Ditemukan 9451 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : surat syarat sahat samat sarah sadat
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 28-05-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 27-07-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 230/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 23 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat : JANNER SIMANULLANG Diwakili Oleh : JANNER SIMANULLANG
Terbanding/Tergugat I : TOGU SAHAT TUA SIMANULLANG
Terbanding/Tergugat II : SHINTA BR. SIHOMBING
Terbanding/Tergugat III : SUDIARTO BUTARBUTAR
Terbanding/Tergugat IV : BINTER SIMANULLANG
Terbanding/Tergugat V : TINAR BAGARIANG alias NAI JUSBEN
Terbanding/Tergugat VI : TIORINNA SIMANULLANG alias NAI MERNI
45 — 53
  • Hombing (SuamiIstri) berupa tanahkebun pohon kemenyan yang terletak di Desa Sigalogo, Kecamatan OnanGanjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Selasa +2.5 ha (hektar), sebagaiberikut : adalah merupakan dalil yang tidak jelas danmembingungkan sehingga harus ditolak ;Bahwa dalildalil gugatan Penggugat pada halaman 5 s/d halaman 12 point 10s/d point 15, dan point 17 s/d point 29 dalildalil Penggugat ini dibantah danditolak dengan tegas oleh Tergugat dan Tergugat III, selain tidak benar, daliltersebut sarat
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 07-12-2015 — Upload : 05-09-2016
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor -52/Pdt.G/2015/PN.Tjk
Tanggal 7 Desember 2015 — -DEWAN PIMPINAN WILAYAH ASSOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA LAMPUNG (DPW APBMI), DKK -lawan -PT. PELABUHAN INDONESIA II (Persero) Cabang Panjang
127 — 20
  • petitum kelimagugatan Penggugat haruslah ditolakMenimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat petitum ke2 ditolak maka petitumkeenam gugatan penggugat tentang uang paksa (dwangsom ) haruspula ditolakMenimbang bahwa oleh karena kesepakatan bersama antara penggugat dan tegugatsebagaimanakesepakatan 026/APBMI/Lpg/VII/2012 dan Nomor : HK. 566/7/6/C.Pjg12tanggal 13 Juli 2012 tentang Tekhnis Pelaksanaan Penanganan Bongkar Muat di TerminalCurah kering (TCK) dan Non Terminal Curah Kering telah memenuhi sarat
Pengadilan PN SRAGEN Perdata
Register : 10-01-2018 — Putus : 26-09-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan PN SRAGEN Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Sgn
Tanggal 26 September 2018 — Penggugat:
Joko Mariyanto
Tergugat:
1.Ichdaryatno
2.PPAT WORO INDRIJATI, SE., SH., MKn
Turut Tergugat:
1.Lasmanto
2.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB SRAGEN
3.PT. BANK DANAMON Tbk. Unit Gondang Sragen
118 — 13
  • Surokariyo alias Salimin dandiserahkan kepada Tergugat tanpa sarat;Berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, dengan segala kerendahanmohon dengan hormat kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sragen untukberkenan memberikan putusan sebagai berikut :1.2.3.Menerima dan mengabulkan Tergugat untuk seluruhnya.Menolak dan membatalkan Tergugat II seluruhnya;Bahwa dasar putusan perkara No.27/Pdt.G/2012/PN Srg joNo.227/Pdt/2013/PT Smg jo No.291 K/PDT/2014 eksepsinya TurutTergugat ditolak dan sekarang bleum
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 14-05-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 09-10-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Mtr
Tanggal 7 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
58 — 33
  • Munasih tersebut orang kaya dan Inaq Munasih mengambil Acektersebut untuk tinggal bersama di Eyat Mayang saat itu, saksi tidak tahu Acekmemiliki tanah di lokasi sengketa tersebut, saksi tidak tahu apakah acek pernahdi berikan tanah oleh Inaq Munasih atau tidak sebelumnya;Menimbang, bahwa dari ke empat saksi Para Tergugat setelah dicermatidengan seksama masingmasing dari keterangan saksi telah memberikanketerangan yang bersesuaian antara satu dan lainnya, adapun keteranganpada saksi tersebut yang sarat
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 04-02-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 28-05-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 5/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 18 Mei 2020 — Penggugat:
L LIAH HINGAN
Tergugat:
BUPATI KUTAI KARTANEGARA
156 — 99
  • tersebutdiatas tidak menghiraukan/menanggapi keberatanPenggugat baik lisan maupun secara tulisan selaindaripada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) MuaraSalung yang telah terlebin dahulu mengambil tindakandengan mengirim surat Nomor: 110/03/BPDMS/X1/2019tanggal 21 Oktober 2019 Kepada pihak KecamatanTabang dan Kabupaten Kutai Karta Negara tentang NotaKeberatan dan Pencabutan Tanda Tangan oleh KetuaBPD Muara Salung atas Hasil Pemungutan SuaraPemilihan Kepala Desa Muara Salung yang dianggapcurang dan sarat
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-01-2016 — Putus : 20-04-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 48/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 20 April 2016 — 1.TAN MING SIONG 2.EMMI ROOSIANTI SEBAGAI PARA PENGGUGAT 1. Pemerintah RI Cq.Menteri Keuangan RI Cq. Kepala Kantor Pusat Direkrorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kepala Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di Semarang Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Semarang SEBAGAI TERGUGAT 1, BELLA ANGGRAINI SEBAGAI TERGUGAT II, 3.DEWI SAPTARINI . PT. MEDIA MAKMUR ABADI SEBAGAI TERGUGAT III DAN IV, PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk Pusat Cq. PT Bank Danamon Tbk Kanwil VII Jateng dan DIY di Semarang Cq. Pimpinan Kantor Cabang PT Bank Danamon Indonesia Tbk Cabang Megelang SEBAGAI TERGUGAT V, .ONG HONG IE SEBAGAI TERGUGAT VI, HIASINTA YANTI SUSANTI TAN, SH SEBAGAI TERGUGAT VII.
173 — 79
  • II mohon agar apa yang tertuang pada Jawaban dalamprovisi dan dalam eksepsi secara mutatis mutandis terbaca kembali padabagian pokok perkara ini;Bahwa sama halnya pada uraian di atas maka dalam pokok perkara ini padadasarnya Tergugat II sekali lagi menyatakan menolak gugatan paraPenggugat kecuali yang diakui dengan tegastegas dan akan menjawabsepanjang yang relevan saja dengan Tergugat II;Bahwa dalil posita para Penggugat pada angka 1, 2, 3 halaman 7 dan angka 4halaman 8 surat gugatannya hanya sarat
Pengadilan PN SUMEDANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-03-2014 — Putus : 24-03-2015 — Upload : 05-05-2015
Putusan PN SUMEDANG Nomor 6/Pdt.G/2014/PN.Smd
Tanggal 24 Maret 2015 — ENUNG KULSUM dkk sebagai Penggugat melawan SAMSUDIN ENCE dkk sebagai Tergugat
76 — 12
  • /PN.Smd.Utara : Tanah Milik Adat Penggugat ;Timur : Tanah Milik Adat Penggugat ;Selatan : Tanah PJKA;Sarat : Tanah Milik Adat Penggugat ;12.Bahwa Tanah Darat dan sawah di Blok Simpang dan TanahDarat di Blok Tunggul Hideung seluas +. 51.200 M?
    (Lima ribu empat ratus empat puluh Sembilan) meter persegi dantelah bersertifikat Hak milik Nomor : No. 161 atas namaHENILAWATI yang dipergunakan untuk Jalan TOLCISUMDAWU yang dibuat akta jual belinya di hadapan NotarisCHRISTY SUKMIATI SUTADIKUSUMAH, SH PPAT SumedangNo.Akta Jual Beli 134/200 tanggal 13 Desember 2000 dalamSHM tersebut secara administrasi tidak terpenuhi sarat formilmaupun materil oleh karena saratsarat pendaftaran tanahHalaman 25 dari 210 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Padt.G/2014
    (Tiga ratus dua puluh lima) meter persegi Surat ukurtanggal 9 Desember 2012 berdasarkan yang tertuang didalam SHMtersebut dasar Penunjuk Penggantian Sertifikat Hak Milik No. 13Ciptasari akibat Blanko lama Pemekaran Kecamatan Tanjungsarimenjadi Kecamatan Pamulihan, dimana SHM tersebut secaraadministrasi tidak terpenuhi sarat formil maupun materil oleh karenatidak dicantumkan pengalihan Hak dari siapa dan Nomor Kohir asaltidak masukan maka terdapat cacat Hukum dan harus dinyatakanbatal demi Hukum ;
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 21-05-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 06 / Pid.Sus / Tipikor / 2014 / PN.Bjm
Tanggal 21 Mei 2014 — MUHAMMAD RUSDI,ST.Bin (alm) KUSLAN
46 — 12
  • tenaga ahli teknik perkapalan (dibuktikan dengan ijazah)Memiliki persediaan bahan kayu / fiberglass yang sudah diuji lab.Memiliki pengalaman membangun kapal terutama membangun kapal perikananTidak boleh disub kontrakkan terutama untuk pekerjaan utamaDisarankan untuk menggunakan kontrak terima jadi Dalam Dokumen pengadaan kapal penangkap ikan 10 GT nomor O2/LUKPL/PPBJ/DISLAKAN/2012 tangal 21 mei 2012 menyebutkan :Bab Ill Instruksi kepada peserta (IKP) huruf A.4 larangan korupsi, kolusi dannepotisme sarat
    tenaga ahli teknik perkapalan (dibuktikan dengan ijazah)Memiliki persediaan bahan kayu / fiberglass yang sudah diuji lab.Memiliki pengalaman membangun kapal terutama membangun kapal perikananTidak boleh disub kontrakkan terutama untuk pekerjaan utamaDisarankan untuk menggunakan kontrak terima jadiDalam Dokumen pengadaan kapal penangkap ikan 10 GT nomor O2/LUKPL/PPBJ/DISLAKAN/2012 tangal 21 mei 2012 menyebutkan :Bab Ill Instruksi kepada peserta (IKP) huruf A.4 larangan korupsi, kolusi dannepotisme sarat
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 14-08-2018 — Putus : 27-12-2018 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr
Tanggal 27 Desember 2018 — Penuntut Umum:
FAJRIN IRWAN NURMANSYAH,SH.
Terdakwa:
EDI SUKARDI, ST.
76 — 101
  • Bahwa jika di dalam Dokumen Pengadaan Pada KegiatanPengadaan Infrastruktur Listrik Pedesaan (DAK + Pendamping)Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Instalasi Biogas di Ksb, PadaBAB X Sarat Sarat Umum Kontrak pada point F angka 60Pembayaran di angka 60.2 Prestasi Pekerjaan huruf a angka 3pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang,tidak termasuk bahan / material dan peralatan yang ada di lokasipekerjaan maka pendapat ahli adalah SSUK merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari Kontrak,
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 19-04-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 10-06-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 142/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 10 Juni 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
59 — 38
  • Samosir,sekalipun peresmian tersebut sarat dengan rekayasa danmanipulasi sebab faktanya di lokasi tersebut ketika itu hanya ada 1(satu) rumah tempat tinggal yakni rumah Alm. Sinto Naibaho dankeluarganya T,I,II dan III. Bahwa lagi pula berdasarkan bukti bukti yang diajukan olehTergugat I, Il, Ill dan IV, sepanjang mengenai bukti kepemilikan atastanah objek perkara yang menjadi dasar terbitnya SHM No. 12, atasnama Sinto Sihotang, sama sekali tidak ada.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 17-09-2014 — Putus : 20-01-2015 — Upload : 10-02-2015
Putusan PTUN MEDAN Nomor 70/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 20 Januari 2015 — RIO DAME BASARIA TAMPUBOLON VS KPL.KANTOR PERTANAHAN KOTA P.SIDIMPUAN
54 — 32
  • dalildalil eksepsi tersebut diatas keseluruhan dalil gugatanPenggugat telah terbantahkan dimana menurut hukum penerbitan maupun peralihansertipikat aquo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat SEHINGGAPENGGUGAT TIDAK BERHAK ATAS TANAH TERPERKARA, karena yangberhak adalah orang yang terdaftar namanya dalam sertipikat aquo, dengandemikian Para Penggugat belum mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatandalam perkara a quo, karena menggugat tanpa alasan dan dasar hukum kepemilikanyang jelas dan sarat
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Tanah
Register : 23-11-2015 — Putus : 20-10-2016 — Upload : 24-05-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 168/Pdt.G/2015/PN LBP
Tanggal 20 Oktober 2016 — 1. ALI ARIFIN,Umur 73 tahun, Jenis Kelamin Laki – laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, Alamat Jalan KL. Yos Sudarso Lingkungan IV Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT – I;- 2. ERNI WIJAYA, Umur 32 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Veteran No.24 Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT – II ;- Yang dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada ALI HASMI, S.H., Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor “ALI HASMI, S.H., & Rekan”, beralamat Kantor di Jalan Nyiur X No.2, P. Simalingkar, Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 03 Nopember 2015, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;- Lawan: 1. IMRAN, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia Agama Islam, Alamat Dusun I, Desa Dalu Sena Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT - I;- 2. EDI PERANGIN - ANGIN, Pekerjaan Pensiunan Polri, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Harmonika No.100 Pasar I Keluraha Padang Bulan Selayang 2 Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, Sumatera Utara, beralamat di Jalan Alam Raya Malibu Blok B-3, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT – II;- Yang dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada URATTA GINTING, S.H., Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor “NUGRAHA & PARTNERS”, beralamat Kantor di Jalan Jamin Ginting Km.10,5 Gg.Bersama No.25 Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Prov.Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan nomor Register 29/HKM.01.10/I/2016 dan 30/HKM.01.10/I/2016 tanggal 28 Januari 2016; 3. KEPALA DESA DALU SEPULUH-A, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Alamat Jalan Utama Dusun II Desa Dalu Sepuluh-A Nomor : 55 Desa Dalu Sepuluh A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT – III;-
219 — 4
  • bekekuatan hukum tetapsampai adanya pelaksanaan putusan yang nyata.Menghukum Tergugat dan Tergugat Il atau orangorang dan pihak manapunjuga yang menguasai, memiliki, menghaki dan menyandarkan sertamendapatkan hak atas tanah objek perkara untuk menyerahkan bidang tanahHalaman 10 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pat.G/2015/PN.Lbpobjek perkara ( Petitum Poin nomor 8 dan nomor 9 huruf a dan b di atas)kepada Penggugat dan Penggugat Il dalam keadaan baik, aman dan kosongserta suka rela tanoa beban/sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-01-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 330 K/PID.SUS/2015
Tanggal 19 Januari 2016 — Drs. MUJAHIDIN
74 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sangat terang bahwakasus ini sarat rekayasa dan sangatlah bertentangan dengan keadilanapabila Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa) dikorbankan/dihukum;Tentang pihak yang menyewakan alat berat Manitou Forklift MVT 665TE2;Telah sangat jelas berdasarkan faktafakta di persidangan bahwa pihakyang menyewakan dan atau berinisiatif menyewakan alat berat ManitouForklift MVT 665 TE2 kepada pihak ketiga adalah saksi Jono selakuKepala PT Pelindo Perwakilan Meulaboh, bukan Pemohon Kasasi(Pembanding/Terdakwa).
Pengadilan PN Simpang Tiga Redelong Perdata
Register : 15-02-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN Simpang Tiga Redelong Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Str
Tanggal 9 Agustus 2021 — Penggugat:
1.Rahmatsyah
2.Kamal Khairi
3.Suhaili
4.Hidayat Syah
5.Darwinsyah,S.Ag
6.Tgk,Ahmad.Spd
7.Zulfikri
8.Junaidi Z
9.Sejahtera
10.Irwan Kadari
11.Musaharuddin
12.Aidi Sahara. S.Sos
13.Darwis
Tergugat:
1.Abdul Jalil Yusuf
2.Hajimah binti Rajim
Turut Tergugat:
1.Kepala Desa
2.Badan Pertahanan Nasional (BPN)
3.Pemeritahan Kabupaten Bener meriah/ Camat Kecamatan Wih Pesam
119 — 43
  • , +90.000.000 = 440.000.000, ( Empat ratus empat puluh jutarupiah), hal ini jelas berdasarkan dalil Para Penggugat di dalamPosita gugatan berjumlah Rp. 440.000.000, ( Empat ratusempat puluh juta rupiah) sementara di dalam Petitum senilai Rp.400. 000.000 (empat ratus juta rupiah), maka jelas antara dalilPosita dengan Petitum tidak sinkronisasi, yang akibat hukumnyagugatan dinyatakan tidak dapat di terima ;Berdasarkan halhal tersebut diatas, maka jelas gugatan Penggugatsecara hukum tidak memenuhi sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1101 K/PID/2009
Jaksa dan Terdakwa; Moch. Amien Marza Zaidi
95 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1101 K/Pid/2009Bahwa perihal jalan pikiran hukum (legal idea) tersebut di atas ; patutdiperbandingkan dengan azas subsidairitas dan azas participant yangdimaksud dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, bahwa kecualimenyangkut keuangan Negara vide UU No. 17 Tahun 2003 ; maka dalamperkaraperkara kejahatan umum yang sarat dengan keperdataansemestinya baik Polisi maupun Jaksa Penunut Umum, juga hakim harusberposisi subsidairitas dan participant (melayani) bukan menjadiinvestigator, motivator seperti
Pengadilan PA GUNUNG SUGIH Perdata Agama
Register : 21-02-2020 — Putus : 08-07-2020 — Upload : 20-08-2020
Putusan PA GUNUNG SUGIH Nomor 434/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Tanggal 8 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 12
  • Anak pertama pernah diajak Pemohonketemu dengan beberapa teman agar anak bisa mengetahui secarapelanpelan dunia luar termasuk kondisi orang tuanya meskipunkeberadaannya di boarding school yang sarat dengan duniapendidikan.Dari awal menikah sampai saat ini Termohon tidak pernahsekalipun mau menginap di kediaman orang tua Pemohondikarenakan kondisi rumah orang tua Pemohon yang tidak layakmenurutnya, padahal beberapa kali Pemohon pernah menjaknyamenginap tetapi selalu ditolak.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Putus : 12-08-2015 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 132/Pid.Sus/2015/PN.SMG
Tanggal 12 Agustus 2015 — PHOA TUNG HENG Alias HENY
152 — 68
  • berupa PajakPertambahan Nilai (PPN) yang terutang atas penyerahan yang dilakukantersebut, dimana dokumen faktur Pajak tersebut merupakan dokumen untukmelakukan pengkreditan Pajak Masukan tersebut atas pembelian Barang KenaPajak dan atau pengunaan Jasa Kena Pajak (sebagaimana dalam Pasal 13ayat (5) UU No. 18 tahun 2000).e Bahwa Pengkreditan Pajak dilakukan melalui SPT masa PPN dengan fakturpajak telah memenuhi syarat formil dan materiel, dimana dalam Pasal 13 ayat(5) UU No. 18 Tahun 2000 disebutkan sarat
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 28-07-2015 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 24 Agustus 2015 — PROF.DR.OTTO CORNELIS KALIGIS, SH.,MH., laki-laki, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 19 Juni 1942, beragama Kristen, beralamat di Jalan Majapahit 18-20, RT.008/RW.008, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, dalam hal ini diwakili oleh Tim Penasihat Hukumnya/Kuasa Hukumnya, yaitu Humphrey R. Djemat S.H.,LL.M, Johnson Panjaitan S.H., John Waliry, S.H., Alamsyah Hanafiah, S.H., Ir. Esterina D. Ruru, S.H., Luciana Lovinda, S.H., Freddy T. Simatupang, S.H., Albiker Siagian, S.H., Sabar H. Simanjuntak, S.H., Andreas Nahot Silitonga, S.H.,LL.M., Tumpak Tampubolon, S.H., Timotius Tumbur Simbolon, S.H., Harapan Manurung, S.H., TH.Ratna Dewi,S.H.,MKn., Azam Khan, S.H., Octolin Hutagalung, S.H., Farida Sulistyani, S.H.,CN.,LL.M., Robert Napitupulu S.H., Camelia, S.H., M.H., Andrias Herminanto Nayoan, S.H., Hervan Dewantara Merukh, S.H., Parasian Simbolom., S.H., Faisal Miza, S.H.,M.H., J.Sontang Simatupang, S.H., Dr. Purwaning M. Yanuar S.H., M.CL.,CN, Muhammad Yahya Rasyid, S.H.,M.H., Advokat-advokat yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tergabung dalam Asosiasi Advokat Indonesia, yang beralamat pada kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia, Plaza Gani Djemat Lantai 5, Jalan Imam Bonjol No. 76-78 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PRAPERADILAN; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, yang beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Nur Chusniah, S.H., M.Hum., Arif Suhermanto, S.H.,M.H., Indra Mantong Batti, S.H.,LL.M., Rasamala Aritonang, S.H.,M,H., R. Natalia Kristianto, S.H., Imam Akbar Wahyu Nuryamto, S.H., Nancy Setiawati Silalahi S.H., masing-masing selaku pegawai KPK, beralamat Kantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS-45/01-55/08/2015 tertanggal 4 Agustus 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PRAPERADILAN ;
290 — 147
  • suatu tindak pidana, dan tidak ada kriteria buktipermulaan itu yang penting bagaimana mencari barang bukti danmemperoleh keterangan diserahkan kepada Hakim yang pentingjangan sampai melanggar hak azasi manusia;Bahwa bedanya bukti permulaan dengan alat bukti sesuai pasal 184KUHAP, hukum pembuktian dan sarana ada 3 kriteria yaitu buktipermulaan di Penyelidikan, Penyidikan dan diperoleh sidang diPengadilan, fungsinya untuk menentukan tersangka, apakahperbuatan dilakukan penyidikan, untuk dilakukan sarat
    penangkapan,bukti untuk menentukan tindak pidana sebagai sarat untukmelakukan penahanan, alat bukti diperoleh dari sidang Pengadilan,alat bukti hanya ada di pasal 183 KUHAP, jenisnya diatur dalamHal. 133 dari 144 hal.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-12-2012 — Putus : 07-05-2013 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 84/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 7 Mei 2013 — DIAN PURNAMASARI binti DASEP GARTIKA MASKUR .
46 — 43
  • orang lain;Sahwa benar saksi kenai dengan terdakwa namun tidakada hubungan saudaraSahwa benar saksi merupakan Pejabat Pembuatkomitmen (PPK) dalam program pemutakhiran datakependudukan yang tercantum dalam Surat KeputusanGubernur Jawa Sa rat Nomor : 910/Kep.53keu/2010tanggal 4 Januari 2010 Tentang Pengelola DanaDekonsentrasi Lingkup Kementrian Dalam Negeri padaSekretariat daerah Propinsi Jawa Barat tahun Anggaran2010 ;Sahwa benar dana tersebut merupakan dana dari Pusatyang diberikan ke Propinsi Jawa Sarat
    untuk kebutuhandana pemutakhiran data (dana Dekonsentrasi) bersumberdari Anggaran Pendapatan dan Selanja Negara (APSN)Tahun Anggaran 2010 yang dijabarkan dalam Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor0704/010.08.31)(11/2010 tanggal 31 Desember 2009 danrevisi ke1 DIPA tanggal 23 Juli 2010 pada KementrianDalam Negeri melalui dana dekosentrasi ProgramPenataan Administrasi Kependudukan ;Sahwa benar dana tersebut dialokasikan kepadaPemerintah Provinsi Jawa Sarat senilai Rp.44.907.439.000,00.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 13-05-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 P/HUM/2015
Tanggal 12 Agustus 2015 — DIDIN, DKK VS PRESIDEN RI;
129 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Substansi atau materi muatan Perpres 1/2015 sangatbertentangan dengan nilainilai Kemanusiaan yang hidup dan terkandungdidalam Pancasila dan UUD 1945.18.Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Perpres 1/2015, sarat denganpengaturan diskriminatif terhadap warganegara dan penduduk yangterkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area WadukJatigede.
    Bahwa menurut Pemohon, Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b Perpres No. 1Tahun 2015 sarat dengan pengaturan diskriminatif terhadap warganegaradan penduduk yang terkena dampak pembangunan waduk yang beradadalam area Waduk Jatigede. Pengaturan diskriminatif dengan melakukanpembedaan penduduk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor15 Tahun 1975, dan penduduk lainnya yang tidak berdasarkan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975.