TENTANG NAFKAH MADLIYAH/TERHUTANG :Menimbang, bahwa Penggugat selama pisah tidak diberi nafkah danmenuntut nafkah terhutang dan =mutah = sebesar Rp.50.000.000,Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)Menimbang, bahwa seorang suami wajib memberikan segala keperluanhidup berumah tangga termasuk nafkah kepada isteri selama isteri tidakberbuat nusyuz/ membangkang terhadap suami sebagaimana ketentuan pasal34 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

kewajiban bagi bekas isteri.halaman 32 dari 38 halaman, Putusan Nomor 5959/Pdt.G/2019/PA.Kab.MlgMenimbang, bahwa berdasarkan fakta Pengugat Rekonvensi tidaksecara nyata melakukan perbuatan nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi,maka sesuai dengan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat berhakatas nafkah dari Suami/Tergugat Rekonvensi ;Menimbang, bahwa tuntutan nafkah sebesar Rp.500.000,00, perbulan ,maka sesuai dengan pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi ,majelis menetapkan bersarnya nafkah terhutang

secara global selama pisah 7tahun sebsar Rp.17.500.000, (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), makaTergugat dihukum untuk membayar nafkah terhutang sejumlah tersebut kepadaPenggugat Rekonvensi ;Menimbang, bahwa pendapat Majelis didasarkan pula pada pendapatulama fighiyah dalam Kitab lanatuth Thalibin juz IV halaman 85. yangselanjutnya diambil alin sebgai pendapat Majelis yang berbuny)i :ale Lg) co dro) SLL yo woo Le arord dgwSJIgl analsaio 3.9 SU 3 gril leiArtinya : Nafkah atau pakaian yang

Surani), dimuka persidangan telah diajukan suratsurat bukti berupafoto copy surat pemberitahun pajak terhutang atas nama SuhalimaNomor P1 s/d P5 dan saksisaksi bernama: 1.Mat Arifin, 2. Abd. Rofik,3. B. Sahmi/Salima, 4. Sinimo, secara hukum dari surat bukti berikutsaksisaksi tersebut tidak mendukung dalil gugatan Penggugatkonvensi, bahwa tanah sengketa adalah hak miliknya Saleman aliasSagemo, yang diwariskan kepada Samsiah alias B.

Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi DanBangunan Tahun 2012 atas nama Non Ahsan Drs. Cukup meteraidiberi tanda nomor PK.2.:3. Foto copy Surat Pemberitahun Pajak Terhutang Pajak Bumi DanBangunan Tahun 2012 atas nama Suhalima , cukup meterai diberitanda nomor PK.3;4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Danbangunan Tahun 2017 atas nama H.

Keterangan No, 565/35/U.P.1/1964 tanggal14 Agustus 1964;P2b: Foto copi Surat Padjak tanggal 4 8 1969 atas nama Solihin;P3 : Foto copi Surat Keterangan Garapan No. 63/DS/V/UT/1969 atas namaSolihin tanggal 24 Februari 1969;P4 : Foto copi Surat Tanda Pencatatan Tanah dan Bangunan untukPenetapan IPEDA Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tanggal 24 Agustus1978, letak tanah dan bangunan : Kelurahan Cilandak RT 016 RW 06Kecamatan Cilandak Wilayah Kota Jakarta Selatan;P5a: Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

TB.14Simatupang RT.016 RW 06 Cilandak Barat Cilandak JakartaSelatan;: Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan tahun 2009 atas nama Solihin, letak tanah Jl. TB.Simatupang RT.016 RW 06 Cilandak Barat Cilandak Jakarta Selatan;: Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan tahun 2008 atas nama Solihin, letak tanah Jl.

Dari bukti tersebut menunjukkan jika tanah yang digarap Solihin adalah tanahmilik negara yang dalam menggarap tanah negara tersebut Solihin dibebani untukmembayar pajak sebagaimana bukti P 4;Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti Penggugat berupa P 5 a, P5b dan P 5 c berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan,27obyek tanah dimaksud terletak di Jl. TB.

Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ;DALAM REKONPENSI : 1.Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/TermohonKonpensi seluruhnya ;2.Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk memberikanNafkah Lampau/Nafkah Terhutang kepada Penggugat Rekonpensi /Termohon Konpensi sejak Tahun 2009 sampai dengan sekarang,sebesar : Rp. 400.000, (empat ratus ribu) setiap bulannya x 12 (duabelas) Bulan x selama 4 (empat) Tahun = Rp. 19.200.000, atau dihitunghingga

Menjawab permohonan nafkah terhutang yang disampaikan olehTermohon dapatlah disampaikan bahwa sejak awal pernikahan 80 85% penghasilan Pemohon diserahkan pada Termohon;2. Sejak 2009 sampai dengan saat ini, gaji Pemohon sebagai PNS telahdipotong kredit di Bank Riau, dimana peruntukan dari uang kredittersebut sebagian besar dialokasikan untuk pembelian mobil SuzukiAVP atas nama Femmy Irafanti (Termohon);3.

Syahril Legan);Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untukmengirimkan salinan yang telah berkekuatan hukum kepada PegawaiPencatat Nikah KUA Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur;Menolak permohonan Termohon atas nafkah terhutang, nafkah Iddah,Mut'ah, dan Nafkah Hadhanah sejumlah nominal yang diajukan olehTermohon, dengan pertimbangan alasan alasan yang telahdikemukakan Pemohon, dan menyesuaikan dengan kemampuanPemohon;Menetapkan Hak asuh anak dari perkawinan antara Pemohon danTermohon

setelah Pemohon mengucapkana ikrar talak;DALAM REKONPENSIMenimbang, bahwa dalam perkara aquo, terjadi gugat balik, untuk ituselanjutnya Termohon disebut Penggugat Rekonpensi dan Pemohon disebutTergugat Rekonpensi;Menimbang, bahwa maksud gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensipada pokok sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa bila terjadi perceraian, Penggugat Rekonpensimenuntut agar Majelis Hakim menetapkan sebagai berikut :8.Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan Nafkah Lampau /Nafkah Terhutang

PPh Pasal 23 yang terhutang 684.857.421 11.207.686.323 10.522.828.902 2.149.467.620 9.058.218.7033. PPhPs 23 yang disetor 684.857.421 684.857.4211 + 684.857.42114 PPhPs.23 Kurang Bayar 10.522.828.902 10.522.828.902) 2.149.467.620 8.373.361.2825. Sanksi Adm (bunga Pasal 13(2) 5.050.957.873) 5.050.957.873) 1.031.744.457 4.019.213.416KUP)6.

PPh Pasal 23 yang terhutang 684.857.421 11.207.686.323 10.522.828.902 2.970.455.374 7.552.373.5283. PPh Ps 23 yang disetor 684.857.421 684.857.421 2 : =4 PPhPs. 23 Kurang Dibayar 10.522.828,902 10.522.828.902 2.970.455.3874 7.552.373.5285. Sanksi Adm (bunga Pasal 5.050.957.873 1.425.818.58013(2)KUP) 5.050.957.873 3.625.139.29386.

PPh Pasal 23 yang terhutang 34.665.063 640.017 35.311.0803. Sanksi Adm (bunga Pasal 13(2) KUP) 16.639.230 307.208) 16.332.0224. PPh 23 yang masih harus dibayar 51.304.293 947.225) 52.251.518 Halaman 8 dari 29 halaman. Putusan Nomor 1155/B/PK/Pjk/2016Bahwa sebagai bahan pertimbangan, bersama surat ini PemohonBanding melampirkan Tabel Rekonsiliasi DPP PPN dengan DPP PPh Pasal 23atas PT.

Putusan Nomor 1155/B/PK/Pjk/2016Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan' sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo atas penyerahan jasa keamanan masuk dalam pengertian jasa teknikdan jasa manajemen terhutang PPh Pasal 23 sebesar 40% daripenghasilam bruto tidak termasuk PPN dan oleh karenanya korksiTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dapat dipertahankankarena telah sesuai dengan

Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan(diberi tanda TI.TII5);Menimbang, bahwa foto copy surat (bukti TITI+1 s/d TLTI5) tersebutdiatas telah ditunjukan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan masing masing telah dibubuhi materai cukup, maka bukti surat tersebut telah memenuhisyarat dari ketentutan peraturan yang bersangkutan sebagai alat bukti ;Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat , Para Tergugatjuga mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan

barangsiapamengatakan/mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakansuatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak oranglain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut ;Menimbang,bahwaselanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanpokok permasalahan sebagaimana tersebut diatas ;Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Para Penggugat telahmengajukanbukti surat fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (diberi tanda buktiP1),fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

Lakulle (diberi tanda P.6), fotocopy Surat PernyataanBersama (diberi tanda P.7), fotocopy Surat Kematian (diberi tanda P.8), fotocopySurat Tanda Terima Setoran 9diberi tanda P.9);15Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanbuktiP1 berupa Surat Tanda Terima Setoran dan bukti P.2 SuratPemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, dan bukti P.9berupa Surat Tanda Terima Setoran setelah diteliti keberadaannya adalahbukan sebagai tanda bukti hak kepemilikan atas tanah melainkan

KUSNAN dan diterimaoleh ACHMAD REDUJO selaku Lurah Desa Caturtunggal dari pembeliantanah dalam Pepriksaan No.180/70;4 (empat) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan tahun 2005 atas nama wajib pajak IMAM SUPARDI;1 (satu) bendel foto copy Akta Surat Kuasa Khusus No.45 tanggal 13Nopember 1991, dari Notaris dan PPAT DALISO RUDIANTO, SH.;1 (satu) lembar foto copy gambar / peta tanah a.n. KUSNAN No.

KUSNAN dan diterimaoleh ACHMAD REDJO selaku Lurah Desa Caturtunggal dari pembeliantanah dalam Pepriksaan No.180/70;4 (empat) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan tahun 2005 atas nama wajib pajak IMAM SUPARDI;1 (satu) bendel foto copy Akta Surat Kuasa Khusus No.45 tanggal 13Nopember 1991, dari Notaris dan PPAT DALISO RUDIANTO, SH.;1 (satu) lembar foto copy gambar / peta tanah a.n. KUSNAN No.

ayahnya (Tergugat), hal manaTergugat telah menyatakan selama ini selalu) memberi untuk uangsaku dan lain lain sebesar Rp.20.000. setiap hari, maka demirasa keadilan dan kepatutan serta tingkat kemampuan ekonomiTergugat sebagai pembantu / ikut berjualan daging denganorangtuanya dan tingkat kebutuhan kedua orang anak tersebut,Majelis menetapkan biaya pemeliharaan kedua = orang anaktersebut minimal sebesar Rp.20.000. perhari, atau. sebesarRp.600.000. perbulan;ZeMenimbang, bahwa tentang gugatan nafkah terhutang

keduaorang anak tersebut selama ditinggal 12 (dua belas bulan)sebesar Rp.25.000. perhari, selanjutnya Tergugat dalamjawabannya telah membantah bahwa dalam hal ini tidak adanafkah terhutang, karena selama hidup berpisah telah dipenuhioleh Tergugat sebesar Rp.20.000. perhari;Menimbang, bahwa terhadap~ gugatan Penggugat tersebutdiatas, Majelis berpendapat bahwa oleh karena Penggugat tidakdapat membuktikan adanya hutang hutang pada pihak ketiga untukmencukupi kebutuhan nafkah kedua orang anak tersebut

pada masayang lalu, maka gugatan nafkah terhutang (masa yang lalu) bagikedua orang anak tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah Madyah bagiPenggugat selama 12 (dua belas bulan) sebesar Rp.25.000.perhari, selanjutnya Tergugat dalam jawabannya menyatakanbahwa selama hidup' berpisah selalu = memenuhi' kewajiban atasnafkah / uang belanja untuk Penggugat, serta Tergugatmendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisahsejak akhir April 2008 sampai dengan sekarang ini

Putusan No.0535/Pat.G/2018/PA.Gs.b) Bahwa Penggugat Rekonpensi meminta uang nafkah terhutang(madiyah) yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi tiap bulannyasebesar Rp. 2.000.000, sehingga madiyah tersebut sebesarRp.2.000.000, x 56 bulan ( dari mulai pernikahan hinggadimohonkan cerai talak ini ) = Rp.112.000.000, (seratus dua belasJuta rupiah);c) Bahwa Penggugat Rekonpensi meminta uang iddah per hari sebesarRp. 200.000, x 100 hari = Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah);d) Bahwa Penggugat Rekonpensi

Menetapkan uang terhutang yang harus di bayar setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000, sehingga madiyah tersebut sebesar Rp. 2.000.000, x 56 bulan (dari mulai pernikahan hingga dimohonkan cerai talak ini ) = Rp.112.000.000,(seratus dua belas juta rupiah);. Menetapkan nafkah iddah per hari sebesar Rp. 200.000, x 100 hari = Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah);Him. 8 dari 26 hlm. Putusan No.0535/Pat.G/2018/PA.Gs.5.

madhiyah kepada PenggugatRekonvensi setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah),sehingga seluruhnya sebesar Rp.112.000.000,00 (seratus dua belas jutarupiah);Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut,Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena Tergugat Rekonpensihanya bekerja jaga warung, hanya sanggup sebesar Rp.750.000,00 ( tujuhratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belumdibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang

Menetapkan uang nafkah yang terhutang adalah sejak Bulan Maret2012 hingga sekarang permohonan cerai talak dimajukan;4. Menetapkan hak hadhanah anak kandung yang bernama ANAKKANDUNGberumur 2 tahun ada pada PEMOHON, atau setidaktidaknya menetapkan agar PEMOHON mendapatkan keleluasaanguna menjenguk, bertemu, serta bersenda gurau selayaknya bapakkepada anak kandungnya;5.

Menghukum Tergugat membayar Tuntutan Penggugat berupaNafkah Terhutang dan Nafkah Iddah sejumlah Rp. 29.500.000 (Duapuluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sekaligus dan seketikasecara tunai sebelum mentbaea ikrar Talak dimuka sidang..

Nafkah terhutang selama 10 bulan sebesar Rp. 10.000.000.(sepuluh juta rupiah);2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) ;3. Nafkah anak bernama ANAK KANDUNG tiap bulan Rp. 500.000.(lima ratus ribu rupiah);4. Mobil Avanza setelah kerjasama dengan Rental Bening,keuntungannya diberikan kepada anak (ANAK KANDUNG);5.

Bahwa, oleh karena peceraian ini dikehendaki oleh Tergugat Rekonvensimaka sesuai dengan ketentuan pasal 149 (b) Kompilasi Hukum IslamPenggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah selama Masaiddah, mut'ah, Maskan dan kiswah, dan nafkah lampau terhutang bagiisteri yang diceraikan sesuai ketentuan pasal 149 (a) jo. 158 KompilasiHukum Islam;3.

Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi seluruhnya;2.Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selamamasa iddah sebesar Rp 75.000.000, (tujuh puluh lima jutarupiah) dan mut'ah berupa Uang sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah); Maskan berupa uang untuk membeli rumah sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah), kiswah/pakaian berupa uangsebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dan nafkahlampau terhutang sebesar Rp. 900.000, (sembilan ratus riburupiah) perbulan selama

sesuai ketentuan Pasal 132b ayat (1) HIR., maka gugatantersebut formil dapat diterima ;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menggugatbalik dan menuntut kepada Tergugat Rekonvensi agar memberikan nafkahselama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah), mutah berupa uang sebesar Rp.80.000.000, (delapan puluh juta rupiah), maskan berupa uang sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) kiswah sebesar Rp. 15.000.000, dannafkah lampau terhutang

untuk Rekonvensi;Bahwa sejak ditinggalkan oleh Pemohon (sejak 2017) hingga pada waktusaat ini, Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya satu kali memberikannafakah secara materi baik untuk Termohon/Pengugat Rekonvensi maupunterhadap kedua orang anak yang di asuh oleh Termohon /PenggugatRekonvensi, sehingga untuk makan sehari hari saja Termohon/PengugatRekonvensi harus berkerja keras dan atau di tanggung sendiri olehTermohon/Penggugat;Bahwa pantas dan layak jika Termohon/Penggugat Rekonvensi memintanafkah terhutang

No. 1420/Pdt.G/2020/PA.BdwDALAM KONVENSI1.2.3.4.Mengabulkan Permohonan Pemohon hanya pada dalil yang telah di akuikebenarannya olehTermohon;Menyatakan dan atau menetapkan harta bersama berupa :Menjatuhkan Talak Bain Sugra Pemohon atas Termohon;Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;DALAM REKONVENSI1.2Menerima, dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;MenghukumTergugat Rekonvesi untuk membayar Nafakah terhutang,mutah dan hadhanah yang besarannya di ukur dengan kemampuanTergugat dan

Bahwa, perihal Nafkah Terhutang Tergugat Rekonpensi ini telahmenunjukkan karakter yang sebenarnya dari Penggugat Rekonpensi yangbenarbenar merupakan Istri Yang nusyuz karena Tergugat Rekonpensisekalipun di usir secara berkalikali dan setelan Penggugat Rekonpensimempunyai pilihan baru dari Surabaya yang merupakan angkatan dan yangsudah pula di tegor secara baikbaik oleh Tergugat Rekonpensi setelahmasuk rumah pada saat perkawinan masih belum selesai dan itu sudahterhitung pada tahun 2017 kemungkinan

Bahwa saat ini Penggugat Rekonvensi sudah ikhlas jika diceraikan olehTergugat Rekonvensi, walaupun penyebab dari pertengkaran berasal dariTergugat Rekonvensi sendiri; NAFKAH TERHUTANG 9.

Nafkah terhutang sebesar Rp.21.000.000, (Dua Puluh Satu JutaRupiah);Hal 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2020/PA Skhb. Nafkah mutah sebesar Rp45.500.000, (Empat Puluh Lima Juta LimaRatus Ribu Rupiah)c. Nafkah iddah sebesar Rp.10.500.000 (Sepuluh Juta Lima Ratus RibuRupiah)Sebelum diucapkannya ikrar talak oleh Tergugat rekonvensi:;4.

Nafkah terhutang sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat jutaRupiah);Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan satu persatu darigugatan rekonpensi Penggugat tersebut di atas;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang nafkahlampau, nafkah selama masa iddah dan mutah, Tergugat dalam jawabannyamenyatakan hanya sanggup memberikan sebagai berikut :a. Nafkah mutah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)b.

ataskoreksi tersebut sebagai berikut:Menurut Terbanding:bahwa melalui KEP263, Terbanding menolak seluruh keberatan PemohonBanding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor: 00095/207/09/712/12 tanggal 20 Desember 2012untuk Masa Pajak Desember 2009 dengan alasan bahwa Pemohon Bandingtelah mengkreditkan pajak masukan yang dibayar atas perolehan Barang KenaPajak dan atau Jasa Kena Pajak yang nyatanyata digunakan untuk unit ataukegiatan yang atas penyerahannya tidak terhutang

Pemohon Bandingkepada pihak ketiga, dengan demikian terlihat secara nyata bahwa sebagaiperusahaan yang terintegrasi, perkebunan dengan pabrik merupakan satukesatuan kegiatan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan;bahwa dalam Masa Desember 2009 Pemohon Banding tidak melakukanpenyerahan baik yang terutang maupun yang tidak terutang Pajak PertambahanNilai, pbendapat Pemohon Banding berdasarkan penjelasan sebagai berikut:bahwa dalam Masa Desember 2009 Pemohon Banding tidak melakukanpenyerahan yang tidak terhutang

Pajak Pertambahan Nilai, Pemohon Bandingbaru mulai menanam bibit kelapa sawit pada tahun 2007 dan sampai denganbulan Desember 2009 belum menghasilkan Tandan Buah Segar Kelapa Sawit(TBS), hal ini dapat dibuktikan dengan laporan dalam Surat PemberitahuanMasa Pajak Pertambahan Nilai Desember 2009 dimana tidak terdapatpenyerahan yang tidak terhutang Pajak Pertambahan Nilai;bahwa selama proses pemeriksaan lapangan pihak Terbanding tidakmenemukan bukti bahwa Pemohon Banding melakukan penyerahan yang tidakterhutang

Nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama: Naswa Nur Alifa, perempuan, lahir di Pekanbaru, tanggal 24 Januari 2020 dan Nesya Nur Dwika, perempuan, lahir di Pekanbaru, tangal 08 Desember 2020, minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah menikah, dengan kenaikan 20 % setiap tahun;

Bahwa sejak Penggugat Rekonpensi keluar dari rumah kediamanbersama, Penggugat Rekonpensi telah melalaikan kewajibannya memberinafkah kepada Tergugat Rekonpensi terhitung sekitar sejak bulan Januaritahun 2019 atau selama 4 bulan hingga sekarang sehingga wajar jikaTergugat Rekonpensi meminta nafkah terhutang kepada PenggugatRekonpensi sebesar Rp 2.000.000/bulan atau sebesar Rp 2.000.000 x 4bulan = Rp 8.000.000, (Delapan juta rupiah);5.

Nafkah terhutang selama 4 bulan, perbulannya sebesar Rp.2.000.000 x 4 bulan = Rp. 8.000.000, (Delapan juta rupiah) ,4.2. Membayar nafkah iddah selama 3 bulan perbulannya sebesar Rp.2.000.000 X 3 = Rp. 6.000.000, (Enam Juta Rupiah);4.3.

Mengenai nafkah terhutang akan dibayarkan dengan mengambil daripenghasilan toko;3. Mengenai nafkah iddah 3 bulan, Penggugat Rekonpensi/ TergugatKonpensi hanya mampu membayar Rp. 2000.0004.

(NietOntvankelijke verklaard);Dalam Rerekonvensihalaman 30 dari 33 halaman, Putusan Nomor ...............:000c00008Menimbang bahwa dalam Repliknya Tergugat Rekonvensi/ PenggugatKonvensi telah mengajukan tuntutan berupa: Nafkah terhutang selama 4 bulan, perbulannya sebesar Rp. 2.000.000 x4 bulan = Rp. 8.000.000, (Delapan juta rupiah) , Membayar nafkah iddah selama 3 bulan perbulannya sebesar Rp.2.000.000 X 3 = Rp. 6.000.000, (Enam Juta Rupiah); Membayar nafkah Mutah sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh

PenggugatRekonvensi mengenai nafkah anak patut dikabulkan denganmewajibkan Tergugat Rekonvensi memberi biaya pemeliharaanuntuk 2 (dua) orang anaknya sejumlah Rp. 2.000.000, (dua jutarupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan amanat pasal 58 Undangundang7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mewajibkanPengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaanikrar talak pembayaran mutah, nafkah iddah,Maskan, Kiswah dan nafkahmadhiyah (terhutang

atas isterinya dimana hak dan kewajiban tersebutmerupakan satu kesatuan yang saling berkait;2. bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atasistrinya , maka ia berkewajiban memberi mutah dan nafkah iddah, kecualijika hukum menentukan lain ;3. bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna juz Ill halaman 402 yangdiambil alin menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa :sluth dasdlg Uo Jl GellArtiya Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada istri 4. bahwa madhiyah (terhutang

) merupakan kewajiban yang tertunda danoleh sebab itu agar Suami yang menceraikan istrinya terbebas darihutang dan untuk mewujudkan perceraian yang ihsan dan membantu istrimendapatkan haknya tersebut maka nafkah madliyah tersebut harusdibayar tunai pada saat Ssuami mengucapkan ikrar talaknya ;5. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kewajiban PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi memberi mutah, nafkah iddah dan nafkahmadliyah (terhutang) harus dibayar tunai didepan sidang PengadilanAgama Batam

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madliyah(terhutang) selama 12 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlahRp 12.000.000,( dua belas juta rupiah ).3. Mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddahsejumlah Rp 6.000.000, (enam juta rupiah ), Maskan sejumlahRp. 1.500.000,(satu juta lima ratsu rupiah ), Kiswah sejumlah Hal 41 11 Hal.

NUR ALIAS KEN dan saksi ONE M.NUR ALIAS KEN menunjukkan Nota Angkutan Perusahaan Nomor :0003/TMD/XI/2016 tanggal 05 November 2016 yang diterbitkan olehKoperasi Tani Tambora Menyapa Dunia (KOPTAN TMD) atas namaKHAERUDDIN, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama VANIALVIONITA yang telah digunakan sebelumnya untuk pengangkutan kayu danSurat Keterangan Desa Oi Bura yang tidak lengkap sehingga saksiSALAHUDIN menghubunggi pimpinan dan selanjutnya saksi diminta untukmengamankan mobil truck yang bermuatan

NUR ALIAS KEN dan saksi ONE M.NUR ALIAS KEN menunjukkan Nota Angkutan Perusahaan Nomor :0003/TMD/XI/2016 tanggal 05 November 2016 yang diterbitkan olehKoperasi Tani Tambora Menyapa Dunia (KOPTAN TMD) atas namaKHAERUDDIN, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama VANIALVIONITA yang telah digunakan sebelumnya untuk pengangkutan kayu danSurat Keterangan Desa Oi Bura yang tidak lengkap sehingga saksimenghubunggi pimpinan dan selanjutnya saksi diminta untuk mengamankanmobil truck yang bermuatan kayu

Veneria tanggal 05 November 2016 atas nama UJANG HENDRA, 1(satu) eksemplar Nota Angkutan Perusahaan Nomor : 0003/TMD/XI1/2016yang diterbitkan oleh Koperasi Tani Tambora Menyapa Dunia (KOPTANTMD) tanggal 05 November 2016 atas nama KHAERUDDIN dan SuratPemberitahuan Pajak Terhutang atas nama VANI ALVIONITA; Bahwa benar kayukayu yang dibawah oleh saksi ONE M.

NURALIAS KEN pada waktu itu memberitahukan bahwa kayukayu tersebut milikterdakwa serta memperlihatkan dokumendokumen berupa 1 (satu) eksemplar NotaAngkutan Perusahaan Nomor : 00083/VRPKT/XI/2016 yang diterbitkan oleh CV.Veneria tanggal 05 November 2016 atas nama UJANG HENDRA, 1 (satu) eksemplarNota Angkutan Perusahaan Nomor : 0003/TMD/XI/2016 yang diterbitkan olehKoperasi Tani Tambora Menyapa Dunia (KOPTAN TMD) tanggal 05 November 2016atas nama KHAERUDDIN, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas

ayat (1) UU PajakPenghasilan aquo, pendapat Majelis Hakim sungguhmenyimpang karena sangat jelas yang dipajaki adalahPenghasilan yaitu penghasilan/laba setelah dipajaki dinegara yang bersangkutan. ltu juga terbukti dari adanyaketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUPajak Penghasilan yang menyatakan sebagai berikut:Pajak yang dibayar atau terutang diluar negeri ataspenghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperolehWayjib Pajak Dalam Negeri boleh di kreditkan terhadap Pajakyang terhutang

Haldemikian adalah sudah sewajarnya dan sesuai dengankelaziman pembukuan yang baik dan tidak berarti secaraotomatis ditafsirkan harus terhutang atau dikenakan pajak diIndonesia seperti yang dilakukan Terbanding (incasuTermohon Peninjauan Kembali.)Bahwa berdasarkan alasanalasan dan pertimbangan hukum serta buktibukti yang telah Pemohon Peninjauan Kembali kemukakan di atas dapatdisimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim sepanjang mengenai pokoksengketa yang diajukan Peninjauan Kembali adalah putusan yangdidasarkan

Putusan Nomor. 118/B/PK/PJK/2014 Keterangan Jumlah (Rp)Objek Pajak 1.093.665.580Pajak Terhutang 125.810.688Setoran Masa 49.932.390PPh Pasal 26 kurang dibayar 75.878.298Sanksi Administrasi Pasal 13 (2) KUP 36.421.583PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar 112.299.881 Akhirnya dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajakdalam perkara aquo sepanjang mengenai pokok sengketa yang dimohonkanPeninjauan Kembali yaitu mengenai koreksi/oengenaan PPh Pasal 26 atasBunga Obligasi Subordinasi sebesar Rp

NomorKEP779/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 25 Agustus 2011 mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 26 Masa Pajak Agustus2008 Nomor: 00085/204/08/091/10 tanggal 17 September 2010 atas namaPemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;Menghitung kembali pajak PPh Pasal 26 terutang Masa Pajak Agustus2008 Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, sehinggayang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut: Keterangan Jumlah (Rp)Objek Pajak 1.093.665.580,00Pajak Terhutang

MKSMenimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P3, P4, P5 danP6 diatas berupa Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi danbangunan membuktikan bahwa benar selama ini penggugat adalah orang yangmembayar tanah dan bangunan di jalan Hertasning raya No.28 atas nama H.ZB Palaguna, adalah pertimbangan yang tidak cermat dan keliru ;Alasannya:Bahwa baik bukti P3, P4,P5 dan P6 berupa Surat pemberitahuanpajak terhutang pajak Bumi dan bangunan, adalah bukan merupakan buktikepemilikan hak atas objek

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sudah tepat dan benardalam pertimbangan hukum putusannya, dalam menilai bukti surat yangdiajukan Penggugat/ Terbanding bertanda P3, P4, P.5 dan P.6 denganmempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti Surat bertanda P.3, P.4, P.5dan P.6 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumidan Bangunan atas nama H.

Bahwa bukti surat Terbanding/ Penggugat bertanda P.3, P.4, P.5 dan P.6berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB atas nama H. ZBPalaguna tersebut, membuktikan bahwa yang memiliki, menguasai,menempati tanah di JI. Hertasning Raya No.28 tersebut adalah Terbanding/Penggugat, yang telah dibeli Terbanding dari Para Pembanding/ParaTergugat berdasarkan kwitansi tanggal 7 Agustus 1994 sebagai amanah darialm. Drs. A.