Bahwa terhadap tuntutan nafkah terhutang dari Pihak II selama 5 bulan sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), Pihak II sepakat untuk mencabut tuntutan tereebut;Bahwa untuk menjamin kepastian hukum Pihak I dan Pihak II sepakat perjanjian perdamaian ini dituangkan dalam Amar Putusan Perkara Perdata No.836/Pdt.G/2014/PA.Bi Pengadilan Agama Boyoiali.Bahwa perjaniian ini berlaku sebagai undang-undang bagi Pihak I dan Pihak II.

Bahwa u/ituk tuntutan narkab terhutang dari Pihak If selama 5 bulansebesar Rp.iO.000.000, (sepuiuh juta rupiah), Pihak I! sepakat untukmencabut tuntutan tersebut;f. Bahwa untuk menjamin kcpastian hakum Pihak 1 dan Pihak li sepakatperjanjian perdamaian imi dituangkan. dalam amar Putusan PerkaraPerdata No.836/Pdt.G/2014/PA.Bi Pengadilan Agama Boyolali;Hal 19 dari 31 hal Put No 0836/Pdt .G/2014/PA.Bi3.

(tiga juta tujuhpuluh lima ribu rupiah), dan unluk bagian beban dari Pihak I akan dibayarkan kepadaorang tua Pihak II melalui Piliak II.Pasai5Bahwa terhadap tuntutan nafkah terhutang dari Pihak II selama 5 bulan sebesar Rp10.000.000,(sepuluh juta rupiah), Pihak II sepakat untuk mencabut tuntutan tereebut;Pasal 6Bahwa untuk menjamin Kepastian hukum Pihak I dan Pihak II sepakat perjanjianperdamaian ini dituangkan dalam Amar Putusan Perkara PerdataNo.836/Pdt.G/2014/PA.Bi Pengadilan Agama Boyoiali.Pasal

(tiga juta tujuhpuluh lima ribu rupiah), dan unluk bagian beban dari Pihak I akan dibayarkan kepadaorang tua Pihak II melalui Piliak II.Bahwa terhadap tuntutan nafkah terhutang dari Pihak II selama 5 bulan sebesar Rp10.000.000,(sepuluh juta rupiah), Pihak II sepakat untuk mencabut tuntutan tereebut;Bahwa untuk menjamin kepastian hukum Pihak I dan Pihak II sepakat perjanjianperdamaian ini dituangkan dalam Amar Putusan Perkara PerdataNo.836/Pdt.G/2014/PA.Bi Pengadilan Agama Boyoiali.Bahwa perjaniian

terpisahkan dalam Rekonpensi ini.a Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Konpensi diatas Pemohon Rekonpensi tidak keberatan atas permohonan Cerai TalakTermohon Rekonpensi walaupun perbuatan ini tidak disukai oleh Allah,asalkan dilakukan dengan cara yang Maruf serta semua hakhak dari padaPemohon Rekonpensi dipenuhi, sebagaimana disebutkan dalam KompilasiHukum Islam yang menyatakan Bilamana perkawinan putus karena CeraiTalak maka bekas Suami wajiob memberikan Mutah, Iddah, dan Madyah*nafkah yang terhutang

Bahwa mengenai Nafkah Madliyah ( Terhutang )Pemohon / Tergugat Rekonpensi juga sangatlan merasa heran dankeberatan, hal ini kerena pada kenyataan nya yang sebenarnya adalahsampai saat ini Pemohon / Tergugat Rekonpensi selalu memberikanuang nafkah yang berbentuk uang pensiun sejumlah Rp. 2.600.000 /perbulan yang seharus nya di terima oleh Pemohon / TergugatRekonpensi untuk kebutuhan sehari hari Termohon / PenggugatRekonpensi, dan juga kepada Anak hasil perkawinanya denganTermohon / Penggugat Rekonpensi

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Konpensi diatas PEMOHON REKONPENSI tidak keberatan atas permohonan CeralTalak TERMOHON REKONPENSI walaupun perbuatan ini tidak disukai olehAllah, asalkan dilakukan dengan cara yang Ma'ruf serta semua hakhak daripada PEMOHON REKONPENSI dipenuhi, sebagaimana disebutkan dalamKompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Bilamana perkawinan putuskarena Cerai Talak maka bekas Suaini wajidb memberikan Mufah, Iddah, danMadyah nafkah yang terhutang.2: Bahwa dalil Jawaban

mengajukan Surat Nomor 203/PTEI/ACCT/V/11 tanggal 13 Mei 2011 tentang Pembatalan atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Nomor 00242/107/08/055/10 tanggal 17 Desember 2010,surat diterima Tergugat (c.q Sdr Akhmad Nurhidayat) pada tanggal 20 Mei 2011dengan status lengkap;Bahwa Tergugat dengan Surat Nomor S41/WPJ.07/KP.0307/2011tanggal 31 Mei 2011 menyatakan menolak proses permohonan pembatalanSurat Tagihan Pajak dengan inti alasan bahwa Penggugat tidak mencantumkanjumlah pajak yang seharusnya terhutang

EssarIndonesia.Oleh karena permohonan kami tersebut tidak dapat diproses maka kamimengajukan kembali permohonan melalui surat Nomor 203/PTEI/ACCT/V/11tanggal 13 Mei 2011 tentang Pembatalan atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa April sampai dengan Desember 2008 yang kembaliditolak dengan Surat Nomor S41/WPJ.07/KP.0307/2011 tanggal 31 Mei2011 dengan inti alasan bahwa kami tidak mencantumkan jumlah pajak yangseharusnya terhutang disertai dengan alasan.Merasa masih memiliki hak untuk mengajukan

AkhmadNurhidayat) pada tanggal 20 Mei 2011 dengan status lengkap.Bahwa Termohon (semula Tergugat) dengan Surat Nomor S41/WPuJ.07/KP.0307/2011 tanggal 31 Mei 2011 menyatakan menolak prosespermohonan pembatalan Surat Tagihan Pajak dengan inti alasan bahwaPemohon (semula Penggugat) tidak mencantumkan jumlah pajak yangseharusnya terhutang disertai dengan alasan.Bahwa Pemohon (semula Penggugat) kembali mengajukan Surat Nomor284/PTEI/ACCT/V/11 tanggal 01 Juli 2011 tentang pembatalan SuratTagihan Pajak

hal ini telah didukung pula oleh keterangan para saksi di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tesebut Majelis Hakimberkesimpulan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada PenggugatRekonvensi terhitung sejak Juli 2010 sampai Nopember 2010, dengan demikiannafkah terutang yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah selama 5 (lima)bulan yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sesuai dengan nilai kepatutandan keadilan; Menimbang, bahwa untuk pembebanan nafkah yang terhutang

(nafkahmadhiyah) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada PenggugatRekonvensi yaitu sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah), MajelisHakim menganggap jumlah sebesar itu telah sesuai dengan batas minimal biaya hidupuntuk saat sekarang ini dan sesuai pula dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi,11oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patutdihukum untuk membayar nafkah yang terhutang (nafkah madhiyah) kepadaPenggugat Rekonvensi sebesar Rp. 250.000

Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separohapabila gobla al dukhul;d. Memeberikan biaya hadlonah untuk anakanaknya yang belummencapai umur 21 tahun.Bahwa hal tersebut harus dipenuhi oleh Tergugat, untuk itumohon pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo untukmemutuskan agar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugatyaitu :13.a.

Melunasi mahar yang masih terhutang selurunnya dan separoh apabilagobla al dukhul.d. Memberikan biaya hadlonah untuk anakanaknya yang belummencapai umur 21 tahun.Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksisaksi yangdiajukan oleh penggugat bahwa tergugat sebagai aparat desa berpenghasilansetian bulan sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah).Hal 13 dari16 hal put No. 1207/Pdt.G/2018/PA.

danmengajaknya pulang kerumah bersama, akan tetapi niat baik Penggugattersebut tidak mendapatkan sambutan yang baik Tergugat bahkanTergugat mengatakan untuk bercerai saja dari Penggugat.Bahwa oleh Tergugat selama dalam masa perkawinan hingga gugatanperceraian ini diajukan tidak memberikan nafkahn lahir berupa uangbelanja kebutuhan seharihari kepada Penggugat, maka oleh karena ituTergugat membayar atau mengeluarkan biaya nafkah lahir berupa uangbelanja kebutuhan seharihari kepada Penggugat yang terhutang

MenghukumTergugat untuk memberikan nafkah terhutang sebesar Rp.5.000.000 x 36 bin = Rp. 180.000.000,(seratus delapan puluhn jutarupiah).4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniberpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir Kuasanya Azwardi,SH.

Bahwa penyebab lain tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalahmasalah ekonomi, Termohon menuntut hal yang berlebihan kepada Pemohon, sehinggamenyebabkan Pemohon sampai terhutang sebesar Rp.6.000.000, (enam juta rupiahditempat Pemohon bekerja; Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar,namun hanya mendengar dari cerita Pemohon saja; Bahwa sejak awal Nopember 2013 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersamalagi, Pemohon yang pergi meninggalkan

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis,tetapi sejak Agustus 2010 tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan danpertengkaran (vide keterangan dua orang saksi); Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagaiseorang suami dan lebih mementingkan diri sendiri, Termohon bersikap kasar kepadaPemohon serta masalah ekonomi rumah tangga di mana Termohon menuntut lebihkepada Pemohon sampai Pemohon terhutang ditempat kerjanya (vide keterangan

Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi DanBangunan tanggal O05 Januari 2010 tertulis atas nama SARKAWIP. SAIM, bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya,diberi tanda. Foto kopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak BumiDan Bangunan tanggal O05 Januari 2010 tertulis atas namaCEMPLOK BU SATREM bermaterai cukup dan telah cocok denganaslinya, diberi tanda.

Foto kopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak BumiDan Bangunan tanggal O05 Januari 2010 tertulis atas namaJAMAK B.SULIANI, bermaterai cukup dan telah cocok denganaslinya, diberi tanda P.6;. Foto kopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ( STNK)Nomor Polisi L 1262 XO Nama Pemilik MARTEN SALOMO ,bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberitanda P.8;.

Foto kopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan Bangunan tanggal O5 Januari 2010 Luas : 1.726 M2Tertulis Atas Nama : HARIAWAN PRIBADI Desa Krikilan,bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberitanda P15;16. Foto kopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan Bangunan tanggal O05 Januari 2010 Luas 300 M2 TertulisAtas Nama : HARIAWAN PRIBADI Desa Krikilan, bermateraicukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tandaP.16;17.

.170.000.000, , padahal menurutketerangan saksi Tergugat rekonpensi bernama SUTIKNO danYOSO, dibagi 7 orang, bagaimana bisa Tergugat rekonepnsimendapat bagian sebesar itu, kesaksian yang hanya mendengardan diberitahu orang lain tanpa melihat dan mengetahuisendiri, maka kesaksian yang demikian adalah kesaksian yangTestimonium de auditu, sehingga keterangan yang merekaberikan tidak sah sebagai alat bukti; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda P3, P4 dan P6 yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

, maka sesuai dengan Replik dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi point 1 dimana Pemohon/Tergugat Rekonvensimenyetujui hak asuh anak yang bernama ANAK PEMBANDING DANTERBANDING, berumur 3 (tiga) tahun jatun kepada Penggugat Rekonvensi,maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini sependapat dengan putusanyang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo;Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis HakimTingkat Pertama a quo dalam putusannya mengenai nafkah anak, nafkahlampau/terhutang

Majelis Hakim Banding tidak sependapat karena bantahannya sangat lemahdan tidak kuat untuk mematahkan buktibukti permohonan, sebab telah cukupkuat bukti rumah tangga Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohontelah pecah serta sulit untuk rukun kembali, oleh karenanya putusan Hakimtingkat pertama tersebut haruslah dikuatkan.Dalam RekonpensiMenimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding, Hakimtingkat pertama ternyata telah mengabulkan semua tuntutan PenggugatRekonvensi berupa tuntutan nafkah terhutang

Barang Kena Pajak adalah meliputi produk utama, produk sampingan, dan limbah.bahwa menurut Majelis berdasarkan ketentuanketentuan tersebut di atas, pengertianpemberian cumacuma yang terhutang Pajak Pertambahan Nilai adalah hanyaberlaku untuk produsen dan pedagang.bahwa disamping itu pengertian pemberian cumacuma dalam hal ini hendaknyaditafsirkan bahwa Barang Kena Pajak yang diberikan kepada nasabah tersebut diatas diproduksi/dihasilkan sendiri, selain untuk dijual, sebagian dipakai (dikonsumsi)sendiri

Bahwa oleh karena Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi selakuseorang kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawabterhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannyaserta tidak memberikan nafkah yakni semenjak bulan September sampaisekarang tepatnya adalah tiga (3) bulan lamanya, maka Tergugatrekonpensi wajib melunasi nafkah terhutang tersebut terhadap Penggugatrekonpensi/Termohon konpensi, yakni sebesar: Nafkah terhadap istri yang terhutang dan ternadap pemeliharaananak,

Menghukum terhadap Tergugat Rekonpensi untuk membayar : Nafkah terhadap istri yang terhutang Rp18.000.000,00 (delapan belasjuta rupiah) Nafkah iddah tiga (3) bulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belasjuta rupiah) Mutah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)Total Rp 63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah)Harus dibayarkan secara tunai pada saat saat ikrar talak ducapkan olehPemohon konpensi/Tergugat rekonpensi di hadapan Majelis HakimPemeriksa Perkara ini.5.

membiayai anak adalahkewajiban ayahnya yaitu Tergugat rekonvensi sebagaimana ketentuan Pasal105 (c) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadinyaperceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, dan berdasarkan buktiP.5 terbukti bahwa gaji Tergugat rekonvensi sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu jutadua ratus ribu rupiah) maka gugatan ini dikabulkan setiap bulannya minimal Rp400.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga kedua anak tersebut dewasa;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Nafkah terhutang

sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit,namun sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditentukan,Tergugat tidak pernah beritikad baik untuk melunasi seluruhkewajiban Tergugat atas Jumlah Terhutang a quo kepada TurutTergugat Il;Surat Nomor RTR.RCR/CCR.MKS/0625/2017, Tanggal 31 Mei 2017,Perihal Surat Peringatan II (Kedua), dimana Turut Tergugat II telahberitikad baik untuk memberikan teguran secara tertulis kepadaTergugat untuk bersedia melakukan pembayaran atas JumlahTerhutang sebagaimana tercantum

dalam Perjanjian Kredit, namunsampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditentukan, Tergugat tidakpernah beritikad baik untuk melunasi selurunh kewajiban Tergugatatas Jumlah Terhutang a quo kepada Turut Tergugat II;Surat Nomor RTR.RCR/CCR.MKS/0880/2017, Tanggal 04 Juli 2017,Perihal Penyelesaian Kredit Graha Mandiri, dimana Turut Tergugat IImasih memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk melakukanpenangguhan pembayaran selama 2 (dua) bulan kedepan,sebagaimana permohonan yang diberikan oleh Tergugat

22 Juni 2017;Surat Nomor RTR.RCR/CCR.MKS/1082/2017, Tanggal 20 Juli 2017,Perihal Surat Peringatan III (Ketiga), dimana Turut Tergugat II telahberitikad baik untuk memberikan teguran secara tertulis kepadaTergugat untuk bersedia melakukan pembayaran atas JumlahHalaman 29 Putusan 271/PdtG/2018/PN.MksTerhutang sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit, namunsampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditentukan, Tergugat tidakpernah beritikad baik untuk melunasi selurun kewajiban Tergugatatas Jumbah Terhutang

a quokepada Turut Tergugat II;e Surat Nomor RTR.RCR/CCR.MKS/0625/2017, Tanggal 31 Mei 2017,Perihal Surat Peringatan Il (Kedua), dimana Turut Tergugat II telahberitikad baik untuk memberikan teguran secara tertulis kepada Tergugatuntuk bersedia melakukan pembayaran atas Jumlah Terhutangsebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit, namun sampai dengantanggal jatuh tempo yang ditentukan, Tergugat tidak pernah beritikad baikuntuk melunasi seluruh kewajiban Tergugat atas Jumlah Terhutang a quokepada

sebagaimanatercantum dalam Perjanjian Kredit, namun sampai dengan tanggal jatuhtempo yang ditentukan, Tergugat tidak pernah beritikad baik untukmelunasi seluruh kKewajiban Tergugat atas Jumlah Terhutang a quo kepadTurut Tergugat II;Dikarenakan Tergugat masih tetap tidak menunjukkan itikad baik dalammelaksanakan kewajibankewajiban atas Jumlah Terhutang sebagaimanadimaksud dalam Perjanjian Kredit, maka pada tanggal 20 April 2018, TurutTergugat ll melalui Suratnya (incassu Surat NomorRTR.RCR/CCR.MKS

Bank Syariah Mandiri;

sebesar Rp. 52.856,00 tanggal 04 Agustus 2014 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Rp.52.856,00 tanggal 01 April 2014;

Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBBsebesar Rp.70.760,00 tanggal O04 Agustus 2014 dan SuratPemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan TahunRp.70.760,00 tanggal 01 April 2014. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBBsebesar Rp.60.760,00 tanggal O4 Agustus 2014 dan SuratPemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan TahunRp.60.760,00 tanggal 01 April 2014.

Bank Syariah Mandiri; Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBBsebesar Rp.70.760,00 tanggal O04 Agustus 2014 dan SuratPemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan TahunRp.70.760,00 tanggal 01 April 2014; Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBBsebesar Rp.60.760,00 tanggal O04 Agustus 2014 dan SuratPemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan TahunRp.60.760,00 tanggal 01 April 2014; Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBBsebesar Rp. 52.856,00 tanggal 04 Agustus

2014 dan SuratPemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan TahunRp.52.856,00 tanggal 01 April 2014; Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 689 beserta Surat UkurNo. 15/Sumbermulyorejo/2008 tanggal 28 April 2008; Surat Keterangan Lunas Pembiayaan dengan Nomor :18/112030/006 tanggal 11 Februari 2015 dari PT.

TERGUGAT berhak untuk menyatakanseluruh Jumlah Terhutang menjadi jatuh tempo dan seluruh JumlahTerhutang harus dibayar oleh DEBITUR ic. PENGGUGAT secaraseketika dan sekaligus lunas atas tagihan pertama BANK ic.Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor : 83/PDT/2017/PT BNATERGUGAT, serta BANK ic. PENGGUGAT dapat melaksanakan haknyaatas Agunan yang telah diberikan oleh DEBITUR tc.PENGGUGAT/PEMILIK AGUNAN kepada BANK ic.

TERGUGAT akan menjadi dasar dan buktiyang sah untuk menetapkan Jumlah Terhutang atau pembayarankembali Jumlah Terhutang yang telah dilakukan oleh DEBITUR ic.PENGGUGAT kepada BANK ic. TERGUGAT, dan DEBITUR ic.PENGGUGAT dan/atau PEMILIK AGUNAN melepaskan haknyauntuk mengajukan keberatan atas pembuktian tersebut..

Dengan demikian, pencatatan terhadap jumlahkewajiban yang terhutang debitur yang dapat dijadikan bukti yangsempurna adalah pencatatan yang dilakukan oleh Bank ic.TERGUGAT, bukan pencatatan DEBITUR ic. PENGGUGAT yangmengadaada tersebut..

Bank Mandiri (Persero) Tbk, maka BANK ic.TERGUGAT berhak untuk menyatakan seluruh Jumlah Terhutangmenjadi jatuh tempo dan seluruh Jumlah Terhutang harus dibayaroleh DEBITUR ic. PENGGUGAT secara seketika dan sekaliguslunas atas tagihan pertama BANK ic. TERGUGAT, serta BANK ic.PENGGUGAT dapat melaksanakan haknya atas Agunan yangtelah diberikan oleh DEBITUR ic. PENGGUGAT/PEMILIKAGUNAN kepada BANK ic. TERGUGAT berdasarkan PerjanjianKredit.4.

Bahwa melalui surat tersebut PENGGUGAT DALAM REKONPENSI jugamemberitahukan kepada TERGUGAT DALAM REKONPENSI bahwasesuai Perjanjian Kredit berikut addendumnya dan Syaratsyarat UmumPerjanjian Kredit (SUPK) yang telah ditandatangani oleh TERGUGATDALAM REKONPENSI maka fasilitas kredit TERGUGAT DALAMREKONPENSI telah jatuh tempo dan jumlah terhutang harus dibayarlunas sekaligus.

diberi nafkah lahir atau dengan kata lainsemaunya Tergugat untuk memberi nafkah lahir tersebut, yang selama inijika dihitung tidak lebih dari 6 (enam) kali untuk tiap tahunnya, bahkan sejaktahun 2015 nafkah untuk anakpun dititipkan oleh Tergugat ke adik ipar ibuPenggugat yang hal ini membuktikan bahwa Tergugat sudah tidak pedullilagi pada Penggugat ataupun tidak percaya dan tidak mau berhubunganlagi dengan Penggugat;12.Bahwa senyatanya pemberian tersebut membuktikan bahwa Tergugatmempunyai nafkah terhutang

Menghukum TERGUGAT membayar Nafkah Terhutang Rp. 1.500.000, x21 bulan = Rp. 31.500.000,;5. Menghukum Tergugat membayar nafkah /ddah sejumlah Rp.1.500.000, x3 bulan = Rp.4.500.000,;6. Menghukum Tergugat membayar Nafkah Setelah Habis /ddah atauMutah sejumlah Rp. 30.000.000.;7.

Bahwa selama terjadi pisah ranjang dan tempat tinggal tersebut yang telahberlangsung kurang lebih 5 bulan lamanya, pihak Tergugat tidaklah pernahmemberi nafkah kepada pihak Penggugat, dan hal tersebut tentunya menjadinafkah wajib yang terhutang bagi pihak Tergugat kepada pihak Penggugat,sehingga oleh karenanya maka secara juridis pihak Tergugat harus membayarnafkah wajib yang terhutang tersebut sebesar 5 bulan X Rp. 3.000.000, = Rp.15. 000.000, (lima belas juta rupiyah) secara tunai/kontan setelah

Fotokopi Surat Tanda Oper Mengoperkan Usaha berupa PekaranganKebon yang dikeluarkan pada tanggal 14 Maret 1962 oleh AJOEB binSAIMOEN telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberikode P9;10.Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2017, yang dikeluarkan olehKepala UPPRD Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat tanggal 09Januari 2017, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberikode P9;Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor

Hasan Nangdin dan istrinya Nyayu Zainonah Nangdinmeninggal dunia telah dbagi waris kepada semua ahli warisnya sehinggamasingmasing ahli waris termasuk PEMOHON memperoleh bagian 62 M2;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P15 berupa surat Keterangandari Kasi Pemerintahan & Trantib Kelurahan Tomang, dihubungkan denganbukti P 13 tentang surat Pernyataan penguasaan fisik dan tidak sengketa danbukti P10 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB.Perdesaan dan Perkotaan tahun 2017 serta keterangan

Bahkansejak bulan September 2016 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernahberhubungan layaknya suami istri.Bahwa oleh karena itu layak dan patut secara hukum apabila Tergugat dibebaniuntuk membayar nafkah lahir/nafkah terhutang kepada Penggugat sebesarRp.500,000, (lima ratus ribu rupiah) per bulan yang dihitung sejak perkawinanberlangsung sampai dengan gugatan ini diajukan, yang apabila diperinci adalah :sejak bulan Nopember 2008 sampai dengan gugatan ini diajukan bulan Mei 2017dikurangi nafkah

Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhutang kepada Penggugatuang sejumlah Rp.49.000.000, (empat puluh sembilan juta rupiah) yang harusdibayar tunai selambat lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan perkara iniberkekuatan hukum tetap.4.

Pasal 23 yang terhutang 1.224.687.864 .111.360.626 327.2383. Kredit Pajak 1.111.360.626 .111.360.6264. PPh. Pasal 23 yang kurang dibayar 113.327.238 NIHIL 113.327.2385. Sanksi Administrasi : 47.597.440 NIHIL 47.597.4406.

Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terhutang Rp. 1.111.360.626,003. Kredit Pajak Rp. 1.111.360.626,004, Pajak Penghasilan Pasal 23 yang kurang dibayar NIHIL5. Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 ayat (2) NIHIL6. Jumlah yang masih harus dibayar NIHIL Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakarta No.