BuktiT5 Foto copy Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat PutusanNomor : 1040/PTSNMK.MA/KIJBR/VIII/2019 dalam senghalaman 33 dari 42 hal Putusan Perkara Nomor : 26/G/2020/PTUN.BDG10.11.12.13.14.Bukti T 6Bukti T 7Bukti T 8Bukti T 9Bukti T 10Bukti T 11Bukti T 12Bukti T 13Bukti T 14keta informasi publik Nomor Registrasi : 1791/KF5/PSI/KIJBR/IV/2019, antara Rikrik Kurniawan, SH untuk Odas Sulaeman sebagai Pemohon dan ATR/BPN Kantor Pertanahan Kota Bandung sebagai Termohon (foto copy sesuaidengan aslinya

) ;Foto copy Daftar barang bukti tanggal 03072019 dalam sengketa Informasi di Komisi Informasi Jawa Barat Nomor :1040/PTSNMK.MAVKIJBR/VIII/2019, Antara Rikrik Kurniawan, SH untuk Odas Sulaeman sebagai Pemohon dan ATR/BPN Kantor Pertanahan Kota Bandung sebagai Termohon (foto copy sesuai dengan aslinya) ;Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor: 1511/13.32.73/IX/2014 Perihal Undangan Klarifikasi tanggal 26 September 2014 yang dilampiri dengan daftar hadir dan Bahan Mediasi Masalah Tanah

Walaupundalam UU KIP siapa saja dapatmengajukan tuntutan untukmendapatkan informasi, namundalam pemeriksaan sengketa KIPharus dipertimbangkan tentang ada36 Peraturan Komisi Informasi No. 1 tidaknya kepentingan yangTahun 2013. berimplikasi pada /egal standingPenggugat. Hal ini sejalan denganasas no interest no action dalamhukum acara PERATUNsebagaimana yang dianut dalamPasal 53 (1) UU Peradilan TUN dan a.

Bahwa NPWP atas nama Penggugat diterbitkan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan dan atas dasar permohonanpendaftaran NPWP secara kolektif olen Pemberi Kerja Penggugat;Halaman 11 dari 25 HalamanPutusan Nomor 1/Padt.G/2019/PN Bhn1) Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalamgugatannya halaman 2 dan 3 angka 5, 10, dan 11, yangmenyatakan:5.10.Bahwa Penggugat melakukan pertanyaan bagaimanaStatus pekerjaan PNS penggugat, di buat Tergugat (Satu)melalui Komisi Informasi Pemerintah Bengkulu

Ringkasan permohonan Nomor 24/XII/KLSBPS/2016tanggal 8 Desember 2016 ( foto copy sesuai dengan aslinya) ;Surat nomor 06/KIPSB/PSI/I/2017 tanggal 16 Januari 2017(foto copy sesuai dengan aslinya ) ;Berita Acara Mediasi nomor Registrasi 24/XT/KISBPS/2016tanggal 1 Pebruari 2017 ( foto copy sesuai dengan aslinya ) ;Pernyataan Kesepakatan Mediasi Nomor Register24/XI/KISBPS/2016 tanggal 6 Februari 2017 ( foto copysesuai dengan aslinya ) ;Putusan mediasi nomor : 18/PTSNPS/KISB/VI/2017/yangdikeluarkan oleh komisi

informasi provinsi Sumatera Barattanggal 29 Mei 2017 ( foto copy sesuai dengan aslinya ) ;Surat Nomor 540/1272/MB/ESDM/2017 tanggal 7 AgustusNomor: 2/P/FP/2017/PTUN.

PDGHalaman 33Dinas Pertambangan dan energi Provinsi Sumatera Barat telah memberikan data informasikepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Barat terkaitputusan Mediasi komisi Informasi Publik sehingga Lembaga Bantuan Hukum IndonesiaPadang merupakan bagian dari masyarakat yang melakukan advokasi, penelitian evaluasidan mengkritik kebijakan pemerintah dalam bidang energi dan sumber daya mineral;Menimbang, bahwa bukti P9 mengenai hasil evaluasi Clear and Clean dikaitkandengan

MENGADILI

- Menerima Keberatan Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi;

- Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Nomor: 48/X/PTSN-PS/KISB/2019, tanggal 16 Oktober 2019, dan;

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Keberatan Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi untuk sebagian;

2.

,M.H, menerangkan sebagaiberikut : Bahwa Ahli saat ini mengajar Dosen di Fakultas Hukum Universitas UnijayaBontang dan sebagai Komisioner Komisi Informasi (Kl) Provinsi KalimantanTimur; Bahwa Ahli menjabat sebagai Komisioner Komisi Informasi (KI) ProvinsiKalimantan Timur selama 2 (dua ) periode yakni tahun 2012 dan tahun 2018; Bahwa Ahli hanya menerangkan tentang Undang Undang KeterbukaanInformasi Publik dalam menyebarkan sebuah berita yang harus didasarkanasas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan

memiliki kewajiban hukum untukmenolak permohonan kehendak nikah dari Tergugat II dan Turut Tergugat.Bahwa bukti P.6 telah membuktikan bahwa ternyata dalam putusan KomisiInformasi Sulawesi Utara Tergugat telah tegas menyatakan beberapa dokumenkelengkapan berkas terkait pencatatan nikah antara Tergugat II dan Turut Tergugattidak ada atau tidak terpenuhi, sebagaimana diterangkan melalui bukti P.5 junctobukti P.6 yaitu permohonan penyelesaian sengketa informasi yang telah kamiajukan dan diputus oleh Komisi

Informasi ternyata ditemukan fakta kalau IzinTertulis dari Orang Tua (in casu Penggugat), Surat Pengantar dari Kelurahan (buktiP.8), dan Fotokopi Akta Kelahiran Turut Tergugat sebagai kelengkapan dokumenuntuk Pencatatan Nikah antara Tergugat II dan Turut Tergugat.Bahwa selain itu Tergugat juga telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat(3) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 dimana calon mempelai(calon suami dan calon istri) yang akan melaksanakan pencatatan nikah diluardomisilinya harus mendapatkan

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang telah diatur dalamUndangUndang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum, sehingga berdasarkan asashukum /ex specialis derogat legi generalis, ketentuan yang dipedomaniadalah ketentuan UndangUndang tersebut.Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding menganggap permasalahan aquo sebagai permasalahan keterbukaan informasi public, makaseharusnya Para Penggugat/Para Pembanding seharusnya mengajukanPenyelesaian Sengketa Informasi di Komisi

Informasi Publik sebagaimanaketentuan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik.5.

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang telah diatur dalamUndangUndang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum, sehingga berdasarkan asashukum /ex specialis derogat legi generalis, ketentuan yang dipedomaniadalah ketentuan UndangUndang tersebut.Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding menganggap permasalahan aquo sebagai permasalahan keterbukaan informasi public, makaseharusnya Para Penggugat/Para Pembanding seharusnya mengajukanPenyelesaian Sengketa Informasi di Komisi

Informasi Publik sebagaimanaketentuan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik.5.

Walaupunpada legal standing Penggugat. dalam UU KIP siapa saja dapatApakah hal tersebut dapat dibenarkan mengajukan tuntutan untukapabila ditinjau dari sudut pandang asas mendapatkan informasi, namunno interest no action yang dianut dalam dalam pemeriksaan sengketa KIPPasal 53 (1) UU Peradilan TUN dan Pasal harus dipertimbangkan tentang ada36 Peraturan Komisi Informasi No. 1 tidaknya kepentingan yangTahun 2013. berimplikasi pada /egal standingPenggugat.

Pasal 33 ayat (3) Undana Undana Nomor 2 Tahun 2011 tentangPartai Politik Menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa Perkara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60(enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilannegeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memorikasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung ;Bahwa Rekan Advokat Penerima Kuasa dari PENGGUGAT perkara aquo saat inipatut diduga adalah Ketua Komisi

Informasi Provinsi Kalimantan Timur yangmerupakan juga pejabat publik berdasarkan surat keputusan GubernurKalimantan Timur dimana sesuai Undang Undang Advokat No 18 Tahun 2003Pasai 20 ayat (1,2,3) tidak dapat merangkap jabatan menjalani profesinya,selama menjabat jabatan publik tersebut ;Bahwa rekan advokat Penerima Kuasa pada sidang terbuka yang dilaksanakanpada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 telah menunjukan identitas izin prakteksebagai Advokat namun belum dapat menunjukan Surat Pengambilan

Walaupunpada legal standing Penggugat. dalam UU KIP siapa saja dapatApakah hal tersebut dapat dibenarkan mengajukan tuntutan untukapabila ditinjau dari sudut pandang asas mendapatkan informasi, namunno interest no action yang dianut dalam dalam pemeriksaan sengketa KIPPasal 53 (1) UU Peradilan TUN dan Pasal harus dipertimbangkan tentang ada36 Peraturan Komisi Informasi No. 1 tidaknya kepentingan yangTahun 2013. berimplikasi pada /egal standingPenggugat.

Nomor 435 K/Pdt/2017Bahwa surat permohonan informasi Penggugat adalah merupakan wilayahhukum administratif dan apabila terjadi sengketa terhadap permohonaninformasi tersebut dapat diajukan kepada Komisi Informasi maupungugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 37 dan 38 jo.Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik);Bahwa sesuai angka 3 tersebut di atas, Pengadilan yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata

JatimPSAMA/2015 Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.(Sesuaidengan salinannya);: Fotokopi Surat dari Lurah Pandaan tangggal 25 Maret2015 Nomor: 005/16/424.211.1.04/2015 Perihal:Pemberitahuan (Sesuai dengan aslinya);Putusan Perkara Nomor : 283/G/2016/PTUN.SBY.Halaman 20 dari 37 Halaman25.Bukti P26 : Fotokopi Surat dari Lurah Pandaan tangggal 31 Maret2015 Nomor: 005/16/424.211.1.04/2015 Perihal:Keterangan Riwayat Tanah.

UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik sertaperaturan hukum lainnya yang berkaitan ; MENGADILI1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;2.

Adapun yangberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalahPengadilan Tata Usaha Negara dengan subjeknya bukan TERGUGAT.Namun, sebelum PENGGUGAT mengajukan perkara a quo di PengadilanTata Usaha Negara terlebih dahulu perkara tersebut harus diselesaikanpada Komisi Informasi Publik, sehingga Pengadilan Negeri Sarolangunsecara hukum patut menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara tersebut;3.

., T3b. dan T4tersebut haruslah dikesampingkan dan dibatalkan demi hukum ; Sehinggaoleh karena itu Surat Pemutusan Hubungan Kerja yang dikirimkan olehPertamina kepada Penggugat/Pemohon Peninjauan kembali (SabarbudiAlisantoso) yaitu Bukti T5 haruslah dikesampingkan juga dan kemudianDibatalkan demi Hukum ;Apalagi sesuai Bukti PK3 yaitu Surat Pernyataan dan Pemberitahuan terkaitPutusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, yaitu pada angka 2.Pertamina telah mengakui bahwa Pertamina Tidak Dapat menunjukkanTanda

./2019/PT TJK.26.27.28.29.30.31.32.10pihakpihak terkait sebagai narasumber seperti: Pemerintah Kota BandarLampung, DPRD Kota Bandar Lampung, BPN Kota Bandar Lampung, DinasPekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, Dinas, Badan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung, Dinas PasarKota Bandar Lampung, Polda Lampung, Komisi Informasi Provinsi Lampung,dan Ombudsman RI Perwakilan Lampung.Bahwa terhadap Diskusi Publik tersebut dalam Poin 21 di atas, para pihakyang menjadi narasumber hanya

Bahwa dalildalil yang disampaikan oleh Penggugat dan Penggugat IItelah mencampurkan beberapa dalildalil yang secara hukum dapatdikualifikasikan sebagai perbuatan hukum atau dalildalil yang terpisahdan berbeda dari pokok perkara ini.Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan Penggugat II menyangkutdikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat, namun dalam dalildalilkeberatannya Penggugat dan Penggugat II telan menggunakan dalildalil keterbukaan informasi public yang secara absolute menjadiKewenangan Komisi

Informasi Publik (KIP), dalildalil tentangperlindungan konsumen yang menjadi kewenangan Badan penyelesaianSengketa Konsumen (BPSk), Serta dalildalil tentang hak azazi manusia.Bahwa penggabungan beberapa dalildalil dalam satu posita gugatansengketa TUN, secara hukum dapat berakibat Gugatan Penggugat danPenggugat II dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur/obscuurkarena Penggugat dan Penggugat tidak secara cermat, jelas danlengkap memuat dalildalil yang menjadi dasar gugatannya, sehinggadengan

yang dikecualikan, sehingga dapat diminta olehPara Penggugat dan Masyarakat Kabupaten Bekasi sesuai denganmekanisme permintaan informasi publik yang ada dan diatur pada PejabatPengelola Informasi Public, Pemerintah Kabupaten Bekasi.Sesuai UU No. 14 Tahun 2008, Penggugat dan Penggugat II danmasyarakat Kabupaten Bekasi telah dijamin untuk mendapatkan informasipublic sesuai dengan mekanisme yang ada dan jika informasi tidakdidapatkan, maka Para Penggugat dapat menggunakan upaya hukumkeberatan melalui Komisi

Informasi Publik (KIP);Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dan menolak secara tegas dalilgugatan Penggugat dan Penggugat II halaman 7 angka 4 posita yangpada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Penggugat II merasatidak diberikan kesempatan dan tidak diberikan hak yang sama olehTergugat terkait adanya perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkanSurat Keputusan objek perkara berjudul Penugasan Kembali, karenaTergugat menyadari ada kelebihan batas waktu sdr.

Terkait adanya ketidakjelasan IMB, akhirnya Penggugat menelusuri danmelaporkan ke Pengurus YLPK JATIM yang diteruskan ke permohonansengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi (KIP) JawaTimur.