Ditemukan 11193 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Cg 620/2010 620/pdt.g/2015/pa.prg. 620/pdt.g/2014/pa.gtlo 620/pdt.g/2013/pa.prg. 620/pid.b/2015/pn sky 620/pid.b/2014/pn kag Pencurian 620/pid.b/2022/pn bta Pidana Perjudian 2016 Pn smn
Pengadilan PN SAMPIT
Register : 25-02-2015 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 22-03-2016
Putusan PN SAMPIT Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Spt
Tanggal 26 Agustus 2015 —
112 — 11
  • Jamildengan Basri seluas11.00 Ha, tertanggal8 September 2010, telah dibubuhimaterai dan telahdicocokkan sesuaidengan aslinya,diberi tanda T15; 16.Foto copyBerita AcaraPenyerahan LahanNo. 620/TASK3BAG RT/IX/210,antara M. Jamildengan Nurbaniseluas 0,50 Ha,tertanggal 8September 2010,diberi tanda T16; 17.Foto copyBerita AcaraPenyerahan LahanNo. 622/TASK3BAG RT/IX/210,antara M.
Pengadilan PN KUPANG Perdata
Putus : 27-04-2015 — Upload : 22-08-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 191/Pdt.G/2014/PN.Kpg.
Tanggal 27 April 2015 — JOHNY LIMARDI LAWAN 1. MARTHA NDOLU EOH-LENA; 2. DANIEL LOUK FANGGI 3. MUDJI SANTOSO HADI WIJONO 4. BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG,
44 — 23
  • Bahwa Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat Ilmerupakan Surat Keputusan (beshiking) yang dikeluarkan oleh Badan atauPejabat Tata Usaha Negara berwujud sertifikat tanah sehingga dengandemikian maka kompetensi absolut Badan Peradilan Tata Usaha Negaralah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta berwenangmenyatakan Sertifikat Hak Milik tersebut dibatalkan demi hukum / batal demihukum (Vide YURISPRUDENSI MA RI NOMOR : 620 K/Pdt/1999 tanggal29 Desember 1999 yang menegaskan
Pengadilan PN GARUT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-02-2015 — Putus : 14-07-2015 — Upload : 10-08-2015
Putusan PN GARUT Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.Grt
Tanggal 14 Juli 2015 — - ISEK. DKK Lawan - PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII ( PERSERO ) KEBUN BUNISARI LENDRA. DKK
105 — 44
  • Haltersebut juga selaras denganYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 620 k/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang pada intinyatelah memutuskan bahwa "Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata UsahaNegara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilanTata Usaha Negara bukan wewenang pengadilan negeri.Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, kiranya sudah cukup alasan bagi
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 14-07-2015 — Putus : 22-09-2015 — Upload : 02-07-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 22/PID.TPK/2015/PT BJM
Tanggal 22 September 2015 — Pembanding/Terdakwa : DR. H.SYAHRIANI, M.Si Bin SYAHRAN Diwakili Oleh : M. ADIWIRA SETIAWAN,S.H
Terbanding/Jaksa Penuntut : Kamin. SH.,MH
142 — 65
  • Tanah Kosong Jalan 11 85.140Halaman 23 dari 76 halamanPutusan Nomor 22/PID.SUSTPK/2015/PT.BJM. 44 Dipinggir 277, m2 48.3493 Tanah Kosong Jalan U7 31.980A5 Dipinggir 363, m 63.3494 Tanah Kosong Jalan 88 15.120A6 Dipinggir 300, m 522495 Tanah Kosong Jalan 36 62.640AT Dipinggir 230, m2 40.1496 Tanah Kosong Jalan 77 53.98048 Dipinggir 599, m2 104.3497 Tanah Kosong Jalan 87 77.38049 Dipinggir 179, m 31.3498 Tanah Kosong Jalan 96 13.04050 Dipinggir 179, m2 31.3499 Tanah Kosong Jalan 94 09.56051 Dipinggir 620
    m2491 Tanah Kosong Jalan 43 44.444.82043 Dipinggir 309, m2492 Tanah Kosong Jalan 11 53.785.14044 Dipinggir 277, m2493 Tanah Kosong Jalan U7 48.331.980A5 Dipinggir 363, m494 Tanah Kosong Jalan 88 63.315.12046 Dipinggir 300, m2495 Tanah Kosong Jalan 36 52.262.640AT Dipinggir 230, m2496 Tanah Kosong Jalan U7 40.153.98048 Dipinggir 599, m2497 Tanah Kosong Jalan 87 104.377.38049 Dipinggir 179, m2498 Tanah Kosong Jalan 96 31.313.04050 Dipinggir 179, m2499 Tanah Kosong Jalan 94 31.309.56051 Dipinggir 620
Pengadilan PT PADANG Perdata
Register : 05-06-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 01-07-2020
Putusan PT PADANG Nomor 108/PDT/2020/PT PDG
Tanggal 1 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat : RADI WATI
Terbanding/Tergugat : PT. BANK DANAMON, Kantor Cabang Simpang Empat
48 — 14
  • Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 611 dari 5 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 612 dari 5 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 613 dari 5 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 614 dari 5 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 615 dari 5 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 616 dari 5 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 617 dari 5 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 618 dari 5 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 619 dari 5 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 620
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 19-06-2019 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 03-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 52/PDT/2019/PT BNA
Tanggal 30 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat : Ahmad Rambe
Terbanding/Tergugat I : Direksi PT.BANK BTPN ,Tbk Cq Pimpinan PT.Bank BTPN, Tbk Kantor Cabang Pembantu Umk Subulussalam
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH RI Cq MENTERI KEUANGAN RI Cq KEPALA BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA PUSAT Cq KEPALA KANTOR WILAYAH I BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA Cq KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
113 — 53
  • 51tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yangmenyebutkan:Halaman12dari 57 Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT BNA*Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalambidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan HukumPerdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannyaKeputusan tata usaha negara.Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas YurisprudensiMahkamah Agung RI No. 620
Pengadilan PN BREBES Perdata
Register : 27-04-2016 — Putus : 18-10-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN BREBES Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Bbs
Tanggal 18 Oktober 2016 — - KASTILAH Binti HADIWIYOTO
46 — 11
  • Bbs, Hal. 620. Bahwa selain daripada itu Penggugat juga Mengalami kerugian Imateriil yang21.bila ditaksir sejumlah Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) dikarenakanwaktu dan pikiran, tenaga, serta Kerjaan Penggugat yang tersita harus pulangpergi Jakarta Brebes untuk mengurusi permasalahan ini.Bahwa agar gugatan Penggugat tidak siasia dikemudian hari maka mohonsudilah kiranya majelis Hakim yang mengadili perkara meletakkan sitajaminan;1.
Pengadilan PN Oelamasi Perdata Tanah
Register : 25-03-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN Oelamasi Nomor - 21/Pdt.G/2015/PN.Olm
Tanggal 14 Desember 2015 — - Christmastino M. Foeh, S.E, Cs lawan - Josep Soleman, Cs
70 — 36
  • Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi untuk menyatakanSertifikat Hak Milik atas nama Para Tergugat tidak Sah adalah SALAHALAMAT oleh karena semua Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan olehBadanPertanahan Kabupaten Kupang merupakan Surat Keputusan(beshiking) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara berwujud sertifikat tanah sehingga dengan demikian makakompetensi absolut Badan Peradilan Tata Usaha Negaralah yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (vide YURISPRUDENSIMARI NOMOR : 620
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-04-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 20-12-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 259/Pdt.G/2016/PN Jkt Pst
Tanggal 30 Maret 2017 — PT MUSTIKA PRATAMA PERTAMBANGAN >< DEPARTEMEN PERDAGANGAN RI, Dkk
209 — 115
  • Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999tanggal29 Desember 1999, bila yang digugat adalah Badan atau PejabatTata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yangHalaman 7 Putusan Nomor 259/Pat.G/2016/PN.Jkt.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Pidana Umum Pembunuhan
Register : 17-04-2014 — Putus : 06-08-2014 — Upload : 01-12-2014
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 292/PID.B/2014/PN Rap
Tanggal 6 Agustus 2014 — Pidana - LAMHOT SITOHANG ALIAS PAK ALDI
171 — 93
  • Labuhan batu Utara ;Berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor : 620/65/Pem/UP/2014tanggal 14 Pebruari 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh EdiHalaman 39 dari 51 Putusan Nomor 292/Pid.B/2014/PN RapSuhartono Nasution, Kepala Desa Ujung Padang Kec. Aek Natas Kab.Labura, yang menerangkan bahwa :Nama lengkap : Porman Br.
Pengadilan PN MEMPAWAH Perdata Tanah
Register : 14-01-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 27-07-2016
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 1/PDT.G/2016/PN MPW
Tanggal 8 Juni 2016 — BUYUNG RISNAN melawan 1. PT. PENITI SUNGAI PURUN (PSP) 2. KANTOR PERTANAHAN KAB. MEMPAWAH 3. Kepala Desa Anjungan Melancar
158 — 43
  • dalam gugatan tidak ada yangmenunjukkan keterlibatan langsung dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianakdalam terjadinya sengketa lahan tersebut.Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak merupakan Badan Tata UsahaNegara yang apabila hendak mengikutsertakan kami sebagai salah satu pihaktergugat maka gugatan Penggugat seharusnya diajukan kepada Pengadilan TataUsaha Negara Pontianak bukan melalui Pengadilan Negeri .sebagaimana termuatdalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 620
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-08-2017 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 366/Pdt.G/2017/PN Bdg
Tanggal 17 Juli 2018 — JUARIAH, DKK LAWAN YATI SURYATI, DKK
52 — 5
  • dengan peraturan perundang undangan yangberlaku yang dimana jual bell tersebut dilakukan di Notaris/PejabatPembuat Akta Tanah yaitu Tergugat XIll serta telah dilakukanpenyerahan secara yuridis (yurich:sche levering) oleh Tergugat sampai Tergugat VIIl kepada Tergugat IX yaitu berupa prosespembalikan nama dari semula milik Tergugat sampai Tergugat VIIImenjadi milik Tergugat IX dalam sertifikat yang ada di BadanPertanahan Nasional Kota Bandung sebagaimana yang tersyaratkandalam Pasal 616 KUHPerdata dan 620
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 07-03-2018 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 15-05-2018
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 31/G/2018/PTUN-SMG
Tanggal 5 April 2018 — Penggugat:
Suwondo
Tergugat:
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Satu Semarang
211 — 135
  • (fotocopy sesuai aslinya); Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Semarang Nomor : 800/620.a/VII/ 2017 Tentang PembentukanPengurus Komite Sekolah SMA Negeri 1 Semarang Tahun2017/2018. (fotocopy sesuai aslinya);Surat Perintah Tugas Nomor : 800/02402 tanggal 9 Februari2018 beserta Lampiran Surat Perintah Tugas atas nama Dr.Hari Wuljanto, M.Si.
Pengadilan PN SANGATTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-01-2018 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN SANGATTA Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Sgt
Tanggal 12 April 2018 — PT. BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA Melawan PEMRINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI, Cq. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, Cq. BUPATI KUTAI TIMUR, DKk
250 — 62
  • Usaha Perkebunan(IUP) dari Bupati Kutai Timur (Tergugat 1) sesuai surat Keputusan Nomor :500/057/Eko.2XIV2008 tentang pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) dankemudian Tergugat Ill menindaklanjuti menerbitkan Hak Guna Usaha atas namaHalaman 38 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/ Pat.G/2018 / PN SgtTergugat Il, sehingga mengenai sengketa dalam perkara ini harus dilakukanpemeriksaan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 620
Pengadilan PN MAUMERE Perdata Waris
Putus : 23-09-2014 — Upload : 07-04-2015
Putusan PN MAUMERE Nomor 51/Pdt.G/2013/PN.MMR
Tanggal 23 September 2014 — - SITI NURAMH MELAWAN H. ZAENUL HAQ, DKK
93 — 43
  • Putusan No: 5I1/PDT.G/2013/PN.MMR.36menjadi kompetensi absolute Badan peradilan tata Usaha Negara, bukanLembaga Peradilan Umum, maka merujuk pada Yurisprudensi MAR/No.620 K/Pdt/1999, Tanggal, 29 Desember 1999 yang menyatakan bahwa"Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat tata usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenangPengadilan Negeri;Berdasarkan fakta yuridis diatas, Turut Tergugat V mohon supaya
Pengadilan PN SELONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-04-2020 — Putus : 10-08-2020 — Upload : 18-09-2020
Putusan PN SELONG Nomor -46/Pdt.G/2020/PN.Sel
Tanggal 10 Agustus 2020 — -HAJI UMAR Melawan -KEPALA DESA GERENENG
125 — 72
  • K/Pdt/2015, tanggal 23 Oktober 2015, yang kaidahhukumnya : Bahwa salah satu petitum gugatan adalah meminta agardinyatakan tidak sah dan batal demi hukum perubahan Sertifikat Hak MilikNomor tertentu ke Sertifikat Hak Milik Nomor lainnya sebagaimana tersebut didalam petitum, sedangkan Sertifikat Hak Milik adalah merupakan suatuPenetapan Tertulis dari Badan/Pejabat TUN, sehingga substansi gugatan yangdemikian merupakan kompetensi dari Peradilan Tata Usaha Negara bukanPeradilan Umum.Putusan Nomor : 620
Pengadilan PA Kota Padangsidempuan Perdata Agama
Register : 13-08-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PA Kota Padangsidempuan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Pspk
Tanggal 16 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
142 — 107
  • Sebelah Selatan Jalan Sutan Panindoan ; sebelah Barat Tanah Fakhruddin Siregar S.Sos ;Sebidang tanah berikut bangunan luas + 620 M2 terletak di PropinsiSumatera Utara Kota Padangsidimpuan KecamatanPadangsidimpuan Utara Kelurahan Panyanggar, dengan batas batas sebagai berikut: sebelah Utara :Sawah/Paret ; sebelah Timur :Jalan/Rumah Burhanuddin ; Sebelah Selatan :Rumah Darul Saleh Lubis ; sebelah Barat :Paret ;Sebidang tanah berikut bangunan luas + 45,5 M2 terletak di PropinsiSumatera Utara Kota Padangsidimpuan
Pengadilan PN KOLAKA Pidana Umum
Register : 26-03-2018 — Putus : 17-05-2018 — Upload : 18-05-2018
Putusan PN KOLAKA Nomor 74/Pid.B/2018/PN Kka
Tanggal 17 Mei 2018 — Penuntut Umum:
ERVA NINGSIH, SH
Terdakwa:
TRI WAHYUDI alias TRI BIN TASWO SUNARYO
54 — 15
  • CS2 3B7 BBO: 620 enna ceee ene meenee nee noreemmeanorseeeenerseee ner ceuenoceanenie16. CB5 341 B22 SBA gece cecere nese meeeeneenoreemmeeannorseeenercenrenerceuenoceinaenin17. BE FOR 212 AB sennnee ese eer neneems eee nenconeemeeunnernerceeennnerceeunnercoeenoonemaaenn1B. OSS 255 374.
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 23-11-2020 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN MAKASSAR Nomor 397/Pdt.G/2020/PN Mks
Tanggal 1 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
84 — 18
  • kewenangan pengadilan umum untuk memeriksa, memutus,dan menyelesaikannya namun merupakan kewenangan Peradilan Tata UsahaNegara.Bahwa disamping ketentuan tersebut di atas, berdasar yurisprudensiHalaman 20 Putusan No. 397/Pdt.G/2020/PN MksMahkamah Agung Republik Indonesia No. 321 K/Sip/1978 tanggal 31 Januari1981 dinyatakan "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surathak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain, sejalan dengan hal tersebut dalamputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 620
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 30-07-2020 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 31-07-2021
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 309/Pdt.G/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 21 Juli 2021 — Penggugat:
1.FANNY BRATA DJAYA
2.KWANTARI BRATA DJAYA
3.TJUNTORO BRATA DJAYA
4.FUBIJANTO BRATA DJAYA
5.SANTOSA BRATA DJAYA
6.TJINDRANINGSIH BRATA DJAYA
7.PINGSARI BRATA DJAYA
8.PUBIJANTO BRATA DJAYA
Tergugat:
KODAM JAYA JAYAKARTA
132 — 39
  • sengketa tata usaha Negara.4) Pasal 53 ayat (1) Undangundang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakanSeseorang atau badan hukum perdata yang merasakepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata UsahaNegara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilanyang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata UsahaNegara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ataurehabilitasi.5) Putusan Mahkamah Agung RI No. 620