Ditemukan 12594 data
27 — 4
Hal ini sesuai dengan: Putusan Makamah Agung RI No:1043/K/Pid/1987, tanggal 19 Agustus 1987, yangmenyatakan bahwa pencabutan keterangan terdakwa dipersidangan yang tidakberalasan merupakan bukti pentunjuk tentang kesalahan terdakwa; Putusan Mahkamah Agung RI No:414/K/Pid/1984, tanggal 11Desember 1984,menyatakan bahwa keterangan terdakwa dipersidangan tidak dapat diterimakarena pencabutan tidak beralasan;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan keterangan oleh terdakwa tidakberalasan maka keterangan
184 — 70
Modal 6.54 564 4.73 3.24 296 296 286 2.90 291 291 292 294 293 2.90 2.86Kerja15 Pinjaman 7.00 564 3.98 3.68 429 429 350 367 348 347 3.51 3.58 361 3.60 3.64Investasi16 Pinjaman 12.70 696 612 498 3.23 3.23 333 3.87 3.65 366 3.78 3.82 3.80 3.79 3.79Konsumsi17 Bank Umum18 Pinjaman Modal 6.94 7.02 5.80 4.61 406 4.06 3.97 4.00 4.01 401 4.02 409 4.09 4.09 4.06Kerja19 Pinjaman 7.54 7.38 6.21 5.29 542 542 516 520 516 508 5.05 5.07 5.09 5.03 5.02InvestasiEe 20 Pinjaman 10.37 8.02 623 6.06 3.81 381 401 464 429 414
60 — 34
sejak tanggal 23Oktober 2012 sampai dengan tanggal 01 Desember 2012 berdasarkanSurat Perpanjangan Penahanan No.PPT280/MGL/10/2012 tertanggal22 Oktober 2012 ;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal02 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012berdasarkan Penetapan No. 381/Pen.Pid/2012/pn.Mgl tertanggal 27November 2012 ;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal01 Januari 2013 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013 berdasarkanPenetapan No. 414
50 — 5
Putusan MARI No : 414/K/Pid/1984, tanggal 11 Desember 1984yang menyebutkan, Pencabutan keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dapat di terima karena pencabutan tersebuttidak beralasan;Menimbang, bahwa bertitik tolak untuk mencapai kebenaran sejati,undangundang tidak dapat menilai keterangan atau pengakuan terdakwasebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat danmenentukan.
117 — 37
CitrabuanaPanritalopi Nomor 24 tanggal 27 Agustus 2002; (P10);1 (satu) berkas Fotocopy Salinan/Grose Akta Pernyataan Keputusan Rapat PTCitrabuana Panritalopi; (P11);1 (satu) berksa Fotocopy Perjanjian Kerjasama, tanpa tanggal dan nomor dan tanpapenandatangan; (P12);1 (satu) lembar Fotocopy surat Nomor : 500/509/Ekbang, tanggal 25 Mei 2004,yang ditandatangani oleh Bupati Bulukumba ditujukan pada Pimpinan DPRDKabupaten Bulukumba; (P13);1 (satu) lembar Fotocopy surat Nomor : 005/414/Ekbang, tanggal
48 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
,rumah Nomor 414 A);Pada bagian sebelah Barat/Barat Daya/Selatan dahulu berbatasandengan rencana Jalan tanah sisa SHM Induk Nomor 2388/Lorok Pakjosebagaimana GS 1328/1982, sekarang berbatasan dengan tanahTergugat ;Pada bagian sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah kavelingNomor 51 sebagaimana GS 1580/1991 atas nama Jusmito yang jugamerupakan karyawan PLN dan tanah usaha ex. Yusuf/Rohani (sekarangberbatasan dengan tanah Tergugat).
Dalsiyah binti Madisan
Tergugat:
Hamdani alias Salimin bin H. Mumin
77 — 8
Ali Mukmin tanggal 27 Januari 2003, telahdicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda P1;2.Fotokopi KTP atas nama Dalsiah, telah dicocokkan dan sesuai denganaslinya, diberi tanda P2;3.Fotokopi Akta Jual beli No. 414/X/Kdrj/1996 tanggal 16 Oktober 1996, telahdicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P3;4.Foto copy surat keterangan perobahan hak milik tanah No. 14/Ds/V/2002tanggal 9 Mei 2002 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tandaP4;Menimbang, bahwa selain bukti
89 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
, sejak tanggal 16November 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengantanggal 22 Februari 2017;Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejaktanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017;Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b.Ketua Kamar Pidana, Nomor 414
154 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor4 tanggal 13 September 2011 tentang Penegasan Jual Beli Saham; 1 (satu)lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 754/1613/SIUPPB.A/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009; 1 (satu) lembar foto copy TandaDaftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP 16130000783 tanggal30 Desember 2009; 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan BupatiTanah Bumbu Nomor: 503/16/ITU/2010 tentang Izin Tempat Usaha tanggal26 Januari 2010; 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan DomisiliPerusahaan Nomor: 414
111 — 7
Surat Keterangan Nomor 474/414/430.12.11.2/2018 atasnama Calon Isteri Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa SukowiryoKecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso pada tanggal 04 Juli 2018,bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya(bukti P.11) ;12.
66 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor49 /B/PK/PJK/201 414 Juni 2012 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawabanyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal13 Juli 2012;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan
73 — 5
sebagai petunjuk untuk menetapkankesalahan para tertuduh ; e Putusan MARI tanggal 23 Pebruari 1960 No. 229 K/Kr/1959, bahwa berdasarkanpasal 309 HIR pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidangPengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar, merupakan petunjuk tentangkesalahan terdakwa ; e Putusan MARI tanggal 27 September 1961 No. 85 K/Kr/1961, bahwa suatupengakuan tidak dapat ditiadakan karena alasan tidak mengerti ; 232.Setelah KUHAP berlaku : Putusan MARI tanggal 11 Desember 1984 No. 414
399 — 227
Bahwa Para Penggugat adalah Warga Desa Tegalrejo,Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, dimanapada tahun 1957 terjadi Nasionalisasi atas Perkebunanperkebunan asing ( Belanda ) yang kemudian wilayah tersebutmenjadi Desa Darurat Tegalrejo pada tahun 1958, kemudian padatahun 1980 Gubernur Kepala Daerah Jawa Timur menerbitkan SKNo.414/12/011, tanggal 20 Oktober tahun 1980 tentangpeningkatkan status Desa Darurat menjadi Desa Difinitif berikutbatasbatas wilayah Desa;.
GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium):Bahwa, dalam surat gugatan Para Penggugat tertanggal 20 Mei 2019,Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 1957 terjadi nasionalisasi danpada tahun 1980 Gubernur kepala daerah jawa Timur menerbitkan SK No.414/12/011 tanggal 20 Oktober tahun 1980, seharusnya dijadikan pihak dalamperkara aquo;Bahwa, dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Mei 2019, ParaPenggugat mendalilkan gugatan diberikan salinannya kepada Yth Bapak KetuaPengadilan Tinggi
standingmengajukan gugatan;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa eksepi tersebutsudah masuk dalam materi pokok perkara, dan memerlukan pembuktianlebihlanjut dalam pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsiTergugat 1 lainnya yaitu gugatan Para Penggugat kurang pihak (p/urium litisconcortium), bahwa dalam gugatan mendalilkan bahwa pada tahun 1957 terjadinasionalisasi dan tahun 1980 Gubernur Kepala Daerah Jawa Timur menerbitkanSK Nomor 414
173 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
Undangan rapat kegiatan pelaksanaan AuditPembangkit Nomor 414/610.0/2003 tanggal 17 November2003 ~serrihal undangan rapat untuk tanggal 19November 2003 ;3. Daftar hadir rapat tanggal 19 November 2003 tentangHal. 43 dari hal.82 Put.No.216 K/Pid.Sus/20095.pembahasan Audit Pembangkit ;4. Minute of Meeting tanggal 19 November 2003 tentangrapat pelaksanaan Audit Pembangkit Listrik ;88.Fotokopi legalisir Laporan Kegiatan Tim PendampingAudit Pembangkit di lingkungan PT.
Undangan rapat kegiatan pelaksanaan AuditPembangkit Nomor 414/610.0/2003 tanggal 17 November2003 ~s pperrihal undanganir rapat untuk tanggal 19November 2008 ;3. Daftar hadir rapat tanggal 19 November 2003 tentangpembahasan Audit Pembangkit ;4. Minute of Meeting tanggal 19 November 2003 tentangrapat pelaksanaan Audit Pembangkit Listrik ;88.Foto kopi legalisir Laporan Kegiatan Tim PendampingAudit Pembangkit di lingkungan PT.
(satu) lembar Biaya fasilitas kerja Alokasi Gedungtahun 2003 s/d tahun 2004 yang ditanda tangani KepalaBiro Keuangan dan Akuntansi a.n SOENARTO ;87.Fotokopi legalisir berupa :1.Memo tanggal 17 November 2003 dari Wakil KepalaManajemen Proyek Audit Pembangkit kepada KepalaManajemen Proyek Audit Pembangkit perihal tidakterlaksananya Performance Tes ;2.Undangan rapat kegiatan pelaksanaan Audit PembangkitNomor 414/610.0/2003 tanggal 17 November 2003 perihalundangan rapat untuk tanggal 19 November 2008
Terbanding/Terdakwa : WARSO HARYONO Bin WASIUN SISWOWARDOYO
61 — 39
ADDTahap II Kepala Desa Karangsalam TA. 2009 ; 1 ( satu ) bendel Laporan Pertanggung Jawaban ( LPJ ) ADD60% Tahap I Kepala Desa Karangsalam TA. 2010 ; 1 ( satu ) bendel Laporan Pertanggung Jawaban ( LPJ ) ADDTahap II Kepala Desa Karangsalam TA. 2010 ; 1 ( satu ) bendel SPJ Dana ADD tahap I tahun 2011 DesaKarangsalam ; 1 ( satu ) bendel SPJ Dana ADD tahap II ( 40% ) tahun 2011Desa Karangsalam ; 1 (satu ) bendel SPJ Dana ADD tahap I ( 60% ) tahun 2012 DesaKarangsalam ; Keputusan Bupati Banjarnegara No. 414
Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg10.11.12.13.14.3.16.1 ( satu ) bendel Laporan Pertanggung Jawaban ( LPJ ) ADD60% Tahap I Kepala Desa Karangsalam TA. 2010 ; 1 ( satu ) bendel Laporan Pertanggung Jawaban ( LPJ ) ADDTahap II Kepala Desa Karangsalam TA. 2010 ; 1 ( satu ) bendel SPJ Dana ADD tahap I tahun 2011 DesaKarangsalam ; 1 ( satu ) bendel SPJ Dana ADD tahap II ( 40% ) tahun 2011Desa Karangsalam ; 1 (satu ) bendel SPJ Dana ADD tahap I ( 60% ) tahun 2012 DesaKarangsalam ; Keputusan Bupati Banjarnegara No. 414
Terbanding/Terdakwa : SUKIYAH Binti (Alm) PARDIMAN
52 — 33
Karangkobar menerima alokasi dana PNPMMP sebesar Rp. 3.000.000.000, yang terdiri dari Rp. 2.400.000.000,berasal dari APBN TA 2011 dan Rp. 600.000.000, berasal dari APBD Kab.Banjarnegara TA 2011 sebagaimana tercantum dalam SK BupatiBanjarnegara nomor : 414 / 141 Tahun 2011 tanggal 8 Maret 2011 tentangPenetapan pengurus dan unit pengelola kegiatan ( UPK ) sebagai pengeloladana urusan bersama ( DUB ) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) danPenetapan lokasi dan alokasi PNPM MP Kab.
Terbanding/Penggugat : INAQ MILAH binti AMAQ KIRAH DKK
Terbanding/Turut Tergugat : BOKAH als. AMAQ ROHATI bin AMAQ KIRAH DKK
135 — 65
Lombok Tengah,dengan Pipil No: 1698, Percil No : 358, Klas Il Luas 2,560 Ha atasnama Amag Ketinah , dengan batasbatas :Sebelah Utara : Tanah Sawah Amag Munir ;Sebelah Timur : Jalan ;Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amag Ketinah ;Sebelah Barat : Tanah Sawah Amaq Riani, Amaq Suar ;Obyek sengketa 3.3 (Hasil pemeriksaan setempattanah sawahseluas 7.100 M2)Embung (Penampungan air) yang terletak di Orong Datu DusunBilekante, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, KabupatenLombok Tengah, dengan Pipil No : 414
116 — 11
(SatochidKartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagiansatu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:414);Menimbang, bahwa pengertian Barang yang dimaksud disini adalahbarang yang memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun bendayang memiliki nilai magis.
Terbanding/Terdakwa : ROLIYAH Binti SUMANTO DAHYAR
62 — 35
Banjarnegara TA 2011 sebagaimana tercantumdalam SK Bupati Banjarnegara nomor : 414 / 141 Tahun 2011 tanggal 8Maret 2011 tentang Penetapan pengurus dan unit pengelola kegiatan( UPK ) sebagai pengelola dana urusan bersama ( DUB ) BantuanLangsung Masyarakat (BLM) dan Penetapan lokasi dan alokasi PNPMMP Kab. Banjarnegara tahun 2011.
Banjarnegara TA 2011 sebagaimana tercantumdalam SK Bupati Banjarnegara nomor : 414 / 141 Tahun 2011 tanggal 8Maret 2011 tentang Penetapan pengurus dan unit pengelola kegiatan (UPK ) sebagai pengelola dana urusan bersama ( DUB ) BantuanLangsung Masyarakat (BLM) dan Penetapan lokasi dan alokasi PNPMMP Kab. Banjarnegara tahun 2011.
56 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
UPK Non Aktif 15Des09 V 300.000200 Asep BP UPK Non Aktif 15Okt10 1 1.800.000Jumlah 552.260.000 Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 2012, dilakukanMusyawarah Antar Desa (MAD) Khusus pada Kecamatan Cikidang,Kabupaten Sukabumi, dimana di MAD Khusus tersebut ditetapkanpenggantian kepengurusan UPK Kecamatan Cikidang dan ditetapkan timPenanganan Masalah yang bertugas melakukan proses identifikasimasalah, lalu pada tanggal 18 September 2012 Camat Cikidangmengeluarkan Surat Keputusan Camat Nomor 414
No. 1782 K/PID.SUS/2016 Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 2012, dilakukanMusyawarah Antar Desa (MAD) Khusus pada Kecamatan Cikidang,Kabupaten Sukabumi, dimana di MAD Khusus tersebut ditetapkanpenggantian kepengurusan UPK Kecamatan Cikidang dan ditetapkan timPenanganan Masalah yang bertugas melakukan proses identifikasimasalah, lalu pada tanggal 18 September 2012 Camat Cikidangmengeluarkan Surat Keputusan Camat Nomor 414/XII/SK/2012 tentangPenetapan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS
UPK Non Aktif 15Des09 V 300.000200 Asep BP UPK Non Aktif 15Okt10 V 1.800.000Jumlah 552.260.000 Bahwa selanjutnya pada tanggal17 September 2012, dilakukanMusyawarah Antar Desa (MAD) Khusus pada Kecamatan Cikidang,Kabupaten Sukabumi, dimana di MAD Khusus tersebut ditetapkanpenggantian kepengurusan UPK Kecamatan Cikidang dan ditetapkan timPenanganan Masalah yang bertugas melakukan proses identifikasimasalah, lalu pada tanggal 18 September 2012 Camat Cikidangmengeluarkan Surat Keputusan Camat Nomor 414