PekerjaanNomor : 622.3/795/BAPMPUP/2008, tanggal 03 September2008 ;Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor328/BAP/PUP/2008 tanggal O06 September 2008 ;Dokumen kwitansi Nomor : 016/STAKMN/2008 untukpembayaran tahap II (40%), tanggal 06 September 2008 ;Dokumen Surat Perintah Membayar Nomor : 151/SPMLS/PUP/2008 tanggal 21 Oktober 2008 ;Dokumen Surat Perintah Membayar Nomor : 263/SPMLS/PUP/2008 tanggal 05 Desember 2008 ;Serta tanpa melalui prosedur mengatasnamakan dirinyaselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK

satuan darimasing masing item pekerjaan dan faktor alam yang dapatmempengaruhi pelaksanaan pekerjaaan, yang melakukansurvey adalah dalam kasus ini seharusnya konsultanperencana dalam proyek ini, dari Dinas Pekerjaan Umumdan Perhubungan Kabupaten Kaimana termasuk PanitiaLelang yang biasanya anggotanya terdiri dari staf PU,BAPPEDA, Bagian Hukum yang disertai Surat Perintah dariKepala Dinas Pekerjaan Umum ;Bahwa HPS/Harga Perkiraan Sendiri menurut aturan adalahdibuat oleh Panitia Pelelangan mengetahui PPK

(PejabatPembuat Komitmen) , gunanya HPS tersebut sebagaipembanding harga penawaran dari calon peserta lelangyang akan memasukkan penawaran ;Bahwa seharusnya harus' ditandatangani oleh PanilitaLelang dan PPK dan apabila HPS tersebut tidak adatandatangannya sama sekali berarti legalitasnyadiragukan dan tidak bisa dibuat patokan ;Berdasarkan hal hal sebagaimana PemohonKasasi/Jaksa/Penuntut Umum uraikan di atas, PemohonKasasi/Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa apabilaJudex Facti dalam memeriksa dan

No. 1375 K/Pid.Sus/2017waktu pelaksanaan pekerjaan selama 75 hari kalender, terhitung mulai dari24 September 2012 s/d tanggal 7 Desember 2012;Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Paket Budidaya KerambaJaring Apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku TahunAnggaran 2012 di lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai denganSurat Perjanjian (Kontrak) Nomor 061/2504.d/12k tanggal 4 September2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa SYAMSULBAHRI JAINAHU, ST., dilakukan

Perbuatan tersebut menyimpangdari ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan perubahannya Pasal 95 ayat(1), yang menyatakan:Setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang tertuangdalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secaratertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;Dan Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12

Perintah MulaiKerja Nomor 061/2504.e/12k tertanggal 24 September 2012, dengan jangkawaktu pelaksanaan pekerjaan selama 75 hari kalender, terhitung mulai dari24 September 2012 s/d tanggal 7 Desember 2012; Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Paket Budidaya KerambaJaring Apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku TahunAnggaran 2012 di lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai denganSurat Perjanjian (Kontrak) Nomor 061/2504.d/12k 4 September 2012 antaraPejabat Pembuat Komitmen (PPK

BASTIANMAINASSY, M.Si., selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukan PenyediaBarang dan Jasa Nomor 061/2464/12k tanggal 21 September 2012;Bahwa Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., mengetahuipenetapan CV.

Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2021;

Surat Perjanjian: 027/02/SP/PPK-SATPOLPP/2021, Tanggal 15 Desember 2021;

Izzata telah memenuhi spesifikasi teknis sesuai Surat Perintah Pengiriman (SPP) No : 027/02/XII/SPP-PPK-SatPol PP/2021, Tanggal 28 Desember 2021;

Kelengkapan Pengajuan SP2D Langsung (LS) Barang dan Jasa Pihak Ke-III, Belanja Modal, Tanggal 27 Desember 2021;

ASIKIN NGILE, SH, Advokat / Pengacara praktek, beralamat di JI.Nusa Indah No.58 Rt.05 Rw.03 Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan,berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 1 /Pid.Sus.Anak / 2016 / PN.Ktb tanggal 27 Januari 2016 tentang PenunjukkanPenasihat Hukum untuk mendampingi Anak di persidangan, kKemudian Anakdidampingi pula oleh : AAHMAD TAMAMI, SE petugas Pembantu PembimbingKemasyarakatan (PPK) Kotabaru) untuk menerangkan hasil penelitiankemasyarakatan (LITMAS) dan

menjadi alas Penggugat untuk meminta MajelisHakim menghukum Tergugat Il membayar sejumlah uang kepadaPenggugat;Bahwa yang menjadi dasar sengketa dalam perkara a quo adalahPERJANJIAN antara Penggugat dengan Tergugat I, maka sangattidak relevan bila Tergugat Il yang tidak sebagai pihak dalamPERJANJIAN juga dihukum untuk membayar sejumlah uang kepadaPenggugat;Bahwa dalam mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah, pihakyang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan adalah PejabatPembuat Komitmen (PPK

keadaan terpasang dan menyala (dapatdifungsikan);Bahwa oleh karena itu, Penggugat telah melanggar ketentuan dalamSyaratSyarat Khusus Kontrak (SSKK) huruf X angka 2 yangmenyatakan: "Pembayaran dilakukan dengan ketentuan sebagaiberikut:Barang sudah dikirim seluruhnya dan terpasang di Planetarium danObservatorium, dibuktikan dengan surat jalan dan tanda terima barang(barang tersebut sudah berfungsi) dari penyedia;Berita acara pemeriksaan dari panitia pemeriksa;Berita acara serah terima dari Penyedia ke PPK

HERI SUSANTO,ST, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Pengadaan Tanah Jalan Tol Balikpapan Samarinda paket III dan IV, alamat Jl.Balikpapan Baru, Cluster Tronoto, No.

JD IlIl, Kota Balikpapan, ProvinsiKalimantan Timur selanjutnya, di sebut TERGUGAT Ill, dalam hal inimemberikan Surat Kuasa Khusus kepada Rabiyatul Adawiyah,SE.MMNip.196906012007012001 Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha PPKPengadaan Tanah Jalan Tol Balikpapan Samarinda tanggal 20 September2018 yang telag didaftrakan di Kepeniteraan Pengadilan Negeri Samarinda danjuga memberikan Surat Kuasa Khusus kepada TRI SALYANTI,S.Psi Nip. 197001132014122002 Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha PPK Pengadaan TanahJalan

Absen diberikan oleh PPK. (videPutusan halaman 137 angka 47.20);b) Terlapor mengetahui siapa saja yang hadir pada saataanwijzing di kantor. Pelaksanaan aanwijzing yangdilakukan di kantor yaitu banyak yang hadir dan kamiserahkan daftar hadir, aanwijzing terhadap 18 Paketdilakukan secara bersamasama dan kami sediakan absendi meja sehingga mereka mengisi daftar hadir pada paketyang mereka ikuti.

Nomor 1049 K/Pdt.SusKPPU/20176.2.4.6.2.5.melakukan aanwijzing lapangan, melainkan PPK. Pokjahanya menyiapkan pelaksanaan lelang, untuk pelaksanaanteknisnya PPK yang melakukan karena PPK yang tahukondisi lapangan. Tim PPK yang hadir pada saat aanwijzinglapangan.

Nomor 1049 K/Pdt.SusKPPU/2017masukan dari PPK/Kelompok Kerja ULP/PejabatPengadaan sesuai dengan ketentuan;Dengan demikian jelas Bukan LKPP yang melakukanblacklist tapi LKPP secara administratif menerima usulandari PA KPA untuk ditayangkan dalam Portal LKPP;Bahwa LPJK mempunyai kepentingan penayangan dandaftar blacklist dalam kaitan pengurusansertifikasibadan Usaha;7.4.2.

,M.M., Notaris di Kota Surakarta;Atas Perjanjian KSO tersebut, telah mendapatpenunjukan dari Kantor Balai Besar Pelaksanaan JalanNasional V Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi Jawa Tengah, PPK BTS JabarSidarejaWangon Nomor KU.03.01/PSW/III/2013/14 tentangPenunjukan Penyedia Jasa Untuk Pelaksanaan PaketPekerjaan Pelebaran Jalan Bts.

Atas Perjanjian KSO tersebut, telah mendapatpenunjukan dari Kantor Balai Besar Pelaksanaan JalanNasional V Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi Jawa Tengah, PPK BTS JabarSidarejaWangon Nomor KU.03.01/PSW/III/2013/14 tentangPenunjukan Penyedia Jasa Untuk Pelaksanaan PaketPekerjaan Pelebaran Jalan Bts. Provinsi JabarPatimuanSidareja;vii.

501 / PPKA / 2014tanggal 19 Desember 2014 dan tugas pokok saksi selakuBendahara Pengeluaran Setda adalah:Halaman 67 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.SusTPK/2019/PN Mtro Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruhpengeluaran anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.o Mempertanggungjawabkan secara administratif danfungsional gatas pengelolaan uang yang menjaditanggungjawabnya dengan menyampaikan laporanpertanggungjawaban pengeluaran kepada penggunaanggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK

Restu LaksaUtama dengan nilai kontrak sebesar Rp 2.506.680.000 (DuaMilyar Lima Ratus Enam Juta Enam Ratus Delapan PuluhRibu Rupiah)dan mekanisme permohonan pembayaran adalah BendaharaPengeluaran Pembantu Bag Kesra mengajukan permohonanpencairan dana dengan melampirkan dokumen kontrak yangsudah ditandatangani oleh KPA/PPK:" Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 82 / PPHP /2014tanggal 24 juli 2014. Berita Acara Penerimaan Barang No. 73 / BM / UM / 2014tanggal 24 Juli 2014.

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 391 / KPA /KESRA / 2014 tanggal 24 Juli 2014.= Kwitansi dengan kode rekening1.13.1.20.03.01.15.07.5.2.2.23.01 dengan nilaipembayaran Rp 2.506.680.000o Bahwa setelah saksi anggap semua kelengkapan dokumenterpenuhi maka saksi menerbitkan SPP untuk selanjutnyadiajukan ke PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan ) yang saatitu dijabat oleh MUH.

ISWADI untuk diverifikasi dan setelahdianggap memenuhi syarat maka diterbitkan Surat PerintahMembayar oleh PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan )selanjutnya dikembalikan ke Bag Kesra untukpenandatanganan SPM oleh pihak ketiga, setelahditandatangan pihak ke 3 dan Kuasa PenggunaAnggaran Bag Kesra, selanjutnya SPM dikembalikankembali ke Sub Bagian Keuangan Setda untukpenandatanganan SPP selanjutnya SPP dan SPM diserahkan kebagian penyortiran yang selanjutnya dikirim ke Dispenda,maka selesai sudah tahapan

diproses oleh SKPD untuk menyusunRKA dan DPA untuk diajukan kepada DPPKA dan jika sudah rampungdan tersusun dalam dokumen DPPA baru diajukan kepada seluruhanggota TAPD untuk menandatangani dokumen tersebut, dan jikasudah ditandatangani maka dokumen DPPA tersebut berlaku sah dandapat dilaksanakan oleh SKPD masingmasing;Menimbang, bahwa berkaitan dengan pagu anggaran BantuanSandang Pangan Tahap II yang berada di DPA Bagian Kesra PemdaLotim dimana Terdakwa selaku Kepala Bagian yang juga sebagaiKPA/PPK

Ekspor Produk Industri dan Pertambangan,berdasarkan : Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitment Direktorat EksporProduk Industri dan Pertambangan Kementrian Perdagangan RINomor : 73/ DAGLU.3.TU/SKPPK/2/2012 tanggal 02 Pebruari 2012 ,dengan mendapat gaji atau honor yang bersumber dari uang negaracq Kementerian Perdagangan RI sebesar Rp. 1.500.000, setiapbulan ; Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitment Direktorat EksporProduk Industri dan Pertambangan Kementrian Perdagangan RINomor : 32/ DAGLU.3.PPK

/P/1/2013 tanggal 7 Januari 2013, denganmendapat gaji atau honor yang bersumber dari uang negara cqKementerian Perdagangan RI sebesar Rp. 1.700.000, setiap bulan ; Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitment Direktorat EksporProduk Industri dan Pertambangan Kementrian Perdagangan RINomor : 83/ DAGLU.3.PPK/P/1/2014 tanggal 15 Januari 2014, denganmendapat gaji atau honor yang bersumber dari uang negara cqKementerian Perdagangan RI sebesar Rp. 2.400.000, setiap bulan ; Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran

Ekspor Produk Industri dan Pertambangan,berdasarkan : Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitment Direktorat EksporProduk Industri dan Pertambangan Kementrian Perdagangan RINomor : 73/ DAGLU.3.TU/SKPPK/2/2012 tanggal 02 Pebruari 2012 ,dengan mendapat gaji atau honor yang bersumber dari uang negaracq Kementerian Perdagangan RI sebesar Rp. 1.500.000, setiapbulan; Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitment Direktorat EksporProduk Industri dan Pertambangan Kementrian Perdagangan RINomor : 32/ DAGLU.3.PPK

Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitment Direktorat EksporProduk Industri dan Pertambangan Kementrian Perdagangan RINomor : 73/ DAGLU.3.TU/SKPPK/2/2012 tanggal 02 Pebruari 2012 ,dengan mendapat gaji atau honor yang bersumber dari uang negaracq Kementerian Perdagangan RI sebesar Rp. 1.500.000, setiapbulan; Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitment Direktorat EksporProduk Industri dan Pertambangan Kementrian Perdagangan RINomor : 32/ DAGLU.3.PPK/P/1/2013 tanggal 7 Januari 2013, denganmendapat gaji

Fotocopy, Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Nomor: 188.4/001/SATPOL PP/2021, Tanggal 4 Januari 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2021 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupten Bangka;

Dengan ditandatangani PerjanjianPembiayaan Konsumen (PPK) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka PPK itumengikat para pihak yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban diantaraPENGGUGAT dan TERGUGAT ;7. Bahwa, Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, salah satu syarat yang harusdipenuhi dalam menerapkan asas kebebasan berkontrak, adalah itikad baik dari pihakyang membuat perjanjian.

baik secara sendirimaupun bersamasama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secaratertulis apabila menemukan:a Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam PeraturanPresiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/b Adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat;dan/atau. 222222 c adanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau Pejabat yang berwenanglainnya.2 Surat sanggahan disampaikan kepada ULP dan ditembuskan kepada PPK

Kimia Farma TD tersebut,MADIONO selaku PPK menolak usulan calon pemenang tersebut danberusaha agar dapat menetapkan PT.

Madiono, MPH (KabagPerencanaan selaku PPK) kepada Dirut PT Putra LakopaperkasaNomor PL.01.01/1/1280/2007 tanggal 7 Desember 2007 TentangPenjelasan Atas sanggahan PT.

MADIONO, MPH (Kepala BagianPerencanaan Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat JenderalDepkes selaku PPK / Pejabat Pembuat Komitmen), secara tegasmenyatakan "bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa, dalamHal. 355 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013menjalankan tugasnya sebagai PPK/Pejabat Pembuat Komitmen,saksi tidak pernah dipengaruhi oleh Terdakwa dan Terdakwa tidakpernah menemui saksi ataupun meminta tolong kepada saksi, agarPT. Kimia Farma Trading and Distribution (PT.

Selaku PPK/Pejabat Pembuat Komitmendalam pengadaan alat rontgen portable dan dalam menetapkan PT.Kimia Farma Trading and Distribution (PT.

Atas pelaksanaan uji fungsi alat rontgen tersebut, Usertelah mengirimkan surat tanggapan kepada PPK/Pejabat PembuatKomitmen yang isinya menyatakan "bahwa alat rontgen yangdipresentasikan atau ditawarkan oleh PT. KFTD dan PT.

XXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1Pertambangan, pekerjaan Penyelenggara PPK, tempat tinggal diDesa Wedana, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah,dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa Pemohon adalah sepupu saksi sedangkan Termohonadalah istri Pemohon; Bahwa setelah menikah, Pemohon tinggal di Weda sedangkanTermohon tinggal di Makassar;Hal.4 dari 11 Hal.

Bireuen TA. 2013; Bahwa hubungan Saksi dengan dana honorarium petugas siaga bencanagampong pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah KabupatenBireuen tahun anggaran 2013 adalah Saksi selaku PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK) sesuai dengan Keputusan KepalaPelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupeten Bireuen,Nomor : 233 tahun 2013 tanggal 27 Mei 2013; Bahwa Tugas saya selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)adalah sebagai berikut :1.

MT. bin AbdulRasyidselaku Pengguna anggaran, Muzapharsyah, ST. binNasruddinselaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Terdakwaselakubendahara pengeluran;Bahwa tugas Saksi selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)hanyalah melakukan Verifikasi / penelitian kelengkapan dokumen SuratPermintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya yang diajukan olehbendahara pengeluaran, dan setelah dokumen SPP dimaksud lengkapSaksi menandatangani Check List kelengkapan dokumen SPP,selanjutnya Saksi menyiapkan Surat

Menerbitkan dan mengajukan Surat Permintaan Pembanyaran Uangpersediaan (SPPUP), surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang(SPPGU), dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS)untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran / kuasapengguna anggaran melalui pejabat penata usahaan keuangansatuan kerja perangkat Kabupaten (PPK KPK) dalam rangkapengisian uang persediaan/ganti uang persediaan dan pembayaranlangsung.3. Membuat register penerbitan SPP untuk mencatan SPP yangditerbitkannya.4.

Wajid mempertanggungjawabkan secara administratif penggunaanuang persediaan/ ganti uang persediaan kepada kepala satuan kerjaperangkat kabupaten melalui pejabat penata usahaan keuangansatuan kerja perangkat kabupaten (PPK SKPK) paling lambattanggal 10 bulan berikutnya.6.

) untuk di lakukan verifikasikelengkapan/keabsahan dokumen dan ketersediaan dana, kemudianjika dokumen tersebut belum lengkap maka PPK mengembalikandokumen tersebut kepada Saksi untuk dilengkapi dan jika dokumenyang Saksi ajukan dimaksud telah lengkap maka PPK menerbitkanSurat Perintah Membayar (SPM), kemudian SPP dan SPM Saksi ajukankepada pengguna Anggaran untuk di teliti kelengkapannya, jikapengguna anggaran menyatakan SPP dan SPM yang Saksi ajukantelah lengkap maka pengguna anggaran menandatangi

., M.Si. bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia Cq Kementrian Perdagangan Cq Pemerintah Kabupaten Gianyar Cq Satuan Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar Cq Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar cq Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Diwakili Oleh : FINNA WULANDARI SH.MH

PPK: Drs. Jasman Harun.Pengguna Anggaran : Drs.Hamdi, M.Si.PPTK : Mamid Suryadi, S.Pd.Panitia Pengadaan (Panitia Lelang)yang terdiri dari Ahmad, A.Ma.Pd.sebagai Ketua Panitia, Norlelawati,A.

Natuna;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai PPK adalah :Meneliti kelengkapan SPPLS yang diajukan oleh PPTK.Meneliti kelengkapan SPPUP, SPPGU dan SPPTU yang diajukan olehBendahara Pengeluaran.Menyiapkan SPM.Menyiapkan laporan keuangan SKPD.Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas saksi sebagai PPK karenasaksi tidak lama kemudian dimutasi;Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2007 saksi dimutasi dari Dinas Pendidikanke Bakesbang Kab.

Md,Wahyu Zakaria, Sukardan danFirdaus.5 PPK: Drs.

Natuna dari hasil kegiatan pengadaan tersebut telah sesuaidengan spek atau tidak karena hal tersebut bukan merupakan tugas dantanggung jawab saksi;Bahwa prosedur pencairan dana kegiatan tersebut adalah PPTK menerbitkanSurat Perintah Pembayaran dan diajukan kepada PPK (PejabatPenatausahaan Keuangan), kemudian PPK mengajukan permohonanpenerbitan Surat Perintah Membayar kepada Pengguna Anggaran, setelahterbit SPM kemudian SPM tersebut diserahkan kepada saksi selaku KuasaPengguna Uang Daerah selanjutnya

Md,Wahyu Zakaria, Sukardan danFirdaus.4 PPK: Drs.

Surat Keputusan Bupati Batanghari No.13 tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang penunjukan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat penatausahaan keuangan (PPK), Staf PPK, Bendahara pengeluaran, pembantu Bendahara Pengeluaran dan penyimpan barang belanja langsung dan tidak langsung pada seluruh satuan kerja perangkat Daerah dalam Kab. Batanghari Tahun Anggaran 2010;10.

Surat Keputusan Barang Hari No.461 tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang perubahan lampiran III Keputusan Batanghari No.301 tahun 2009 dan perubahan lampiran I keputusan Bupati Batanghari No.418 tahun 2009 tentang penunjukan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat penatausahaan keuangan (PPK), Staf PPK, Bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, pembantu bendahara penerimaan dan penyimpan barang belanja langsung dan tidak langsung pada seluruh satuan

Sang Hyang Seri (Persero)mengajukan surat permintaan pembayaran ke Kuasa Pengguna AnggaranHalaman 25 dari 292 Putusan Nomor 70/Pid.SusTPK/2019/PN Mdn(KPA) disertai dengan dokumen kelengkapan bukti penyaluran benihbersubsidi, Kkemudian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mendisposisikansurat tersebut ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selanjutnyaPejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan Tim Verifikasi untukmelakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan yang diajukan olehPT.

Sang Hyang Seri (Persero)mengajukan surat permintaan pembayaran ke Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) disertai dengan dokumen kelengkapan bukti penyaluran benihbersubsidi, kemudian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mendisposisikansurat tersebut ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selanjutnyaHalaman 52 dari 292 Putusan Nomor 70/Pid.SusTPK/2019/PN MdnPejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan Tim Verifikasi untukmelakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan yang diajukan olehPT.

Sang Hyang Seri (Persero)mengajukan surat permintaan pembayaran ke Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) disertai dengan dokumen kelengkapan bukti penyaluran benihbersubsidi, Kkemudian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mendisposisikansurat tersebut ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selanjutnyaPejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan Tim Verifikasi untukmelakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan yang diajukan olehPT.

Rekapitulasi Penjualan Benih Bersubsidi.Bahwa lembar kerja hasil verifikasi dokumen diserahkan kepada PejabatPembuat komitmen (PPK) kegiatan subsidi benih sebagai dasarpenerbitan berita acara hasil verifikasi pelaksanaan subsidi benih.Bahwa mekanismenya, tim verifikasi menyerahkan lembar kerja hasilverifikasi dokumen kegiatan subsidi benih tahun anggaran 2016 Nomor :67/ LK/ IX.VER/ SHS/ XIl/ 2016 tanggal 23 Desember 2016 kepadaPejabat Pembuat Komitmen (PPK), selanjutnya Pejabat PembuatKomitmen (PPK

) membuat berita acara verifikasi pelaksanaan subsidibenih Nomor : IIlLBENIH/ SUBSIDI/ BA.VERIF/ S/ 18/ XII/ 2016 tanggalyang ditandatangani 23 Desember 2016 oleh Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) dan Syaiful Bahri selaku Direktur Utama PT.

Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2021;

Surat Perjanjian :027/02/SP/PPK-SATPOLPP/2021, Tanggal 15 Desember 2021;

Izzata telah memenuhi spesifikasi teknis sesuai Surat Perintah Pengiriman (SPP) No : 027/02/XII/SPP-PPK-SatPol PP/2021, Tanggal 28 Desember 2021;

Kelengkapan Pengajuan SP2D Langsung (LS) Barang dan Jasa Pihak Ke-III, Belanja Modal, Tanggal 27 Desember 2021;