Bahwa Pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikahpada hari sabtu tanggal 23 Januari 1971 di hadapan Pejabat kantor urusanAgama Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.Sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah No. 067/1/1971. Teranggal23171.2. Pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar sukasama suka, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan.3.

Posita poin 1 diperbaiki menjadi:Bahwa Pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah padahari sabtu tanggal 23 Januari 1971 di hadapan Pejabat kantor urusanAgama Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.Sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah No. XXX/1/1971. Teranggal10 Juli 2020 (Duplikat Buku Nikah);2.

Bahwa atas dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohonadalah Suami Istri yang sah adalah benar berdasarkan Kutipan Akta Nikahnomor 067/1/1971 tertanggal 10 Februari 1971 yang ditandatangani olehKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar, KabupatenLampung Tengah;2. Bahwa atas dalil Pemohon yang menyatakan setelah menikah Pemohondan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, Jin. Melati RT 016 RW005 Desa Poncowati, Kec.

Dalam Pokok Permasalahan(1.1) Bahwa Tergugat Rekonpensi semula Pemohon danPenggugat Rekonpensi semula Termohon adalah Suami Istri yangsah menikah pada tanggal 23 Januari 1971 berdasarkan KutipanAkta Nikah nomor 067/1/1971 tanggal 10 Februari 1971 yangditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanTerbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;(1.2) Bahwa Tergugat Rekonpensi semula Pemohon danPenggugat Rekonpensi semula Termohon mempunyai 6 (enam)orang Putri antara lain:1.

Bahwa Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi adalahpasangan suami istri yang sah hingga sekarang, telah menikah secaraIslam pada tanggal 23 Januari 1971 yang dilaksanakan di hadapanPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan TerbanggiBesar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;2.

( seratus enam puluhdelapan koma tujuh puluh lima meter persegi ), yang terletak di Jl.Kebonsari No. 29A, Surabaya, antara Penggugat sebagai pembelidengan Turut Tergugat1 sebagai penjual, berdasarkan SuratPernyataan Hak Milik Pekarangan tertanggal 15 Nopember 1971,dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara : dahulu tanahnya SAMIRAH (Turut Tergugat1),sekarang tanah milik AGUSTINUS SAKIDJAN(Penggugat).Sebelah Timur : bangunan rumah SOLIKIN, ANDI PURWANTO,SOFYAN, SLAMET.Sebelah Selatan : Jalan

I.Halaman 13 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614/Padt.G/2018/PN SbySebelah Barat : bangunan rumah milik SUDARYATNO.Menyatakan sah Surat Pernyataan Hak Milik Pekarangan tertanggal15 Nopember 1971 yaitu Surat perjanjian jual beli sebidang tanah antaraPenggugat sebagai pembeli dengan Turut Tergugat1 sebagai penjual padatanggal 15 Nopember 1971 atas sebidang tanah dengan ukuran lebar 6.75M panjang 25 M seluas + 168.75 m?

Surat Pernyataan Hak Milik Pekarangan tertanggal 15 Nopember 1971;b. Kwitansi pembayaran tertanggal 07 Agustus 1973;c. Surat Pernyataan Hak Milik Bangunan Rumah yang berdiri diatas tanahnegara, tertanggal 12 September 1991;d. Surat Tanda Hak Milik Atas Tanah Nomor. Ka./ Agr.314 / Hm./60tertanggal 1 Januari 1960 a/n. PONIRAN al. NGASIMAN ( Sisa ) seluas+ 320 m? (tiga ratus dua puluh meter persegi);16. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusanperkara ini;17.

Bahwa pembelian tanah tersebut dilakukan 2 tahap, yaitu tahap pertamadilakukan pada tanggal 15 November 1971 dengan luas tanah+ 168,75 m* dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara : Dahulu tanah Samirah (Turut Tergugat ) sekarangtanah milik Agustinus Sakidjan (Penggugat) ;Sebelah Timur : Rumah Solikin, Andi Purwanto, Sofyan dan Slamet ;Sebelah Selatan: JI.

Sukidjan sebagaipembeli apda tanggal 15 November 1971 ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P3 yangberupa surat pernyataan hak milik bangunan rumah yang berdiri diatas tanahnegara, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa diperolehPenggugat membeli dari Samirah dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh riburupiah) pada tanggal 15 November 1971 ;Menimbang, bahwa bukti surat lainnya yang ada hubungannya dengantanah sengketa adalah SPPT PBB yang pada pokoknya menerangkan tanahsengketa

(duaratus meter persegi), sesuai dengan Surat Idzin Menghuni Setjara Tetapyang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung Nomor: 693 tertanggal21 Juli 1971;. Bahwa tanah dan bangunan milik Pelawan, Terlawan X dan Terlawan XItersebut di atas terletak di Jalan Dr. Samyudo No. 1, RT. 001, RW. 007Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, danmempunyai batasbatas sebagai berikut:e Utara : Jalan Samyudoe Timur : Tanah Sengtoe Selatan : PT.

Bahwa selama Pelawan, Terlawan X dan Terlawan XI menguasai secara fisiktanah dan bangunan Objek Sengketa sejak tahun 1971 sampai sekarang,tidak pernah ada pihak lain yang mengklaim sebagai pemilik tanah danbangunan Objek Sengketa, hal ini sesuai dengan Surat KeteranganPenguasaan Fisik Nomor: B1/S6/IIl/2014 tertanggal 1 Maret 2014;Bahwa kemudian permasalahan atas Tanah dan Objek Sengketa timbulketika pada tanggal 10 April 2017 Jurusita pada Pengadilan Negeri Bandungmendatangi Tanah dan Bangunan Objek

Bahwa dasar kepemilikan TERLAWAN X, XI dan PELAWAN sebagaimanaditerangkan di atas, kemudian disamping adanya " Surat Idzin MenghuniSetjara Tetap " yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung Nomor :693 tertanggal 21 Juli 1971 dan dkuatkan dengan " Surat KeteranganPenguasaan Fisik" Nomor : B1/S6111112014 tertanggal 1 Maret 2014, jugaobyek sengketa a quo telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 104Kelurahan Cipaganti Kecamatan Coblong tertanggal 5 Agustus 1986 denganluas : 305 m?

Tommy,dan saksi simpan karena mirip dengan permasalahan yang sama,ssekarang sudah di eksekusi ;Bahwa benar untuk bayar PBB keluarga Benny Iskandar ;Bahwa Tommy tinggal disana sejak tahun 1971, sedangkan Supraptilebih lama lagi tinggal disana ;Bahwa SHGB No.104 punya Sech Usman ;2.

Samyudo No. 1, RT. 001, RW. 007 KelurahanCipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, sesuai dengan Surat IdzinHalaman 45 dari 49 Putusan Nomor 202/Pdt.Plw2017/PN BdgMenghuni Setjara Tetap yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota BandungNomor: 693 tertanggal 21 Juli 1971;Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P1 berupa Surat Idzin MenghuniSetjara Tetap yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung Nomor: 693tertanggal 21 Juli 1971 bukanlah merupakan bukti kepemilikan.

XXXX (ALM) (Paman) 2.XXXX (Alm) (Paman) dengan mahar berupa uang sebesar Rp.1000, dalampernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0120/Padt.P/2017/PA.Bks3.Bahwa orang tua dari Pemohon sudah meninggal dunia yang bernamabapak XXXX (Alm) bin Fulan yang meninggal pada tahun 1971 dan IbuXXXX XXXX XXXX (Alm) binti XXXX (Alm) yang meninggal pada tanggal 4Mei 2017;4.Bahwa dari pernikahan antara XXXX (Alm) bin Fulan dengan XXXX XXXX(Alm) binti (Alm) sudah

serta duaorang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas dan akandipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan identitas sah Pemohon, P.2berisi identitas sah dari ibu Pemohon, bukti P.3 merupakan keterangan tentangpernikahan orang tua Pemohon yang tidak tercatat, bukti P.4 menjelaskanbahwa Pemohon adalah anak sah dari orang tua Pemohon yakni MohamadXXXXXXXX dengan XXXX XXXX XXXX, bukti P5, P.6 dan P.7, menjelaskanMohamad XXXXXXXX, telah meninggal dunia tahun 1971

Pemohon dan untuk mengurus administrasi lainnya yang terkait denganPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon danpemeriksaan buktibukti di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut: Bahwa peristiwa perkawinan orang tua Pemohon yang bernamaMohamad XXXXXXXX dengan XXXX XXXX XXXxX benar telah terjadi padatanggal 22 Mei 1956 secara Islami namun pernikahannya tidak tercatat, dantelah dikaruniai Seorang anak bernama XXXX; Bahwa orang tua Pemohon Mohamad XXXXXXXX telah meninggaldunia tahun 1971

(tiga puluh tiga ribu enam ratus empat belas persegi)yang berada dijalan Pulau Sumatera bekas Lokasi Pasar Sentral Poso yangdikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Poso dari tahun 1971 sampai sekarangyang batasbatasnya : Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hi. Basri Hamid, tanah Hi. Arsyaddan tanah bekas almarhum Umar Nui yang telah dieksekusi berdasarkanKeputusan Mahkamah Agung Nomor No. 2171 K/Pdt/1995 ; Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Karim Bua, Parit (Saluran air),bangunan toko Hj.

tiga puluh tigaribu enam ratus empat belas persegi) saat ini terletak dikelurahanKayamanya Sentral Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso sebagaimanabatasbatas tersebut diatas ; Bahwa sebidang tanah tanah sebagaiannya menjadi obyek sengketadigarap oleh almarhum Umar Nui sejak tahun 1935 dijadikan lahanperkebunan dengan menanam tanaman palawija, pohon kelapa dan lainnyaserta perkuburan keluarga yang didalamnya terdapat makam almarhumUmar Nui dan beberapa keluarganya dan masyarakat lainnya ;e Pada tahun 1971

luas tanah , menaksirdan menetapkan jumlah ganti rugi dan menghitung banyaknya tanah yangakan dimusnahkan (loksasi yang menjadi obyek sengketa);Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semulaTergugat telah mengajukan kontra memori banding, yang menolak memoribanding Pembanding semula Penggugat yang isinya pada pokoknya sebagaiberikut : Bahwa seluruh tanah obyek gugatan bukanlah milikPenggugat/Pembanding ; Bahwa obyek gugatan dalam perkara a quo telah selesai diganti rugipada tahun 1971

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal5 Maret 2015, dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Bko, telah mengajukan gugatansebagai berikut:1 Bahwa Tergugat adalah terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi yangtelah di periksa dan diadili pada peradilan tingkat pertama dan saat ini tetahHalaman dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Bkomemperoleh kekuatan hukum tetap dengan Dakwaan sebagai berikut : Primair :Melanggar Pasal 1 ayat 1 sub a Jo Pasal 28 UU No.3 Tahun 1971

Subsidiair :Melanggar Pasal 1 ayat 1 sub c Jo Pasal 28 UU No.3 Tahun 1971 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 415 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1KUHP;Bahwa pada peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Bangko denganputusan Nomor : 751Pid.B/2001/PN.BK tanggal 12 Desember 2001 yang dalamamar putusannya:Menyatakan Terdakwa Muhammad Faisol Bin Hasan telah terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Berlanjut.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh

Bahwa pidana membayar uang pengganti merupakan bentuk pidana syah dan diaturdalam UndangUndang Tindak Pidana Korupsi yang menjadi dasar dakwaan bagitergugat yakni UU.No.3 tahun 1971, artinya kewajiban hukum dari tergugat untukmembayar uang pengganti kepada negara tersebut lahir dari undangundang dan dariputusan yang berkekuatan hukum tetap sehingga tergugat haruslah mematuhi aturanhukum dan isi putusan tersebut;12.Bahwa kewajiban Tergugat membayar uang pengganti kepada Negara tetap mengikatTergugat

Sebidang tanah seluas 2670 M2 (dua ribu enam ratus tujuh puluhmeter persegi) dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik No.228/Tenggarong tertanggal 01 Oktober 1998 yang dikeluarkan olehKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso, Gambar Situasi No.118/1971 tertanggal 29 Mei 1971, berikut bangunan rumah tinggal yangberdiri diatasnya , terletak dan dikenal oleh umum di KelurahanTenggarang, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso Jawa TimurT156.

Sebidang tanah seluas 2670 M2 (dua ribu enam ratus tujuh puluhmeter persegi) dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik No.228/Tenggarong tertanggal 01 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh HakMilik No. 228/Tenggarong tertanggal 01 Oktober 1998 yang dikeluarkanoleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso, Gambar SituasiNo. 118/1971 M 2773 tertanggal 29 Mei 1971, berikut bangunan rumahtinggal yang berdiri diatasnya , terletak dan dikenal oleh umum diKelurahan Tenggarang, Kecamatan Tenggarang,

WARARENTI, SE, lahir di Jakarta tanggal 02 Oktober 1971 ; Rr. SRI HANEDANTI, SE, lahir di Jakarta tanggal 02 Oktober 1971 ; Rr. SRI MAHESTI, lahir di Jakarta tanggal 04 Desember 1977 ( yangdiampu) ;Bahwa suami Pemohon yang bernama R. WASISTO telah meninggal dunia diYogyakarta pada tanggal 12 Maret 1982 ;Bahwa saat ini, anak Pemohon Rr.

Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1345/DT/1971 atas namaRaden Roro Warareni, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil JakartaTimur tanggal 14 Oktober 1971 , dibubuhi tanda P4 ;252. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. 1741/JT/1973 atas namaRaden Roro Sri Hanedanti, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan SipilJakarta Timur tanggal 30111973, dibubuhi tanda P5 ;253.

WARARENTI, SE, lahir di Jakarta tanggal 02 Oktober 1971 ; Rr. SRI HANEDANTI, SE, lahir di Jakarta tanggal 02 Oktober 1971 ; Rr.

Nomor 305/K/Sip/1971 tanggal18 Juni 1971 yang menyatakan Pengadilan Tinggi tidak berwenang karenaJabatannya menentukan siapasiapa yang digugat menjadi Tergugat, bahwahanya Penggugat yang berwenang menentukan Siapasiapa yangdigugatnya, juga Yurisprodensi Mahkamah Agung R.I Nomor 1072K/Sip/1982 menyatakan apabila banyak Penggugat/Pembanding (Penggugat, Penggugat II, dst) atau banyak Tergugat (Tergugat , Tergugat II, dst)gugatan cukup diajukan kepada secara nyatanyata yang menguasai barangsengketa;Dari

Lagi pula hakim tingkatpertama maupun banding ternyata dengan begitu saja dalam mengadiliperkara ini telah melanggar asas Hukum Acara Perdata maupun KaidahHukum Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 305/K/Sip/1971 tanggal18 Juni 1971 yang menyatakan Pengadilan Tinggi tidak berwenang karenaJabatannya menentukan siapasiapa yang digugat menjadi Tergugat, bahwahanya Penggugat yang berwenang menentukan siapasiapa yangdigugatnya yang mana yang berhak menentukan pihakpihak Tergugatadalah Penggugat karena

Gadaian yang telah berlangsung lebh dari tujun tahun harusdikembalikan kepada sipenggadai tanpa membayar uangtebusan (Pasal 7 Perpu No.56 Tahun 1960);(Pengadilan Tinggi Padang tanggal 30 Agustus 1971 No.6/1967/PT.PDG.dan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Februari 1973 No.885K/Sip/1972);b. Karena sawah terperkara telah berada di tangan pemegangHal. 4 dari 15 hal. Put.

No.1696 K/PDT/2009gadai lebih dari tujuh tahun, maka sawahsawahtersebut dikembalikan kepada pemiliknya tanpa membayaruang tebusan;(Pengadilan Tinggi Padang tanggal 18 Oktober 1971 No.33/1967/PT.PDG.dan Mahkamah Agung RI tanggal 23 April 1973 No.1121K/Sip/1972):C. Gadaian yang telah berlangsung lebih dari tujuh tahun harusdikembalikan kepada sipenggadai tanpa harus membayaruang tebusan (Pasal 7 Perpu No.56 Tahun 1960);(Mahkamah Agung RI tanggal 27 Januari 1971 No.29K/Sip/1971);d.

permohonannya ;Bahwa oleh karena Para Pemohon bersikukuh pada permohonannya,maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkhan dengan membacakan permohonanPara Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, namunPara Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan sebagai berikut:1.Bahwa, XXXX yang bertempat tinggal terakhir diXXXX Kota Surabaya, pada tanggal 13 Maret 2009telah meninggal dunia karena sakit;Bahwa XXXX lahir dari pasangan orang tuaAlmarhum Bapak XXXX yang meninggal padatanggal 8 Desember 1971

AgamaSurabaya untuk mengurus harta peninggalan XXXX;e Bahwa, saksi mengetahui XXXXsudah meninggal dunia pada tanggal 13Maret 2009;e Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahan XXXXdengan XXXXdikaruniai lima anak masingmasing bernama XXXX, XXXXX, XXXxX,XXXX dan XXXX;e Bahwa, saksi mengetahui XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 5Desember 1978, dan orang tuanya yaitu XXXX dan XXXX telah meninggalterlebih dahulu;e Bahwa, saksi mengetahui ayah kandung XXXXbernama XXXxXtelahmeninggal dunia pada tahun 1971

Pengadilan AgamaSurabaya untuk mengurus harta peninggalan XXXX;Bahwa, saksi mengetahui XXXXsudah meninggal dunia pada tanggal 13Maret 2009;Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahan XXXXdengan XXXXdikaruniai lima anak masingmasing bernama XXXX, XXXXX, XXXxX,XXXX dan XXXX;Bahwa, saksi mengetahui XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 5Desember 1978, dan orang tuanya yaitu XXXX dan XXXX telah meninggalterlebih dahulu;Bahwa, saksi mengetahui ayah kandung XXXXbernama XXXxXtelahmeninggal dunia pada tahun 1971

Dan semasa hidupnya telah menikah dengan seoranglakilaki bernama XXXX pada tanggal 8 September 1952 dan dikaruniai limaanak masingmasing bernama XXXX, XXXXX, XXXX, XXXX dan XXXX;Menimbang, bahwa XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 5Desember 1978, dan orang tuanya yaitu XXXX dan XXXX telah meninggalterlebih dahulu;Menimbang, bahwa ayah kandung XXXXbernama XXXXtelah meninggaldunia pada tahun 1971, sedangkan ibunya bernama XXXX telah meninggaldunia pada tahun 1984;Menimbang, bahwa anak pertama XXXX

No. 1340 K/Sip/1971, mengatakanbahwa Kompentensi relatif adalah menyangkut wewenangpengadilan yang diajukan pada kesempatan pertama mengajukanjawaban;2. bahwa gugatan Penggugat termasuk kualifikasi DECLINATOIREEXCEPTION yaitu, pengadilan tidak berwenang memeriksa perkaraini,oleh karena saudara Penggugat bernamaSATTU TOBO saat inimasih melakukan upaya hukum berupa permohonan peninjauanHal. 8 dari 25 hal. Put.

sebagaiTergugat 2 dan Tergugat 3 adalah sangat keliru oleh karena dalamgugatan Tidak Disebutkan dengan jelas,Apa Peran Tergugat 2 danTergugat 3 tersebut;3. bahwa Tergugat 2 dan Tergugat 3 Bukanlah Pemilik Tanah Asli danpemiliknya masih hidup dan mempunyai 2 orang anakyang berhakmewarisi tanah tersebut, sedangkan Tergugat 2 Hanyalah suami darianak Pemilik Tanah, dan Tergugat 3 adalah Cucu pemilik tanah dantidak ada hubungan hukum, sedangkan menurut YurisprudensiMahkamah Agung dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971

No.284/PDT/2014/PT.MksK/Sip/1971, mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orangyang mempunyai hubungan hukum;. bahwa gugatan penggugat Obscur Libel karena anak pemilik tanahyang tinggal diatas tanah milik Sugi Binti Daud, tidak diikutsertakandalam gugatan, padahal dialah yang menempati objek tersebutbersama suami dan anaknya (Tergugat 2 dan Tergugat 3);. bahwa dalam dalil gugatan penggugat pada halaman 2 paragraf keempat dinyatakan bahwa objek sengketa beralih dan diwarisi olehPenggugat sebagai

No.284/PDT/2014/PT.Mks7. bahwa Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 bukan membangunpada tahun 2011, melainkan telah menguasai objek sejak tahun1920 demikian pula usaha pembakaran batu merah telah ada sejakdahulu;8. bahwa Tergugat 1 memiliki dan menempati objek sengketaberdasarkan warisan dari almayahnya yaitu Dau Bin Serang yangmeninggal pada tahun 1971, berdasarkan Surat Ketetapan IPEDA No.12, Kohir 199 Cl, Persil 6 DII, dengan luas 0,46 ha, dengan batasbatas sengketa dan permintaan lainnya berupa

tanggal 23 Januari 1971 JoSurat Edaran Mahkamah Agung Republik Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14Oktober 1994 tentang Surat Kuasa, pemberi Kuasa dapat diwakili oleh Kuasadengan Surat Kuasa Khusus (bijzondere schriftelijke machtiging) yang syaratsyaratnya, sebagai berikut : Menyebutkan dengan jelas dan spesifik Surat kuasa, untuk berperan diPengadilan.

Oleh karenaKuasa tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalamPasal 147 Rbg atau Pasal 123 HIR Jo Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik No.1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 Jo Surat EdaranMahkamah Agung Republik Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994tentang Surat Kuasa.Bahwa, surat gugatan yang menandatangani adalah penerima Kuasa Khususadalah Kuasa Hukum para Penggugat sehingga terhadap surat gugatantersebut dapat disimpulkan telah diajukan oleh orangorang yang tidakberhak

tanggal 23 Januari 1971 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RepublikNomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa.Maka oleh karena itu Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat III, Tergugat IV danTergugat VI mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkuluyang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan para Penggugattidak dapat diterima (Niet Ontvankeelijke Verklaard).3.

Gugatan ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertaidengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harusditerima oleh para Penggugat tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni1971.Halaman 19 dari 55 halamanPutusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN.BgI6.2.

Uang paksa (Dwang Som) Bahwa dalam gugatan para Penggugat untuk menjamin pelaksanaanputusan tersebut para Tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah) untuk setiap harinyaapabila keterlambatan. pembayaran uang paksa hanya mungkin terhadap perbuatan yang harusdilakukan oleh Tergugat yang tidak terdiri pembayaran suatu jumlah uang Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.496 K/Sip/1971 tanggal1 September 1971.Maka oleh karena itu Tergugat I, Tergugat Il

Bahwa,Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 No.294 K /Sip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan mutlak diajukan terhadap orang yangmempunyai hubungan hukum & berkepentingan hukum. Bahwa, tidakditariknya PT.

Tergugat Il tidak berhubungan dengan Perkara Kepailitan, PKPUdan Perkara kekayaan intelektual (HKI) (meliputi Desain industry,desain tata letak sirkuit terpadu, paten, merk, hak cipta) danLembaga penjamin Simpanan yang merupakan kewenangan Pengadilan Niaga ;Bahwa, Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 No.294 K/Sip /1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan orang yangmempunyai hubungan hukum.Oleh karena itu tanpa adanya hubungan hukumadalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum

No.1029 / Gadingrejo, SHM.No.1166 / Gadingrejo yang dituntut Para Penggugat baik dalam provisi maupundalam pokok perkara tidak ada hubungan hukumnya dengan Tergugat .Bahwa, Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 No.294 K/Sip /1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan orang yangmempunyai hubungan hukum.

Karenanya gugatan tersebut patut dinyatakan ditolak atau tidak dapatditerima ( Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 No.294K /Sip /1971 mensyaratkan bahwa gugatan mutlak diajukan terhadap orang yang mempunyai hubungan hukum) ;Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus.Gugatan.Lainlain/2014/P N.Sby28.29.30.31.32.Bahwa, mohon diperhatikan disini bahwa : Mahkamah Agung dalamputusannya tanggal 7 Juli 1971 No.294 K /Sip /1971 mensyaratkan bahwagugatan harus diajukan orang yang mempunyai

Bahwa, MahkamahAgung dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 No.294 K /Sip /1971mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan orang yang mempunyai hubunganhukum. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut patut dinyatakanditolak atau tidak dapat diterima (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No.415K /Sip /1975 ); Bahwa,terbukti BPN Kota Pasuruan yang menerbitkan SHM. No.1025 /Gadingrejo, SHM. No.1028 / Gadingrejo, SHM. No.1029 / Gadingrejo, SHM.No.1166 / Gadingrejo dan sertifikat hak tanggungannya.

No. 140 PK/Pdt/2002Mahkamah Agung No.624 K/Sip/1970, tanggal 24 Maret 1971 yo No.803K/Sip/1970, tanggal 05 Mei 1971 yo No.319 K/Sip/1971, tanggal 26 Januari1972) ;10.

ABDUL MADUJID seluas 2020 m2 sebagaimanadapat diketahui dari akte jual beli No.325/DB/1971, tanggal 14 Agustus 1971;Dengan demikian sisa tanah girik No. 727 persil 25a D. tersebut telahberkurang menjadi seluas 6.140 m2 atau seluas 7.880 m2, dimana masingmasing pihak mempunyai hak sebagai berikut : Sisa hak milik ASMAWI atas tanah tersebut telah berkurang 2.020 m2dari 4080 m2 menjadi seluas 2060 m2 atau 2980 m2 sesuai ukuran yangsebenarnya ; Hak milik MAHDI bin TJENGKOK atas tanah tersebut tetap 4080

Bahwa oleh karena Tergugat adalah pembeli yang beritikadbaik, maka secara hukum harus dilindungi, hal mana sesuaidengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 835 K/Sip/1970, tanggal 17 Maret 1971 menyebutkan: pembeli yang beritikad baik harus dilindungi hukum danYurisprudensi MARI Nomor : 1338 K/Sip/1971, tanggal 31 Juni1972 menyebutkan : pembeli yang telah melakukan jual belidengan itikad baik haruslah mendapat perlindungan hukum ,oleh karena itu sangat tepat apabila Pengadilan

kapasitas yangtepat menurut hukum .keliru dan salah bertindak sebagai penggugatmengakibatkan gugatan mengandung cacat formil yang timbul ataskekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat inilah yangdikatakan sebagai Error in Persona;Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugatdengan Turut Tergugat sebagaimana tersebut diatas jelas jikagugataan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimanaditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 294 K/SIP/1971

Acara Perdata DalamTeori dan Praktek Mandar Maju, bandung 1995 hal 2menyatakan : bahwa dalam praktek perkataan Turut Tergugatdipergunakan bagi orangorang yang tidak menguasai barangsengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanyademi lengkapnya gugatan harus diikutsertakan, Mereka dalampetitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadapputusan Hakim (MA Tgl 06 Agustus 1973 Nomor : 663 K/Sip/1971dan tanggal 01 Agustus 1973 Nomor : 1038 K/Sip/1972);Putusan MA RI No.663 K/Sip/1971

tanggal O06 Agustus 1971 JoPutusan MA RI No.1038 K/Sip/1972 tanggal 01 Agustus 1973menyatakan : Turut Tergugat adalah seseorang yang tidakmenguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatanharus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tundukdan taat pada putusan hakim perdata .Bahwa sebagaimana alasan tersebut terlihat jika gugatanPenggugat kacau dan tidak berdasar hukum karena menempatkanTurut Tergugat dalam gugatannya tetapi tidak ada satupun tuntutankepada Turut Tergugat untuk

Yusin.Bahwa adapun tanah tersebut dimiliki oleh ayah Para Penggugat danTergugat berdasarkan surat keterangan pemilikan tanah yang berasal daripembukaan hutan Nomor : 1207/1971 tanggal 20 April 1971 yang dikeluarkanoleh Ali Marsudi selaku Kepala Desa Simpang Ill, Kecamatan Siak Hulu,Kabupaten Kampar dimana pada saat itu tanah milik Almarhum ayah ParaPenggugat dan Tergugat tersebut masuk dalam wilayah Kecamatan Siak,Kabupaten Kampar lalu kemudian masuk dalam wilayah hukum KelurahanSidomulyo Timur,

Hal ini sesuai dengan surat keteranganpembukaan hutan proyek Nomor : 1207/1971 tanggal 20 April 1971sebagaimana tertera di dalam surat keterangan hibah tersebut.Bahwa menurut Kitab UndangUndang Hukum Perdata berkenaantentang hibah bahwa objek hibah yang berasal dari harta warisan adalahdilarang sepanjang harta warisan tersebut belum dibagi sesuai pembagianmasingmasing ahli waris dan bilamana akibat penghibahan tersebut merugikanahli waris yang berhak atas warisan tersebut sesuai bagian yang mutlak

Penerangan 350 M.Sebelah Barat dengan Jalan Guru 250 M.Sebelah Timur dengan Jalan Garundang 250 M.Yang diperoleh ayah Para Penggugat dan Tergugat berdasarkan suratketerangan pembukaan hutan proyek Nomor : 1207/1971 tanggal 20 April1971 adalah sah sebagai harta warisan dan harta peninggalan Almarhumkedua orangtua Para Penggugat dan Tergugat dan belum dibagi oleh ParaPenggugat dan Tergugat I.Menyatakan perobuatan Para Tergugat yang menghibahkan tanah warisanpeninggalan orangtua Para Penggugat dan Tergugat

Rahman/Kaf.Penerangan 350 M.o Sebelah Barat dengan Jalan Guru 250 M.o Sebelah Timur dengan Jalan Garundang 250 M.Yang diperoleh ayah Para Penggugat dan Tergugat berdasarkan suratketerangan pembukaan hutan proyek Nomor : 1207/1971 tanggal 20 April1971 adalah sah sebagai harta warisan dan harta peninggalan Almarhumkedua orangtua Para Penggugat dan Tergugat dan belum dibagi olehPara Penggugat dan Tergugat I.e Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menghibahkan tanah warisanpeninggalan orang tua Para

dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara :Penggugat, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 24 Desember 1989,agama Islam, pekerjaan Pedagang Buah, PendidikanSekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan SoekarnoHatta, Km. 09, Rt. 41, No. 37, Kelurahan Batu Ampar,Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan,Provinsi Kalimantan Timur sebagai Penggugat;melawanTergugat, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 22 Juli 1971

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara:Penggugat, tempat dan tanggal lahir Cilegon, 14 Juli 1981, agama Islam,pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SekolahLanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di LingkunganXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKOta Cilegon, sebagai Penggugat,MelawanTergugat, tempat dan tanggal lahir Cilegon, 14 Juli 1971

/2015 dandiuraikan pada hal. 10 (sepuluh), sehingga jelaslah adanya suatukekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata dalam putusankasasi nomor 1133 K/Pdt/2015 tersebut: Bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwaputusan pengadilan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sahdalam proses pembuktian dalam gugatan didepan persidanganpengadilan, bilamana putusan tersebut telah mempunyai kekuatanhukum yang pasti (in kracht van gewijsde) vide Putusan MahkamahAgung Nomor 665 K/Sip/1971

tanggal 15 Desember 1971: Bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya juga menyatakanbahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap, kemudian diajukan sebagai bukti suratdalam sidang Pengadilan adalah merupakan bukti/akta otentik yangmemiliki kKekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dictum yangtercantum dalam putusan tersebut harus diterima sebagai suatukebenaran oleh Pengadilan vide Putusan Mahkamah Agung nomor 1687K/Pdt/1998 tanggal 29 September 1999; Bahwa

berdasarkan atas maksud dalam Putusan MahkamahAgung tersebut diatas vide Putusah Mahkamah Agung nomor 665K/Sip/1971 tanggal 15 Desember 1971 juncto Putusan MahkamahAgung nomor 1687 K/Pdt/1998 tanggal 29 September 1999, maka apaHalaman 11 dari 15 Hal.

Bahwa pada Akta Perseroan Komanditer CV LESTIANI no. 99dibuatdihadapan Djojo Muljadi.SH., notaris di Jakarta tanggal 29 Juli 1971,kedudukan PENGGUGAT adalah sebagai Pesero Pengurus (Wakil Direktur)dan Pendiri.Bahwa pada Anggaran Dasar Akta Pendirian CV Lestiani no. 99tertanggal 29 Juli 1971, tercantum pasalpasal yang sebagian diantaranyadisalin dibawah int:Pasal 5 disalin sebagai berikut : Para pesero penghadap tuan PURNOMO PRAWIROMANGKUSUDJONO dan nona MINTARSIH LESTIANIMANGKUSUDJONO tersebut, adalah

Jawaban yang diberikan dengan nomorW10.U113774.12.2013.03 tertanggal 9 Desember 2013 dalam menindaklanjuti Surat TURUT TERGUGAT tertanggal 27 Nopember 2013menjelaskan bahwa Minuta Akta Notaris mengenai CV Lestiani yang dibuatoleh Notaris Djojo Muljadi, SH., nomor 99 tanggal 29 Juli 1971 telahdidaftarkan dan telah dilegalisasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal 9 Agustus 1971 dengan nomor 2328.Surat tersebut ditembuskan keKetua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.Bahwa inti dari permasalah

NOTARIS DI JAKARTATANGGAL 29 JULI 1971, DENGAN BERKEDUDUKAN SEBAGAIWAKIL DIREKTUR. BAHWA CV LESTIANI MERUPAKAN PENDIRIDARI PT BLUE BIRD TAXI YANG SEMULA BERNAMA PT SEWINDUTAXI.IV.

Lestiani semula didirikandengan aktaNomor 99 tanggal 29 Juli 1971 yang dibuat di hadapan Notaris DianParamita Tamzil, Pengganti Djojo Muljadi, Sarjana Hukum, dengan parapendiri sebagai berikut;a.

Lestiani, Akta Notaris Nomor99 tanggal 29 Juli 1971 yang dibuat di hadapan Notaris Dian ParamitaTamzil, Pengganti Djojo Muljadi, Sarjana Hukum. Sebagaimana dikutipPasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar CV.