Ditemukan 11140 data
1.Kartika Karim, SH
2.Muhammad Akbar Datau, S.H.
Terdakwa:
SYARIFUDDIN Alias SYARIF Alias BAPAK REZA Bin ABD. KADIR
72 — 29
alin dan dianggap telahtermuat dalam putusan ini;Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhipidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurutundangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapatbertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atasdirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman);Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidanaterdapat asas geen straft zonder
43 — 5
alin dan dianggap telahtermuat dalam putusan ini;Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhipidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurutundangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapatbertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atasdirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman);Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidanaterdapat asas geen straft zonder
Eddy Arta Wijaya, SH.
Terdakwa:
Iwan Kurniawan Pramitha
44 — 11
Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadiperantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman:Hal 39 dari 51 Putusan Nomor 1199/Pid.Sus/2017/PN DpsMenimbang, bahwa terhadap unsur tanpa hak mengandung artibahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkanmenurut Simons dalam bukunya Leerbook halaman 175 176 bahwasuatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht)adalah perbuatan
MOHAMMAD IQBAL, S.H., M.H.
Terdakwa:
MAHYUDI Bin LAPTANI Alm
1 — 0
dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair PenuntutUmum dan oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti,maka dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakanterbuktimelakukan tindak pidana dalam perkara ini mengingat doktrin monodualistikyang dianut di Indonesia yang menghendaki adanya pemisahan antara tindakpidana dan pertanggungjawaban pidana, dan asas dalam hukum pidanageen straf zonder
MONICA SEVI HERAWATI, SH
Terdakwa:
MARIO SAPUTRA Pgl. RIO Bin TAMRIN
32 — 3
tidak, haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatanTerdakwa memenuhi seluruh unsur delik dari perbuatan pidana yangdidakwakan kepadaTerdakwa dan juga apakah Terdakwa dapatdipertanggungjawabkan atas pebuatan yang telah terbukti memenuhi unsurdelik dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak,haruslah dipertimbangkan dan dibuktikan apakah pada diri Terdakwa terbuktiada unsur kesalahan ataukah tidak, sebab tanpa kesalahan maka seseorangtidak dapat dipidana (green straft zonder
46 — 68
pidana sebagaimana dakwaan Primair PenuntutUmum tersebut dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1)Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana maka Para Terdakwa harus dijatuhipidana;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dari Penuntut Umumtelah terbukti maka untuk dakwaan Subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi ;Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana dan didalamperundangundangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan tiadapidana tanpa kesalahan (Geen Straf Zonder
97 — 44
padaalat bukti dan pembuktian yang sah serta karenanyaMajelis Hakim telah memperoleh keyakinan, maka MajelisHakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua;Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Para Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapatmenjatuhkan pidana, terlebih dahulu haruslah dilihatapakah Para Terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azastiada pidana tanpa kesalahan (geen straff zonder
79 — 32
Bahwa apabilaternyata seseorang tersebut oleh hukum/undangundang diberikan ijin untuk sesuatu hal, maka secara yuridisia tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan kata lain bahwa ia berhak untuk sesuatu haltersebut Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa "tanpa hak harus ditafsirkanbahwa perbuatan itu dilakukan tanpa izin atau kKewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yangberwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam UU No. 12 Drt tahun 1951.Menimbang
Gus Irwan Selamat Marbun, SH
Terdakwa:
ROMI CANDRA Alias ROMI TALUA Alias UNYIL Bin Alm SAHARDI CAN
76 — 26
unsur Perbuatandilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhiseluruh unsur Pasal 365 ayat (2) ke2 KUHPidana sebagimana dalam suratdakwaan Primair, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaanprimair;Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan (geenstraaf Zonder
111 — 56
pembuktian yang sah serta karenanya Majelis Hakim telahmemperoleh keyakinanbahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua pasal 303 Ayat (1)ke 2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secarasah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana, terlebin dahulu haruslah dilihatapakah Terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan (geenstraff zonder
28 — 7
pidana sebagaimana dakwaan Primair PenuntutUmum tersebut dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1)Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana maka Para Terdakwa harus dijatuhipidana;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dari Penuntut Umumtelah terbukti maka untuk dakwaan Subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi ;Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana dan didalamperundangundangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan tiadapidana tanpa kesalahan (Geen Straf Zonder
1.BUDHI CAHYONO NS, SH
2.ARIEF RAMADHONI, SH.
Terdakwa:
MOHAMMAD AMRULLAH, SH., M. Hum.
694 — 446
bahwa terhadap pengertian Tanoa Hak pada dasarnyasecara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapatdikatakan pula sebagai Melawan hukum atau tanpa kekuasaan sendiri (VanHamel) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorangdan pembentuk Undangundang (Noyon) yang mengandung arti bahwaperbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurutSimons dalam bukunya Leerbook halaman 175 176 bahwa suatuanggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder
71 — 118
Paham yang kedua adalah paham negative yang mengartikanwederrechtelijk sebagai * niet steunend op het recht atau tidak berdasarkanhukum ataupun sebagai zonder bevoegd heid atau tanpa hak.Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, kata wederrechtelijk harus diartikansebagai in strijd met het recht atau sebagai bertentangan dengan hukum atau sebagai instrijd met het recht in het algemeen atau sebagai bertentangan dengan hukumpada umumnya.Menimbang, bahwa Prof.
diartikansebagai in strijd met het recht atau sebagai bertentangan dengan hukum, yangmempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar in strijd met het recht ataubertentangan dengan undangundang, hingga harus pula dimasukkan dalam pengertianyaitu peraturanperaturan yang terdapat dalam hukum yang tidak tertulis, dan bukansematamata peraturanperaturan yang terdapat dalam hukum yang yang tertulis saja.Menimbang, bahwa MHazewinkelSuringa berpendapat bahwa katawederrechtelijk harus diartikan sebagai zonder
ADI BASKORO, SH.
Terdakwa:
1.EKO SISWANTO Bin TOYIB
2.MOHAMMAD ARIEFIN Bin SUGIONO
38 — 15
, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhipidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sahHalaman 22 dari 46 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN Jbg.menurut undangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yangdianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yangdidakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukumpidana terdapat asas geen straft zonder
56 — 4
Put Perkara No : 46/Pid.Sus/2015/PN.TgtUndang Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapatbertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atasdirinyva (Pasal 6 ayat (2) Undangundang No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman); Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidanaterdapat asas geen straft zonder schuld, artinya tiada pidana/hukuman tanpakesalahan dan sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapatapayang menjadi batasan seseorang
KARYA SO IMMANUEL GORT, SH
Terdakwa:
IMAM SHODIQIN, SS
34 — 19
Dipandang sebagai memiliki misalnya: menjual,memakan, membuang, memggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;Menimbang, bahwa selanjutnya tentang Melawan Hukum dalamdoktrin pengertian Melawan WHukum adalah sebagai terjemahanwederrechtelijk yang meliputi 3 (tiga) pengertian yang berdiri sendiri, yaitu :i,bertentangan dengan hukum (in strijd met het objectieve recht) ;2.bertentangan dengan hak orang lain (in striid met het subjectieve recht vaneen ander) ; atau3. tanpa hak sendiri (zonder eigen
Indra Syahputra, S.H.
Terdakwa:
1.STEVANNO ARGA DEWA Bin ERIANTO Pgl DEWA
2.BUDA SAVENA Bin EDI WARMAN Pgl BUDI
55 — 24
Simons istilah melawan hukum(wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuksuatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangandengan hukum (in strjd met het recht) (lihat P.A.F.
ROBERTUS DAVID MAHENDRA
Terdakwa:
Sigit Sugiyono,S.Kom Alias Sugi Bin Tamhid
71 — 18
menjatuhkan pemidanaan terhadap dakwaan yang terbukti;Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhipidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurutundangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapatbertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atasdirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman);Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidanaterdapat asas geen straft zonder
36 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa oleh karena niat dan kehendak Pemohon Kasasi untuk mengirimganja tidak ada maka dengan demikian tidaklah ada kesalahan dariPEMBANDING (karena Pemohon Kasasi tidak tahu adanya ganja di dalammobil) dalam Ilmu hukum Pidana dikenal suatu adagium (berasal daripenafsiran Pasal 44 KUHP) berbunyi : "Geen straf zonder schuld (Belanda)atau Actus Non Facit reum nisi mens sit rea (latin).PUTUSAN SALING KONTRADIKTIF SATU SAMA LAINNYABahwa sebagaimana Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan aquo, ParaPemohon
177 — 63
Simons menyatakan bahwa yangdimaksud dengan melawan hukum (wederrechtelijk) adalah tidak hanya bertentangandengan hak orang lain (hukum subyektif), tetapi juga bertentangan hukum obyektif (SofjanSastrawidjaja, 1995, Hukum Pidana Asas Hukum Pidana Sampai dengan AlasanPeniadaan Pidana); Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad pada putusannya tanggal 18 Desember1911 (lihat R.Tresna, 1959, AsasAsas Hukum Pidana, Jakarta, PT.Tiara Limited),melawan hukum artinya tanpa memiliki hak atau kewenangan (zonder daartoe