., M.Hum selaku Sekretaris DPD PDIP Provinsi NTT, dengantembusan kepada KPU Pusat di Jakarta (Turut Tergugat ),BAWASLU Pusat di Jakarta, Komisi Informasi Publik di Jakarta, DPPPDIP di Jakarta (Tergugat IV) sebagai Laporan, KPU NTT di Kupang(Turut Tergugat Il), KPU Kabupaten Ende di Ende (Turut Tergugat V)dan PANWASLU Kabupaten Ende di Ende (Turut Tergugat XIll).wanna nnn nnnnnn nn nnn nnn nnn anne (Bukti P4)d.

Matara,S.lp., M.Hum selaku Sekretaris DPD PDIP Provinsi NTT, dengantembusan kepada KPU Pusat di Jakarta (Turut Tergugat ),BAWASLU Pusat di Jakarta, Komisi Informasi Publik di Jakarta, DPPPDIP di Jakarta (Tergugat IV) sebagai Laporan, KPU NTT di Kupang(Turut Tergugat Il), KPU Kabupaten Flores Timur (Turut Tergugat Ill)dan KPU Kabupaten Sikka (Turut Tergugat IV) masingmasing ditempat, dan PANWASLU Kabupaten Flores Timur dan PANWASLUKabupaten Sikka (Turut Tergugat XI) masingmasing di tempat.Hal 8dari

Ahli Waris saja, danturunan Leter C tidak mau diberikan/menolak untuk memberikan, denganalasan untuk melindungi kepentingan orangorang yang menempatitersebut dan menjaga rahasia Negara, sehingga Penggugat memintasecara resmi melalui Surat hingga 2X (dua kali), namun tetap tidak adajawaban yang pasti hingga saat ini, padahal telah ada UU no. 14 tahun2008. ttg Keterbukaan Informasi Publik & pasal 20 Komisi Informasi no. 1tahun 2010 menyebutkan badan public termasuk perangkat desa wajibmengumumkan informasi

Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat pada perkara a quo adalahGugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ;2 Bahwa pada posita Gugatan angka 10 dan 12, Penggugat telah mendalilkan secaranyata dan jelas bahwa tindakan Tergugat yang tidak menanggapi surat permohonaninformasi Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;3 Bahwa surat permohonan informasi Penggugat adalah merupakan wilayah hukumadministratif dan apabila terjadi sengketa terhadap permohonan informasi tersebut dapatdiajukan kepada Komisi

Informasi maupun gugatan melalui Pengadilan Tata UsahaNegara (Vide Pasal 37 dan 38 jo.

Fotokopi Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa InformasiPublik yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Provinsi Riau, yang yangdiberi tanda P5;6.

seorangpun Tim Anggota Seleksi, kemudian di DPR sayamenanyakan tapi dibantah oleh Anis; Bahwa alasan tidak lulus adalah berdasarkan hasil Voting untuk seleksi ; Bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi kembali ke Undang Undang Nomor22 Tahun 2007 harus mengundurkan diri minimal 5 Tahun sedangkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 mengundurkan diri pada saat mendaftar sebagai calon,saya mengajukan Yudisial Review dan aturannya kembali ke UndangUndang Nomor22 Tahun 2007, bentuk informasi Publik, kami ke Komisi

Informasi Publik seluruhnyatidak mengetahui alasan ketidak lulusannya ; Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukankesimpulannya pada persidangan tanggal 9 April 2012 ; Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selamapemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acarapemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat danmerupakan satu kesatuan dalam putusan ini ; Menimbang, bahwa selanjutnya para

Pertamina (Persero) dan Ketua Umum JDW (Tergugat), (Kode T.20) ;Fotokopi Surat Komisi Informasi Pusat tanggal 26 Desember 2012, (KodeT.19);Surat Kuasa tanggal 11 Maret 2013 dari ahli waris almarhum Frits Laoh, (KodeT.20) ;Fotokopi Surat Kuasa tanggal 28 Juni 2013 dari ahli waris almarhum Frits Laoh,(Kode T.21) ;Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 1999 Tahun 1999 tentangPembubaran dan peberhentian Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris serta AnggotaPanitia Pemilihan Indonesia, (T.22) ;Fotokopi

yang Wanprestasi;Meluncurkan kertas kebijakan tentangTinjauan Singkat atas Kebijakan PidanaBagi Pengguna Narkotika;Dokumentasi riset tentang MenggugatTembak Mati Narkotika;Dokumentasi riset tentang Potret SituasiPerempuan yang Dipenjara Akibat TindakPidana Narkotika;Penanganan kasus perempuan penggunanarkotika di Pengadilan Negeri JakartaTimur dengan nomor perkara:740/PID.SUS/2019/PN.JKT.TIM;Mengajukan permohonan sengketainformasi terhadap Kepala KepolisianDaerah Metro Jaya (Kapolda Metro Jaya)di Komisi

Informasi Provinsi DKI Jakartadengan nomor perkara: 0023/XI/KIPDKIPS/2019;Dokumentasi riset tentang Jalan SetapakMenuju Tujuan PembangunanBerkelanjutan;Meluncurkan kertas kebijakan tentangTinjauan Singkat atas Praktik PendekatanKeamanan dalam PenanggulanganNarkotika;Memberikan amicus curiae atas kasusnarkotika an.

perkara atas nama SUWARNO, sedangkan terhadap barang bukti berupa :

• 1 (satu) unit handphone merk OPPO CPH 2015 warna biru putih, Nomor seri 800ff5f, IMEI SMI 1 862251053453014;
• 1 (satu) simcard provider Indosat Nomor 085232203066;

Dikembalikan kepada Terdakwa MULYADI, sedangkan terhadap bukti surat dari Penasihat Hukum Tedakwa berupa :

• Fotokopi putusan Komisi

Informasi Provinsi Jawa Timur No : 96/X/K1-Prov.Jatim-PS-A/2022, tanggal 27 Oktober 2022;

., atas nama Untung, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

• 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam, IMEI SMI 863416045483462;
• 1 (satu) simcard provider Indosat Nomor 085236858551;

Dikembalikan kepada Terdakwa Suwarno, dan terhadap bukti surat berupa:

• Fotokopi Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 96/X/KI-Prov.Jatim-PS-A/2022, tanggal 27 Oktober 2022;
• Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor

., atas nama Terdakwa Untung, sedangkan barang bukti berupa:

• 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan 2 (dua) rekaman video;

Dimusnahkan dan terhadap barang bukti berupa:

• 1 (satu) unit handphone merk OPPO Tipe CPH 1909 warna hitam, IMEI SMI 1 865096046972370;
• 1 (satu) simcard provider Telkomsel Nomor 081217098078;

Dikembalikan kepada Terdakwa Untung, serta terhadap barang bukti berupa:

• Fotokopi Putusan Komisi Informasi

dengan aslinya); Fotocopy lampiran Asli Model DC1 Calon DPRD propinsi Tahun 2009 (fotocopy dari:Fotocopy Surat Keputusan KPU Propinsi Sumatera Barat Nomor: 85/KPTS/KPUProv/tertanggal 26 Oktober 2013 (fotocopy dari fotocopy); Fotocopy Tanda Terima Laporan Para Penggugat kepada KPU Republik Indonesia (fotc:sesuai dengan aslinya); Fotocopy Surat Daftar Pemilih tetap (DPT) Kelurahan Flamboyan Baru Kecamatan PaBarat (fotocopy dari fotocopy); Fotocopy tanda peserta Pemeriksaan Tes Rohani Peserta Seleksi Komisi

Informasi P(fotocopy sesuai dengan aslinya); 12.13.14.

/2019 tertanggal 17September 2019, Perihal: Tanggapan AtasKeberatan Informasi PPID Nomor PendaftaranKEB006/PPID.PP/2019 kepada Penggugat(Aditya Nugraha) (Fotokopi sesuai denganAslinya)Surat Ombudsman Republik Indonesia Nomor:B/730/LM.21K7/0256.2019/VIII/2019, tertanggal14 Agustus 2019, Perihal: PemberitahuanPerkembangan Penyelesaian laporan (Fotokopisesuai dengan Aslinya)Akta Regristasi Sengketa Nomor: 032/REGPSI/VII/2019 tertanggal 17 Juli 2019 (Fotokopisesuai dengan Aslinya)Tanda Terima Surat Komisi

Informasi PusatRepublik Indonesia tanggal 17 Juli 2019 Perihal:Permohonan Penyelesaian Sengketa InformasiHalaman 67 dari 127.

Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.SRG67.68.69.70.71.72.73.74.75:Bukti P17CBukti P17DBukti P18ABukti P18BBukti P18CBukti P18DBukti P19ABukti P19BBukti P20(Fotokopi sesuai dengan Aslinya)Formulir Permohonan Penyelesaian SengketaInformasi Nomor: 033 (Fotokopi sesuai denganAslinya)Surat Penggugat Kepada Komisi Informasi PusatTertanggal 16 Juli 2019 (Fotokopi dari fotokopi)Surat dari PARA PENGGUGAT No:48/SCOSrt/VII/2019 tertanggal 15 Juli 2019Perihal Somasi Kepada TergugaT dan IchsanNafarin S.ST., Ak (Fotokopi

ini;(2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakatberdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketasebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses olehPengguna Informasi Publik;Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban badan publikmenyediakan informasi publik yang dapat diakses oleh penggunainformasi publik sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebihlanjut dengan petunjuk teknis Komisi

Informasi;Berdasarkan ketentuan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publiksebagaimana telah dikutip oleh Pemohon Kasasi di atas, maka secarahukum terbukti bahwa Perjanjian Produksi Tender EKTP antaraKonsorsium PNRI dan Pemerintah Republik Indonesia (in casuKementerian Dalam Negeri RI) yang diberikan oleh Termohon KasasiPemohon Kasasi bukanlah merupakan suatu dokumen rahasia yang tidakboleh dibuka/diketahui publik;Hal tersebut di atas juga ditegaskan dalam Putusan Nomor 340/IX/KIPPSAM/2013., tertanggal

11 November 2014, dari Komisi Informasi PusatRepublik Indonesia yang memiliki kKewenangan untuk memeriksa danmemutus sengketa informasi berdasarkan UndangUndang KeterbukaanInformasi Publik, dimana berdasarkan putusan tersebut, dinyatakanbahwa Perjanjian Produksi Tender EKTP antara Konsorsium PNRI danPemerintah Republik Indonesia (in casu Kementerian Dalam Negeri Rl)adalah suatu informasi publik, dan karenanya Kementrian Dalam Negeri(Termohon) menyerahkan salinan kontrak tersebut kepada SekretariatNasional

Hal ini pun sejalan dengan UndangUndang Nomor14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junctoPeraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentangStandar Layanan Informasi Publik;5.4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka ObjekGugatan TUN adalah batal atau tidak sah;D.

(Fotocopy dari fotocopy) ;par 15.tab Bukti P15tab :tab Surat Ketua Komisi Informasi Pusat R.I. kepada SaidSalahudin (Formasi KPUBawaslu) Nomor : 43/KIP/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 perihal Permohonan Pendapat Hukum.

diseluruh Indonesia (foto copy tanpa asli) ; : Foto copy Surat dari Kepala Biro Hukum dan Humas BadanUrusan Administrasi Mahkamah Agung RI selaku PejabatPengelola Informasi dan Dokumentasi Mahkamah Agung RINomor : 12/S.Kel/Bua.6/Hs/II/2011, tanggal 21 Februari 2011,perihal Penjelassan tentang Surat Ketua Mahkamah Agung RItanggal 25 Juni 2010 Nomor : 089/KMA/VI/2010, yang ditujukankepada Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Persatuan AdvokatIndonesia (Peradi) Jalan Daat Mogot No.19AGrogol di Jakartamelalui Komisi

Informasi Pudat RI Jalan Meruya Selatan No.1Kembangan di Karta Barat (foto copy dari foto copy) ;: Foto copy Surat dari Walikota Palopo Nomor: 821/131/BKD/II/2013, tanggal 13 Februari 2013, perihal Konsultasi PengangkatanPejabat Struktural Eselon Il Pemerintah Kota Palopo yangditujukan ...27ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan (sesuai denganaslinya) ; 14.

Kemudian diantara Beschikking dan Vonnis juga terdapat suatu keputusan sepertiyang dikeluarkan oleh Komisi Informasi, dan belum ada forum untukmengujinya karena tidak diuji melalui judicial review atau melalui PTUN;Izin itu bermula dari sesuatu yang dilarang kemudian menjadidiperbolehkan karena persyaratan tertentu;satuan pendidikan yang belum memperoleh izin tertulis namunpenyelenggaraannya diketahui oleh Pemberi izin, tidak memenuhi 3(tiga) hal tersebut (darurat, tidak mengakibatkan hal yang serius

Juli 2018.Bahwa terhadap Penggusuran yang dilakukan Pemerintah Kota BandarLampung, Penggugat pada tanggal 21 Juli 2018 menyelenggarakan DiskusiPublik tentang Persoalan Pasar Griya Sukarame dengan mengundangpihakpihak terkait sebagai narasumber seperti: Pemerintah Kota BandarLampung, DPRD Kota Bandar Lampung, BPN Kota Bandar Lampung, DinasPekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, Dinas, Badan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung, Dinas PasarKota Bandar Lampung, Polda Lampung, Komisi

Informasi ProvinsiLampung, dan Ombudsman RI Perwakilan Lampung.Bahwa terhadap Diskusi Publik tersebut dalam Poin 21 di atas, para pihakyang menjadi narasumber hanya Ombudsman RI Perwakilan Lampung danPolda Lampung, sedangkan narasumber lain tidak hadir tanpa adakonfirmasi yang jelas.Halaman 8 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2018/PN Tjk27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.Bahwa terhadap permasalahan yang ada, Penggugat memberikan suratpermohonan bantuan kepada Dinas Sosial Provinsi Lampung

Komisi Informasi Pusat (KI Pusat);15. Lembaga Sensor Film (LSF); dan16. Perum LKBN AntaraKetentuan Pasal 64 ayat (3) UU 33/2009 dan Pasal 15 ayat (2)PP 18/2014 mengatur anggota LSF yang diangkat oleh Presidensetelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

dalam makalahBeliau yang berjudul Pengadilan Khusus yang dimuat diwebsite. www.jimly.com, menyatakan : ....perkembangankekuasaan kehakiman di Indonesia di era reformasi disampingtumbuh dan berkembangnya pengadilan khusus jugaberkembang lembagalembaga quasi peradilan. stilahLembaga Quasi Peradilan menunjuk kepada lembagalembaga yang memiliki Kewenangan mengadili dan memutussebuah perkara seperti : Komisi Pengawas Persaingan Usaha(KKPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi InformasiPusat (KIP), Komisi

Informasi Daerah (KID) dan BadanPengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);Bahwa landasan konstitusional Lembaga Quasi Peradilanadalah Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 perubahan yang keempatyang menentukan bahwa : badanbadan lain yang fungsinyaHalaman 39 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.

Dr.Zudan Arif Fakrullah, SH., MH menyampaikan bahwa contoh keputusantersebut antara lain dikeluarkan oleh DKPP, Bawaslu, BAPEK dan lainlain.Perlu. disampaikan bahwa secara normatif tidak ada peraturan yangmenegaskan keputusankeputusan hasil dari quasi peradilan bukankewenangan PTUN, semisal putusan Komisi Informasi Publik (KIP) dankeputusan BAPEK meskipun melalui proses penilaian dan/atau penyelesaianperkara tetapi merupakan wilayah kewenangan peradilan tata usaha negarauntuk menyelesaikannya.