertakan anakanakdari Sulaiman Sidik, Ismail Sidik, Tabrani Sidik, Armen Sidik,Muslim Sidik atau cucu dari Muhamad Sidik lainnya;e Bahwa dengan tidak ikutnya cucu dari Muhammad Sidik danSariah yang lain sebagai Penggugat, maka gugatan Penggugatdinyatakan tidak dapat diterima (NO) sesuai denganYurisprudensi MA tanggal 11 Desember 1972 Nomor 554
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pilkada
Register : 02-10-2014 — Putus : 04-02-2015 — Upload : 28-08-2015
Putusan PTUN MEDAN Nomor 75/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 4 Februari 2015 — Drs. IMAN HIDAYAT : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG
240 — 159
  • Mei2013, Hal : Penyampaian HasilVeTIfiKAS1....... 0... cece cece eee eeeeeeeeeeeseeeeeeuseees (Bukti P6) ;Fotocopy Berita Acara Hasil Verifikasi KelengkapanAdministrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten DeliHalaman 29Putusan No. 75/G/2014/PTUNMDN303089Serdang, tanggal 6 Mei 2013 (Model BB12)Lede bene ence dence neces eee neeneeneeeeneeneeeeeneneeneaee ed (Bukti P7) ;Fotocopy Pengumuman Daftar Calon Sementara di HarianSumut Pos pada hari Kamis tanggal 13 JuniZO Srsinaa sass sasuumas sisi camwumnd 554
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Register : 21-05-2018 — Putus : 19-11-2018 — Upload : 12-06-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 312/Pdt.G/2018/PN Sgr
Tanggal 19 Nopember 2018 — Penggugat:
Perseroan Terbatas nabatindah Sejahtera, PT.Nabatindah Sejahtera
Tergugat:
Rektor Universitas Pendidikan Ganesha
97 — 56
  • PadaPosita angka 9 (Sembilan) sampai dengan angka 15 (lima belas) tersebut, olehkarena seluruh fakta fakta yang dimasukan dalam dalil dalil gugatan tersebutterjadinya setelah adanya Surat Pemutusan Kontrak yang di terbitkan oleh PPK(Pejabat Pembuat Komitmen) Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja; DanKarenanya dalil dalil gugatan Penggugat tersebut tidak memiliki dasar hukumyang benar: Sehingga dengan demikian haruslah di kesampingkan; Putusan Perdata Nomor312/Pdt.G/2018/PN Sgr halaman 25 dari 554
Pengadilan PN Labuan Bajo Perdata
Register : 08-10-2018 — Putus : 05-11-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Lbj
Tanggal 5 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
116 — 391
  • Putusan MA RI Nomor: 554 K/Sip/1976, tanggal 26 Juni 1979, yangmenyatakan:berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor10/1961 setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan dihadapan pejabat akta tanah setidaktidaknya di hadapan KepalaDesa yang bersangkutan.2. Putusan MA RI Nomor: 237 K/Sip/1968 yang menyatakan: jual belitanah yang dilakukan terangterangan di muka pejabat harusdilindungi. Artinya, secara a contrario jika jual beli tidak dilakukan dimuka pejabat (ic.
Pengadilan PN Andoolo Pidana Umum Penghinaan
Register : 10-12-2013 — Putus : 04-02-2014 — Upload : 14-01-2015
Putusan PN Andoolo Nomor 124/Pid.B/2013/PN.Adl
Tanggal 4 Februari 2014 — Pidana - RIAN SUGI PANCA RUDDIN Bin KAMARUDDIN Alias SUGI
73 — 30
  • 6b52bd5 21e f2cdd5eb92 46a3d8b4757e8d3f729e245eb2b2 60a02 38 d01000 Off F0300504b030414000600080000002100 96b5ade2 96060000501b0000160000007468 656d652f7468656d652f7468656d65312e78 6d6cec5 94f 6fdb361 4b f0fd8 77207 46f 63277 61a07758ad8b19b2d4d1lbc 46687 le 698996d850a2 40d2497d1bdae3 800 1c 3ba 61871508 6d87 615b8 116d8a5fb34d93a6cldd0afb0 47529 2c5 58 5e9 23 6d8 8aad3e2 412 f9e3fbfflelfa9abd7eec70cl01221294 fda5de fd7 2cd4324f179409 3b0edddlef 62fad79482a9c0498184b4bd2 99 1ldeb5 8df7dfbb8ad7 554
Pengadilan PN MAROS Perdata Tanah
Putus : 24-08-2016 — Upload : 17-05-2017
Putusan PN MAROS Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Mrs.
Tanggal 24 Agustus 2016 — pengugat : H. MUH. YUNUS Tergugat : 1. H. FACHRUDDIN Alias H. FAHARUDDIN Alias PAHARUDDIN 2. Ahli Waris Alm. PATAHUDDIN, yaitu DAENG PUJI Binti PATAHUDDIN, 3. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MAROS,
101 — 10
  • Bank Ekspor Impor Indonesia ( Persero )berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pemberian HakTanggungan tanggal 4 10 1996 Nomor : 554/MK/KMD/K/1996 ;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 28-09-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1734 B/PK/PJK/2017
Tanggal 6 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS KERJASAMA OPERASI PT. ADHI REALTY-PT. EDEN CAPITAL INDONESIA;
28 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KARO li 430 Oct 1422 mei 2006 init KEPst4as2wes.owz011 Ful SSa2ePPM x AaFZoI4d 43Oct1423 Jun 2006 KEP 1qaan NEJoGi2011 Put S5427/ PP MX AI F2O1 1 : 13Oct1424 Juli 2006 iKEP 144 ace y2044 ae "Put. 554 azeu PPM At F201 4 vy) ain 4 2Oct1425 Agustus 2006 KEP 1495nWwRu oot Po S6420PP Mx ai20ia 14 Oct1a 25 September 2006 KEP14960P J. Osr2011 Put. S543 00PP. Mo AT T2074 eoct14 27 Okiober 2006, KEP tagF RS o62011 Put SS742/PP.M.x AITIZ0148 14Oct14 28 November 2006 KEP1498.WP.06/2011 Put.
Pengadilan PN SOLOK Perdata Tanah
Register : 18-11-2016 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 15-06-2017
Putusan PN SOLOK Nomor - 10/Pdt.G/2016/PN Slk.
Tanggal 30 Mei 2017 — - PITRUS DT SARI MARAJO DIRAJO DEMPANG,DKK LAWAN: - YURDIN PAKIEH KAYO DT SAGA JANTAN, DKK
83 — 11
  • SHPT 554/1 2/58, 18121959yang dikeluarkanPenguasa Perang Daswanti SUMUT atas persil No.585; semulayang memperoleh dari penguasa perang adalah J.B. danmengalihkan kepada B.S, kemudian tergugat memperolehnya dariB.S. dengan membayarganti rugi berdasarkan Surat Ganti Rugi 1031972; memerhatikan jaktafakta torsebut MA berpendapat,supaya gugatan tidak mengandung cacat plurium litis consorcium,penggugat harus menarikJ.B dan B.S. sebagai tergugat1.
Pengadilan PT BANGKA BELITUNG Perdata
Register : 18-11-2021 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 24/PDT/2021/PT BBL
Tanggal 14 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat : Sri Harti Diwakili Oleh : Dr. H. Zaidan., SH., S.Ag., Mhum
Terbanding/Tergugat I : Fitra Jaya
Terbanding/Tergugat II : Panca Heryawan
Terbanding/Tergugat III : Junaidi
Terbanding/Turut Tergugat I : Kelurahan Tua Tunu Indah
Terbanding/Turut Tergugat II : Kecamatan Gerunggang
118 — 121
  • SHPT 554/12/58, 16121959 yang dikeluarkan Penguasa perang daswati SUMUT atas persil NO.585,Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 24/PDT/2021/PT BBL Semula yang memperoleh dari penguasa perang J.B. dan pengalihan kepadaB.S., kemudian tergugat memperolehnya dari B.S. dengan membayar ganti rugiberdasarkan surat ganti rugi 1031972; Memperhatikan FaktaFakta tersebut MA berpendapat, supaya gugatan tidakmengandung cacat Plurium litis consortium, penggugat harus menarik J.B danB.S sebagai Tergugat.Bahwa
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 29-11-2016 — Upload : 05-04-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 24/Pailit/2016/PN.Niaga.Sby.
Tanggal 29 Nopember 2016 — LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) Desa Adat Kelan terhadap 1. IDA BAGUS SURYA BHUWANA 2. PT BUKIT INN RESORT
1086 — 729
  • Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 75 tanggal 29 Nopember 2013, diberi tanda P 3;Fotocopy Perjanjian Persetujuan Penambahan Plafon Kredit No. 7 tanggal 13 Pebruari 2015, diberi tanda P 4;Fotocopy Perjanjian Persetujuan Restrukturisasi Kredit No. 4 tanggal 8September 2015, diberi tanda P 5; Fotocopy Pengakuan Hutang No. 26 Tanggal 7 Mei 2012, diberi tanda P 6 ; Fotocopy Penanggungan (Borgtoch) No. 29 tanggal 7 Mei 2012, diberi tandaP7; Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 554
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 17-04-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 145/PDT/2020/PT MKS
Tanggal 25 Juni 2020 — Pembanding/Tergugat : PT. Cupumanik Gemah Permata Diwakili Oleh : Sitti Hairawati Mase
Terbanding/Penggugat : Petrus Kanel Banglangi
91 — 39
  • Vide bukti P1s/d P3) yang diberikan Kepala Desa tidak dikenal dalam sistim hukumtanah di Indonesia, Surat Keterangan dari Kepala Desa tidak bersifatsubstansif tetapi hanya bersifat declaratoire, bersifat hanyamemberikan keterangan saja dan tidak melahirkan hak, Kepala Desabukan Pejabat yang diberikan kewenangan untuk melahirkansebuah hak atau keputusan pemberian hak, dan Yuris PrudensiPutusan Mahkamah Agung RI No. 4/ Sip/ 1958, Tanggal 13 Desember1958, Putusan No.237 K/ Sip/ 1968, dan Putusan No. 554