Ditemukan 9446 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : surat syarat sahat sarah samat sadat
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama
Register : 23-07-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan PA SELONG Nomor 764/Pdt.G/2020/PA.Sel
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
100 — 61
  • dalil jawaban Tergugat 1 dalam pokok perkara pada point 10adalah sangat setuju Bahwa karena tanahtanah sengketa tetap dikuasai dandipertahankan oleh Para Tergugat tanpa alasan yang jelas yang tidak dapatdibenarkan secara hukum, maka wajar pula menurut hukum apabila ParaTergugat atau Siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya, dihukumuntuk membagi waris tanah tanah sengketa dan menyerahkannya kepadaPenggugat sesuai dengan hak bagiannya masingmasing menurut hukumyang berlaku (hukum faraidh) tanpa sarat
Pengadilan PN BANGKINANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 14-09-2021 — Putus : 29-12-2021 — Upload : 17-01-2022
Putusan PN BANGKINANG Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Bkn
Tanggal 29 Desember 2021 — Penuntut Umum:
BUDI SETIA MULYA, SH.,MH
Terdakwa:
TAUFIK AKBAR als TAUFIK bin M YUNUS
92 — 33
  • Bahkan Mahkamah Agung dalam Putusannyapada Perkara Nomor: 1531K/Pid.Sus/2010 dan Putusan Nomor:Halaman ke 55 dari 59 halalaman Putusan No.438/Pid.Sus/2021/PN Bkn.2591K/Pid.Sus/2010 secara berani menegaskan caracara Penyelidikan danPenyidikan seperti hal ini sarat dengan rekayasa dan pemerasan.Untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim supayamembebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledooi ini Majelis Hakimmemberikan pendapat dan pertimbangan
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 03-04-2014 — Putus : 16-07-2014 — Upload : 30-09-2014
Putusan PN MAMUJU Nomor 08/Pid.Sus/2014/PN.Mam
Tanggal 16 Juli 2014 — -H.ENTENG SAENI -Ir.H.IBRAHIM PAKKI -RAHMAN,ST BIN THALIB
65 — 35
  • terkait dalam tindak pidana korupsipembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro PLTMH TA.2010,pengadaan Jaringan Listrik Tahap I TA.2010 dan Pengadaan Jaringan ListrikTahap II TA.2011 pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar;e Bahwa saksi bertugas pada SKPKD atau Keuangan Daerah yang bertugasmelakukan Ferifikasi atas permintaan penerbitan SP2D yang diajukan olehSKPD Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar dana berasal dariAPBD P Tahun Anggaran 2010;e Bahwa saksi tahu sarat
    untuk diperiksa terkait dalam tindak pidana korupsipembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro PLTMH TA.2010,pengadaan Jaringan Listrik Tahap I TA.2010 dan Pengadaan Jaringan ListrikTahap II TA.2011 pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar;Bahwa saksi bertugas pada SKPKD atau Keuangan Daerah yang bertugasmelakukan Ferifikasi atas permintaan penerbitan SP2D yang diajukan olehSKPD Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar dana APBDuntuk Tahun Anggaran 2011;Bahwa saksi tahu sarat
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 10-10-2017 — Putus : 23-01-2018 — Upload : 12-03-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 338/PDT/2017/PT-MDN
Tanggal 23 Januari 2018 — FRISKA HUTAGAOL VS RUDI J, E. PASARIBU
31 — 22
  • Penggugat /Terbanding kepada Tergugat / Pembanding dan pembayaran leasingkedua truck dimaksud berasal dari uang pinjaman Penggugat / Terbandingdari Tergugat / Pembanding, diserahkan Penggugat / Terbanding kepadaTergugat / Pembanding sebagai bentuk adanya pemakaian uang Tergugat / Pembanding yang dilakukan Penggugat / Terbanding, in casu MajelisHakim Pengadilan Negeri Tarutung telah mengesampingkan buktibuktidimaksud, sehinga sangat nyata pertimbangan Hukum Majelis HakimPengadilan Negeri Tarutung sarat
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus
Register : 14-06-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Brt
Tanggal 6 Juli 2021 — Pemohon:
WONG IVONNE EMMY
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR METRO JAKARTA BARAT CQ. KASAT RESKRIM
121 — 23
  • , saksi Tuti alias Evi, saksi BakctiarPachlevi, Sakimin alaias Kimin, saksi Rudi Wijaya, saksi Wong Koei Tjin dansaksi Mulyadi Himawan ditambah dengan bukti T37, T38, T39, T42, T43 danT44, Pengadilan menilai sudah cukup untuk menindaklanjuti proses Penyidikantersebut sampai selesai atau Sampai ke tingkat Penuntut Umum.Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara substansi buktibukti yangyang ada berupa keterangan saksi dan suratsurat sebagaimana diajukanTermohon dipersidangan telah cukup memenuhi sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 29-04-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 166 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 29 April 2015 — PT BADAK NGL BONTANG VS 1. JAMANI ADI, DKK
48 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan seluruh uraian di atas maka Pemohon Kasasi dengan segalakerendahan hati memohon kepada Judex Juris untuk membatalkanPutusan a quo yang sarat dengan pelanggaran hukum berdasarkan alasanalasan sebagaimana telah diuraikan di atas demi menjamin kepastianhukum, kepastian berinvestasi tegaknya keadilan di Indonesia.Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa keberatankeberatan tersebut dapat dibenarkan, karena menelitidengan seksama Memori Kasasi yang
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 14-02-2018 — Putus : 04-04-2018 — Upload : 26-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 117/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 4 April 2018 — Pembanding/Penggugat : PT MEDIA NUSANTARA CITRA TBK
Terbanding/Tergugat I : Mr Ang Choon Beng@Ang Siong Kiat
Terbanding/Tergugat II : Linktone International Limited
Terbanding/Tergugat III : Linktone Ltd
Terbanding/Tergugat IV : Gordon Smith LLb (Hons) BE (Civil) FCIArb FSIArb FIEAust
Terbanding/Tergugat V : SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE (SIAC)
399 — 309
  • Hal ini tidaklain demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan,serta terwujudnya sistem peradilan yang lebih efektif dan efisien, mengingatpada faktanya Gugatan PENGGUGAT tidak berdasar dan sarat akan cacatformil (pelanggaran formil) yang menyebabkan Gugatan a quo selayaknyauntuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard),l. PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANGMENGADILI PERKARA A QUO ATAS DASAR KOMPETENSI! ABSOLUTA.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 10-04-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 07-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg.
Tanggal 31 Juli 2019 — NURJANAH, dkk.; Melawan; PT. Megasari Makmur, dkk;
152 — 49
  • SuratKuasa Khusus cacat hukum dengan alasan bahwa sarat kuasa khususyang dibuat oleh para Penggugat tidak menyebutkan secara ringkas, jelasdan lengkap tentang obyek sengketa perkara yang dimaksudkan, selain itudalam surat kuasa khusus tersebut tidak menyebutkan secara jelas danlengkap identitas dan kedudukan para pihak (para Tergugat);2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-01-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 101 PK/TUN/2010
Tanggal 5 Januari 2011 —
97 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negarain casu objek gugatan oleh Tergugat terhadap bagiantanah yang menjadi garapan Para Penggugat jelassangat merugikan Para Penggugat sebagai masyarakatyang telah lama menggarap, menduduki bahkan menanamtanaman diatas tanah tersebut, lagi pula penerbitansertifikat a quo sarat dengan perbuatan kolusi dannepotisme yang dilakukan oleh Tergugat dimanasertifikat Hak Guna Bangunan No. 02/Girian Indahatas nama Yayasan Doulos Diakonos diterbitkan padalahan tanah
Pengadilan PN Sei Rampah Perdata
Register : 29-11-2018 — Putus : 11-11-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PN Sei Rampah Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Srh
Tanggal 11 Nopember 2019 — Penggugat:
ARDIN SIAGIAN
Tergugat:
1.Berti Tiambun Sirait
2.Gustap Sirait
3.Alexander Sirait
4.Nurmala Sirait
5.Rumondang Sirait
6.Pasti Sirait
7.Daniel Sirait
8.Billiater Sirait
9.Jhonson Sirait
10.Bernard Sirait,
11.Pesta Sirait
Turut Tergugat:
1.Lintong P Panjaitan
2.Hotmaida Br Panjaitan
3.Rita Br Panjaitan
4.Linda Br Panjaitan
5.Nova Br Panjaitan
6.Bihsar Sahala Raja Panjaitan
7.Pemerintah RI Cq. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Satuan kerja Satker Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Bebas Hambatan Medan Kuala Namu Tebing Tinggi Cq. Pejabat Pembuat Komitmen PPK Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Bebas Hambatan Medan Kuala Namu Tebing Tinggi
8.Pemerintah RI cq PPK Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Bebas Hambatan Medan Kuala Namu Tebing Tinggi
148 — 79
  • Bahwa pada Putusan No.2/Pdt/1993/G/PN.TTD pada keterangan saksi IITergugat II Kamsiah br.ButarButar memberikan keterangan pada alinea ke 3, 4,5 dan 6 sebagai berikut : Bahwa saksi pernah ke sawah tersebut dalam tahun1983 atas suruhan BM.Panjaitan untuk bekerja membersihkan sawah itudengan sarat selama dua tahun saksi boleh menanami padi tanpa sewa dansaksi tidak mendapat upah kemudian setelah itu, saksi mengontraknya selam 2tahun lagi dan belum lagi habis masa kontrak sawah itu telah dijualBM.Panjaitan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 13-05-2011 — Upload : 05-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 7/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 13 Mei 2011 —
95 — 44
  • Perbuatan Terdakwa HANDOKO SOELAYMAN dalam memberikanketerangan mengenai data yuridis dalam permohonan Hak Guna Bangunan atastanah di Jalan Marmoyo Nomor 02 Surabaya tersebut tidak dilandasi itikad baikdan sarat tipu muslihat sehingga mengaburkan keberadaan PT.
    Maret 2007 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh saksiH.M.Khudlori,SH,M.Hum selaku Kepala Kantor Pertanahan Surabaya tahun 2007 tidakmemuat data yang yuridis yang benar di dalamnya karena faktanya terdakwa HandokoSoelayman telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pemenuhan data yuridis.Perbuatan terdakwa Handoko Soelayman dalam memberikan keterangan mengenai datayuridis dalam permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah di Jalan Marmoyo Nomor 02Surabaya tersebut tidak dilandasi itikad baik dan sarat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-08-2012 — Putus : 03-09-2013 — Upload : 21-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 343/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 3 September 2013 — DULLAH MONI >< LEMBAGA ALKITAB INDONESIA (LAI), dkk
60 — 13
  • Bahwa terhadap Penetapanpenetapan tersebutdiatas, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mampuuntuk melaksanakannya hingga saat ini, atau hanyamelaksanakan putusan yang setengah hati, karena tidakdipersiapkan pola eksekusi yang matang untuk menghadapiulah Pebisnis di lapangan, atas kekuatan kepentingan diluarprosedur hukum yang sebenarnya, Penetapantersebutkemudian tidak mampu dijalankan oleh Pengadilan JakartaNegeri Selatan dengan baik dan benar hingga saat ini,karena dalam perkara ini sangat sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 22-12-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2990 K/PDT/2017
Tanggal 22 Desember 2017 — NIRWAN MUNIR digantikan oleh ahli warisnya AMELIA NIRWAN VS IDA THAHIR, dkk.
90 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang sah atas tanah yang berbatas langsungdengan objek perkara A dan objek perkara B;Bahwa fakta yang terungkap di dalam persidangan perkara denganRegistrasi Perkara Nomor 633/Pdt.G/2012/PN.MDN, tertanggal 12November 2012, jarak rentang waktu antara surat ukur yaitu tertanggal 9Januari 2013, dengan penerbitan sertifikat hak milik yang yang diterbitkanoleh Tergugat V, tertanggal 11 Januari 2012, adalah hanya membutuhkanwaktu 2 (dua) hari saja, suatu fakta yang sangat tidak lazim dan patutdiduga sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 07-05-2012 — Putus : 28-02-2013 — Upload : 18-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 P/HUM/2012
Tanggal 28 Februari 2013 — BARNABAS SUEBU, SH VS 1. PRESIDEN RI, 2. PJ. GUBERNUR PAPUA, 3. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA;
191 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UU OTSUS PAPUA dan perundangundangan tersebutdiatas;Bahwa ketidakpastian hukum timbul karena disatu sisi menurut Pasal 139ayat (1), (2) dan (3) dan menurut PERDASUS PILGUB PAPUA, DPRPdiberikan kewenangan tertentu sebagai penyelenggara, sedangkan disisi lainmenurut Pasal angka 5 dan Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2011tentang Penyelenggara Pemlihan Umum, KPUD di Provinsi adalah satusatunya penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.7 Bahwa selain menimbulkan ketidakpastian hukum dan sarat
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Khusus PHI
Putus : 04-01-2017 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Tjk
Tanggal 4 Januari 2017 — 1. JUNAIDI, Lawan PT. SAN XIONG STEEL INDONESIA
120 — 31
  • yangmeminta diselesaikan segala sesuatu haknya dengan disertai adanyasurat pemutusan hubungan kerja kepada mereka di saat itu juga.Apakah dalam halnya Pemutusan Hubungan Kerja yang sedemikianmasih harus dipersalahkan kepada Tergugat dan lalu menjadi suatukeharusan dan atau kewajiban Tergugat untuk memberi pesangonkepada setiap pekerja yang meminta pemberhentian kerja dirinya,bukankah sesuatu yang irrasional sifatnya.Bahwa merupakan suatu kesenjangan dan awamnya pemahaman ilmuhukum seseorang yang sarat
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 13-08-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 12-03-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 109/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penggugat:
1.MIKE ROCHMAWATI
2.WASIAT AKBAR PERMANA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Tergugat II Intervensi 1:
BAGUS NUGROHO INDRASTIAN
Tergugat II Intervensi 2:
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
535 — 379
  • Bahwa dalam penguasaan dan kepemilikan Tergugat II Intervensiadalah sesuai dengan ketentuan, yang mana dalam halpenguasaan dan kepemilikan merupakan sarat yang harus dipenuidalam permohonan sertipikat, oleh karena itu dalam permohonandan penerbitan sertipikat sampai dengan sebelum tanggal 3Januari 2019, tidak ada yang mempermasalahkan oleh siapapunjuga, baik Data Fisik maupun Data Yuridis yang dimohon olehBAMBANG SUKARNO selaku orang tua Tergugat II Intervensi ; Ketentuan permohonan, bahwa tanah
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-05-2017 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 21-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 231/Pdt.G/2017/PN Bdg
Tanggal 31 Mei 2018 — PRAPTO, SE LAWAN DJAJA, DKK
71 — 23
  • Tergugat II yaitu menjual dengan menggunakan AktaKuasa Jual tertanggal 27 Juli 1984 nomor 21 kemudian malakukan transaksidengan Akita Jual Beli Tertanggal 27 Juli 1984 Nomor 57/7/1984 sertamemanfaatkan kondisi dan keadaan Orang Tua Para Penggugat yangsedang dalam kondisi kebingungan dalam mensertifikatkan tanahnya yaituObjek A quo jelas adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum yangHalaman 13 dari 69 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2017/PN.Bdg.25.jelas koneksitas Perbuatan, Kesalahan serta Kerugiannya serta sarat
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata
Register : 02-04-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 51/PDT/2019/PT YYK
Tanggal 27 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat I : Nyonya SUHARTINAH.
Terbanding/Tergugat I : Nyonya NORA LAKSONO
Terbanding/Tergugat II : ANDREW RAHARJO
Terbanding/Tergugat III : ALBERT YANUAR RAHARJO
Terbanding/Tergugat IV : Nyonya RODIYAH
Terbanding/Tergugat V : TRI AGUS HERYONO, SH
Terbanding/Tergugat VI : AZIS ZAMKARIM
Terbanding/Tergugat VII : PT BANK UOB INDONESIA, Tbk. cq. PT. BANK UOB INDONESIA, Tbk. Cabang Yogyakarta
Terbanding/Turut Tergugat : EKO SETYO NUGROHO
Turut Terbanding/Penggugat II : RETNO YULIASTUTI
Turut Terbanding/Penggugat III : INTAN RAHAYU NURHIDAYAH
118 — 67
  • Madukoro1/65 RT.O01 RW.001 Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Sarat Kota Semarang. (TergugatI)4) Ny. RODIYAH, Pekerjaan Dagang, AiamatBandungrejo RT.001 RW.002 Desa Sandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. (TergugatIV)5) TRI AGUS HERYONO, SH, Pekerjaan Notaris danPPAT, Alamat JI.Nogorojo NO.3 Caturtunggal DepokSleman (Tergugat V)Dan ditambah dengan AZIZ ZAMKARIM (karyawanNotaris TRIAGUS HERYONO, SH ) sebagai Tergugat VIdan PT. BANK UOB INDONESIA sebagai Tergugat VI!.
Pengadilan PN MUARA ENIM Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 11-06-2013 — Upload : 05-05-2015
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 366/PID.B/2012/PN.ME
Tanggal 11 Juni 2013 — RUSMINA BINTI MAHUSAN, KARANG RAJA (MUARA ENIM), 53 TAHUN/6 OKTOBER 1959, PEREMPUAN, INDONESIA, ISLAM ALAMAT JALAN RINDAM II SRIWIJAYA KP.IV DESA KARANG RAJA KEC. MUAAR ENIM KAB. MUARA ENIM
99 — 16
  • desaatau Lurah kemudian baru bisa diterbitkan surat pengoperan hakoleh Camat atau Notarise Bahwa Syaratsyarat agar dapat dibuatnya surat pengakuan hakatas tanah adalah adanya saksi batas bidang tanah yangmembutuhkan tanda tanga di surat pengakuan hak dan adanyabukti dasar penguasaan tanahe Bahwa masyarakat tidak boleh meminta dibuatkan suratpengakuan hak kepada Kepala Desa namun apabila ada orangatau Individu yang berkepentingan meminta dibuatkan suratpengakuan hak kepada kepala desa boleh saja dengan sarat
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 22-04-2016 — Putus : 31-05-2016 — Upload : 27-06-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT
Tanggal 31 Mei 2016 — PT. INDOENERGI CONSULTANT ; NSPEKTUR JENDERAL – KEMENTERIAN ESDM REPUBLIK INDONESIA, DKK
135 — 88
  • Azevedopratama.Halaman 50 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUNJKT.Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalil PEMOHON yangmenyatakan bahwa ada pengbungkaman sikap kritis PEMOHON,sarat kepentingan dan Tendensius adalah suatu pendapat yangmengadaada karena terbukti bahwa pelaksanaan Audit dilakukansecara Objektif dengan melakukan audit terhadap seluruh kegiatandi Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi.Setelah masa audit berakhir, Tim Auditor menyusun Notisi Audit dandisampaikan