Ditemukan 913 data
Urut Berdasarkan
Putus : 03-02-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 961/B/PK/PJK/2014 Tanggal 3 Februari 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
142 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
142 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka berdasarkan purchaseprinciple setiap penyerahan JKP oleh PKP dalam daerah pabeanIndonesia tanopa memperhatikan pemanfaatannya apakah terjadi diluar daerah pabean akan selalu dikenakan PPN karena pembelianJKP terjadi di dalam daerah pabean Indonesia.Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul "UndangUndangPPN 1984 Setelah Perubahan Ketiga Dengan UndangUndangNomor 42 Tahun 2009, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010,Halaman 34, menyatakan:...Dalam hal terdapat perbedaan antara penegasan dalam
Putus : 03-02-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 960/B/PK/PJK/2014 Tanggal 3 Februari 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
21 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka berdasarkan purchase principle setiappenyerahan JKP oleh PKP dalam daerah pabean Indonesia tanpamemperhatikan pemanfaatannya apakah terjadi di luar daerah pabeanakan selalu dikenakan PPN karena pembelian JKP terjadi di dalamdaerah pabean Indonesia;Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul "UndangUndang PPN1984 Setelah Perubahan Ketiga Dengan UndangUndang Nomor 42Tahun 2009, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, Halaman 34,menyatakan:...Dalam hal terdapat perbedaan antara penegasan dalam
Putus : 07-02-2017 — Upload : 03-04-2017
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 58/Pdt.G/2016/PN Tlg Tanggal 7 Februari 2017 — SOFYAN BRAHIM, dkk melawan BUPATI TULUNGAGUNG cq. KEPALA KELURAHAN KUTOANYAR KECAMATAN TULUNGAGUNG KABUPATEN TULUNGAGUNG
62 — 17
62 — 17
SUKARDJI, Tempat / tanggal lahir: Tulungagung, 10 Maret 1953,Jenis kelamin: Lakilaki, Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia,Alamat: Jl. Mayjend Sungkono 7 / 96 RT. 002 / RW. 006Kelurahan Kutoanyar, Kecamatan Tulungagung, KabupatenTulungagung, Pekerjaan: Perdagangan, Status Kawin: Duda,Pendidikan: SLTP;4. SURATMIN, Tempat / tanggal lahir: Tulungagung, 04 Maret 1952,Jenis kelamin: Lakilaki, Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia,Alamat: Jl.
Putus : 18-06-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 212/B/PK/PJK/2014 Tanggal 18 Juni 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. NAGASE IMPOR-EKSPOR INDONESIA
139 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
139 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan purchase principle setiappenyerahan JKP oleh PKP dalam daerah pabean Indonesia tanpamemperhatikan pemanfaatannya apakah terjadi di luar daerah pabeanakan selalu dikenakan PPN karena pembelian JKP terjadi di dalamdaerah pabean Indonesia.Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul "UndangUndang PPN1984 Setelah Perubahan Ketiga Dengan UndangUndang Nomor 42Tahun 2009, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, Halaman 34,menyatakan:Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 212/B/PK/PJK/2014
Register : 19-09-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1342 B/PK/PJK/2016 Tanggal 24 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA, Tbk;
45 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalammemori penjelasan Pasal 4 UU PPN 1984 sebelum perubahan1 Januari 1995 dapat digunakan;Bahwa dalam memori penjelasan ini ditegaskan bahwa yangdimaksud dengan penyerahan dilakukan dalam lingkunganperusahaan atau pekerjaannya sebagai Pengusaha KenaPajak adalah dalam rangka kegiatannya seharihari sebagaiPengusaha Kena Pajak;Bahwa dari penafsiran secara historis tersebut dapat dipahamibahwa kriteria dalam kegiatan usaha atau pekerjaanmengandung pengertian kegiatan seharihari PengusahaKena Pajak;(Untung Sukardji
Putus : 28-05-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 149/B/PK/PJK/2014 Tanggal 28 Mei 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NAGASE IMPOR-EKSPOR INDONESIA
134 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
134 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan purchase principlesetiap penyerahan JKP oleh PKP dalam daerah pabean Indonesiatanpa memperhatikan pemanfaatannya apakah terjadi di luar daerahpabean akan selalu dikenakan PPN karena pembelian JKP terjadi didalam daerah pabean Indonesia.Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul UUndangUndang PPN1984 Setelah Perubahan Ketiga Dengan UndangUndang Nomor 42Tahun 2009, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, Halaman 34,menyatakan:...Dalam hal terdapat perbedaan antara penegasan dalam memoripenjelasan
Putus : 17-04-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 364/B/PK/PJK/2017 Tanggal 17 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT HANSOLL INDO
27 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Makaberdasarkan purchase principle setiap penyerahanJKP oleh PKP dalam daerah pabean Indonesia tanpamemperhatikan pemanfaatannya apakah terjadi di luardaerah pabean akan selalu dikenakan PPN karenaHalaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 364/B/PK/PJK/2017pembelian JKP terjadi di dalam daerah pabeanIndonesia.Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul*"UndangUndang PPN 1984 Setelah PerubahanKetiga Dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun2009, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010,Halaman 34, menyatakan
Putus : 05-05-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 122/B/PK/PJK/2015 Tanggal 5 Mei 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SUNG WON INDONESIA
180 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
180 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul "UndangUndang PPN1984 setelah perubahan ketiga dengan UndangUndang Nomor 42Tahun 2009, Jakarta, PT.
Putus : 07-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1514 B/PK/PJK/2017 Tanggal 7 September 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DEGREMONT
172 — 291 — Berkekuatan Hukum Tetap
172 — 291 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1514/B/PK/PJK/2017memperhatikan pemanfaatannya apakah terjadi di luar daerahpabean akan selalu dikenakan PPN karena pembelian JKPterjadi di dalam daerah pabean Indonesia.Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul UndangUndang PPN 1984 Setelah Perubahan Ketiga Dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009, Jakarta, PT Raja GrafindoPersada, 2010, Halaman 34, menyatakan:Dalam hal terdapat perbedaan antara penegasan dalammemori penjelasan dengan ketentuan yang tercantum dalambatang tubuh, maka
Register : 29-06-2020 — Putus : 07-08-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan PA BLORA Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Bla Tanggal 7 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 7
13 — 7
Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughro Tergugat (Isnan Rakhmad Hidayad bin Sukardji) terhadap Penggugat (Wiwik Samsiatun binti Samin);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,00 (Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
Register : 17-11-2015 — Putus : 25-02-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1129 B/PK/PJK/2015 Tanggal 25 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SUNG WON INDONESIA;
27 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Makaberdasarkan purchase principle setiap penyerahan JKPoleh PKP dalam daerah pabean Indonesia tanpamemperhatikan pemanfaatannya apakah terjadi di luardaerah pabean akan selalu dikenakan PPN karenapembelian JKP terjadi di dalam daerah pabeanIndonesia.Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul"UndangUndang PPN 1984 setelah perubahan ketigaHalaman 18 dari 29 halaman.
Register : 10-08-2015 — Putus : 27-10-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 597 B/PK/PJK/2015 Tanggal 27 Oktober 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SUNG WON INDONESIA;
31 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka berdasarkan purchase principle setiappenyerahan JKP oleh PKP dalam daerah pabean Indonesia tanpamemperhatikan pemantaatannya apakah tenadi di luar daerah pabeanakan selalu dikenakan PPN karena pembelian JKP terjadi di dalamdaerah pabean Indonesia,Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul "UndangUndang PPN1984 Setelan Perubahan Ketiga Dengan UndangUndang Nomor 42Tahun 2009, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, halaman 34,menyatakan:Halaman 17 dari 27 halaman.
Register : 06-07-2023 — Putus : 24-01-2024 — Upload : 24-01-2024
Putusan PA TRENGGALEK Nomor 913/Pdt.G/2023/PA.Trk Tanggal 24 Januari 2024 — Penggugat melawan Tergugat
146 — 204
146 — 204
Menyatakan bahwa Munaji bin Yokardjo telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2006, Sariyem binti Giman telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2016, Sukardji bin Munaji telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2021 dan Samini telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2021
3.
Menetapkan ahli waris almarhum Munaji bin Yokardjo dan almarhumah Sariyem binti Giman adalah:
- Mukatin binti Munaji (Penggugat I);
- Sukardji bin Munaji (Almarhum)
- Sukarjo bin Munaji (Tergugat );
- Mujiharto bin Munaji (Penggugat II);
- Adiharso bin Munaji (Penggugat III);
- Marsudi bin Munaji (Penggugat IV);
- Priyo Santoso bin Munaji (Penggugat V);
- Siti Alimah binti Munaji (Penggugat VI);
4.
Menetapkan ahli waris dari almarhum Sukardji bin Munaji dan almarhumah Samini binti Lanidjo adalah:
- Any Lina binti Sukardji (Penggugat VII);
- Nanik Miharsih binti Sukardji (Penggugat VIII);
- Adji Kisworo bin Sukardji (Penggugat IX);
5.
Menetapkan bahwa masing masing ahli waris sebagaimana yang tersebut dalam diktum nomor 4 diatas mendapatkan bagian dari harta peninggalan (tirkah) almarhum Sukardji bin Munaji dan Samini sebagaimana yang tersebut dalam diktum nomor 5 diatas dengan rincian sebagai berikut:
- Any Lina binti Sukardji mendapatkan 1/28 bagian atau 3,571425 % (tiga koma lima tujuh satu empat dua lima persen);
- Nanik Miharsih binti Sukardji mendapatkan 1/28 bagian
atau 3,571425 % (tiga koma lima tujuh satu empat dua lima persen);
- Adji Kisworo bin Sukardji mendapatkan 2/28 bagian atau 7,14285 % (tujuh komasatu empat dua delapan lima persen);
8.
Register : 01-03-2013 — Putus : 27-08-2013 — Upload : 02-10-2014
Putusan PA PARE PARE Nomor 80/Pdt.G/2013/PA.Pare Tanggal 27 Agustus 2013 — - penggugat
- tergugat
57 — 30
57 — 30
Basse Nuhung kepada Sukardji dilakukan olehmereka yang cakap secara hukum karena dilakukan oleh orangorangdewasa dan tidak berada di bawah pengampuan (vide Pasal 1330KUHPerdata) hal ini terlinat dari tidak adanya keberatan dari Para Penggugattentang kedewasaan pihakpihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut;Menimbang, bahwa dari transaksi jual beli yang dilakukan Atikakepada Muhammad Saleh Latamping, Hj. Basse Nuhung, H.
Basse Nuhung kepada Sukardji dilakukandengan kesepakatan karena kalau transaksi jual beli tersebut dilakukan tanpakesepakatan dan kerelaan pihakpihak yang melakukan perjanjian tersebut,karena sampai sekarang tidak ada keberatan dari pihakpihak yangmelakukan perjanjian tersebut dan tentu kalau perjanjian tersebut dilakukandi bawah paksaan maka dikemudian hari akan ada tuntutan dan keberatandari salah satu pihak yang merasa dipaksa dalam melakukan transaksitersebut;Menimbang, bahwa transaksi jual beli
Basse Nuhung kepada Sukardji telah memenuhiseluruh ketentuan persyaratan sahnya suatu perjanjian atau perikatan, makatransaksi jual beli tersebut harus dinyatakan sah dan tidak bertentangandengan hukum;Menimbang, bahwa dengan sahnya jual beli yang dilakukan Hj. Atika,maka objek sengketa tersebut telah berkurang 930 m? dari 4.295 m? menjadi3.365 m?
Register : 28-09-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1727 B/PK/PJK/2017 Tanggal 6 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KELIAN EQUATORIAL MINING;
24 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
menimbulkan penyesatanhukum (rechtsdwaling) serta tidak dapat dibenarkan.Bahwa salah satu ahli Pajak Pertambahan Nilai yaitu UntungSukardji, dalam bukunya yang berjudul PokokPokok PajakPertambahan Nilai Indonesia, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,2011, Halaman 136, menyatakan:Berhubunganlangsung dengan kegiatan usaha mengandung pengertian bahwa BKP/JKP yang terkait dimaksudkan untukmelakukan kegiatan penyerahan kena pajak atau dengan kalimat lainuntuk tujuan yang bersifat produktif.Bahwa pendapat Untung Sukardji
Putus : 19-02-2014 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 820/B/PK/PJK/2013 Tanggal 19 Februari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SUNG WON INDONESIA
72 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka berdasarkan purchase principle setiappenyerahan JKP oleh PKP dalam daerah pabean Indonesia tanpamemperhatikan pemanfaatannya apakah terjadi di luar daerah pabeanakan selalu dikenakan PPN karena pembelian JKP terjadi di dalamdaerah pabean Indonesia.Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul "UndangUndang PPN1984 Setelah Perubahan Ketiga Dengan UndangUndang Nomor 42Tahun 2009, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, Halaman 34,menyatakan:...Dalam hal terdapat perbedaan antara penegasan dalam
Putus : 01-06-2011 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 PK/PID.SUS/2011 Tanggal 1 Juni 2011 — MAHADI ROSAMALI DKK ;
46 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Pengakuan Hutang atas nama : Saharudin,alamat Karang Bedil, Desa Gondang, sebesar Rp.13.471.055, ;15.Surat Pengakuan Hutang atas nama : Sukardji,alamat Karang Bedil, Desa Gondang, sebesar Rp.10.471.055, ;16.Surat Pengakuan Hutang atas nama : Suma Gede,alamat Karang Bedil, Desa Gondang, sebesar Rp.13.471.000, ;17. Surat Pengakuan Hutang atas nama: Surdi, alamatKarang Amor, Desa Gondang, sebesar Rp. 3.457.545, 18.
Register : 08-03-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 564 B/PK/PJK/2017 Tanggal 17 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TRIPLE'S;
30 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Untung Sukardji,Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi 2003, halaman 214215);Bahwa kewajiban membuat Faktur Pajak merupakan pencerminanatau refleksi dari kewajiban memungut pajak terutang yang diaturdalam pasal 3A ayat (1) UndangUndang PPN. Kewajiban inimerupakan rangkaian peristiwa dan perbuatan hukum yang diaturdalam Pasal 11 (tentang saat terutangnya Pajak PertambahanNilai) dan Pasal 1 angka 23 UndangUndang PPN yang kemudiandirealisasi dalam Pasal 13 UndangUndang PPN.
Putus : 19-02-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 825 /B/PK/PJK/2013 Tanggal 19 Februari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SUNG WON INDONESIA
182 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
182 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka berdasarkan purchase principle setiappenyerahan JKP oleh PKP dalam daerah pabean Indonesia tanpamemperhatikan pemanfaatannya apakah terjadi di luar daerah pabeanakan selalu dikenakan PPN karena pembelian JKP terjadi di dalamdaerah pabean Indonesia;Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul "UndangUndang PPN1984 Setelah Perubahan Ketiga Dengan UndangUndang Nomor 42Tahun 2009, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, Halaman 34,menyatakan:...Dalam hal terdapat perbedaan antara penegasan dalam
Putus : 28-05-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 150/B/PK/PJK/2014 Tanggal 28 Mei 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK\ VS PT NAGASE IMPOR-EKSPOR INDONESIA
161 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
161 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan purchase principle, setiappenyerahan JKP oleh PKP dalam daerah pabean Indonesia tanpamemperhatikan pemantfaatannya apakah terjadi di luar daerahpabean akan selalu dikenakan PPN karena pembelian JKP terjadidi dalam daerah pabean Indonesia;Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul "UndangUndangPPN 1984 Setelah Perubahan Ketiga Dengan UndangUndangNomor 42 Tahun 2009, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010,Halaman 34, menyatakan:tees Dalam hal terdapat perbedaan antara penegasan dalammemori