PLN UP III Bontang,tanggal 15 Juli 2019, diberi tanda P15;Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No.072/YB/PROPERI/83 atas nama Aloysius Mbeo, tanggal 18 April 1983,diberi tanda P16;Foto copy Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor:024/REGPSI/KIKALTIM/VIII/2019, tanggal 26 Februari 2020, diberi tandaP17;Foto dokumentasi Pemutusan Listrik PT BADAK dan Pemasangan PLN,diberi tanda P18 ;Foto dokumentasi Pemutusan Listrik PT BADAK dan Pemasangan PLN,diberi tanda

Foto copy Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas Il, dariPT Badak NGL, No.279/BG00/2020035, tanggal 9 Juni 2020, Perihal:Pelaksanaan Putusan Komisi Informasi Pusat No.062/XII/KIPPSA/2019,diberi tanda T123;339.

Foto copy Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia,No.062/XII/KIPPSA/2019, tanggal 26 Feberuari 2020, diberi tanda T124;Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan merupakan foto copy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan;Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga mengajukan saksisaksiuntuk didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :1.

., selaku Sekretaris DPD PDIP Provinsi NTT,dengan tembusan kepada KPU Pusat di Jakarta (Turut Tergugat 1),Bawaslu Pusat di Jakarta, Komisi Informasi Publik di Jakarta, DPPPDIP di Jakarta (Tergugat IV) sebagai Laporan, KPU NTT diKupang (Turut Tergugat Il), KPU Kabupaten Ende di Ende (TurutTergugat V) dan Panwaslu Kabupaten Ende di Ende (TurutTergugat XIII), (bukti P4);Adanya Surat yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDIP) Provinsi NusaTenggara Timur (

mengajukan datadata tambahan yang diberi tanda Adinformandum 1 s/d Ad Informandum 8 yang rinciannya sbb:1.Ad informandum 1 Notulasi Rapat Internal Dewas tanggal 17 Juni2019 Notulen ini melengkapi Bukti T4 yakni sebelum membuat suratteguran tertulis kepada Penggugat;Ad informandum 2 Berita Acara Hasil Konfirmasi dan Penjelasantanggal 15 Mei 2019;Ad informandum 3 Surat No. 321/KIP/VII/2020 Tanggal 15 Juli 2020Perihal Jawaban Atas Hasil Monitoring dan Evaluasi KeterbukaanInformasi Publik 2019 dari Komisi

Informasi PusatAd = informandum 4 Surat KEMENPAN RB RI No.B/256/M.RB.06/2019 Perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan ReformasiBirokrasi Tahun 2019;Ad informandum 5 Screenshot media sosial Facebook tertanggal 10April 2018 atas nama akun facebook: Witri Pemenang PTQ RI tingkatNasional di Surakarta, Solo Tahun 2017;Ad informandum 6 Tatib Key Performance Indicator Tahap IV dan VTahun 2019;Ad informandum 7 Notulen Rapat tanggal 18 Februari 2019mengenai adanya perubahan Tatib Key Performace Indicantor;Ad informandum

kepadaTERGUGAT dan TERGUGAT Il mengenai pemberian uang pensiunsebagaimana diatur dalam ketentuan perundangundangan yang berlaku,namun tidak mendapat tanggapan dari TERGUGUT dan TERGUGAT II;47.Bahwa oleh karena TERGUGAT dan TERGUGAT Il tidak memberikanpenjelasan mengenai alasan tidak diberikannya hak atas uang pensiun kepadaPARA PENGGUGAT setelah PARA PENGGUGAT memasuki usia pensiun,maka PARA PENGGUGAT mengadukan permasalahan ini kepada instansiinstansi terkait diantaranya :e Kementerian BUMN; (TERGUGAT V)e Komisi

Informasi Pusat RI;48.Bahwa atas pengaduan PARA PENGGUGAT mengenai hak atas uang pensiuntersebut, TERGUGAT V telah menerbitkan dan mengirimkan Surat Nomor :S339/S.MBU.1.1/2010 tertanggal 19 Juli 2010 yang ditujukan kepadaTERGUGAT dan TERGUGAT II yang isinya memerintahkan agar TERGUGAT dan TERGUGAT Il dapat menjelaskan dan segera menyelesaikanpermasalahan mengenai uang pensiun tersebut kepada PARA PENGGUGAT,namun Surat dari TERGUGAT V tersebut tidak ditanggapi olen TERGUGAT dan TERGUGAT II; (Bukti

melalui Surat Nomor : S434/S.MBU.1.1/2010 tertanggal 31Agustus 2010, yang isinya meminta kembali agar TERGUGAT danTERGUGAT II dapat menjelaskan dan segera menyelesaikan permasalahanmengenai uang pensiun tersebut kepada PARA PENGGUGAT, namun SuratKedua TERGUGAT V tersebut tetap tidak mendapat tanggapan dariTERGUGAT dan TERGUGAT II; (Bukti P 171)50.Bahwa karena tetap tidak mendapat penjelasan dari TERGUGAT danTERGUGAT Il, PARA PENGGUGAT kembali mengadukan permasalahanmengenai uang pensiun ini kepada Komisi

Informasi Pusat R. sebagaiLembaga Independent yang mandiri yang berfungsi menjalankan amanah dariUndangUndang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;Page 6151.Bahwa atas pengaduan PARA PENGGUGAT tersebut, pada tanggal 13Desember 2010 Komisi Informasi Pusat mengeluarkan Surat Nomor : 019/XIl/KIPRLS/2010, Perihal : Panggilan Mediasi, yang isinya memberitahukankepada PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk dapat hadir dalampertemuan mediasi pada tanggal 23 Desember 2010 bertempat di RuangMediasi

Komisi Informasi Pusat sehubungan dengan adanya masalah SengketaInformasi Publik No.024/XI/KIPPSM/2010 tentang Uang Pensiun; (Bukti P 172)52.Bahwa dalam pertemuan tanggal 23 Desember 2010 tersebut, diperolehKesepakatan Perdamaian tentang Penyampaian Informasi antara PARAPENGGUGAT dengan TERGUGAT mengenai penjelasan hakhak uangpensiun pegawai/karyawan, dimana TERGUGAT sepakat akan memberikanpenjelasan secara tertulis kepada PARA PENGGUGAT selambatlambatnyapada tanggal 30 Desember 2010; (Bukti P 173

Nomor1855 K/Pdt/20173. keberatan atas putusan Komisi Pengawas PersainganUsaha;4. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen;5. permohonan pembatalan putusan arbitrase;6. keberatan atas putusan Komisi Informasi;7. penyelesaian perselisihan partai politik;8. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatansederhana; dan;9. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidanganditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuanperaturan perundangundangan;c. sengketa yang pemeriksaannya

Gorontalo) sebesar 1 (satu) Asli~ Rp. 5.000.000, sesuai SP2D No. 04804/SP2DBANTUAN/12052/2012 tanggal rangkap15 Agustus 2012.Berkas Pencairan Dana Bantuan Komisi Informasi Prov. Gorontalo a.n Azis 1 (satu)517. Manasang, S.Sos. No.Rek. 513301025056531(Bank BRI Unit Kota Utara) k Aslisebesar Rp. 5.000.000, sesuai SP2D No. 06449/SP2DBANTUAN/1 2052/2012 @N9KaP Halaman 31 dari 399 Putusan Nomor: 9/Pid.SusTPK/2016/PN.GTO tanggal 06 November 2012.

Informasi Provinsi2012 gorontalo SesuaiPersetujuan Terlampir191. 06 06469/SP2D Bayar Bantuan Study 2.500.000November BANTUAN/12052/2012 Kepada Mahasiswa2012 An.Drs.SunartoKadir,M.Kes ProgramStudi Pasca SarjanaSesuai PersetujuanTerlampir192. 07 06494/SP2D Bayar Bantuan Duka 2.500.000November BANTUAN/12052/2012 Atas Meninggalnya2012 AlMarethumah SarinjeBalani (Kepala DusunTihu ) SesuaiPersetujuan Terlampir193. 08 06526/SP2D Bayar Bantuan Masjid As 3.000.000November BANTUAN/12052/2012 Salikin Desa

Informasi Prov.

Asli Berkas Pencairan Dana Bantuan Komisi Informasi Prov. Gorontalo a.nAzis Manasang, S.Sos. No.Rek. 513301025056531(Bank BRI Unit 1 (Satu)Kota Utara) sebesar Rp. 5.000.000, sesuai SP2D No. 06449/SP2D rangkapBANTUAN/12052/2012 tanggal 06 November 2012.517. Asli Berkas Pencairan Dana Bantuan Mahasiswa KKS UNG a.n AltiMohamad No.Rek. 018.02.11.0007011 (Bank Sulut Cagem Suwawa) 1 (Satu)sebesar Rp. 1.000.000, sesuai SP2D No. 06195/SP2D rangkapBANTUAN/12052/2012 tanggal 31 Oktober 2012.518.

Disamping itu, dalam Putusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor :63/XII/KIPPSA/2016 yang mengabulkan permohonan YAYASANPENCINTA DANAU TOBA yang meminta informasi tentang ljinijin yangdimiliki oleh PT. Aquafarm Nusantara dari Badan KoordinasiPenanaman Modal, dalam halaman 17 dan 18, disebutkan bahwaPenggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkaratersebut;10.

Akan tetapi kantor PertanahanKabupaten Banyuwangi tidak memberikan informasi sebagaimana yangdimintakan, sehingga saat ini permintaan informasi terkait hal tersebutsedang dalam proses sidang ajudikasi di Komisi Informasi Jawa Timur;Bahwa, hingga saat ini Tergugat tetap berpegang teguh kepada Surat KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Nomor 280/600.1.35.10/II/2018,tanggal 14 Pebruari 2018, yang diantaranya menyatakan bahwa tanah HGUPenggugat adalah berdasarkan:a.

tentangKeterbukaan Informasi Publik yang menentukan sebagai berikut :Badan Publik berhak menolak memberikan informasiyangdikecualikan sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan ;Selanjutnya dalam Pasal 17 ditentukan bahwa Setiap Badan Publikwajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untukmendapatkan Informasi Publik, namun dalam huruf i disebutkankecuali: memorandum atau surat surat antar Badan Publik atau intraBadan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atasputusan Komisi

Informasi atau pengadilan;Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 17 huruf i diancam denganhukuman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) bahwaSetiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikansebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f,huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjarapaling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyakRp10.000.000,00 (sepuluh juta

Fotocopy Penetapan Nomor: OO2/II/KEP.KI.Bali/2021, PencabutanPenyelesaian sengketa Informasi, Nomor : 006/XI/KI.BaliPS/2020,Tertanggal 23 Februari 2021, dari Komisi Informasi Provinsi Bali, diberitanda bukti TT8;.

nama seperti Badan (Badan Urusan Logistik, BadanKoordinasi Keluarga Berencana Nasional, Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan, Badan Koordinasi Penanaman Modal,dan lainlain), Dewan (Dewan Riset Nasional, Dewan PertimbanganPresiden, Dewan Pengembangan Usaha Nasional, Dewan PembinaIndustri Strategis, dan lainlain), Lembaga (Lembaga AdministrasiNegara, Lembaga Penerapan Antariksa Nasional, Lembaga IlmuPengetahuan Indonesia, Lembaga Ketahanan Nasional, dan lainlain),Komisi (Komisi Hukum Nasional, Komisi

Informasi, Komisi Penyiaran,dan sebagainya).

., M.T. sedangmenjalankan tugas menghadiri persidangan Komisi Informasi Pusat, sedangkanketidakhadiran Ahli Adi Ashari, S.H., M.H., Alias Adi Bin Sapri Hamim (Alm) tanpaalasan apapun;Menimbang, bahwa berdasarkan 162 ayat 1 dan 2 KUHAP menyebutkan :1) Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia ataukarena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggilkarena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lainyang berhubungan dengan kepentingan

1) meliputi:b. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukantenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:1. sengketa yang diselesaikan melalui prosedurPengadilan Niaga;2. sengketa yang diselesaikan melalui prosedurPengadilan Hubungan Industrial;3. keberatan atas putusan Komisi PengawasPersaingan Usaha;Hal 57 dari 116 hal.Pen.No.307/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.10.4. keberatan atas putusan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen;permohonan pembatalan putusan arbitrase;keberatan atas putusan Komisi

Informasi;penyelesaian perselisihan partai politik;aS oe olsengketa yang diselesaikan melalui tata caragugatan sederhana; dan9. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidanganditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalamketentuan peraturan perundangundangan;c. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnyapenggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;d. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketigadalam suatu perkara (intervensi);e. sengketa mengenai pencegahan, penolakan

ke 15 Jawabannya dan oleh karenanya Madjelismempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang bahwa Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa: setiap orang yangberkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpandi dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, dan buku tanah, sedangkandalam Pasal 11 ayat (1) Undangundang Nomor 14 tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik Junto Pasal 13 Ayat (1) huruf b Peraturan Komisi

Informasi Nomor 1Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik disebutkan pada pokoknyabahwa data dan dokumen proses penerbitan sertifikat merupakan informasiyang wajib tersedia setiap saat sedangkan menurut Pasal 192 Peraturan MenteriNegara Agraria/ Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 disebutkandalam Ayat 4 pada pokoknya bahwa kepada pemegang hak, dengan izin dariKepala Kantor Wilayah dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumenpendaftaran tanah yang menjadi dasar

Pemilik Modal PerusahaanUmum (Perum) JASA TIRTA II Nomor: SK100/MBU/05/2016 TentangPemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Dan PengangkatanAnggotaAnggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta Ii MenteriBadan Usaha Milik Negara Selaku Wakil Pemerintahan Sebagai PemilikModal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta li405.1 (Satu) bendel print out yang memuat tentang Penghargaan Silver WinnerDari Bumn Track Sebagai The Best Leader Revolusi Mental Etos KerjaTerbaik (April 2018) Dan Penghargaan Dari Komisi

Informasi PusatSebagai Peringkat IV Kategori Bumn Dalam Keterbukaan Informasi PublikTahun 2017 (21 Desember 2017)406.1 (satu) bendel print out yang memuat tentang ASPEK KEUANGAN,CAPITAL EXPENDITURE, LABA SEBELUM PAJAK & BEBAN PAJAK,LABA BERSIH, TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN, KINERJAOPERASIONAL, dan MATURITAS SCORE PKU milik Perum Jasa Tirta II407.Fotocopy 1 (satu) bendel MEMO DINAS Nomor : 1/DIR/38/MD/2016 dariDirektur Utama kepada Kepala SPI, sekretaris Perusahaan, Para KepalaDivisi/GM, Manajer

Perubahan Nomenklatur Jabatan, Dan PengangkatanAnggotaAnggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta li MenteriBadan Usaha Milik Negara Selaku Wakil Pemerintahan Sebagai PemilikModal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta IiHalaman 194 dari 238 putusan Nomor 16/TIPIKOR/2020/PT BDG.405.406.407.408.409.410.411.412.413.414.415.1 (Satu) bendel print out yang memuat tentang Penghargaan Silver WinnerDari Bumn Track Sebagai The Best Leader Revolusi Mental Etos KerjaTerbaik (April 2018) Dan Penghargaan Dari Komisi

Informasi Pusat SebagaiPeringkat IV Kategori Bumn Dalam Keterbukaan Informasi Publik Tahun2017 (21 Desember 2017)1 (satu) bendel print out yang memuat tentang ASPEK KEUANGAN,CAPITAL EXPENDITURE, LABA SEBELUM PAJAK & BEBAN PAJAK,LABA BERSIH, TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN, KINERJAOPERASIONAL, dan MATURITAS SCORE PKU milik Perum Jasa Tirta IIFotocopy 1 (satu) bendel MEMO DINAS Nomor : 1/DIR/38/MD/2016 dariDirektur Utama kepada Kepala SPI, sekretaris Perusahaan, Para KepalaDivisi/GM, Manajer Pelayanan

ArRahman Desa515 Bilungala a.n Masjid Jami Ar Rahman No.Rek. 512601003397536 (Bank 1 (Satu) Asli: BRI Unit Bonepantai) sebesar Rp2.500.000,00 sesuai SP2D No. 02412/SP2D rangkapBANTUAN/12052/2012 tanggal 08 Mei 2012.Berkas Pencairan Dana Bantuan Pembangunan Masjid Al Muahidin Desa516 Bangio a.n Yusuf Une No.Rek. 003.02.11.0015968 (Bank Sulut Cab. 1 (Satu) Asli: Gorontalo) sebesar Rp5.000.000,00 sesuai SP2D No. 04804/SP2D rangkapBANTUAN/12052/2012 tanggal 15 Agustus 2012.Berkas Pencairan Dana Bantuan Komisi

Informasi Prov.

Gorontalo) sebesar Rp5.000.000,00 sesuai SP2D No. rangkap04804/SP2DBANTUAN/1 2052/2012 tanggal 15 Agustus 2012.Berkas Pencairan Dana Bantuan Komisi Informasi Prov. Gorontalo517 a.n Azis Manasang, S.Sos.

Asli Berkas Pencairan Dana Bantuan Pembangunan Masjid AlMuahidin Desa Bangio a.n Yusuf Une Nomor Rekening516. 003.02.11.0015968 (Bank Sulut Cabang Gorontalo)sebesar Rp5.000.000,00 sesuai SP2D Nomor 04804/SP2DBANTUAN/12052/2012 tanggal 15 Agustus 2012.1 (satu)Aslirangkap Berkas Pencairan Dana Bantuan Komisi Informasi Prov.Gorontalo a.n Azis Manasang, S.Sos., Nomor Rekening517. 513301025056531(Bank BRI unit Kota Utara) sebesarRp5.000.000,00 sesuai SP2D Nomor 06449/SP2DBANTUAN/12052/2012 tanggal 06

Merespon sikap Tergugat VII, KRUHA selaku pemohonmengajukan keberatan kepada Tergugat VII dengan Surat Nomor023/B/KIP/V/2011 tertanggal 20 Desember 2011;Bahwa tanggal 8 Februari 2012, KRUHA harus mengajukan permohonansengketa informasi publik kepada Tergugat VII di Komisi Informasi Publikkarena tidak ditanggapinya surat keberatan;Bahwa tanggal 17 September 2012 diputuskan bahwa permohonanpemohon sengketa informasi dalam hal ini KRUHA dikabulkan oleh MajelisKomisioner dalam Putusan Nomor 391/XII/KIPPSMA

diberikan kepada KPPU.Kewenangan KPPU dalam menjatuhkan ataupun menerapkan sanksitersebut adalah bertalian dengan fungsi yustisial sebagai bagian daripenegakan hukum dalam Hukum Administrasi Negara, Dalam hal iniKPPU adalah lembaga Quasi Pengadilan atau Semi Pengadilan(quasi judicial), yaitu mempunyai wewenang mengadili walaupunbukan sebagai institusi pengadilan.Fenomena menjamurnya lembaga quasi judisial dalam khasanah sistemkekuasaan kehakiman Indonesiaseperti halnya Komisi PenyiaranIndonesia (KPI), Komisi

Informasi Pusat (KIP), Badan PengawasPemilu (Bawaslu), Ombudsman, dll merupakan hal yang baru,sehingga bangunan teoritis tentang hal tersebut sangat minim.

Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi ProvinsiDKI Jakarta Periode 20202024.Adapun kualifikasi profesional yang ahli miliki adalah:a. Pendidikan, dalam bentuk mengajar/memberi kuliah padasemester ini, yakni mata kuliah: Hukum Pidana (Asasasas)pada Fakultas Hukum UKI; sedangkan pada Program MagisterIImu Hukum UKI saat ini mengajar mata kuliah Politik HukumPidana, Perkembangan Teoriteor! Hukum Pidana,Perbandingan Hukum Pidana dan Kapita Selekta HukumPidana dan Kriminologi.