Ditemukan 9653 data
1.R.A. DHINI ARDHANY, SH, MH
2.RULLY MUTIARA, SH, MH
3.RAKHMAD HARI BASUKI, SH., M.Hum
Terdakwa:
1.ENDANG KUMORO
2.MISDIANTO
3.AHMAD PURWANTO
846 — 1155
ACHMAD PURWANTO,SE
- 1 (satu) bendel Surat Iconis Nusa Jaya No.509/INJ-LM/V/2019, tanggal 1 Mei 2019 antara tentang Pemutusan Hubungan Kerja sdr.MISDIANTO.
- 1 (satu) lembar fc. Legalisir surat tanda penerimaan nomor : STP/232/V/2019/Dittipidum, tanggal 29 Mei 2019.
Terlampir dalam berkas perkara
- 1 (satu) lembar fc. Legalisir surat tanda penerimaan nomor : STP/233/V/2019/Dittipidum, tanggal 29 Mei 2019.
RINI PURNAMAWATI, SH
Terdakwa:
M. S. G. M. TEGUH Bin CEK OLAH
76 — 66
- 1 (satu) lembar asli sertifikat nasional garis muat kapal sementara nomor : AL.509/10/3/KSOP.PLG-22 dikeluarkan oleh KSOP Palembang tanggal 9 September 2022 sampai dengan berakhir tanggal 8 Desember 2022.
- 1 (satu) lembar asli Dokumen orang sertifikat pengawakan kapal surat keterangan kecakapan Nautika Kapal Sungan dan Danau atas nama M.S.G. M TEGUH.
Dikembalikan kepada saksi AHMAD LUTHFI AB.
39 — 8
., para Advokat dan Konsultan Hukum pada KantorHukum Atma & Associate, Advocate and Legal Consultants, beralamatdi Gedung Perkantoran Jiwa sraya Gondangdia Lantai 3, Jalan R.P.Soeroso Nomor 41 Menteng (d/h Gondangdia Lama), berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2018, yang telah didaftarkan diHalaman 1 dari 62 Putusan Nomor 1711/Pdt.G/2018/PA.JBKepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam Register KuasaNomor : 509/SK/2018/PA.JB pada tanggal 21 Desember 2018, yangdalam hal ini juga
67 — 79
/Slw Nomor: B/509/VII/2010 tanggal 26Juli 2010, yang menerangkan' jabatannya adalahDansatlak LidkrimPamfik Pomdam II!/Slw di Bandung,maka keterangan Saksi I dalam Berita AcaraPemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:1. Bahwa SaksiIl kenal dengan Terdakwa pada saatdiperiksa di Denpom IM/1 pada tanggal 15 Juli 2004,tetapi tidak ada hubungan keluarga/family.182.
97 — 17
Selanjutnya terhadap jaminan tersebut dibebankan dengan AktaPemberian Hak Tanggungan Nomor 72/2017 yang dibuat dihadapan Rosanty Sribulan L Siallagan, Sarjana Hukum, Notarisdi Kabupaten Serdang Bedagai, bahwa atas dasar APHTdimaksud, maka terbitlah Sertifikat Hak Tanggungan PeringkatPertama Nomor 509/2017, dengan nilai Hak Tanggungansebesar Rp.300.000.000, (Tiga Ratus JutaRupiah).d.
DENI MUSTHOFA HELMI, S.H.,M.H
Terdakwa:
MARGONO MUHIDDIN Alias ONGGO
99 — 38
Lebih lanjut baik dalamMvT maupun KUHP sendiri tidak mengartikan "benda namun mengacu kepadaPasal 509 KUHPerdata benda atau Zaak adalah tiap benda dan tiap hak yangdapat menjadi obyek dari hak milik;Menimbang, bahwa Majelis memperhatikan teoriteori hukum di ataskemudian berpendapat bahwa untuk dapat membuktikan unsur ini makasetidaknya harus dibuktikan dalam perkara ini bahwa telah terjadi jual beli yangdilakukan oleh Terdakwa dimana harus diajawab pertanyaanpertanyaan berikutini a) apakah ada subjek
DENI MUSTHOFA HELMI, S.H.,M.H
Terdakwa:
1.MUHAMMAD HAJI A. SALEH Alias HAJI
2.MOCHAMAD ZULKARNAEN KRISMAWANTO Alias JUL
108 — 32
Lebih lanjut baik dalamMvT maupun KUHP sendiri tidak mengartikan "benda namun mengacu kepadaHalaman 34 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Lit.Pasal 509 KUHPerdata benda atau Zaak adalah tiap benda dan tiap hak yangdapat menjadi obyek dari hak milik;Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mengamati kaidahkaidahhukum di atas berpandapat bahwa untuk membuktikan unsur ini harus terdapatsebuah benda atau barang yang telah digunakan oleh Para Terdakwa untukmendapat hal tertentu yang membawa keuntungan
218 — 151
SEKAR PRATAMA MANDIRI, makaberdasarkan ketentuan Pasal 83 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil yang bersangkutan tersebutsebagaimana surat panggilan Nomor : W4.TUN3/ 362/H.01.03/IV/2014, tanggal 30 April2014, W4.TUN3/387/H.01.03/V/2014 tanggal 06 Mei 2014W4.TUN3/403/H.01.03/V/2014 tanggal 13 Mei 2014, W4.TUN3/509/H.01.03/V1/2014,tanggal 17 Juni 2014 ;Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut nama yang terkait dengan keputusanobyek sengketa
MAYORUDIN FEBRI, SH
Terdakwa:
1.ASEP ALVIN Bin TAUFIK
2.APRIADI Bin DAHAM
3.ARDIANTO Bin SYAFEI
21 — 7
gram,selanjutnya disebut BB 5;Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistikdisimpulkan bahwa BB 1, BB 2, BB 3, BB 4 dan BB 5 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No.35 tahun 2009tentang Narkotika;Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 509
234 — 92
Bangun Purba STM Hulu 17 Desa (509)Desa Tanjung raja Kec. STM Hulu Desa Sipingan Kec. STM Hulu Desa Tanjung muda Kec. STM Hulu Desa Bah Buntu Kec. STM Hulu Desa Kuta Mbelin Kec. STM Hulu Desa Tanjung Bampu Kec. STM Hulu Desa Tanjung timur Kec. STM Hulu Desa Durin tinggung Kec. STM Hulu Desa Rumah rih Kec. STM Hulu Desa Sibungabunga hilir Kec. STM Hulu Desa Gunung Manumpak a Kec. STMHulu Desa Durian Empat Mbelang Kec. STMHulu Desa Ranggitgit Kec. STM Hulu Desa Rumah lengo Kec.
RIFQI SHODIK
Tergugat:
Bupati Cirebon
Intervensi:
HASAN BISRI
175 — 204
Nomor : 16954/TP.III/2011,tanggal 21 Nopember 2011 atas nama Hasan Bisri (buktisesuai dengan foto copy) ;Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama HasanBisri (bukti Sesuai dengan foto copy) ;Foto copy Kartu Keluarga No. 3209193011100041, tanggal17 Juli 2018 (bukti sesuai dengan foto copy) ;Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor502/509/Kasipem tanggal 29 Juli 2019.
DENI MUSTHOFA HELMI, S.H.,M.H
Terdakwa:
1.MUHAMMAD HAJI A. SALEH Alias HAJI
2.MOCHAMAD ZULKARNAEN KRISMAWANTO Alias JUL
107 — 28
benda namun mengacu kepada Pasal 509 KUHPerdata benda atau Zaakadalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik;Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mengamati kaidahkaidahhukum di atas berpandapat bahwa untuk membuktikan unsur ini harus terdapatsebuah benda atau barang yang telah digunakan oleh Para Terdakwa untukmendapat hel tertentu yang membawa keuntungan untuk diri Para Terdakwa,contohnya seperti sebuah sepeda yang dijual, Kemudian mendapat uang danuang tersebut telan
1.Muhammad Heru Yustianto, S.H., M.H
2.Yusriana Yunus, S. H
3.Kartina, S. H
4.AHMAD AFFANDI
5.DIDIT AGUNG NUGROHO,S.H.,M.H.
6.NASRAH TOTORAN, S.H.,M.H.
7.MUHAMMAD BAHARUDDIN S.H.,M.H.
Terdakwa:
HAMKA, SH
79 — 61
Polisi DC 3429 A, Merk YAMAHA, Type 509, Jenis Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder 115CC, Nomor Rangka/NIK MH35D90019J245266, Nomor Mesin 5D245317, Jumlah Roda 2 (dua), bahan bakar bensin.
- 1 (satu) buah BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (asli) Nomor : 0437465 No. Polisi DC 3429 A, Merk YAMAHA, Type 509, Jenis Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder 115CC, Nomor Rangka/NIK MH35D90019J245266, Nomor Mesin 5D245317, Jumlah Roda 2 (dua), bahan bakar bensin.
LORA VIONA PUTRI
Termohon:
1.Kepolisian Republik Indonesia CQ Kepala Kepolisian Daerah Riau Cq. Kepala Kepolisian Resor Kampar
2.Jaksa Agung RI Cq Kepala Kejaksaan Tinggi Riau CQ. Kepala Kejaksaan Negri Kampar
86 — 67
Sita / 35/ Ill/ 2019/ Reskrim, tanggal 27 Maret 2019 berupa:Surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang Nomor: SK/2894/IX/2018/SPKT/RES KAMPAR.Dan Berita acara penyitaan, Surat Tanda Penerimaan dengan Nomor: STP/35a/ Ill / 2019 / Reskrim, tanggal 27 Maret 2019 dan Surat permintaan gunamemperoleh persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Bangkinangdengan Nomor: B/ 509/ III /RES. .11/ 2019/ Reskrim, tanggal 28 Maret 2019dan sudah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkinangdengan
126 — 59
Bahwa pada bulan April 2016 Tergugat Il Intervensi menerimasurat dari Lurah Kelurahan Tanjung Duren Selatan nomor 509/071.512 tanggal 11 April 2016 hal Permohonan Informasi Aset.Maksud dari surat tersebut adalah meminta informasi lebih lanjutterkait aset DJP yang berada di wilayah kelurahan Tanjung DurenSelatan disertai dengan salinan bukti kepemilikan atas asetdimaksud.
I Nyoman Triarta Kurniawan , SH.
Terdakwa:
1.Luhur Adi Tama alias Adi
2.Afton Ilman Huda alias Afton
23 — 16
Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PengadilanNegeri sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019 ;Para Terdakwa menghadap sendiri;Pengadilan Negeri tersebut;Hal 1dari 13 hal putusan No. 509/Pid.B/2016/PN Dps.Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 133/Pid.B/2019/PNDps tanggal 7 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 8 Februari2019 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara
35 — 3
Bendabergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiriatau dapat dipindahkan (pasal 509 KUHPerdata).
199 — 106
TCSubaru);Bahwa selain itu, di dalam konsep hukum perdata di Indonesia dikenalterminologi Bezit atas benda bergerak berlaku sebagai titel yang sempurna(vide Pasal 1977 Kitab UndangUndang Hukum Perdata);Bahwa sita terhadap mobimobil merek Subaru yang dipermasalahkan olehPelawan I dan Pelawan II adalah termasuk ke dalam kategori barangbergerak sesuai Pasal 509 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;Bahwa pada faktanya hingga Terlawan I melakukan tindakan Penyitaan,mobimobil yang dipermasalahkan oleh Pelawan
88 — 30
kewarisan dengan segala akibat hukumnya, sudah barang tentu terjadidengan adanya peristiwa hukum meninggalnya seseorang sebagai pewaris, olehkarenanya majelis Hakim memandang dalam perkara ini perlu ditetapkanmeninggalnya pewaris, dan hal ini menurut pendapat Majelis Hakim bukanlahmerupakan ultra petitum partium (melebihi dari yang diminta) karena berdasarkansumber pokok syariat Islam, para fugaha (Ahli Hukum) telah merumuskanrukun/syarat untuk dapat dijalankannya hukum waris sebagai berikut :P39) 509
93 — 9
.+ P27 ;28.Fotocopy Surat Laporan Polisi terhadap Martua Sinaga, dkk Tahun 1982,yang telah diberi materai secukupnya, lalu disesuaikan dengan surat aslinyadipersidangan, yang kemudian diberi tanda...........cccccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees P28 529.Satu Set Fotocopy Surat Camat Girsang Sipanganbolon Parapat tentangPencabutan/Pembatalan Surat Keterangan Lurah Kelurahan ParapatNo.509/2/102/KLP/81 Tahun 1982, yang telah diberi materai secukupnya,lalu disesuaikan dengan surat aslinya dipersidangan, yang