Ditemukan 913 data
142 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka berdasarkan purchaseprinciple setiap penyerahan JKP oleh PKP dalam daerah pabeanIndonesia tanopa memperhatikan pemanfaatannya apakah terjadi diluar daerah pabean akan selalu dikenakan PPN karena pembelianJKP terjadi di dalam daerah pabean Indonesia.Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul "UndangUndangPPN 1984 Setelah Perubahan Ketiga Dengan UndangUndangNomor 42 Tahun 2009, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010,Halaman 34, menyatakan:...Dalam hal terdapat perbedaan antara penegasan dalam
21 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka berdasarkan purchase principle setiappenyerahan JKP oleh PKP dalam daerah pabean Indonesia tanpamemperhatikan pemanfaatannya apakah terjadi di luar daerah pabeanakan selalu dikenakan PPN karena pembelian JKP terjadi di dalamdaerah pabean Indonesia;Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul "UndangUndang PPN1984 Setelah Perubahan Ketiga Dengan UndangUndang Nomor 42Tahun 2009, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, Halaman 34,menyatakan:...Dalam hal terdapat perbedaan antara penegasan dalam
62 — 17
SUKARDJI, Tempat / tanggal lahir: Tulungagung, 10 Maret 1953,Jenis kelamin: Lakilaki, Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia,Alamat: Jl. Mayjend Sungkono 7 / 96 RT. 002 / RW. 006Kelurahan Kutoanyar, Kecamatan Tulungagung, KabupatenTulungagung, Pekerjaan: Perdagangan, Status Kawin: Duda,Pendidikan: SLTP;4. SURATMIN, Tempat / tanggal lahir: Tulungagung, 04 Maret 1952,Jenis kelamin: Lakilaki, Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia,Alamat: Jl.
139 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan purchase principle setiappenyerahan JKP oleh PKP dalam daerah pabean Indonesia tanpamemperhatikan pemanfaatannya apakah terjadi di luar daerah pabeanakan selalu dikenakan PPN karena pembelian JKP terjadi di dalamdaerah pabean Indonesia.Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul "UndangUndang PPN1984 Setelah Perubahan Ketiga Dengan UndangUndang Nomor 42Tahun 2009, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, Halaman 34,menyatakan:Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 212/B/PK/PJK/2014
45 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalammemori penjelasan Pasal 4 UU PPN 1984 sebelum perubahan1 Januari 1995 dapat digunakan;Bahwa dalam memori penjelasan ini ditegaskan bahwa yangdimaksud dengan penyerahan dilakukan dalam lingkunganperusahaan atau pekerjaannya sebagai Pengusaha KenaPajak adalah dalam rangka kegiatannya seharihari sebagaiPengusaha Kena Pajak;Bahwa dari penafsiran secara historis tersebut dapat dipahamibahwa kriteria dalam kegiatan usaha atau pekerjaanmengandung pengertian kegiatan seharihari PengusahaKena Pajak;(Untung Sukardji
134 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan purchase principlesetiap penyerahan JKP oleh PKP dalam daerah pabean Indonesiatanpa memperhatikan pemanfaatannya apakah terjadi di luar daerahpabean akan selalu dikenakan PPN karena pembelian JKP terjadi didalam daerah pabean Indonesia.Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul UUndangUndang PPN1984 Setelah Perubahan Ketiga Dengan UndangUndang Nomor 42Tahun 2009, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, Halaman 34,menyatakan:...Dalam hal terdapat perbedaan antara penegasan dalam memoripenjelasan
27 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Makaberdasarkan purchase principle setiap penyerahanJKP oleh PKP dalam daerah pabean Indonesia tanpamemperhatikan pemanfaatannya apakah terjadi di luardaerah pabean akan selalu dikenakan PPN karenaHalaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 364/B/PK/PJK/2017pembelian JKP terjadi di dalam daerah pabeanIndonesia.Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul*"UndangUndang PPN 1984 Setelah PerubahanKetiga Dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun2009, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010,Halaman 34, menyatakan
180 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul "UndangUndang PPN1984 setelah perubahan ketiga dengan UndangUndang Nomor 42Tahun 2009, Jakarta, PT.
172 — 291 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1514/B/PK/PJK/2017memperhatikan pemanfaatannya apakah terjadi di luar daerahpabean akan selalu dikenakan PPN karena pembelian JKPterjadi di dalam daerah pabean Indonesia.Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul UndangUndang PPN 1984 Setelah Perubahan Ketiga Dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009, Jakarta, PT Raja GrafindoPersada, 2010, Halaman 34, menyatakan:Dalam hal terdapat perbedaan antara penegasan dalammemori penjelasan dengan ketentuan yang tercantum dalambatang tubuh, maka
13 — 7
Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughro Tergugat (Isnan Rakhmad Hidayad bin Sukardji) terhadap Penggugat (Wiwik Samsiatun binti Samin);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,00 (Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
27 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Makaberdasarkan purchase principle setiap penyerahan JKPoleh PKP dalam daerah pabean Indonesia tanpamemperhatikan pemanfaatannya apakah terjadi di luardaerah pabean akan selalu dikenakan PPN karenapembelian JKP terjadi di dalam daerah pabeanIndonesia.Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul"UndangUndang PPN 1984 setelah perubahan ketigaHalaman 18 dari 29 halaman.
31 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka berdasarkan purchase principle setiappenyerahan JKP oleh PKP dalam daerah pabean Indonesia tanpamemperhatikan pemantaatannya apakah tenadi di luar daerah pabeanakan selalu dikenakan PPN karena pembelian JKP terjadi di dalamdaerah pabean Indonesia,Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul "UndangUndang PPN1984 Setelan Perubahan Ketiga Dengan UndangUndang Nomor 42Tahun 2009, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, halaman 34,menyatakan:Halaman 17 dari 27 halaman.
146 — 204
Menyatakan bahwa Munaji bin Yokardjo telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2006, Sariyem binti Giman telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2016, Sukardji bin Munaji telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2021 dan Samini telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2021
3.
Menetapkan ahli waris almarhum Munaji bin Yokardjo dan almarhumah Sariyem binti Giman adalah:
- Mukatin binti Munaji (Penggugat I);
- Sukardji bin Munaji (Almarhum)
- Sukarjo bin Munaji (Tergugat );
- Mujiharto bin Munaji (Penggugat II);
- Adiharso bin Munaji (Penggugat III);
- Marsudi bin Munaji (Penggugat IV);
- Priyo Santoso bin Munaji (Penggugat V);
- Siti Alimah binti Munaji (Penggugat VI);
4.
Menetapkan ahli waris dari almarhum Sukardji bin Munaji dan almarhumah Samini binti Lanidjo adalah:
- Any Lina binti Sukardji (Penggugat VII);
- Nanik Miharsih binti Sukardji (Penggugat VIII);
- Adji Kisworo bin Sukardji (Penggugat IX);
5.
Menetapkan bahwa masing masing ahli waris sebagaimana yang tersebut dalam diktum nomor 4 diatas mendapatkan bagian dari harta peninggalan (tirkah) almarhum Sukardji bin Munaji dan Samini sebagaimana yang tersebut dalam diktum nomor 5 diatas dengan rincian sebagai berikut:
- Any Lina binti Sukardji mendapatkan 1/28 bagian atau 3,571425 % (tiga koma lima tujuh satu empat dua lima persen);
- Nanik Miharsih binti Sukardji mendapatkan 1/28 bagian
atau 3,571425 % (tiga koma lima tujuh satu empat dua lima persen);
- Adji Kisworo bin Sukardji mendapatkan 2/28 bagian atau 7,14285 % (tujuh komasatu empat dua delapan lima persen);
8.
57 — 30
Basse Nuhung kepada Sukardji dilakukan olehmereka yang cakap secara hukum karena dilakukan oleh orangorangdewasa dan tidak berada di bawah pengampuan (vide Pasal 1330KUHPerdata) hal ini terlinat dari tidak adanya keberatan dari Para Penggugattentang kedewasaan pihakpihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut;Menimbang, bahwa dari transaksi jual beli yang dilakukan Atikakepada Muhammad Saleh Latamping, Hj. Basse Nuhung, H.
Basse Nuhung kepada Sukardji dilakukandengan kesepakatan karena kalau transaksi jual beli tersebut dilakukan tanpakesepakatan dan kerelaan pihakpihak yang melakukan perjanjian tersebut,karena sampai sekarang tidak ada keberatan dari pihakpihak yangmelakukan perjanjian tersebut dan tentu kalau perjanjian tersebut dilakukandi bawah paksaan maka dikemudian hari akan ada tuntutan dan keberatandari salah satu pihak yang merasa dipaksa dalam melakukan transaksitersebut;Menimbang, bahwa transaksi jual beli
Basse Nuhung kepada Sukardji telah memenuhiseluruh ketentuan persyaratan sahnya suatu perjanjian atau perikatan, makatransaksi jual beli tersebut harus dinyatakan sah dan tidak bertentangandengan hukum;Menimbang, bahwa dengan sahnya jual beli yang dilakukan Hj. Atika,maka objek sengketa tersebut telah berkurang 930 m? dari 4.295 m? menjadi3.365 m?
24 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
menimbulkan penyesatanhukum (rechtsdwaling) serta tidak dapat dibenarkan.Bahwa salah satu ahli Pajak Pertambahan Nilai yaitu UntungSukardji, dalam bukunya yang berjudul PokokPokok PajakPertambahan Nilai Indonesia, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,2011, Halaman 136, menyatakan:Berhubunganlangsung dengan kegiatan usaha mengandung pengertian bahwa BKP/JKP yang terkait dimaksudkan untukmelakukan kegiatan penyerahan kena pajak atau dengan kalimat lainuntuk tujuan yang bersifat produktif.Bahwa pendapat Untung Sukardji
72 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka berdasarkan purchase principle setiappenyerahan JKP oleh PKP dalam daerah pabean Indonesia tanpamemperhatikan pemanfaatannya apakah terjadi di luar daerah pabeanakan selalu dikenakan PPN karena pembelian JKP terjadi di dalamdaerah pabean Indonesia.Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul "UndangUndang PPN1984 Setelah Perubahan Ketiga Dengan UndangUndang Nomor 42Tahun 2009, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, Halaman 34,menyatakan:...Dalam hal terdapat perbedaan antara penegasan dalam
46 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Pengakuan Hutang atas nama : Saharudin,alamat Karang Bedil, Desa Gondang, sebesar Rp.13.471.055, ;15.Surat Pengakuan Hutang atas nama : Sukardji,alamat Karang Bedil, Desa Gondang, sebesar Rp.10.471.055, ;16.Surat Pengakuan Hutang atas nama : Suma Gede,alamat Karang Bedil, Desa Gondang, sebesar Rp.13.471.000, ;17. Surat Pengakuan Hutang atas nama: Surdi, alamatKarang Amor, Desa Gondang, sebesar Rp. 3.457.545, 18.
30 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Untung Sukardji,Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi 2003, halaman 214215);Bahwa kewajiban membuat Faktur Pajak merupakan pencerminanatau refleksi dari kewajiban memungut pajak terutang yang diaturdalam pasal 3A ayat (1) UndangUndang PPN. Kewajiban inimerupakan rangkaian peristiwa dan perbuatan hukum yang diaturdalam Pasal 11 (tentang saat terutangnya Pajak PertambahanNilai) dan Pasal 1 angka 23 UndangUndang PPN yang kemudiandirealisasi dalam Pasal 13 UndangUndang PPN.
182 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka berdasarkan purchase principle setiappenyerahan JKP oleh PKP dalam daerah pabean Indonesia tanpamemperhatikan pemanfaatannya apakah terjadi di luar daerah pabeanakan selalu dikenakan PPN karena pembelian JKP terjadi di dalamdaerah pabean Indonesia;Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul "UndangUndang PPN1984 Setelah Perubahan Ketiga Dengan UndangUndang Nomor 42Tahun 2009, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, Halaman 34,menyatakan:...Dalam hal terdapat perbedaan antara penegasan dalam
161 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan purchase principle, setiappenyerahan JKP oleh PKP dalam daerah pabean Indonesia tanpamemperhatikan pemantfaatannya apakah terjadi di luar daerahpabean akan selalu dikenakan PPN karena pembelian JKP terjadidi dalam daerah pabean Indonesia;Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul "UndangUndangPPN 1984 Setelah Perubahan Ketiga Dengan UndangUndangNomor 42 Tahun 2009, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010,Halaman 34, menyatakan:tees Dalam hal terdapat perbedaan antara penegasan dalammemori