Krakatau Steel periode Tahun 1998 2003, oleh Jaksa PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Cilegon (JPU) didakwa sebagai berikut :PRIMAIRmelanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP;SUBSIDAIR;melanggar Pasal 3 jo.

Sutrisno, (yang berkas perkaranyadipisahkan), melanggar :PRIMAIRmelanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP;SUBSIDAIRmelanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Permohonan Peninjauan KembaliPemohon Peninjauan Kembali tersebut sudah seharusnya ditolak;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2)Huruf a KUHAP, maka permohonan Peninjauan Kembali dinyatakan tidakberdasar dan harus ditolak serta putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembalitersebut dinyatakan tetap berlaku;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak,maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor: 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahanatas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.

SAMIN RITONGA tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 joPasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana, sebagaimana tercantum dalam dakwaanPRIMAIR;2 Menyatakan Terdakwa I MARDANSYAH, S.Pd Bin MUHAMMAD AYUB,Terdakwa HI ZULHAM Alias GELENG

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2),ayat (3) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2),ayat (3) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;e SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 Jo.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakHal 43 dari 206 hal Put No.20/Pid/TPK/2015/PT.DKI.Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 Jo Pasal 64 ayat (1)KUHP.SUBSIDIAIR :noon nnnnn= Bahwa Terdakwa R.

Rina Luciana Sasmitawidjaya bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimanadiatur dan diancam pidana pada Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP jo.

perkara banding khususnyamengenai keterangan para saksi, pendapat ahli, suratsurat dan keterangan terdakwaserta barangbarang bukti sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang, dihubungkandengan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor : 109/Pid.Sus/TPK/2014/ PN.Jkt.Pst. tanggal 23 Maret2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaansebagai berikut :e Primair pasal

2 ayat (1) Jo. pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 yangtelah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 Jo. pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP;Hal 145 dari 206 hal Put No.20/Pid/TPK/2015/PT.DKI.e Subsidair pasal 3 Jo. pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 yang telahdiubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 Jo. pasal 55 ayat (1) ke1KUHP ;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alatalat bukti dan barangbarangbukti yang diajukan kepersidangan dan memperhatikan pula hubungan dan

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.

2 ayat (1) jo.

Pasal64 ayat(1) KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebutberupa dakwaan alternatif, maka Majelis Hakimakan mempertimbangkanHalaman 256 dari 350 halaman Putusan 81/Pid.sus/TPK/2018/PN Jkt Pstdakwaan yang paling bersesuaian dengan perbuatan terdakwa, yaitu dakwaanPertama, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan

2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang UndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo. pasal64 ayat (1) KUHP jo.

Menyatakan penyidikan yang dilakukan Termohon terhadap para Pemohonyang disangka telah melakukan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pasal 2 ayat (1),Jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundangnomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP, Pasal 3 Jo.

merupakansuatu $ Perbuatan Melawan Hukum;Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telahmempertimbangkan Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yangberbentuk Alternatif dan ternyata Terdakwa dinyatakanLepas dari segala tuntutan hukum, namun demi asas FairTrial dan menghindari sikap a priori , maka Majelis Hakimselanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu dariDakwaan Jaksa Penuntut Umum ; Menimbang, bahwa Dalam Dakwaan Kesatu Terdakwa telah106107didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf (b)Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidsana Korupsi jo Undang Undang Nomor : 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor : 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidsana Korupsi jo pasal55 ayat (1) ke.l KUHP , + yang unsur unsurnya sebagaiberikut : a Setiap Orang ;b Secara Melawan Hukum :c.Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau OrangLain Atau Suatu Korporasi;d.

Peruntukannyadan tidak dapat dipertanggungjawabkan dari Dana BantuanPemerintah Provinsi jawa Barat untuk PeningkatanInfrastruktur Dasar Perdesaan senilai Rp. 82.868.832,15.Penyimpangan dalam Penyaluran Raskin Tahun 2014 sehinggaterdapat perbuatan yang dapat merugikan Keuangan Negarasenilai Rp. 514.138.800.60 (lima ratus empat belas juta seratus tigapuluh delapan ribu delapan ratus enam puluh per seratus rupiah).Bahwa perbuatan terdakwa AYI SUPRIATNA sebagaimana diaturSubsidair:dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi.Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.Bahwa terdakwa AYI SUPRIATNAbin BADRUDIN yang berdasarkanSurat Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 141.1/Kep.203Pemdes/2013Halaman 20 dari 82 halaman Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2016/PT.BDGTanggal 26 Agustus 2013 Tentang Pengangkatan Kepala Desa

FRESH LANDE, M.Sc tidakterbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) hurufa dan huruf b ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.

(12) Rp.451.500.000,00Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 451.500.000,00 terdiridari : 242 pencairan menggunakan dokumen pendukung Rp.pencairan (Akta Kematian, Kartu Keluarga dan/atau 363.000.000,Kartu Tanda Penduduk dari almarhum/almarhumah 00dan/atau ahli waris) yang direkayasa 59 pencairan atas nama almarhum/almarhumah Rp.dengan menggunakan datadata yang sudah pernah, 88.500.000,0duplikasi pembayaran (kedua atau ketiga) 0 Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.SUBSIDIAIR :Bahwa INDAH SURYANINGSIH selaku staf seksi RehabilitasiKesejahteraan Sosial pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Jembrana

Rp 3.957.600.000,00 ( tiga milyar sembilan ratus lima puluhtujuh juta enam ratus ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil AuditPerhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Pemberian DanaHibah Insentif Guru TPQ yang Berasal dari APBD Kota Batam Tahun2011 Melalui Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al Quran(BMGTPQ) Nomor SR2190/PW28/5/2016 tanggal 20 Juni 2016 atausetidaktidaknya sekitar jumlah tersebut ;Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimanadiatur dan diancam dalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001Tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP ;SUBSIDIAIR :Bahwa terdakwa JAMIAT selaku Ketua Umum pengurus BMGTPQ KotaBatam tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan WALIKOTA Batam Nomor:KPTS.229/HKVIII/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 dengan saksi

Daerah KabupatenOKU Timur Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015 mengalami kerugiansebesar Rp. 540.562.923,00 (lima ratus empat puluh juta lima ratus enampuluh dua ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) sesuai dengan LaporanHasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dariHalaman 15 dari 81 halaman putusan No. 1/PID.SUS.TPK/2019/PT.PLGBPKP Perwakilan Propinsi Sumsel Nomor: SR630/PW07/5/2017 Tanggal15 Desember 2017;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 Ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa dr.

(seratus sembilan puluh satu juta empat ratus enampuluh ribu rupiah);Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimanadiatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Nomor : 1317 K/Pid.Sus/2012Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPangkalpinang tanggal 21 September 2011 sebagai berikut :24TeMembebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat(1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. UndangUndang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Jo.

., M.Hum tidak terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsisebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1)huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana.B.

SYAHRIAL LABELO, SH, M.Si untuk membayarbiaya perkara sebesar Rp. 5.000, (Lima ribu rupiah).Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat HukumTerdakwa, yang pada pokoknya:1Menerima pembelaan (pledoi) dari Tim Penasihat Hukum terdakwaISNAENILARENGKENG, SH., M.Hum secara keseluruhan;Menyatakan terdakwa ISNAENI LARENGKENG, SH., M.Hum tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1)huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan

mengenai nota pembelaan dari Penasihat Hukumterdakwa dan terdakwa oleh dengan sendirinya dan sekaligus telahdipertimbangkan Majelis Hakim pada unsurtindak pidana yang dinyatakan telahterbukti;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan PrimairPenuntut Umum telah dipertimbangkan dan dari pertimbangan pertimbangantersebut, dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) hurufb UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UUNo. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UUNo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, maupun subsidair Pasal 3 Jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;.

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo.Pasal 55 ayat 1 ke 1KUHP;Dakwaan Subsidair : Melanggar Pasal 3 Jo.Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo.

UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo.Pasal 55 ayat 1 ke 1KUHP ;Halaman 154 dari 199 halaman Putusan No. 5/Pid.SusTPK/2016/PN SrgMenimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat(1) Jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Undangundang Nomor 20 Tahun2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

PD AGROTAMA MANDIRI mengalami kerugiansebesar Rp.3.301.209.292,82 (tiga milyar tiga ratus satu juta dua ratussembilan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah koma delapan puluh duasen).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) UndangUndang Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 tahun

,MT., Bin SugengSugiyanto telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) ayat (3)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UndangtUndangNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo.

Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahuluakan membuktikan dakwaan primair dengan ketentuan apabila dakwaan primairterbukti maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi tetapi apabiladakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa didakwa telahmelakukan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat(1) huruf b ayat (2) ayat (3) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Menyatakan Terdakwa ISMIT TIDORE tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU nomor 31 Tahun1999 yang telah di ubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair;2. Membebaskan terdakwa ISMIT TIDORE dari segala tuntutan hukum;3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkatserta martabatnya dalam keadaan semula4.

penerimaan dan pengeluaran Desa harusdidukung oleh Alat Bukti yang sah Bahwa perbuatan ISMIT TIDORE mengakibatkan kerugian keuangannegara senilai Rp. 58.360.000, (lima puluh delapan juta tiga ratus enampuluh ribu rupiah) dipergunakan oleh Kepala Desa ISMIT TIDORE Untukkepentingan Pribadinya. sebagaimana Perhitungan Kerugian KeuanganNegara yang dilakukan oleh inspektorat Kota Tidore Kepulauan Nomor :700/381 .a/03/2018 tanggal 21 November 2018.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa ISMIT TIDORE selaku Kepala Desa yehu,Kecamatan Oba tengah, kota tidore kepulauan yang diangkat berdasarkanKeputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor : 49.3 tahun 2013 tentangHalaman 29 dari 226 Putusan

TteMenimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa melakukan TindakPidana Korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus memenuhiunsurunsur Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsideritas, yakni sebagai berikut :PRIMAIR :Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDAIR :Pasal 3 ayat Jo.

,M.Si bin Ahmad Dermawi tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama samasebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPdalam Dakwaan Primair.2 Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3)Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun2001tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti, makaMajelis akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaansubsidair dan selebihnya;Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Surat Dakwaan Penuntut Umumin casu Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancamPage 135 of 191pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.

Menyatakan Terdakwa Nasdini Indriani Pgl Dini telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasiyang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebagaimanadiatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganHal 2 dari 202 Putusan No. 15/Pid.SusTPK/2020/PN.PdgUndangundang

bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telahmempertimbangkan Dakwaan Primair terlebin dahulu, maka Majelis juga akanmempertimbangkan dakwaan Primair terlebin dahulu dengan konsekwensi apabiladakwaan Primair dinyatakan telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perludibuktikan lagi, akan tetapi apabila Dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti makaMajelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidar.Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair perbuatan Terdakwa diatur dandiancam berdasarkan Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Tindak PidanaKorupsi. yang unsurunsurnya sebagai berikut ;1.

Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undangundang TindakPidana Korupsi, Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta PeraturanPerundangundangan yang bersangkutan.MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa Nasdini Indriani Panggilan Dini telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primatr.2.

(lima belas juta rupiah) yang digunakan saksi untuk memenuhi kebutuhanpribadinya, dan sisanya dibagikan Terdakwa bersama saksi FAUZI ASRI.sonnnnn onan Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1e KUHPidana.

FULIARO ZENDRATO, SE atau uang yangberasal dari dana anggaran pengadaan mobil dinas.Hal 142Putusan Pengadilan TIPIKORNo .06 /Pid.Sus.TPK/2015/PN.MdnMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah dengan fakta yuridis yang telah terbukti tersebut Terdakwa dapatdipersalahkan melakukan tindak pidana yang telah didakwakan oleh PenuntutUmum kepadanya ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan oleh PenuntutUmum ke persidangan dengan Dakwaan Subsidairitas, yaitu :Primair: Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UURI No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURINo.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Subsidiair: Pasal 3 Jo Pasal 18 UURI No.31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI No.20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UURI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi

Apabila unsurunsur pasal dalam dakwaanPrimair semuanya terpenuhi, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan,sebaliknya apabila belum terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkanunsurunsur pasal dalam dakwaan Subsidair ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalamDakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dalam Dakwaan Subsidair