bukti T1) serta merujukpada Alinea III Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004juncto Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka penyelesaianyang adil dan tepat dalam perkara ini adalan dengan menyatakan putushubungan kerja antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan PemohonKasasi/Tergugat terhitung sejak tanggal 30 September 2017, denganmewajibkan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayarkanuang kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK

SusPHI/2020 Bahwa uang kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang harusdibayarkan olen Pemohon Kasasi/Tergugat kepada Termohon Kasasi/Penggugat yang diperhitungkan berdasarkan upah Penggugat yangdisesuaikan dengan Upah Minimum Kota (UMk) Kota Probolinggo Tahun2017 sebesar Rp1.735.247,000 (satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribudua ratus empat puluh tujuh rupiah) dan masa kerja Termohon Kasasi/Penggugat selama 11 tahun 8 bulan, adalah sebagai berikut:a.

Pasal 32 ayat (2) 2 +sssssseesssneneeesee tenes eerie10Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerjapada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat,minat dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hakasasi dan perlindungan hukum); 26.Bahwa oleh karena pihak Penggugat adalah merupakan pengurusserikat, maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pihakTergugat kepada pihak Penggugat dengan memberikan surat skorsingmenuju pemutusan hubungan kerja (PHK

Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan,tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya baik karena kesalahansendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindariPengusahd;; nne nme nnn nn nn ne nen nnn nn nnns28.Bahwa dalam pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pihakTergugat melalui pemberian surat skorsing menuju pemutusanhubungan kerja (PHK) yang dikeluarkan oleh pihak Tergugattertanggal 9 Oktober 2014 kepada pihak Penggugat yang dilakukandengan tanpa dirundingkan terlebin

mengusahakan agar jangan terjadipemutusan hubungan kerja; Pasal 151 ayat (2) : 22222 n enone nnn nnn nn nn nnn n nnn cence nsDalam hal segala upaya telah dilakukan tetapi pemutusan hubungan kerjatidak dapat dihindarkan, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajibdirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh ataudengan pekerja/ouruh apabila pekerja/oburuh yang bersangkutan tidakmenjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh; 29.Bahwa selama proses skorsing menuju pemutusan hubungan kerja(PHK

Menyatakan surat skorsing menuju pemutusan hubungan kerja(PHK) yang dikeluarkan oleh pihak Tergugat kepada pihakPenggugat tertanggal 09 Oktober 2014 adalah tidak sah dan harusdibatalkan (verniertegbaar), karena bertentangan dengan ketentuanhukum ketenagakerjaan yang berlaku;5.

Fotocopy Surat Peringatan , Surat Peringatan II, Surat Peringatan Illdan Surat Skorsing menuju PHK yang dikeluarkan oleh Tergugatkepada Penggugat serta Surat Tanggapan Penolakan Penggugat atasSurat Peringatan tersebut, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P6;. Fotocopy Peraturan Perusahaan Periode 2013 2015 PT.KapasariOffset, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P7;.

No. 080 K/Pdt.Sus/2010Il mengirimkan surat penolakan mutasi kepada Tergugat masingmasingdengan surat tertanggal 07 Desember 2006 (Bukti P9), yang pada pokoknyamenjelaskan bahwa alasan pemutasian PenggugatI dan Penggugatll adalahtidak bisa diterima dan permohonan untuk dikeluarkan surat PemutusanHubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat;Bahwa atas penolakan mutasi yang dilakukan oleh Penggugatl tersebut,Tergugat mengirimkan surat kepada Penggugatl sesuai dengan SuratPeringatan pertama Nomor : BUDPHG/P/898

Bukti P14), dan Surat Peringatan ketiga Nomor : PPSPHG/P/733/XII/06tertanggal 15 Desember 2006 (Bukti P15);Bahwa baik Penggugat maupun Penggugatll juga telah pernahmengirimkan surat susulan tentang penolakan mutasi kepada Tergugat masingmasing dengan surat tertanggal 12 Desember 2006 (Bukti P16) yang padapokoknya menjelaskan bahwa Penggugat dan Penggugatll masih tetap hadirsebagai SATPAM di Kebun Aliaga sampai adanya jawaban dari Tergugatmengenai penolakan mutasi dan permohonan dikeluarkannya surat PHK

No. 080 K/Pdt.Sus/2010Penggugat maupun Penggugat Il mengirimkan surat jawaban kepadaTergugat masingmasing dengan surat tertanggal 20 Desember 2006 (Bukti P19) yang dikirimkan oleh Penggugat II dan surat tertanggal 21 Desember 2006(Bukti P20) yang dikirimkan oleh Penggugat yang pada pokoknyamenjelaskan bahwa Penggugat dan Penggugat Il menganggap bahwaTergugat telah melakukan PHK kepada Penggugat!

dan Penggugat Il;Bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan PHK sepihak terhadapPenggugat! dan Penggugat II merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad);Bahwa sebagai akibat telah diputuskannya hubungan kerja Penggugat dan Penggugat Il oleh Tergugat, maka kepada Tergugat diwajibkan untukmemberikan hakhak yang seharusnya diperoleh Penggugat!dan Penggugat IIsesuai dengan ketentuan pasal 163 ayat (2) UU No. 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan ;Bahwa untuk lebih jelasnya hakhak Penggugat!

Menyatakan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)sepihak kepada Penggugatl dan Penggugatll;4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum(onrechtmatige daad);5.

Penggugat menanda tanganiPerjanjian Kerja wakiu tertentu pada tahun 2011 tetapi bukan denganTergugat I, Perjanjian Kerja ditanda tangani atau hubungan kerja denganKoperasi Bumi Teratai Makassar (KOMITERA/TERGUGAT Il)Perjanjian kerja waktu tertentu antara Penggugat dengan Koperasi Bu miTeratai Makassar (KOMITERA/TERGUGAT Il) terus berlangsung dandiperpanjang setiap tahunnya sampai Penggugat di PHK secara sepihakpada bulan oktober 2017.c.

yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerjasepihak dengan Penggugat adalah tindakan yang tidak sah dan tidakmemenuhi syarat Pemutusan Hubungan Kerja seperti yang dimaksud dalamPasal 151 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yangmensyaratkan PHK tidak sah jika belum ada penetapan dari LembagaPenyelesaian Hubungan Industrial.12.Bahwa karena PHK batal demi hukum maka pada pasal 151 ayat 2 dan jugasesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUUIX/2011tentang Permohonan Upah Proses

pada frasa belum ditetapkan dalamPasal 155 ayat (2) Undangundang Nomor13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Tergugat wajib membayar upah proses kepadaPenggugat sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, dihitungsejak Tergugat melakukan PHK kepada Penggugat pada 31 Oktober 2017.Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 18 /Padt.SusPHI/2018/PN Kadi13.Bahwa Tergugat juga telah membayar atau memberi upah kepadaPenggugat dibawah upah Minimum dan telah melanggar Pasal 90 ayat 1UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang

penetapan Pemutusan Hubungan Kerja dariLembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial danberdasarkasan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUUIX/2011tentang Permohonan Upah Proses, dimana belum adanya penetapan PHKdari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial danberdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUUIX/2011 padaFrasa "belum ditetapkan dalam Pasal 155 ayat (2) UndangundangNomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka tergugat harusmembayar upah proses sejak melakukan PHK

tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat Il;Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaktidaknya tidakdisangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa Tergugat Itelahmenyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Tergugat I sebagaiPerusahaan penyedia jasa pekerja melalui perjanjian Kerja Sama Outsourcingantara AJB Bumi Putera 1912 dengan Koperasi Bumi Teratai;Menimbang, bahwayang menjadi persengketaan antara kedua belahpihak adalah mengenai adanya pemutusan hubungan kerja (PHK

Bahwa selanjutnya permasalahan ini dibawa untuk diselesaikan melaluiPerundingan Bipartit pada tanggal 21 Januari 2013 bertempat di Kantor Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Provinsi NTT dimana yang melakukan perundingan adalahKarelsius Lomi (Penggugat) sebagai pekerja dan dari pihak Pengusaha (Tergugat) yangmenjadi Perwakilannya adalah Nyoman Meder dengan pokok masalah adalahPenggugat di PHK karena tidak melaksanakan Keputusan Direksi PT.

Bahwa atas perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini oleh karena telahdilakukan Perundingan Bipartit sampai ke tingkat Mediasi Hubungan Industrial namuntidak tercapai kesepakatan, kemudian Penggugat mengajukkan gugatan atasperselisihan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial untuk mendapatkan penetapan ataukeputusan yang pasti dan berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan pasal 61ayat (1) huruf c mengenai status hukum Penggugat dalam hubungan kerja denganTergugat oleh karena Tergugat tidak

melakukan kewajiban mengajukan PermohonanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap penggugat sesuai ketentuan pasal 151ayat (3) jo pasal 61 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan ;23.

Bahwa dalil Penggugat angka 19 bahwa Tergugat melakukan tindakanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat adalah dalil YANG TIDAKBENAR KARENA TERGUGAT TIDAK PERNAH MELAKUKAN PEMUTUSANHUBUNGAN KERJA (PHK) TERHADAP PENGGUGAT MELAINKAN PENGGUGATSENDIRI YANG MENGUNDURKAN DIRI oleh karena itu Penggugat terkaid denganpesangon dan hak hak lainnya pada angka 24, 25, & 26 sangat tidak beralasan hukumdan harus ditolak ;10.

Gugatan PHK. An. Karelsius Lomi, Nompr : 25 / G/ 13 / PHI / PN.KPG, tanggal 12Juli 2013, diberi tanda bukti P. 33 ;34. Surat dari Karelsius Lomi kepada Paulus Seran Tahu, SH.

Penggugat, namun bukan untuk mempertimbangkan kembalisurat elektronik Penggugat pada tanggal 19 Agustus 2014, melainkanmenyetujul dan menerima pengunduran diri Penggugat dan dinyatakanefektif sampai dengan akhir bulan Agustus 2014;Bahwa surat elektronik tersebut dibalas oleh Penggugat yangmenyatakan bahwa Tergugat telah berupaya mengintimidasiPenggugat agar mundur' dari perusahaan dan upayaupayaTergugat untuk menghindari pembayaran hakhak kepadaPenggugat jika Penggugat diputus hubungan~ kerja (PHK

Atas dasar tersebut, Tergugat telah melakukan PHKsepihak, dan hal ini juga bertentangan dengan kewajiban Tergugat yangseharusnya berupaya menghindari PHK sebagaimana yang diatur di dalamPasal 151 ayat 1 Undang Undang Ketenagakerjaan;Larangan Pemutusan Hubunqan Kerja:43.Bahwa di daiam pertimbangan Undang Undang Ketenagakerjaan huruf cdinyatakan perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hakhak dasar pekerja/ouruh dan menjamin kesamaan kesempatan sertaperlakuan tanpa diskriminasi atas dasar

isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusandibacakan hingga dilaksanakan;Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada buktibukti yangmempunyai kekuatan hukum, serta sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Republik Indonesia, sehingga Penggugatmemohon agar Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat menyatakan putusan ini dapat dilaksankaan terlebih dahuluwalaupun adanya upaya perlawanan atau kasasi;Dalam Provisi60.Bahwa, sejak dinyatakan efektif di PHK

Menyatakan PHK sepihak yang dilakukan oleh Tergugat adalah batal demihukum berdasarkan undangundang Ketenagakerjaan;4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat belumpernah putus;5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat selama prosesPHK, uang penggantian pengobatan Penggugat dan keluarganyaseluruhnya sebesar Rp240.000.000,00 + Rp29.986.618,00 =Rp269.986..618,00;6. Menghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembaliPenggugat pada perusahaan Tergugat;7.

Menyatakan PHK sepihak yang dilakukan oleh Tergugat adalah bataldemi hukum berdasarkan undangundang Ketenagakerjaan;4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat belumpernah putus;5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Pengugat selama prosesPHK, uang penggantian pengobatan Penggugat dan keluarganyaseluruhnya sebesar Rp240.000.000,00 + Rp29.986.618,00 =Rp269.986.618,00;6. Menghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembaliPenggugat pada perusahan Tergugat;7.

bertempat tinggal diKabupaten Boyolali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaiberikut :Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan adik ipar Tergugat;Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan daripernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berada dalampemeliharaan Penggugat;Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun danharmonis, namun berjalan 1 (satu) tahun mulai sering berselisih danbertengkar;Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat di PHK

dan P4 terbukti dari pernikahanPenggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak lakilaki yang bernamaAttala Okta Ardiansyah dan Aqilla Aditya Ramadan;Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan duaorang saksi masingmasing bernama saksi pertamadan saksi kedua, saksisaksi tersebuttelah memberikan keterangan di bawah sumpah mengenai apa yang ia lihat dan dengarsendiri mengenai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalahekonomi dimana Tergugat di PHK

berpisah tempat tinggal;e Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berupaya untuk menasehatiPenggugat, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang diuraikan di atas Majelis Hakimberkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakanpecah (broken marriage) dan sangat sulit untuk dirukunkan kemballi;Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebutdapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar akibatTergugat di PHK

tentangPerubahan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Pasal 35Ayat (1) tersebut yang bertanggungjawab penuh yang berhak mewakili Yayasan;Bahwa Penggugat mewakili siapa dalam gugatannya dengan tidak menyebutkansubyek hukumnya;Bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan tidak melakukan upayamusyawarah untuk mufakat sebagaimana dianjurkan pada ketentuan sebagaiberikut:1 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal136 ayat 1 pada perkara pemutusan hubungan kerja tentang PHK

Dan 3, Pasal 4 Ayat 1, 2, 3, 4,Dan 5, Pasal 5;3 Penggugat tidak menyelesaikan mekanisme penyelesaian perselisihanhubungan industrial melalui mediasi sehingga mediator mengeluarkananjuran tertulis sebagaimana UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 13 Ayat 2huruf a;5 Bahwa anjuran mediator yang diajukan sebagai syarat diajukannya gugatanPenggugat, perkara dengan Nomor : 84/G/2013/PHI.Sby. ini adalah anjuranmediator hubungan industrial Nomor : 54/PHK

/VI/2011 tentang perselisihankepentingan antara Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya (YPTA)dengan Budi Setya Hariaji, S.Pd., M.Si. bukan anjuran mediator tentangpemutusan hubungan kerja sebagaimana dalam proses perkara ini diperiksa (videbukti T1);6 Bahwa anjuran mediator hubungan industrial Nomor : 54/PHK/VI/2011 tentangperselisihan kepentingan adalah sebagai syarat atas gugatan tentang perselisihankepentingan pada tanggal 21 September 2011 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan

apakah PHK secara sepihak yang dilakukan TermohonKasasi terhadap Pemohon Kasasi sudah sudah sesuai denganketentuan yang berlaku?, apakah terhadap PHK secara sepihak tersebutsudah ada dilakukan penyelesaian atau mediasi oleh instansi yangberwenang cq.Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Medan?

Ratu Mobil Sejagat sejak tahun 1994 sampai tahun2011, dan terhadap PHK yang dilakukan Termohon Kasasi tersebut olehPemohon Kasasi telah mengajukan keberatan/pengaduan pada DinasSosial Dan Tenaga Kerja Kota Medan sesuai dengan ketentuan Pasal13 ayat (2) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PenyelesaianHubungan Industrial, dan terhadap keberatan/pengaduan tersebut olehDinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan telah memediasi PemohonKasasi dengan Termohon Kasasi, akan tetapi upaya mediasi tersebuttidak

No. 0759/Pdt.G/Wednesday May 11, 2016/PA.JSkepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon sehingga tibatiba ada orang yangmenagih hutang dan Pemohon meras malu, disamping itupula, Termohon tidak jujur dan berbohong kepada orang lain yang untukmengambil keuntungan materi, seerti Pemohon pernah dikatakan mendapatkecelakaan, Pemohon di PHK dan sebagainya ;Bahwa oleh karena sering berselisih dan cekcok maka puncaknya sejak bulan Junitahun 2013 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah

sejak bulan Mei tahun 2013 rumah tangga Pemohon danTermohon mulai pecah mereka mulai sering cekcok terus menerus yang sebabutamanya dikarenakan masalah keuangan dimana Termohon sering berhutangkepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon, sehingga tibatiba ada orang yangmenagih hutang dan Pemohon meras malu, disamping itupula Termohon tidak jujur dan berbohong kepada orang lain yang untukmengambil keuntungan materi, seperti Pemohon pernah dikatakan mendapatkecelakaan, Pemohon di PHK

sejak bulan Mei tahun 2013 rumah tangga Pemohondan Termohon mulai pecah mereka mulai sering cekcok terus menerus yang sebabutamanya dikarenakan masalah keuangan dimana Termohon sering berhutang kepadaorang lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon, sehingga tibatiba ada orangyangmenagih hutang dan Pemohon meras malu, disamping itu pula Termohon tidakjujur dan berbohong kepada orang lain yang untuk mengambil keuntungan materi,seperti Pemohon pernah dikatakan mendapat kecelakaan, Pemohon di PHK

yangmenikah sekitar tahun 2001 ; e Bahwa setelah menikah Pemohon danTermohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon di Wonogiri, selama kuranglebih 5 tahun, kemudian tinggal bersama dirumah kontrakan di Wonogiri selama 4tahun;Bahwa sepengetahuan saks, pada awalnyarumah tangga Pemohon dan Termohonrukun dan harmonis, namun sejak awaltahun 2012 terdengar sering perselisihandan pertengkaran ; Bahwa yang saksi ketahui penyebabperselisihan tersebut karena masalahekonomi yang kurang dikarenakan sejakPemohon di PHK

sekitar tahun 2001 ; Bahwa setelah menikah Pemohon danTermohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon di Wonogiri, selama kuranglebih 5 tahun, kemudian tinggal bersama dirumah kontrakan di Wonogiri selama 4tahun;Bahwa sepengetahuan saks, pada awalnyarumah tangga Pemohon dan Termohonrukun dan harmonis, namun sejak awaltahun 2012 terdengar sering perselisihandan pertengkaran ; Bahwa yang saksi ketahui penyebabperselisihan tersebut karena masalahekonomi yang kurang dikarenakan sejakMenimbang,Pemohon di PHK

Doni Rafki, sehingga Pimpinan Kegiatan Peningkatan Jalan Tua Pejat Km 05 Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun Anggaran 2006 memberikan SuratPemutusan Hubungan Kerja No. 09/SK/PHK/PJTPK/KPWMTW/X2006tanggal 7 Oktober 2006;Bahwa atas dasar surat Pimpinan Kegiatan Peningkatan Jalan Tua PejatKm 05 Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun Anggaran 2006 tentangPemutusan Hubungan Kerja No. 09/SK/PHK/PJTPK/KPWMTW/X2006tanggal 7 Oktober 2006 tersebut, Perusahaan Tergugat telah terkena sanksipencabutan Nomor Registrasi

Menyatakan Surat PHK yang dikeluarkan oleh PT. Ganda BuanindoNomor: 053/GBTKBN/INT/I/2017 karena alasan mendesak adalahsah demi hukum.3.

dan tahun2013 SP dan sampai pada kejadian pelanggaran yang dilakukan lagi olehPenggugat adalah tidak menggunakan kartu pengenal sehingga Penggugatmendapat teguran dan diminta oleh atasannya untuk mengambil tandapengenal/kartu. pekerja, perintah tersebut tidak dilaksanakan bahkanPenggugat mengeluarkan katakata yang tidak pantas (pantek, anjing) sertamengepalkan tinju ke muka atasannya dengan nada ancaman, disaksikanoleh 2 orang saksi Darmansyah dan Lestari Sinaga;Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK

Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat atas UangPesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, upah yang belum diterima daribulan April 2020 sampai Desember 2020 dan bulan Januari sampaiFebruari 2021 sesuai Pasal 156 ayat 1, 2, dan 3 Undang Undang Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 40 ayat 1, 2 dan 3, Pasal 48huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentangPerjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan WaktuIstiranat Kerja, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

SusPHI/2021Menimbang, bahwa namun demikian putusan Judex Facti harusdiperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa hubungan kerja dinyatakan putus sejak putusan dibacakan olehJudex Facti yaitu tanggal 11 Mei 2021, sebab pada tanggal 21 Juli 2020Undang Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun2021 belum berlaku; Bahwa dengan demikian masa kerja Penggugat adalah sejak 8 Desember1999 s/d 11 Mei 2021 (21 tahun 5 bulan) sehingga perhitungan kompensasiPemutusan Hubungan Kerja (PHK

Menyatakan hubungan kerja oleh dan di antara Penggugat denganTergugat putus karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHk);3. Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak atas di PHKnyaPenggugat, dengan perincian sebagai berikut :a.

Penggugat dengan Tergugat menikah bulan April 1992 dan setelah menikahtinggal di rumah Tergugat selama 17 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak ; Bahwa sejak awal 2005 antara Penggugat dengan Tergugat terusmenerus terjadiperselishan dan pertengkaran akibatnya pada tanggal 29 Juni 2009 Penggugat tidaktahan terus pulang ke rumah orang tuanya sendiri ; Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi Tergugat tidak pernah memberi nafkahkepada Penggugat karena Tergugat sekarang tidak bekerja lagi sudah di PHK

menikahtinggal di rumah Tergugat selama 17 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak ; Bahwa sejak awal 2005 antara Penggugat dengan Tergugat terusmenerus terjadiperselishan dan pertengkaran karena Tergugat menganiaya Penggugat, yang berakibatpada tanggal 29 Jum 2009 Penggugat tidak tahan tinggal bersama dengan Tergugatkemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat ; Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi Tergugat tidak pernah memberi nafkahkepada Penggugat karena Tergugat sekarang tidak bekerja lagi sudah di PHK

Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena PHK sejak dibacakan putusan ini;4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pesangon sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai sebesar Rp39.675.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putuskarena PHK sejak dibacakan putusan ini;4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pesangon sebagaiakibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunaisebesar Rp83.947.000,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus empatpuluh tujuh ribu rupiah);5.

Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatputus karena PHK sejak dibacakan putusan ini;4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pesangonsebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugatsecara tunai sebesar Rp39.675.000,00 (tiga pulun sembilan juta enamratus tujuh puluh lima ribu rupiah);5.

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT SINARMAS MULTIFINANCE, tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Gto tanggal 23 Januari 2020, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: DALAM EKSEPSI:- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;- Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat menyalahi ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat menyalahi ketentuanUndang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;3.

hal.Put.Nomor 216 K/Pdt.SusPHI/2021Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT SINARMASMULTIFINANCE, tersebut;Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor24/Pdt.SusPHI/2019/PN Gto tanggal 23 Januari 2020, sehingga amarselengkapnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

Upah selama Proses Perselisihan PHK ini sejak bulan Juli 2017 s/d Mei2018 (11 bulan) sebesar Rp2.350.000,00 x 11 bulan = Rp25.850.000,00(dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)e.

Nomor 603 K/Pdt.SusPHI/2019karena setelah meneliti memori kasasi pada tanggal 25 Oktober 2018 dankontra memori kasasi tanggal 19 November 2018 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat di PHK karena telah menolak SuratPerintah Mutasi dari perusahaan tanggal 23 Juni 2017 dan effektif tanggal1 Juli 2017 dari Pekanbaru ke Lubuk Pakam, dan terhadap

Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat,karena PHK sejak dibacakan putusan ini;3.

Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatkarena PHK sejak dibacakan putusan ini;3.