Ditemukan 11261 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Cg 620/2010 620/pdt.g/2012/pa.sbs 620/pdt.g/2015/pa.prg. 620/pdt.g/2014/pa.gtlo
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 01-02-2019 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 20-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 57/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 15 Maret 2019 — Pembanding/Tergugat I : YATI SURYATI
Terbanding/Penggugat : JUARIAH, DKK
Turut Terbanding/Tergugat II : SUKANAH
Turut Terbanding/Tergugat III : JUJU JUARIAH
Turut Terbanding/Tergugat IV : WIDANINGSIH
Turut Terbanding/Tergugat V : ENTIN SUPRIATIN
Turut Terbanding/Tergugat VI : SAEFULLOH
Turut Terbanding/Tergugat VII : RUDI KOSWANDI
Turut Terbanding/Tergugat VIII : VINI OKTAVIANI SRI KOSTINI
Turut Terbanding/Tergugat IX : PT. Karya Abadi Samarga
Turut Terbanding/Tergugat X : KELURAHAN CIPAGANTI
Turut Terbanding/Tergugat XI : KECAMATAN COBLONG
Turut Terbanding/Tergugat XII : Badan pertanahan Kota Bandung
Turut Terbanding/Tergugat XIII : Jelly Nasseri, SH
127 — 67
  • perundangundangan yangberlaku yang dimana Jual Bell tersebut dilakukan di Notaris/PejabatPembuat Akta Tanah yaitu Tergugat XIIl serta telah dilakukanpenyerahan secara yuridis (yurich:sche levering) oleh Tergugat sampaiTergugat VIII kepada Tergugat IX yaitu berupa proses pembalikan namadari semula milik Tergugat sampai Tergugat VIII menjadi milik TergugatIX dalam Sertifikat yang ada di Badan Pertanahan Nasional KotaBandung sebagaimana yang tersyaratkan dalam Pasal 616 KitabUndangUndang Hukum Perdata dan 620
Pengadilan PN Oelamasi
Putus : 14-01-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN Oelamasi Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Olm
Tanggal 14 Januari 2019 —
32 — 19
  • Hal ini sejalan dengan YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia No. 620 K/Pdt/1999, tanggal29 Desember 1999 menegaskan yang digugat adalah Badan atauPejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkutperbuatan yang menjadi wewenang tersebut, maka yang berwenangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut adalahPeradilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri Oelamasi..
Pengadilan PN BATUSANGKAR Pidana Khusus Peradilan Anak ABH
Register : 16-10-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bsk
Tanggal 22 Oktober 2020 — Terdakwa
97 — 19
  • Tanah Datar;Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 15/Pid.SusAnak/2020/PN Bsk Bahwa, yang ditangkap pada saat itu adalah AnakES 620 4: eesedangkan Pgl.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 17-05-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 294 K/Pdt/2016
Tanggal 17 Mei 2016 — ANTON EDUARD HABA, DKK vs DR. JENY EOH, MS.,
98 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 294 K/Pdt/2016Negara (Hakim Tata Usaha Negara), bukan Lembaga Peradilan Umum(Hakim Perdata) sehingga dengan demikian karena ex office MajelisHakim harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa mengadilidan memutuskan perkara ini;Hal ini sejalan dengan Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29121999 yang berisi kaidah hukumbahwa Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat tata Usaha Negaradan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenangpejabat
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-07-2012 — Putus : 09-12-2011 — Upload : 26-09-2012
Putusan PN SAMARINDA Nomor 21/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda
Tanggal 9 Desember 2011 — ISNAN WALIUDIN,S.Sos Bin KASDU
79 — 13
  • . : B.320/LB.620/E.8/PPKS/VI/2009 ,tanggal 17 Juni 2009.5 (Lima) lembar tanda bukti/Slip Setoran modal dari Desa Bumi Harapan,Desa Suka raja, Desa Suko Mulyo, Desa Argo Mulyo, Desa Semoi Dua keNo. Rek. 0131506121, PT. Sepaku Sarana Mandiri pada tanggal 03Desember 2007 dengan nominal masingmasing sebesar Rp. 6.000.000,(Enam Juta Rupiah). Putusan pidana Tipikor nomor: 21/Pid. Tipikor./2011/Pn.Smda.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.1 (Satu) Bendel Laporan Realisasi Penggunaan Dana PT.
    tumbuhan antara area) dariDepartemen Petanian Badan Karantina Pertanian No. : 2009,2.007,00.05.K.A 03345, tanggal 17 Juni 2009.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.Bf.1 (Satu) Bendel Surat perintah penyerahan barang (DO) dari PusatPenelitian Kelapa Sawit (PPKS) kepada Perusdes Sesama No. : 01861/MED/KS/VI/2009, tanggal 04 Juni 2009.1 (Satu) (Surat keterangan pemeriksaan ulang) dari Departemen PertanianDirektorat Jenderal Perkebunan Balai Besar Perbenihan Dan ProteksiTanaman Perkebunan Medan No. : B.320/LB.620
    Surat (Sertifikat Kesehatan tumbuhan antara area) dariDepartemen Petanian Badan Karantina Pertanian No. : 2009,2.007,00.05.K.A 03345, tanggal 17 Juni 2009.1 (Satu) Bendel Surat perintah penyerahan barang (DO) dari PusatPenelitian Kelapa Sawit (PPKS) kepada Perusdes Sesama No. : 01861/MED/KS/VI/2009, tanggal 04 Juni 2009.1 (Satu) (Surat keterangan pemeriksaan ulang) dari Departemen PertanianDirektorat Jenderal Perkebunan Balai Besar Perbenihan Dan ProteksiTanaman Perkebunan Medan No. : B.320/LB.620
    K.A 03345,tanggal 17 Juni 2009.1 (Satu) Bendel Surat perintah penyerahan barang (DO) dari Pusat PenelitianKelapa Sawit (PPKS) kepada Perusdes Sesama No. : 01861/MED/KS/VI/2009, tanggal 04 Juni 2009.1 (Satu) (Surat keterangan pemeriksaan ulang) dari Departemen PertanianDirektorat Jenderal Perkebunan Balai Besar Perbenihan Dan ProteksiTanaman Perkebunan Medan No. : B.320/LB.620/E.8/PPKS/VI/2009,tanggal 17 Juni 2009.5 (Lima) lembar tanda bukti/Slip Setoran modal dari Desa Bumi Harapan,Desa Suka raja
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 09-10-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 15 Desember 2020 — Penuntut Umum:
ILHAM MUSBAHUS SYUKRI, S.H.
Terdakwa:
AKHMAD ZULFIAN, S.T.
117 — 27
  • Pasernomor : 620/231/DBMPTRBM/2011 tanggal 02 Februari 2011 yangpada pokoknya meminta kepada Pokja Il ULP Kab. Paser dimanaterdakwa adalah ketua Pokja tersebut, untuk segera melakukan prosesPenunjukan Langsung Paket Pekerjaan yang salah satunya adalahPembangunan Jembatan Legai (Bantuan Provinsi Tahun 2011),kemudian Pokja Il ULP Kab. Paser menerbitkan UndanganPenunjukan Langsung kepada CV.
    Paser nomor : 620/231/DBMPTRBM/2011 tanggal 02 Februari 2011 yang pada pokoknya memintakepada Pokja Il ULP Kab. Paser untuk segera melakukan prosesPenunjukan Langsung Paket Pekerjaan yang salah satunya adalahPembangunan Jembatan Legai (Bantuan Provinsi Tahun 2011)selanjutnya Pokja Il ULP Kab. Paser menerbitkan UndanganPenunjukan Langsung kepada CV.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 19-09-2016 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 19 September 2016 — Drs. SURPIADI A. MAPPA
69 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TOTALKELURAHAN KTP KK KTP KKLilina Ajangale Sabtu au 04/200 4486 624 27,936,800 5,928,000 33,864,800Cani Sirenreng Minggu 2104/20 950 374 17,860,000 3,553,000 21,413,000Ulaweng 75/04/200Chrong Minggu 7 931 379 17,502,800 3,600,500 21,103,300Pallawarukka Sabtu 04/200 420 199 7,896,000 1,890,500 9,786,500Jompie Minggu 04/200 580 117 5,264,000 1,111,500 6,375,500Sappewalie selasa 97/4290 s10) 373 15,228,000 3,543,500 18,771,500Lamakkaraseng Selasa 2 294 166 5,527,200 1,577,000 7,104,200Mulamenre Rabu a 04/200 620
    KK KTP KKLilina Ajangale Sabtu au 04/200 1486 624 27,936,800 5,928,000 33,864,800CaniSirenreng Minggu 2104/20 950 374 17,860,000 3,553,000 21,413,000Ulaweng 75/04/200oR Minggu 7 931 379 17,502,800 3,600,500 21,103,300Pallawarukka Sabtu i 04/200 420 199 7,896,000 1,890,500 9,786,500Jompie Minggu 1 04/200 o580 117 5,264,000 1,111,500 6,375,500Sappewalie selasa 97/4200 10) 373 15,228,000 3,543,500 18,771,500Lamakkaraseng Selasa prioai200 294 166 5,527,200 1,577,000 7,104,200Mulamenre Rabu 1 04/200 620
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2740 K/Pdt/2015
Tanggal 16 Februari 2016 — 1. JOSE KANISIUS MATURBONGS, S.H, dkk lawan 1. EDMUNDUS MATURBONGS, dkk dan 1. HIRONIMUS MATURBONGS, dkk
67 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa adalah suatu kekeliruan mengenai kewenangan mengadili perkarapada peradilan umum pada permohonan Penggugat menyatakan segaladokumen kepemilikan atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalamperkara ini adalah mengandung cacat hukum adalah salah alamat di mana haltersebut bukanlah merupakan kewenangan dari Peradilan Umum melainkanmerupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal
    Turut Tergugat;Bahwa adalah suatu kekeliruan mengenai kewenangan mengadili perkara padaperadilan umum pada permohonan Penggugat menyatakan segala dokumenkepemilikan atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalahmengandung cacat hukum adalah salah alamat di mana hal tersebut bukanlahmerupakan kewenangan dari Peradilan Umum melainkan merupakan kewenangandari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana dinyatakan dalamYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 620
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-02-2014 — Upload : 29-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2198 K/Pdt/2013
Tanggal 25 Februari 2014 — 1. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN), dkk vs P.T. AMANA JAYA
126 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29121999, yang menegaskan: Bilayang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatanyang menjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahPengadilan Tata Usaha Negara, bukan wewenang Pengadilan Negeri.
    Nomor 620 K/Pdt/1999tanggal 29121999, yang menegaskan Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara danobjek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berwenang untukmengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan wewenang Pengadilan Negeri;Bahwa terhadap putusan Judex Facti tingkat pertama tidak didasarkan pada ketentuan serta peraturanperundangundangan yang ada sebagaimana tersebut diatas, melainkan adanya kepentingan perorangantanpa
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-01-2017 — Upload : 17-03-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG
Tanggal 9 Januari 2017 — DIYAH AYU KUSUMANINGRUM, S.E. Binti I MADE SUELA
121 — 84
  • Rekening 00055929DH tanggal10 November 2011 atas nama Walikota cq Kas Umum Daerah.1 (satu) lebar Surat Pencairan Deposito dari Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah No.900/170, tanggal 23 Mei 2011.1 (satu) lebar Surat Pencairan Deposito dari Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah No.652/1885, tanoa tanggal bulanNovember 2011.Foto Copy 1 (satu) lebar Surat Pencairan Deposito dari DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah No.620/1765, tanpatanggal bulan November 2011.15 (lima belas) lembar foto
    Rekening 00055929DH tanggal10 November 2011 atas nama Walikota cq Kas Umum Daerah.1 (satu) lebar Surat Pencairan Deposito dari Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah No.900/170, tanggal 23 Mei 2011.1 (satu) lebar Surat Pencairan Deposito dari Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah No.652/1885, tanpa tanggal bulanNovember 2011.Foto Copy 1 (satu) lebar Surat Pencairan Deposito dari DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah No.620/1765, tanpatanggal bulan November 2011.15 (lima belas) lembar foto
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-06-2011 — Upload : 30-06-2015
Putusan PT SEMARANG Nomor 171/Pid.Sus/2011/PT.Smg
Tanggal 20 Juni 2011 — ICHLAM SUPARNO Bin KUAT SLAMET
41 — 23
  • Utomo.Bendel XVI:Surat Pernyataan Bersama no. 201N11/2007.Surat Dinas Pekerjaan Umum No. 620/0176 tanggal 28 Februari 2008.Surat Pernyataan an.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-06-2018 — Putus : 01-10-2018 — Upload : 01-10-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 206/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 1 Oktober 2018 — ELIA G I. PATTI RADJA WANE, DK VS SUGIANTO, DKK
33 — 22
  • menyatakan:Halaman 20 dari 32 Halaman Putusan Perdata Nomor 206/Pat/2018/PT MDNSeseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukangugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutanagar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu batal atautidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan ataurehabilitasi.Perhatikan juga:Yurisprudensi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.620
Pengadilan PA KABUPATEN MADIUN Perdata Agama
Register : 15-05-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 639/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 5
  • Reg.620/AD/639/G/18, sebagai TERMOHON;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di mukasidang;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon, melalui kuasanya, dalam surat permohonannyatanggal 13 Januari 2016 telah mengajukan permohonan (Cerai Talak), yangtelah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 23-09-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 150/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 22 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat : PT. JIWO MEGA PROPERTINDO diwakili JEFFRY TANAYA
Terbanding/Tergugat I : SAENAL Bin BOE
Terbanding/Tergugat II : MANSUR Bin PANGGIH
Terbanding/Tergugat III : FERRY SUGIANTO
Terbanding/Tergugat IV : IDANG Binti MASKUR
74 — 38
  • Pasal 620 KUHPerdata dan Pasal26 Ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria, maka hak atas TanahSHGB Nomor 00128/Kel.Damai Bahagia dan hak atas TanahSHGB Nomor 00129/Kel.Damai Bahagia tersebut telah sahmenjadi milik PEMBANDING, dan selanjutnya berdasarkanketentuan Pasal 32 (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi Sertifikatmerupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat mengenai data fisik
Pengadilan PN BUOL Perdata Tanah
Register : 09-08-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 09-05-2017
Putusan PN BUOL Nomor 9/Pdt.G/2016/PN.Bul
Tanggal 16 Maret 2017 — 1. Hj. Rahma Rauf, Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Yojokodi Nomor 35, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I; 2. Hj. Dra. Hapsa Rauf, Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi 3 Nomor 4, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II; 3. Hj. Ramlah Rauf, Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Satu Nomor 121, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III; 4. Hi. Ibrahim Rauf, Laki-Laki, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Satu Nomor 77, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV; 5. Tuti Winarti Rauf, S.H., Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Kapten Tendean Nomor 10, Kabupaten Toli-Toli, Propinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V; 6. Ir. Sumarni Rauf, Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Kapten Tendean Nomor 10, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI; 7. Zainudin Rauf, Laki-Laki, bertempat tinggal di Jalan Kapten Tendean Nomor 10, Kabupaten Toli-Toli, Propinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII; 8. Drs. Kasim Rauf, Laki-Laki, bertempat tinggal di Jalan Sona Nomor 82, Kabupaten Toli-Toli, Propinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Baso Patamangi, S.H.M.H. dan Lisnawati, S.H., Advokat/Pengacara Kantor LBH “Amanat Keadilan”, beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 16, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2016, yang kemudian dicabut dan beralih Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Nopember 2016 didampingi oleh Idris Lampedu, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Tembang Nomor 59, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Penggugat; L a w a n : 1. PT. Hardaya Inti Plantations, berkedudukan di Modo Desa Winangan, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Propinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tabrani Abby, S.H., M.Hum., C.L.A., Dkk, Advokat/Pengacara pada Kantor MR & Partners Law Office, beralamat di Grand Wijaya Center Blok 8-9, Jalan Wijaya II Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2016 selanjutnya disebut sebagai Tergugat; 2. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buol, berkedudukan di Jalan Batalipu, Keluarahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indrajaya, Dkk Kepala dan staf seksi sengketa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2016 selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I; 3. Pemerintah Kabupaten Buol, Cq. Bupati Buol, berkedudukan di Keluarahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syarifudin A. Jusuf, S.H., Dkk Kabag Hukum dan Ortal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2016 selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
168 — 47
  • Bul. 620.Bahwa selanjutnya pula didasari tindakan Tergugat pada Objek Sengketatersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang merugikanPara Penggugat selaku pemilik hak atas objek sengketa, maka wajar danberalasan hukum apabila didalam gugatan perkara juga Tergugatdihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul kemudiansebagaimana hukumnya;Berdasarkan seluruh uraian dan pemaparan dalam posita tersebutdiatas, maka para penggugat memohon dengan segala kerendahan hati kepadayang terhormat
Pengadilan PN SELAYAR Perdata
Register : 10-09-2020 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN SELAYAR Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Slr
Tanggal 4 Maret 2021 — Penggugat:
1.ANDI BUANA PUTRA S.Pd
2.MUHAMMAD ALI
3.Drs. JUFRI
4.H. ISMAIL, S.Ag, MH.
5.IRAWATI, AMG.
6.JAMALUDDIN
7.NUR HASNAH
Tergugat:
ASDAR Alias A'DA Bin MUHAMMAD TAHIR
106 — 50
  • Pasal 1458 Kitab UndangUndangHukum Perdata, jual belli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihakseketika setelan kedua belah pihak tersebut mencapai sepakat tentangkebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkanmaupun harganya belum dibayar;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 616 Kitab UndangUndangHukum Perdata, penyerahan benda tidak bergerak dalam hal ini yaitu tanah,dilakukan melalui pengumuman akta yang bersangkuran dengan cara sepertiyang ditentukan dalam Pasal 620
Pengadilan PN PURWOREJO Pidana Umum
Register : 13-02-2019 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PN PURWOREJO Nomor 9/Pid.C/2019/PN Pwr
Tanggal 13 Februari 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
OKWIAWAN SH
Terdakwa:
ANDRI BUDIYANTO Bin DARYANTO
10 — 0
  • p> rupiah ) dengan catatan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan se

    lama 14 hari,menghukum supaya membayar biaya perkara 2000 (dua ribu rupiah )

    Menetapkan barang bukti berupa : 6 Botol Anggur Merah cap orang tua kadar 19,7 % ukuran 620

Pengadilan PN INDRAMAYU Perdata
Register : 06-04-2022 — Putus : 01-12-2022 — Upload : 21-12-2022
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Idm
Tanggal 1 Desember 2022 — Penggugat:
DJUMHARTO RUSLANI
Tergugat:
PT. FORTUNA MAJU SEJAHTERA
Turut Tergugat:
DODDY SAIFUL ISLAM, S.H.
166 — 13
  • ., Notaris - PPAT di Kabupaten Indramayu, sebagaimana bukti kepemilikan sebagai berikut:
    1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 620/Desa Eretan Kulon atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 19 Juli 1995, Nomor : 1880/1995, seluas 10.140 M2 (sepuluh ribu seratus empat puluh meter persegi), Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 10.24.16.02.1.00620, atas nama Djumharto Ruslani;
    2. Akta Jual Beli Nomor : 1324/2015 tanggal 05 Mei 2015 yang dibuat dihadapan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 22-12-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2990 K/PDT/2017
Tanggal 22 Desember 2017 — NIRWAN MUNIR digantikan oleh ahli warisnya AMELIA NIRWAN VS IDA THAHIR, dkk.
86 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ini ditujukan Penggugat untuk memperoleh objek perkara, bahkanjika diperhatikan posita gugatan Penggugat pada alinea 7, halaman 4,secara tegas Penggugat mengakui objek perkara dikuasai oleh Tergugat ,artinya tidak pernah ada penyerahan atau /evering dari Turut Tergugat danIl serta dari Tergugat Ill kepada Penggugat atas objek perkara a quo; Bahwa perihal /evering atau penyerahan benda dalam pandangan hukumterkait dengan peralihnan hak atas benda itu sebagaimana diatur dalamPasal 612, 613, 616 dan 620
    ditujukan Penggugat untukmemintakan objek perkara, bahkan jika diperhatikan posita gugatanPenggugat pada alinea 7, hal. 4, secara tegas, Penggugat mengakuiobjek perkara dikuasai oleh Tergugat (Pemohon Kasasi), artinya tidakpernah ada penyerahan atau /evering dari Turut Tergugat I, Il dan Ilkepada Penggugat atas objek perkara a quo;Bahwa perihal /evering atau penyerahan benda dalam pandangan hukumperdata, terkait dengan peralinan hak atas benda itu sebagaimana diaturdalam Pasal 612, 613, 616 dan 620
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Perijinan
Register : 21-11-2014 — Putus : 18-05-2015 — Upload : 21-07-2016
Putusan PTUN JAMBI Nomor 24/G/2014/PTUN.JBI
Tanggal 18 Mei 2015 — PT. BUMI BARA MAKMUR MANDIRI vs. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BATANG HARI
233 — 152
  • BumiBara Makmur Mandiri Nomor: 620/403/PU tanggal8 Oktober 2012 perihal Permohonan Surat Rekomendasi(fotokopi dari fotokopi); : Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 691 Tahun 2012tanggal 12 Oktober 2012 tentang Pemberian izinPembangunan Jembatan Penghubung antara DesaMatagual dengan Desa Muara Jangga Kecamatan BatinXXWM kepada PT.
    Bumi Bara Makmur Mandiri olehAuditor Independen EFFENDY & REKAN, 25 Juni 2014untuk tahuntahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 (sesuai dengan asli);: Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum KabupatenBatang Hari Nomor: 620/22/DPU tanggal 16 Januari 2012perihal Izin Pembangunan Jembatan Girder Baja (fotokopidari fotokopi); 41. Bukti P42.1 : a. Surat Setoran Bukan Pajak Pembayaran luran TetapIUP Eksplorasi PT.