Ditemukan 11051 data
64 — 68
pidana sebagaimana dakwaan Primair PenuntutUmum tersebut dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1)Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana maka Para Terdakwa harus dijatuhipidana;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dari Penuntut Umumtelah terbukti maka untuk dakwaan Subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi ;Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana dan didalamperundangundangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan tiadapidana tanpa kesalahan (Geen Straf Zonder
MONICA SEVI HERAWATI, SH
Terdakwa:
MARIO SAPUTRA Pgl. RIO Bin TAMRIN
38 — 3
tidak, haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatanTerdakwa memenuhi seluruh unsur delik dari perbuatan pidana yangdidakwakan kepadaTerdakwa dan juga apakah Terdakwa dapatdipertanggungjawabkan atas pebuatan yang telah terbukti memenuhi unsurdelik dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak,haruslah dipertimbangkan dan dibuktikan apakah pada diri Terdakwa terbuktiada unsur kesalahan ataukah tidak, sebab tanpa kesalahan maka seseorangtidak dapat dipidana (green straft zonder
121 — 69
pembuktian yang sah serta karenanya Majelis Hakim telahmemperoleh keyakinanbahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua pasal 303 Ayat (1)ke 2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secarasah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana, terlebin dahulu haruslah dilihatapakah Terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan (geenstraff zonder
106 — 50
padaalat bukti dan pembuktian yang sah serta karenanyaMajelis Hakim telah memperoleh keyakinan, maka MajelisHakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua;Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Para Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapatmenjatuhkan pidana, terlebih dahulu haruslah dilihatapakah Para Terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azastiada pidana tanpa kesalahan (geen straff zonder
1.BUDHI CAHYONO NS, SH
2.ARIEF RAMADHONI, SH.
Terdakwa:
MOHAMMAD AMRULLAH, SH., M. Hum.
764 — 446
bahwa terhadap pengertian Tanoa Hak pada dasarnyasecara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapatdikatakan pula sebagai Melawan hukum atau tanpa kekuasaan sendiri (VanHamel) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorangdan pembentuk Undangundang (Noyon) yang mengandung arti bahwaperbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurutSimons dalam bukunya Leerbook halaman 175 176 bahwa suatuanggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder
Gus Irwan Selamat Marbun, SH
Terdakwa:
ROMI CANDRA Alias ROMI TALUA Alias UNYIL Bin Alm SAHARDI CAN
86 — 26
unsur Perbuatandilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhiseluruh unsur Pasal 365 ayat (2) ke2 KUHPidana sebagimana dalam suratdakwaan Primair, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaanprimair;Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan (geenstraaf Zonder
65 — 21
subyektifseseorang (het subjectief recht) atau bertentangan dengan kewajiban hukumpelaku (in srijd is met des daders rechtsplicht) atau bertentangan dengankesusilaan (tegen de goede zeden) atau bertentangan dengan tujuan moral danlalu lintas pergaulan masyarakat (wat indruisch tegen de eischen van de moraal ofhet maatschappellijk verkeer) ;Bahwa dalam hukum pidana di Indonesia sifat melawan hukum tersebut harusmengandung unsur kesalahan dan dalam teori hukum pidana dikenal denganAzas hukum Geen straf zonder
190 — 39
Wt.menurut Undang Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yangdianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yangdidakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undangundang No. 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman); Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidanaterdapat asas geen straft zonder schuld, artinya tiada pidana/hukumantanpa kesalahan dan sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidanaterdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidanasehubungan
382 — 114
Bahwa untukpertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya dengan dilakukannyaperbuatan pidana saja, akan tetapi juga harus ada kesalahan, atausikap batin yang dapat dicela, yang dalam asas hukum dikenal dengangeen straf zonder schuld (Belanda) atau ohne schuld keine strafe(Jerman), serta tiadanya alasan penghapus pidana pada diri atauperbuatan pelaku perbuatan pidana;Bahwa dalam hukum pidana, juga mengenal alasan penghapus pidanayang disebut juga dengan strafuits/uitingsgronden, yakni meskipunperbuatan
Menurut hukum Indonesia, tidak adakesalahan tanpa melawan hukum, teori ini Kemudian diformulasikansebagai: tiada pidana tanpa kesalahan atau geen straf zonder schuldatau keine strafe ohne schuld (Jerman) atau actus non facit reum nisimens sist rea atau actus reus mens rea (Latin). Asas ini merupakandasar dari pertanggungjawaban pidana dan tidak ditemukan dalamundangundang. Ada juga postulatlain yang berbunyi nemo punitur sineinjuria, facto, seu defalta.
Artinya, jika tidak adakesalahan yang merupakan suatu rumusan delik itu dilakukan olehsuatu subjek hukum, maka sangat tegas bahwa subjek hukum tersebuttidak dapat dijatuhi pidana (geen straf zonder schuld);Bahwa terkait dengan bentuk kesalahan berupa kesengajaan, dalamMemorie van Toelichting (MvT) atau risalah pembentukan KUHP diTweede Kammer (Parlemen Belanda) pada tahun 1881 tidakmemberikan definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam memoripenjelasan dengan tegas disebutkan bahwa pemerintah Belanda
1.BAIQ NURUL HIDAYATI,SH.
2.BAIQ NURJANAH,SH.
3.M A AGUNG S.FAIZAL, SH
Terdakwa:
HAIRIL ANWAR Alias HAIRIL
20 — 17
Simons, istilah melawan hukum (wederechtelijk) berbeda dengan istilahtanpa hak (zonder eigen recht), untuk Suatu wederechtelijk disyaratkan adanyasuatu. perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht)(Lihat P.A.F.
pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinyapenyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika, danapabila setiap bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan denganNarkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukandalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggaptanpa hak atau melawan hukum.Menimbang, terhadap uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwayang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang(zonder
TRI NURANDI SINAGA, S.H
Terdakwa:
Sasni Yenti Panggilan Yenti
25 — 7
makaTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatifKeempat;Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan secaralisan tertanggal 29 Agustus 2019 yang pada pokoknya terdakwa minta hukumanyang seringanringannya, mengenai permohonan terdakwa tersebut akandipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa asas hukum Pidana tiada pidana tanpa kesalahan(geen straaf Zonder
SUCI LESTARI ASRAL, SH. MH
Terdakwa:
RIDHO SEPRIADI Pgl RIDO
75 — 25
Hakim dari frasa kata tanpa hakatau melawan hukum harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut in casu tanpaHalaman 43 dari 53 Putusan Nomor 292/Pid.B/2019/PN Pdghak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan NarkotikaGolongan dalam bentuk bukan tanaman bukan digunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensiadiagnostic, serta reagensia laboratorium serta tanpa izin atau kewenangan(zonder
Terbanding/Tergugat : PT.PRIMA TUNGGAL SAKTI
130 — 54
SKN) ditarik menjadi pihak dalam perkara aquo, sesuai asas hukum perdata tiada kepentingan tiada gugatan,(dinterest,point daction/ zonder belang geen rechtsingang). Dan lebih lanjut tanpaditariknya PT. Panca Bumi Dayatama (PT. PBD) dan PT. Sinar Kumala Naga(PT.
96 — 34
terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan Subsidair;Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan secaralisan tertanggal 30 September 2020 yang pada pokoknya terdakwa mintahukuman yang seringanringannya, mengenai permohonan terdakwa tersebutakan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusanini;Menimbang, bahwa asas hukum Pidana tiada pidana tanpa kesalahan(geen straaf Zonder
YONART NANDA DEDY
Terdakwa:
LAUW TEK LIONG
89 — 42
Dalam fungsinya sebagai tujuan, jugamengandung arti bahwa keuntungan yang diharapkan tidak harus selalumenjadi kenyataan, tetapi yang penting ialah apakah si pelaku pada waktu itumengharapkan suatu keuntungan.apabila dikaitkan dengan menggunakanpenafsiran secara membalik (argumentum a contrario) terhadap adagiumGeen straf zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan), maka denganterpenuhinya unsur kesalahan ini pada diri Terdakwa, maka Terdakwa apatHalaman 19 dari 49 Putusan Nomor 961/Pid.B/2020/PN
108 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 193 Ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 jo Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001, makaterhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yangsetimpal dengan kesalahannya sebagaimana dalam doktrin Hukum Pidana dandidalam perundangundangan kita dikenal adanya asas hukum yang menyatakantiada pidana tanpa kesalahan (Geen Straaf Zonder
118 — 30
penangkapan dan penahanan tersebut harusdikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya;Halaman 48 dari55 halaman Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2019/PN MndMenimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umumdipersidangan dalam perkara aquo, yaitu bukti 1 sampai dengan 47 statusnyaakan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana dan didalam perundangundangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan Tiada pidana tanpakesalahan (geen straf zonder
90 — 39
didasarkan pada tindakan Diskresi yang tidakbenar dan tidak layak dari Tergugat (wi/lekeur).2.Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata bahwa Setiapperbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugianpada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannyamenyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian.3.Bahwa patut untuk dipahami dan dimengerti oleh Para Tergugat dimanadalam melaksanakan perbuatan selaku pejabat, harus diimbangi denganperlekatan asas geen bevoegheid zonder
ARY HANDOKO,SH
Terdakwa:
LASTARI NURUL ROZIKIN
93 — 42
denganperbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi dari perbuatan pidana(delik) yang telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam pertimbanganberkaitan dengan unsur unsur pasal yang didakwakan dalam DakwaanHalaman 43 dari 46 Putusan Nomor 421/Pid.B/2018/PN MIgPenuntut Umum a quo, sedangkan yang kedua perbuatan yang dilakukan olehTerdakwa tersebut haruslah dapat dipertangungjawabkan sebagai sendi darikesalahan, oleh karenanya sesuai dengan asas hukum tidak ada pidana tanpaadanya kesalahan ( gen straaft zonder
66 — 7
alih dan dianggap telahtermuat dalam putusan ini;Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhipidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurutundangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapatbertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atasdirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman);Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidanaterdapat asas geen straft zonder