Ditemukan 917 data
Urut Berdasarkan
Putus : 07-02-2017 — Upload : 03-04-2017
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 58/Pdt.G/2016/PN Tlg Tanggal 7 Februari 2017 — SOFYAN BRAHIM, dkk melawan BUPATI TULUNGAGUNG cq. KEPALA KELURAHAN KUTOANYAR KECAMATAN TULUNGAGUNG KABUPATEN TULUNGAGUNG
63 — 17
63 — 17
SUKARDJI, Tempat / tanggal lahir: Tulungagung, 10 Maret 1953,Jenis kelamin: Lakilaki, Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia,Alamat: Jl. Mayjend Sungkono 7 / 96 RT. 002 / RW. 006Kelurahan Kutoanyar, Kecamatan Tulungagung, KabupatenTulungagung, Pekerjaan: Perdagangan, Status Kawin: Duda,Pendidikan: SLTP;4. SURATMIN, Tempat / tanggal lahir: Tulungagung, 04 Maret 1952,Jenis kelamin: Lakilaki, Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia,Alamat: Jl.
Putus : 18-06-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 212/B/PK/PJK/2014 Tanggal 18 Juni 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. NAGASE IMPOR-EKSPOR INDONESIA
140 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
140 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan purchase principle setiappenyerahan JKP oleh PKP dalam daerah pabean Indonesia tanpamemperhatikan pemanfaatannya apakah terjadi di luar daerah pabeanakan selalu dikenakan PPN karena pembelian JKP terjadi di dalamdaerah pabean Indonesia.Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul "UndangUndang PPN1984 Setelah Perubahan Ketiga Dengan UndangUndang Nomor 42Tahun 2009, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, Halaman 34,menyatakan:Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 212/B/PK/PJK/2014
Putus : 03-02-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 960/B/PK/PJK/2014 Tanggal 3 Februari 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
21 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka berdasarkan purchase principle setiappenyerahan JKP oleh PKP dalam daerah pabean Indonesia tanpamemperhatikan pemanfaatannya apakah terjadi di luar daerah pabeanakan selalu dikenakan PPN karena pembelian JKP terjadi di dalamdaerah pabean Indonesia;Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul "UndangUndang PPN1984 Setelah Perubahan Ketiga Dengan UndangUndang Nomor 42Tahun 2009, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, Halaman 34,menyatakan:...Dalam hal terdapat perbedaan antara penegasan dalam
Putus : 03-02-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 967/B/PK/PJK/2014 Tanggal 3 Februari 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
146 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
146 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka berdasarkan purchase principle setiap penyerahanJKP oleh PKP dalam daerah pabean Indonesia tanpa memperhatikanpemanfaatannya apakah terjadi di luar daerah pabean akan selaludikenakan PPN karena pembelian JKP terjadi di dalam daerah pabeanIndonesia.Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul "UndangUndang PPN1984 Setelah Perubahan Ketiga Dengan UndangUndang Nomor 42Tahun 2009, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, Halaman 34,menyatakan:..Dalam hal terdapat perbedaan antara penegasan dalam
Register : 13-03-2013 — Putus : 01-02-2010 — Upload : 13-03-2013
Putusan PN BLITAR Nomor 743/Pid.B/2009/ PN.BLT Tanggal 1 Februari 2010 — ALI MUSTOFA
Hj. TUMISRI binti MARTO DIKROMO
25 — 1
25 — 1
SUKARDJI:1415Bahwa, saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangandiberikan tanpa paksaan dan keterangan tersebut dibenarkan oleh saksi;Bahwa, saksi sebagai Pejabat (Pj) Kepala Desa di Desa Wonorejo, KecamatanTalun, Kabupaten Blitar, pada saat itu, di tahun 2007, tanggal dan harinya tidakdapat diingat lagi, didatangi oleh 2 (dua) orang petugas dari Taspen Kedir1;Bahwa, Petugas tersebut mengadakan penelitian ulang terhadap dokumenpembayaran tunjangan pensiunan veteran atas nama
Register : 10-10-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 966 B/PK/PJK/2014 Tanggal 3 Februari 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
23 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka berdasarkan purchase principle setiap penyerahan JKPoleh PKP dalam Daerah Pabean Indonesia tanpa memperhatikanpemanfaatannya apakah terjadi di luar Daerah Pabean akan selalu dikenakanPPN karena pembelian JKP terjadi di dalam daerah pabean Indonesia;Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul UndangUndang PPN 1984Setelah Perubahan Ketiga Dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009,Jakarta, PT.
Putus : 28-05-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 149/B/PK/PJK/2014 Tanggal 28 Mei 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NAGASE IMPOR-EKSPOR INDONESIA
135 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
135 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan purchase principlesetiap penyerahan JKP oleh PKP dalam daerah pabean Indonesiatanpa memperhatikan pemanfaatannya apakah terjadi di luar daerahpabean akan selalu dikenakan PPN karena pembelian JKP terjadi didalam daerah pabean Indonesia.Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul UUndangUndang PPN1984 Setelah Perubahan Ketiga Dengan UndangUndang Nomor 42Tahun 2009, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, Halaman 34,menyatakan:...Dalam hal terdapat perbedaan antara penegasan dalam memoripenjelasan
Putus : 19-02-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 817/B/PK/PJK/2013 Tanggal 19 Februari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. SUNG WON INDONESIA
33 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka berdasarkan purchase principle setiappenyerahan JKP oleh PKP dalam daerah pabean Indonesia tanpamemperhatikan pemanfaatannya apakah terjadi di luar daerah pabeanakan selalu dikenakan PPN karena pembelian JKP terjadi di dalamdaerah pabean Indonesia;Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul "UndangUndang PPN1984 Setelah Perubahan Ketiga Dengan UndangUndang Nomor 42Tahun 2009, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, Halaman 34,menyatakan:...Dalam hal terdapat perbedaan antara penegasan dalam
Putus : 17-04-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 364/B/PK/PJK/2017 Tanggal 17 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT HANSOLL INDO
28 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Makaberdasarkan purchase principle setiap penyerahanJKP oleh PKP dalam daerah pabean Indonesia tanpamemperhatikan pemanfaatannya apakah terjadi di luardaerah pabean akan selalu dikenakan PPN karenaHalaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 364/B/PK/PJK/2017pembelian JKP terjadi di dalam daerah pabeanIndonesia.Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul*"UndangUndang PPN 1984 Setelah PerubahanKetiga Dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun2009, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010,Halaman 34, menyatakan
Register : 17-11-2015 — Putus : 25-02-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1129 B/PK/PJK/2015 Tanggal 25 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SUNG WON INDONESIA;
28 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Makaberdasarkan purchase principle setiap penyerahan JKPoleh PKP dalam daerah pabean Indonesia tanpamemperhatikan pemanfaatannya apakah terjadi di luardaerah pabean akan selalu dikenakan PPN karenapembelian JKP terjadi di dalam daerah pabeanIndonesia.Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul"UndangUndang PPN 1984 setelah perubahan ketigaHalaman 18 dari 29 halaman.
Register : 10-08-2015 — Putus : 27-10-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 597 B/PK/PJK/2015 Tanggal 27 Oktober 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SUNG WON INDONESIA;
33 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka berdasarkan purchase principle setiappenyerahan JKP oleh PKP dalam daerah pabean Indonesia tanpamemperhatikan pemantaatannya apakah tenadi di luar daerah pabeanakan selalu dikenakan PPN karena pembelian JKP terjadi di dalamdaerah pabean Indonesia,Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul "UndangUndang PPN1984 Setelan Perubahan Ketiga Dengan UndangUndang Nomor 42Tahun 2009, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, halaman 34,menyatakan:Halaman 17 dari 27 halaman.
Register : 19-09-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1342 B/PK/PJK/2016 Tanggal 24 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA, Tbk;
47 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalammemori penjelasan Pasal 4 UU PPN 1984 sebelum perubahan1 Januari 1995 dapat digunakan;Bahwa dalam memori penjelasan ini ditegaskan bahwa yangdimaksud dengan penyerahan dilakukan dalam lingkunganperusahaan atau pekerjaannya sebagai Pengusaha KenaPajak adalah dalam rangka kegiatannya seharihari sebagaiPengusaha Kena Pajak;Bahwa dari penafsiran secara historis tersebut dapat dipahamibahwa kriteria dalam kegiatan usaha atau pekerjaanmengandung pengertian kegiatan seharihari PengusahaKena Pajak;(Untung Sukardji
Putus : 03-02-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 961/B/PK/PJK/2014 Tanggal 3 Februari 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
144 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
144 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka berdasarkan purchaseprinciple setiap penyerahan JKP oleh PKP dalam daerah pabeanIndonesia tanopa memperhatikan pemanfaatannya apakah terjadi diluar daerah pabean akan selalu dikenakan PPN karena pembelianJKP terjadi di dalam daerah pabean Indonesia.Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul "UndangUndangPPN 1984 Setelah Perubahan Ketiga Dengan UndangUndangNomor 42 Tahun 2009, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010,Halaman 34, menyatakan:...Dalam hal terdapat perbedaan antara penegasan dalam
Putus : 19-02-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 823/B/PK/PJK/2013 Tanggal 19 Februari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SUNG WON INDONESIA
27 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
principle(sebagaimana diperkenalkan EEC Sixth Derictive) agar terjadiefisiensi adminitrasi pemungutan PPN mengurangi moralhazard penyalahgunaan tarif pajak 0% atas ekspor jasa dalamrangka pengamanan hak fiskal negara dan masyarakat (public fisc).Maka berdasarkan purchase principle setiap penyerahan JKP olehPKP dalam daerah pabean Indonesia tanpa memperhatikanpemanfaatannya apakah terjadi di luar daerah pabean akan selaludikenakan PPN karena pembelian JKP terjadi di dalam daerahpabean Indonesia,Untung Sukardji
Register : 29-06-2020 — Putus : 07-08-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan PA BLORA Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Bla Tanggal 7 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 7
14 — 7
Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughro Tergugat (Isnan Rakhmad Hidayad bin Sukardji) terhadap Penggugat (Wiwik Samsiatun binti Samin);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,00 (Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
Putus : 19-02-2014 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 820/B/PK/PJK/2013 Tanggal 19 Februari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SUNG WON INDONESIA
74 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka berdasarkan purchase principle setiappenyerahan JKP oleh PKP dalam daerah pabean Indonesia tanpamemperhatikan pemanfaatannya apakah terjadi di luar daerah pabeanakan selalu dikenakan PPN karena pembelian JKP terjadi di dalamdaerah pabean Indonesia.Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul "UndangUndang PPN1984 Setelah Perubahan Ketiga Dengan UndangUndang Nomor 42Tahun 2009, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, Halaman 34,menyatakan:...Dalam hal terdapat perbedaan antara penegasan dalam
Register : 08-03-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 564 B/PK/PJK/2017 Tanggal 17 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TRIPLE'S;
32 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Untung Sukardji,Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi 2003, halaman 214215);Bahwa kewajiban membuat Faktur Pajak merupakan pencerminanatau refleksi dari kewajiban memungut pajak terutang yang diaturdalam pasal 3A ayat (1) UndangUndang PPN. Kewajiban inimerupakan rangkaian peristiwa dan perbuatan hukum yang diaturdalam Pasal 11 (tentang saat terutangnya Pajak PertambahanNilai) dan Pasal 1 angka 23 UndangUndang PPN yang kemudiandirealisasi dalam Pasal 13 UndangUndang PPN.
Register : 17-04-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 814 B/PK/PJK/2017 Tanggal 8 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TRIPLE'S;
42 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Untung Sukardji,Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi 2003, halaman 214215);14. Bahwa kewajiban membuat Faktur Pajak merupakan pencerminan atau15.16.17.refleksi dari kKewajiban memungut pajak terutang yang diatur dalampasal 3A ayat (1) UndangUndang PPN. Kewajiban ini merupakanrangkaian peristiwa dan perobuatan hukum yang diatur dalam Pasal 11(tentang saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai) dan Pasal 1 angka23 UndangUndang PPN yang kemudian direalisasi dalam Pasal 13UndangUndang PPN.
Putus : 09-06-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 410/B/PK/PJK/2016 Tanggal 9 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SUNG WON INDONESIA
34 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 410/B/PK/PJK/2016pembelian JKP terjadi di dalam daerah pabeanIndonesia; Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudulUndangUndang PPN 1984 Setelah Perubahan KetigaDengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009,Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, Halaman 34,ttmenyatakan: ...Dalam hal terdapat perbedaan antarapenegasan dalam memori penjelasan dengan ketentuanyang tercantum dalam batang tubuh, maka yangberlaku adalah ketentuan yang tercantum dalam batangtubuh;Bahwa dengan demikian meskipun
Putus : 19-02-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 825 /B/PK/PJK/2013 Tanggal 19 Februari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SUNG WON INDONESIA
185 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
185 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka berdasarkan purchase principle setiappenyerahan JKP oleh PKP dalam daerah pabean Indonesia tanpamemperhatikan pemanfaatannya apakah terjadi di luar daerah pabeanakan selalu dikenakan PPN karena pembelian JKP terjadi di dalamdaerah pabean Indonesia;Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul "UndangUndang PPN1984 Setelah Perubahan Ketiga Dengan UndangUndang Nomor 42Tahun 2009, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, Halaman 34,menyatakan:...Dalam hal terdapat perbedaan antara penegasan dalam