atau dengan katalain Majelis tidak melihat adanya alasan Pembenar maupun Pemaaf dalam diriTerdakwa yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atastelah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat obyektif (perbuatan pidana)maupun syarat subyektif (pertanggung jawaban pidana) sehingga dengan demikianTerdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telahdilakukannya tersebut dengan menerima sangsi

mineral dan/ataubatubara ;BFMelaksanakan pengembangan dan pemerdayaanmasyarakat setempat; danMematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan ;Hal tersebut berdasarkan UndangUndang No.4 Tahun 2009 tentangpertambangan Mineral dan batubara, pasal 95 ;e Bahwa dokumen RKTTL, RKAB, Laporan Tahunandan laporan Triwula dibuat dan disampaikan kepadabupati/walikota, gubernur dan menteri sesuai dengankewenangannya, dilakuakan sebagai bahan evaluasikegiatan usaha pertambangan untuk ditindak lanjuti ;e Bahwa sangsi

Sangsi admunistrasi berupa : a. Peringatan tertulis ;b. Penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPKOperasi Produksi mineral atau batubara ;c.

Bdg.Saksi mengetahui bahwa ada Peraturan Perusahaan;Saksi mengetahui bahwa Peraturan Perusahaan tersebut telah diketahui olehpara pegawai dan tempat merokok disediakan didekat kantin bertuliskansmoking area;Saksi mengetahui bahwa pada saat mulai masuk kerja para pegawai diberikanorientasi selama 3 (tiga) hari dan diberikan buku saku tentang PeraturanPerusahaan;Saksi mengetahui bahwa dalam Peraturan Perusahaan sangsi untuk kasusmerokok di area larangan merokok adalah PHK seketika tanpa adanya SuratPeringatan

Prakarsa AlamSegar, bahwa apabila melakukan kesalahan yang termasuk dalam katagorikesalahan berat, maka sangsi yang diberikan adalah PHK seketika tanpa harusHalaman 40 dari 50, Putusan Nomor 129/Pdt.SusPHI/2015/PHI.

Prakasa Alam Segarperiode 20142016 yang menyatakan bahwa setiap pekerja yang melakukanpelanggaran terhadap Tata Tertib Kerja dan Disiplin Kerja, Pelanggaran Hukumatau yang merugikan Pengusaha dapat dikenakan sangsi Pemutusan HubunganHalaman 44 dari 50, Putusan Nomor 129/Pdt.SusPHI/2015/PHI. Bdg.Kerja dan dilaksanakan sesuai dengan Prosedur Undangundang dan Peraturanyang berlaku.

sifat dan karakteristik hukum pidana perbankan sebagai hukumpidana khusus eksternal, hukum pidana khusus eksternal ada ciricirinya yang pertama hukum pidana khusus eksternal itu bersifatultimum remedium artinya sarana yang paling terakhir untukpenegakan hukum apabila perangkat hukum lainya tidak lagiberfungsi ciri yang kedua dari hukum pidana khusus eksternal yangtermasuk didalamnya adalah hukum pidana perbankan merupakahpidana administrasi atau dengan kata lain hukum administrasi yangdiberikan sangsi

pidana, yang ketiga hukum pidana merupakanHalaman 49 dan 107 hal.Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Sktpengganti apabila sangsi administrasi atau sangsi keperdataantidak dapat ditegakan;Bahwa huna ria pricipel bunga dari asas tenis eviden itumenyatakan seseorang tidak dapat dituntut lebih dari satu kalididepan pengadilan dengan perkara yang sama.

Apabila kita melihat berdasarkan interprestasihistoris atau sejarah terbentuknya Pasal tersebut ini berkaitandengan prinsip kehatihatian didalam dunia perbankan artinyakembali pada sifat dan karakteristik hukum pidana perbankanHalaman 50 dan 107 hal.Putusan Nomor 98/PidB/2020/PN Sktsebagai hukum pidana khusus eksternal ini adalah hukumadministrasi yang diberi sangsi pidana sehingga prinsip kehatihatian yang ada pada Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan tidak melaksanakan langkahlangkah

dan seterusnyamaka pertamatama harus diupayakan penyelesaian secaraadministrasi, jika upaya administrasi tidak berhasil baru kKemudianpada sangsisangsi lainya;Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar baru kemudian dikategorikandalam konteks Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan jadi tidak sertamerta pelanggaran SOP dimasukandalam tidak melaksanakan kehatihatian jadi kembali lagi pada

Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.: Bahwa pelanggaran terhadap SOP pada hakikatnya merupakanperbuatan melanggar administrasi dengan sanksi administrasi ; Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar baru kemudian dikategorikandalam konteks Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangHalaman 94 dan 107 hal.Putusan Nomor 98/PidB/2020/PN Sktperbankan jadi tidak sertamerta pelanggaran SOP dimasukandalam

SP Ill melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (3) hurufb dan pasal 18 ayat (6), Pasal 22 ayat (1) PKB sehingga batal demi hukum,Tergugat sejak diberikan tugas QC Process Field tidak diberikan seragam dankelengkapan kerja sehingga wajar laporan kerja Tergugat tidak lengkap, Tergugattidak berada di tempat kerja karena menjalankan keserikatpekerjaan dan apabiladiangap pelanggaran maka sangsi yang diberikan adalah Surat Peringatan sesuaiPasal 20 ayat (2) PKB, Tidak ada pembinaan berupa peringatan lisan dariPenggugat

Sangsi SP Illbelum sepakat tetapi Penggugat memaksakan diri memberikan sanksi skorsingmenuju PHK.

Dalam perundingan Bipartit tanggal 5 Febuari 2015 Supervisor QCmenyatakan alasan tidak masuk kerja pada tanggal 23,24 dan 25 Juni 2014 bukanmenjadi alasan utama pemberian SP III adalah tidak ada di tempat kerja dan tidakmemberikan laporan hasil kerja, Dengan demikian status sangsi SP III belumdefinitif sehingga tidak ada alasan hukum Tergugat memberikan skorsing kepadaPenggugat;eonnennee= Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugatmengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 sampai

melakukan aktifitas kerja 01, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 16 Juli 2014dan surat Peringatan ke Ill telah diterima oleh HASBIALLAH dan sebelumnyapada tanggal 24 Februari 2014 Tergugat telah melakukan tindakan insipliner tidakada di tempat kerja tanggal 21 dan tanggal 22 Februari 2014 sehingga diberikanSurat Peringatan Ke tetapi Tergugat tidak mau tandatangan ( bukti P37), MajelisHakim berpendapat surat peringatan Ketiga telah memenuhi ketentuan Pasak 18ayat (4) Perjanjian Kerja Bersama yang menyatakan sangsi

dan menyatakan agar Anak Pelaku diberi keringanan hukuman;Menimbang, bahwa Anak Pelaku juga telah diberi kKesempatan untukmenyampaikan pendapatnya, dan Para Anak Pelaku pada pokoknya menyesaliperbuatannya dan mohon diberi hukuman yang seringanringannya;Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan168/BKA/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 oleh Pembimbing Kemasyarakatanyang bernama RINDA SUSANTI yang dalam rekomendasinya antara lain agarAnak Pelaku OKTAVIAN ROHMADHANI dapat diberi sangsi

berupa pidana penjaradan berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan 168/BKA/XII/2020 tanggal11 Desember 2020 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama RINDASUSANTI yang dalam rekomendasinya antara lain agar Anak Pelaku OKTAVIANROHMADHANI dapat diberi sangsi berupa PIDANA PENJARA dalam lembaga diLPKA Blitar, pelatinan kerja di luar LPKA seperti LPKS, LKSA, POKMAS, BLK ;Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.SusAnak/2020/PN KpnMenimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Pelaku telahdikenakan

Memberi sangsi Hukum Pidana kepada XXXXXXXXXX karena telah :Menyangkal fakta, Menyembunyikan Barang Bukti berupa UangPenghasilan dari Usaha Kost, Menyembunyikan Barang Bukti berupaCatatan Pembukuan Keuangan dari Usaha Kost.2.

Nopember 2014.Atas Bukti Bukti yang telah Terkonfirmasi diakui dalam isi Surat jawabanXXXXXXXXXX tanggal 23 Oktober 2014 dan tanggal 11 Nopember 2014 sertamelihat Substansi dari Gugatan Perdata yang Tergugat ajukan sebagai akibatHukum dari terjadinya Perceraian , mohon dengan hormat kepada Bapak KetuaPengadilan Agama Jakarta Pusat c.q Majelis Hakim untuk selanjutnyamemutuskan :PRIIMAIR : mengabulkan gugatan perdata Tergugat tersebut sebagai akibatHukum dari terjadinya Perceraian.SUBSIDAIR : Memberi sangsi

Bahwa Terdakwa sanggup menerima apapun Sangsi yangdiberikan kepadanya atas ke khilafan perbuatan yangdilakukannya, kemudian Terdakwa berjanji tidak akanmengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari serta masihingin mengabdikan diri di TNIAD.Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telahmemenuhi unsurunsur tindak pidana sebagai mana diatur dandiancam dengan pidana Pasal 480 ke1 KUHP.Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telahmengerti isi Surat Dakwaan yang didakwakan dan membenarkansemua

Bahwa Terdakwa sanggup menerima apapun Sangsi yangdiberikan kepadanya atas ke khilafan perbuatan yangdilakukannya, kemudian Terdakwa berjanji tidak akanmengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari serta masihingin mengabdikan diri di TNIADBahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidanganberupa :Menimbang12SuratSurat1 (satu) lembar Foto barang bukti Sepeda Motor jenisYamaha Mio Soul GT warna biru tanoa Nopol (disita olehpihak Satreskrim Polres Tanjung pinang). 1 (satu) lembar

Tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukummelainkan tindak pidana;Jika seseorang diduga memenuhi unsur tindak pidana ada kemungkinanjuga (meskipun tidak selamanya), unsur unsur tersebut merupakan jugaunsur unsur perbuatan melawan hukum;Apabila terdapat 1 (satu) tindakan tersebut memenuhi unsur unsur maupununsur unsur tindak pidana, maka kedua macam sangsi dapat dijatuhkansecara berbarengan, artinya pihak korban dapat menerima ganti rugiperdata (dengan dasar gugatan perdata), tetapi

juga pada waktu yangbersamaan (dengan proses pidana) pelaku dapat dijatuhnkan sangsi pidanasekaligus.

No.9 Tahun 1975 dan pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan ijin dari atasan bukanmerupakan perangkat hukum acara akan tetapi merupakan aturan disiplin diInternal instansi dimana Pemohon bekerja yang mana Pemohon sudahdianggap mengetahui kewajiban atau sangsi apabila melanggarnya karenanyaeksepsi tentang permohonan prematur harus ditolak, dan putusan tingkatpertama yang memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj ikepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep

dikaruniai duaorang anak yang sudah menikah;Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak bertegursapa karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dantidak transparan masalah pengelolaan keuangan rumah tangga (susahmengeluarkan uang);Bahwa Tergugat suka marah kepada Penggugat dengan merusakbarangbarang didekat Tergugat;Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tangga Penggugat denganTergugatmenjadi retak disebabkan saksi menikah dan masuk agama Kristen Katolikkarena tidak membayar sangsi

Bahwa Saksi jarang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon; Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dahulu harmonissekarang sudah pisah rumah; Bahwa Pemohon dan Termohon pisah sejak kejadian tanggal 7 September 2012malam Jum'at jam 01.00 malam saat Saksi datang lakilaki bernama Wibisonosudah terikat kemudian mereka di bawa ke Polresta; Bahwa sekarang Termohon tinggal di rumahnya sedangkan Pemohon tinggal dirukonya berjarak 500 m dari rumah Pemohon dan Termohon; Bahwa Termohon diberi Sangsi

Ali, sehinggatidak ada tanaman diatas tanah tersebut, lebihlebin dalam dakwaanjaksa Penuntut Umum hanya menyantumkan pasal 406 KUHP yangnotabene Terdakwa adalah sebagai pelaku petindak, padahal Terdakwamenyuruh Taufik untuk membajaknya, yang seharusnya dalam perkara aquo Terdakwa didukkan sebagai pelaku penyuruh, dengan memasukkanpasal 55 ayat 1e KUHP, sehingga seharusnya dakwaan Jaksa Penuniutumum tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa.Bahwa mengenai keberatan lamanya sangsi pidana yang di jatuhkankepada

Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan agar tidakditiru oleh prajurit lain, Majelis perlu) memberikan sangsi yangtegas dengan tujuan memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efekcegah terhadap prajurit lainnya.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapijuga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyafdan kembali menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuaifalsafah Pancasila dan Sapta Marga

Pada dasarnya Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwasebagai seorang Prajurit telah diikat dengan aturanaturan yang harus ditaati dan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kehadiran danapabila hal tersebut dilanggar maka akan di kenakan sangsi tetapiTerdakwa tetap melakukan perbutan pelanggaran tindak pidana dan haltersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa mempunyai mental disiplinyang jelek.2.

Bahwa perbuatan seperti ini sangat terceladan agar tidak ditiru oleh prajurit lain, Majelisperlu. memberikan sangsi yang tegas dengan tujuanmemberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegahterhadap prajurit TNI lainnya.4.

Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lainmaka Majelis akan memberikan sangsi yang tegas terhadap perbuatanyang demikian dan Majelis masih memberikan kesempatan Terdakwauntuk memperbaiki sikap dan prilakunya serta kembali kepada jatidirinya sebagai prajurit TNI AD.9Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapijuga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyafdan kembali menjadi warga negara

Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lainmaka Majelis akan memberikan sangsi yang tegas terhadap perbuatanyang demikian dan Majelis masih memberikan kesempatan Terdakwauntuk memperbaiki sikap dan prilakunya serta kembali kepada jatidirinya sebagai prajurit TNI AD.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapijuga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyafdan kembali menjadi warga negara

yang harus tundukterhadap aturan Kepegawaianseperti yang diatur oleh undangundang;Bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Badan Kepegawaian Daerah KabupatenCilacap untuk melengkapi berkas Kepegawaian terkait gugatan cerai dariPenggugat dan rekomendasikan untuk tidak menerima gugatan cerai terlebihdahulu sebelum proses administrasi perceraian secara kedinasan diselesaikandikarenakan baik Penggugat maupun Tergugat seandainya belum menyelesaikan proses sesuai perundangundangan yang berlaku akan dikenakan sangsi

denganTermohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatatoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Gamping (Kutipan Akte Nikah Nomor:148/15/IV/2003 tertanggal 19 April 2003), yang padasaat itu) Pemohon berstatus duda cerai dan Termohonberstatus perawan;bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohonlangsung tinggal secara terpisah sampai sekarang;bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon denganTermohon sudah melakukan hubungan layaknya suami isteridan sudah mempunyai 1 anak (meski Pemohon sangsi