Menyatakan alat bukti surat dan barang bukti, berupa :1) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Tahun Anggaran 2007.2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2008.3) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2008.4) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan

Menyatakan barang Bukti, berupa :1) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umumdan Perhubungan Tahun Anggaran 2007.2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan KerjaPerangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum TahunAnggaran 2008.Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.TPK/2016/PT.AMB10)11)12)Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan UmumTahun Anggaran 2008.Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Satuan KerjaPerangkat

Menyatakan alat bukti surat dan barang bukti, berupa :1) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SatuanKerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum danPerhubungan Tahun Anggaran 2007.2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja PerangkatDaerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2008.3) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SatuanKerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran2008.4) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja PerangkatDaerah Dinas Pekerjaan Umum

Menyatakan alat bukti surat dan barang bukti, berupa :1) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umumdan Perhubungan Tahun Anggaran 2007.2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan KerjaPerangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran2008.3) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan UmumTahun Anggaran 2008.4) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Satuan KerjaPerangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum

14. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor : 0661 /SPP /LS-LN/PPKD/VIII/12 Tahun 2012 Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Tanjungpinang 03 Agustus 2012 tertanda Bendahara Pengeluaran ISMAWATI,A.Md.

14. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor : 0670 /SPP /LS-LN/PPKD/VIII/12 Tahun 2012 Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Tanjungpinang 03 Agustus 2012 tertanda Bendahara Pengeluaran ISMAWATI,A.Md.

13. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor : 0667 /SPP /LS-LN/PPKD/VIII/12 Tahun 2012 Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Tanjungpinang 03 Agustus 2012 tertanda Bendahara Pengeluaran ISMAWATI,A.Md.

14. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor : 0686/SPP/LS-LN/PPKD/VIII/12 Tahun 2012 Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Tanjungpinang 07 Agustus 2012 tertanda Bendahara Pengeluaran ISMAWATI,A.Md.

14. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0659/SPP/LS-LN/PPKD/VIII/12 tahun 2012, tanggal 3 Agustus 2012 Ringkasan DPA/DPPA-/DPAL-SKPD. Tertanda bendahara pengeluaran ISMAWATI, A. Md.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja PengeluaranPPKD nomor : 0663 /SPP /LSLN/PPKD/VIII/L2 Tahun 2012Ringkasan DPA/DPPA/DPALSKPD Tanjungpinang O03 Agustus2012 tertanda Bendahara Pengeluaran ISMAWATI,A.Md.14. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja PengeluaranPPKD nomor : 0663 /SPP /LSLN/PPKD/VIII/12 Tahun 2012 RincianRencana Penggunaan UKM Tahu Tempe an.

Kepri) Nomor:0128/NDTPBH/IV/2012 tanggal 20 April 2012 perihal PermohonanBantuan.Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja PengeluaranPPKD Nomor: 0681/SPP/LSLN/PPKD/VIII/12 tahun 2012, SuratPengantar kepada PPKD tanjungpinang tanggal 7 Agustus 2012tertanda Bendahara pengeluaran ISMAWATI,A.Md.Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja PengeluaranPPKD Nomor: 0681/SPP/LSLN/PPKD/VIII/12 tahun 2012, tanggal 7Agustus 2012 Ringkasan DPA/DPPA/DPALSKPD tertandaBendahara pengeluaran ISMAWATI,A.Md.Surat

Surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKDNomor : O666/SPP/LSLN/PPKD/VIII/12 tahun 2012 tentangringkasan DPA/DPPA/DPALSKPD, tanggal 3 Agustus 2012ditandatangani oleh ISMAWATI A.Md selaku bendahara pengeluaran.15.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja PengeluaranPPKD nomor : 0667 /SPP /LSLN/PPKD/VIII/L2 Tahun 2012Ringkasan DPA/DPPA/DPALSKPD Tanjungpinang O03 Agustus2012 tertanda Bendahara Pengeluaran ISMAWATI,A.Md.14.

Md.Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja PengeluaranPPKD Nomor: 0659/SPP/LSLN/PPKD/VIII/L2 tahun 2012,tanggal 3 Agustus 2012 Ringkasan DPA/DPPA/DPALSKPD.Tertanda bendahara pengeluaran ISMAWATI, A.

Rincian Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Belanja Tidak Langsung PejabatPengelola Keuangan Daerah Kabupaten SeruyanTahun Anggaran 2011 Nomor DPPA PPKD : 1.201.20 05 00 OO 5 1 Formulir DPPA PPKD 2.1(empat lembar) tanggal 10 Oktober 2011.15.5. Dokumen proses seleksi untuk mahasiswa/i utusan daerahKabupaten Seruyan untuk menjadi mahasiswa ProgramStudi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya, yaitu :15.5.1.

DPA SKPD : 1.20 0314 00 00 51;26.2. 5 (lima) lembar Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD)Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2011,Belanja Tidak Langsung, dengan No. DPA SKPD : 1.20 0314 00 00 51;26.3. 5 (lima) lembar Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD)Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2012,Belanja Tidak Langsung, dengan No.

Rincian Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Belanja Tidak Langsung PejabatPengelola Keuangan Daerah Kabupaten SeruyanTahun Anggaran 2011 Nomor DPPA PPKD : 1.201.20 05 00 00 5 1 Formulir DPPA PPKD 2.1 (empatlembar) tanggal 10 Oktober 2011.Dokumen proses seleksi untuk mahasiswa/i utusan daerahKabupaten Seruyan untuk menjadi mahasiswa Program StudiPendidikan Dokter Universitas Palangka Raya, yaitu :15.5.1.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TahunAnggaran 2010 Belanja Tidak Langsung No. DPASKPD 1.20 06 02 00 OO 5 1 tanggal 20 Oktober2010;16.2.2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat PengelolaKeuangan Daerah (DPA PPKD) Tahun Anggaran2011 Belanja Tidak Langsung No. DPA PPKD 1.2003 00 00 5 1 tanggal 10 Januari 2011;16.2.3. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TahunAnggaran 2012 Belanja Tidak Langsung No.

Putusan No. 22/PID.SUSTPK/2017/PT.PLK26.2. 5 (lima) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) PemerintahKabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2011, Belanja TidakLangsung, dengan No. DPA SKPD : 1.20 03 14 00 00 5 1;26.3. 5 (lima) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) PemerintahKabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2012, Belanja TidakLangsung, dengan No.

BNS Mitra Usaha Palu bertindak selaku Rekananyang sampai sekarang masih dalam pencarian dan masuk dalam DaftarPencarian Orang (DPO), sebagai orang yang melakukan atau turut sertamelakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengancara sebagai berikut:e Bahwa pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) DinasPerindustrian, Perdagangan

BNS Mitra Usaha Palu bertindak selakuRekanan yang sampai sekarang masih dalam pencarian dan masuk dalamDaftar Pencarian Orang (DPO), sebagai orang yang melakukan atau turut sertamelakukan perbuatan, dengan sengaja memalsu bukubuku atau daftardaftaryang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perobuatan tersebut dilakukanoleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten DonggalaT.A. 2008 Nomor:

Banawa KabupatenDonggala;1 (satu) eksemplar copy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 09.04/KONTFSK/GK/VIV2007 Tanggal: 9 Juli 2007, Kegiatan: PembangunanGedung Kantor, Pekerjaan: Pembangunan Pagar Swalayan di KotaDonggala;1 (satu) eksemplar copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2008Belanja Langsung, No.

Banawa Kabupaten Donggala;1 (satu) eksemplar copy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 09.04/KONTFSK/GK/VIV2007 Tanggal: 9 Juli 2007, Kegiatan: PembangunanGedung Kantor, Pekerjaan: Pembangunan Pagar Swalayan di KotaDonggala;1 (satu) eksemplar copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2008Belanja Langsung, No. DPPA SKPD: 2.06 01 01 88 03 5 2;Hal. 19 dari 32 hal. Put.

Banawa Kabupaten Donggala;1 (satu) eksemplar copy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 09.04/KONTFSK/GK/VIV2007 Tanggal: 9 Juli 2007, Kegiatan: PembangunanGedung Kantor, Pekerjaan: Pembangunan Pagar Swalayan di KotaDonggala;1 (satu) eksemplar copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2008Belanja Langsung, No.

Md.Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKDNomor: 0659/SPP/LSLN/PPKD/VII/12 tahun 2012, tanggal 3 Agustus2012 Ringkasan DPA/DPPA/DPALSKPD. Tertanda bendaharapengeluaran ISMAWATI, A.

Md.Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKDNomor: 0659/SPP/LSLN/PPKD/VII/12 tahun 2012, tanggal 3 Agustus2012 Ringkasan DPA/DPPA/DPALSKPD. Tertanda bendaharapengeluaran ISMAWATLI, A.

=aRingkasan DPA/DPPA/DPALSKPD tertanda Bendahara pengeluaranISMAWATI,A.Md.Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor:068 1/SPP/LSLN/PPKD/VII/12 tahun 2012, Rincian Rencana PenggunaanUraian UKM Usaha Tahu Tempe atas nama Tofik Jumlah Rp 35.000.000,Tanjungpinang 7 Agustus 2012 tertanda bendahara pengeluaranISMAWATI,A.Md.Surat Perintah Pencairan Dana No.SP2D: 06502/SP2D/1.20.06.02/2012,tanggal 8 Agustus 2012 kepada UKM usaha tau tempe an.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor: 0686/SPP/LSLN/PPKD/VIII/12 Tahun 2012 Ringkasan DPA/DPPA/DPALSKPD Tanjungpinang 07 Agustus 2012 tertanda BendaharaPengeluaran ISMAWATI,A.Md.15. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor: 0686/SPP/LSLN/PPKD/VUI/12 Tahun 2012 kepada UKM Usaha TahuTempe an.EVI SUHARSINI tanggal 7 Agustus 2012 Tahun 2012 RincianRencana Penggunaan UKM Tahu Tempe an.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Tahun Anggaran 2007 ;2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2008 ;3. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2008.4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2009 ;5.

Menyatakan barang Bukti, berupa :1) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SatuanKerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum danPerhubungan Tahun Anggaran 2007.2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan KerjaPerangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran2008.3) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SatuanKerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum TahunAnggaran 2008.4) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Satuan KerjaPerangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran20095)

Menyatakan alat bukti surat dan barang bukti, berupa :1.10.11.12.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan KerjaPerangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan TahunAnggaran 2007.Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja PerangkatDaerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2008..

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan KerjaPerangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2008.Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja PerangkatDaerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2009..

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SatuanKerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum danPerhubungan Tahun Anggaran 2007 ;2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan KerjaPerangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran2008 ;3. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SatuanKerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum TahunAnggaran 2008.Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 02/PID.TPK/2016/PT AMB4.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Satuan KerjaPerangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran2009 ;5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) SatuanKerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum TahunAnggaran 2009 ;6. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 4146/LS/2009 tanggal23122009 senilai Rp.1.662.086.500; keperluan untukpembayaran Pembayaran MC.01, MC.02, MC.03, MC.04,MC.05, dan MC.06 pembangunan Jembatan Gaa (DPAL) ;7.

melaksanakan kegiatan perbendaharaan pada APBD Kabupaten Tapin tahun anggaran 2008 tanggal 14 April 2008.31. 1 (satu) bundle copy Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan tahun Anggaran 2006 Sekretariat Daerah Nomor : 01 47/DASK/2006 tanggal Nopember 2006.32. 1 (satu) bundle copy Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan tahun Anggaran 2006 Sekretariat Daerah Nomor : 01 03/DASK/2006 tanggal Nopember 2006.33. 1 (satu) Bundle copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA

SKPD) Tahun Anggaran 2007 Belanja Langsung No DPPA SKPD : 1.20 03 00 00 00 5 2, tanggal 22 Nopember 2007.34. 1 (satu) Bundle copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2007 Belanja Tidak Langsung No DPPA SKPD : 1.20 03 00 00 00 5.1.35. 1 (satu) Bundle copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2008 Belanja Langsung No DPPA SKPD : 1.20 03 00 00 00 5 2, tanggal 5 Desember 2008.36

. 1 (satu) Bundle copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2008 Belanja Tidak Langsung No DPPA SKPD : 1.20 03 00 00 00 5 1, tanggal 5 Desember 2008.37. 1 (satu) Bundle copy Buku Kas Umum Periode 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007, tanggal 31 Desember 2007. 38. 1 (satu) Bundle copy Buku Kas Umum Periode 1 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008, tanggal 31 Desember 2008.39. 4

SKPD) Tahun Anggaran 2007Belanja Langsung No DPPA SKPD : 1.20 03 00 00 00 5 2, tanggal 22Nopember 200734. 1 (satu) Bundle copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2007Belanja Tidak Langsung No DPPA SKPD: 1.20 03 00 00 00 5 135. 1 (satu) Bundle copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2008Belanja Langsung No DPPA SKPD : 1.20 03 00 00 00 5 2, tanggal 5Desember 200836. 1 (satu) Bundle

copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2008Belanja Tidak Langsung No DPPA SKPD : 1.20 03 00 00 00 5 1,tanggal 5 Desember 200837. 1 (satu) Bundle copy Buku Kas Umum Periode 1 Januari 2007 s/d 31Desember 2007, tanggal 31 Desember 200738 1 (satu) Bundle copy Buku Kas Umum Periode 1 Januari 2008 s/d 31Desember 2008, tanggal 31 Desember 200839, 4 (empat) buah Buku Kas Umum Pemegang Kas dari Bulan Maret s/dDesember 2006TET AP TERLAMPIR DALAM

SKPD) Tahun Anggaran 2007 BelanjaLangsung No DPPA SKPD : 1.20 03 00 00 00 5 2, tanggal 22 Nopember2007.1 (satu) Bundle copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2007 Belanja TidakLangsung No DPPA SKPD : 1.20 03 00 00 00 5 1.1 (satu) Bundle copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2008 BelanjaLangsung No DPPA SKPD: 1.20 03 00 00 00 5 2, tanggal 5 Desember 2008.1 (satu) Bundle copy

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2008 Belanja TidakLangsung No DPPA SKPD: 1.20 03 00 00 00 5 1, tanggal 5 Desember 2008.1 (satu) Bundle copy Buku Kas Umum Periode 1 Januari 2007 s/d 31Desember 2007, tanggal 31 Desember 2007.38.1141 (satu) Bundle copy Buku Kas Umum Periode 1 Januari 2008 s/d 31Desember 2008, tanggal 31 Desember 2008.39. 4 (empat) buah Buku Kas Umum Pemegang Kas dari Bulan Maret s/dDesember 2006.Menimbang, bahwa barangbarang

SKPD) Tahun Anggaran 2007 BelanjaLangsung No DPPA SKPD: 1.20 03 00 00 00 5 2, tanggal 22 Nopember 2007.34.1 (satu) Bundle copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2007 Belanja TidakLangsung No DPPA SKPD : 1.20 03 00 00 00 5.1.35.1 (satu) Bundle copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2008 BelanjaLangsung No DPPA SKPD : 1.20 03 00 00 00 5 2, tanggal 5 Desember 2008.36.1 (satu) Bundle

Jakarta Nomor: 2084/2012, Tanggal 28Desember 2012 Tentang Bendahara Penerimaan, BendaharaPengeluaran, Bendaharaan Penerimaan Pembantu, BendaharaPengeluaran Pembantu Dan Atasan Langsungnya Pada SatuanKerja Perangkat Daerah / Unit Kerja Perangkat Daerah Ta 2013.Dpa Skpd Ta 2012 Nomor : 149/Dpa/2012.13.14.15.16.17.18.19.20.21.Didee23.24.Dppa Skpd Ta 2012 Nomor : 149/Dppa/2012 Tanggal 17September 2012.Dpa Skpd Ta 2013 Nomor : 460/Dpa/2013.Dppa Skpd Ta 2013 Nomor : 460/Dppa/2013 Tanggal 25 Oktober2013

Bahwa pagu anggaran untuk kegiatan Pemeliharaan PrasaranaFisik Tersebar Di Kecamatan SeKabupaten Jepara TA 2009berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2009 Nomor : 915/300/BLSKPD/2009 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : 915/534/BLSKPD/2009 adalah sebesar Rp. 10.145.000.000, (sepuluhmilyar seratus empat puluh lima juta rupiah), sedangkan paguanggaran untuk kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar

DiKecamatan SeKabupaten Jepara TA 2010 berdasarkan DokumenPelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) TA. 2010 Nomor : 915/238/BLSKPD/2010 dan DokumenPelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPPA SKPD) Nomor : 915/430/BLSKPD/2010 adalah sebesarRp.9.000.000.000, (sembilan milyar rupiah)..

SKPD) TahunAnggaran 2014 Nomor: 19/DPPA/XI/2014 tanggal 25 November 2014mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.700.000.000, dari semula Alokasi BelanjaLangsung sebesar Rp. 4.901.632.000, menjadi sebesar Rp. 6.601.632.000,yang terdiri dari: No Uraian DPA (Rp) DPPA (Rp)1 Belanja Pegawai 198.210.000, 71.600.000,2 Belanja Barang dan 4.673.422.000, 6.500.032.000,Jasa Halaman 7 Putusan Nomor 4/PID.SUSTPK/2020/PT.PBR 3 Belanja Modal 30.000.000, 30.000.000, JUMLAH 6.601.632.000, 4.901.632.000, Bahwa dari bulan

SKPD) TahunAnggaran 2014 Nomor: 19/DPPA/X1/2014 tanggal 25 November 2014 mengalamikenaikan sebesar Rp. 1.700.000.000, dari semula Alokasi Belanja Langsungsebesar Rp. 4.901.632.000, menjadi sebesar Rp. 6.601.632.000, yang terdiri dari :No Uraian DPA (Rp) DPPA (Rp)1 Belanja Pegawai 198.210.000, 71.600.000, Halaman 19 Putusan Nomor 4/PID.SUSTPK/2020/PT.PBR 2 Belanja Barang = dan 4.673.422.000, 6.500.032.000, Jasa3 Belanja Modal 30.000.000, 30.000.000,JUMLAH 4.901.632.000, 6.601.632.000, Bahwa dari

SKPD) TahunAnggaran 2014 Nomor: 19/DPPA/XI/2014 tanggal 25 November 2014mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.700.000.000, dari semula Alokasi BelanjaLangsung sebesar Rp. 4.901.632.000, menjadi sebesar Rp. 6.601.632.000,yang terdiri dari:Halaman 31 Putusan Nomor 4/PID.SUSTPK/2020/PT.PBR No Uraian DPA (Rp) DPPA (Rp)1 Belanja Pegawai 198.210.000, 71.600.000,2 Belanja Barang = dan 4.673.422.000, 6.500.032.000,Jasa3 Belanja Modal 30.000.000, 30.000.000,JUMLAH 4.901.632.000, 6.601.632.000, Bahwa dari bulan

Lingga TA.2014 Nomor: 19/DPA/I/2014 tanggal 06 Januari 2014;1 (Satu) Bundle DPPA Sekretariat Daerah Kab.

Lingga TA.2014 Nomor: 19/DPA/I/2014 tanggal 06 Januari 2014;5) 1 (satu) bundle DPPA Sekretariat Daerah Kab.

MM.Selaku selaku Penanggung jawab ULP/Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) mengajukan dan sekaligus menyetujui pembayaran honor 4(empat) orang tenaga sekretariat yang berbeda dengan DPPA sebesarRp.150.000,/ orang perpaket yakni sejumlah Rp.45.000.000.

Selaku selaku Penanggung jawab ULP/KuasaPengguna Anggaran (KPA) mengajukan dan sekaligus menyetujuipembayaran honor 4 (empat) orang tenaga sekretariat yang berbedadengan DPPA sebesar Rp.150.000,/ orang perpaket yakni sejumlahRp.45.000.000.

MM. selaku Penanggung jawabULP/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengajukan dan sekaligusmenyetujui pembayaran honor 4 (empat) orang tenaga sekretariat yangberbeda dengan DPPA sebesar Rp.150.000,/ orang perpaket yaknisejumlah Rp.45.000.000.

Legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Kab. Bone Bolango, Kegiatan Reses Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 295.074.000,- sesuai dengan No. DPPA SKPD : 1.20/04/01/15/05/5/2.2. Legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Kab. Bone Bolango, Kegiatan Reses Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 265.026.000,- sesuai dengan No. DPPA SKPD : 1.20/04/01/15/05/5/2.3.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Bendahara Pengeluaran sekretariat DPRD Kab. Bone Bolango T.A. 2012.64. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Bone Bolango T.A. 2011.65. Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Bone Bolango, periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012.66.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) jumlah anggaran Rp. 295.074.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh puluh empat ribu rupiah) T.A. 2011 Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Bone Bolango.71. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) jumlah anggaran Rp. 265.026.000,- (dua ratus enam puluh lima juta dua puluh enam ribu rupiah) T.A. 2012 Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab.

~Menyatakan barang bukti berupa : Legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Kab. Bone Bolango, Kegiatan Reses Tahun Anggaran2011 sebesar Rp. 295.074.000, sesuai dengan No. DPPA SKPD : 1.20/04/01/15/05/5/2. Legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Kab. Bone Bolango, Kegiatan Reses Tahun Anggaran2012 sebesar Rp. 265.026.000, sesuai dengan No.

DPPA SKPD : 1.20/04/01/15/05/5/2. Legalisir Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Buku Kas Umum Sekretariat DPRDKab. Bone Bolango yang telah disesuaikan dengan data pada SIMDA Tahun 2011. Legalisir Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Buku Kas Umum Sekretariat DPRDKab. Bone Bolango yang telah disesuaikan dengan data pada SIMDA Tahun 2012. Kwitansi untuk pembayaran TGR Reses TA 2011 dari dr. Rusliyanto Monoarfa yangditerima oleh Liam Abuba sebesar Rp. 500.000, (Lima ratus ribu rupiah).

DPPA SKPD 1 03 1 03 0100 15 0006 5 2 pada tanggal 06102010;Fotocopy Legalisir Pemerintah Kota Surabaya DokumenPelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPPASKPD) Tahun Anggaran 2011 Belanja LangsungNO DPPA SKPD 1 03 1 03 0100 32 0006 5 2 pada tanggal 07062011;Fotocopy Legalisir Pemerintah Kota Surabaya DokumenPelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPPASKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja LangsungNO.

DPPA SKPD 1 03 1 03 0100 32 0006 5 2 pada tanggal 30042012;Fotocopy Legalisir Pemerintah Kota Surabaya DokumenPelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPPASKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja LangsungNo. DPPA SKPD 1 03 1 03 0100 32 0006 5 2 pada tanggal 03072012;Fotocopy Legalisir Pemerintah Kota Surabaya DokumenPelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPPASKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja LangsungNo.

DPPA SKPD 1 03 1 03 0100 32 0006 5 2 pada tanggal 22102012;Fotocopy Legalisir Pemerintah Kota Surabaya DokumenPelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPPASKPD) Tahun Anggaran 2013 Belanja LangsungNo. DPPA SKPD 1 03 1 03 0100 32 0006 5 2 pada tanggal 01012013;Fotocopy Legalisir Pemerintah Kota Surabaya DokumenPelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPPASKPD) Tahun Anggaran 2013 Belanja LangsungNo.

DPPA SKPD 1 03 1 03 0100 32 0006 5 2 pada tanggal 19082013;Fotocopy Legalisir Pemerintah Kota Surabaya DokumenPelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPPASKPD) Tahun Anggaran 2013 Belanja LangsungNo. DPPA SKPD 1 03 1 03 0100 32 0006 5 2;Fotocopy Legalisir Pemerintah Kota Surabaya DokumenPelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPPASKPD) Tahun Anggaran 2013 Belanja LangsungNo.

DPPA SKPD 1 03 1 03 0100 32 0006 5 2;Fotocopy Legalisir Pemerintah Kota Surabaya DokumenPelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPPASKPD) Tahun Anggaran 2013 Belanja LangsungNo.

jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikankeuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwadengan cara sebagai berikut : 2222 ono non nnn nnn nn nnn nce nenawn= Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awal tahun 2014Terdakwa MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN menerima Dokumen PelaksanaanAnggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) BKBPP KabupatenFlores Timur Nomor 1.12.01.01.00.00.5.1, kemudian pada awal bulan September2014 Terdakwa menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA

uang atau surat berhargatersebut diambil atau digelapkan orang lain, atau membantu dalammelakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagailegit ema ana Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awal tahun 2014Terdakwa MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN menerima Dokumen PelaksanaanAnggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) BKBPP KabupatenFlores Timur Nomor 1.12.01.01.00.00.5.1, kemudian pada awal bulan September2014 Terdakwa menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA

atas, secara terusmenerus dengan sengaja memalsubukubuku atau daftardaftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi,yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : a Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awal tahun 2014Terdakwa MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN menerima Dokumen PelaksanaanAnggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) BKBPP KabupatenFlores Timur Nomor 1.12.01.01.00.00.5.1, kemudian pada awal bulan September2014, Terdakwa menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA

Flores Tlmur TahunAnggaran 2015.3. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) BKBPP Kab. FloresTimur Tahun Anggaran 2014.4. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) BKBPP Kab.

DLUNAENGINEERING nomor : 3409/SP2DLS/BPBD/2015 tertanggal24 Nopember 2015;2 (dua) Lembar Daftar penerimaan/pembayaran honorariumpanitia pelaksana kegiatan penunjang operasional Dak tahunanggaran 2015;1 (satu) Bundel Kwitansi penerimaan honorarium Pejabatpembuat komitmen Penerima AWALUDDIN, S.P;1 (satu) Bundel Kwitansi penerimaan honorarium panitiapelaksana kegiatan penunjang operasional Dak PenerimaAHMAD YASIN, S.E.4 (empat) lembar dokumen perubahan pelaksanaan anggaransatuan kerja perangkat daerah (DPPA

SKPD) Tahun anggaran2015 Belanja langsung No DPPA SKPD 1.19 04 01 26 02 5 2Sumber Dana Alokasi Khusus (D A k);4 (empat) lembar dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerjaperangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun anggaran 2016 Belanjalangsung No DPPA SKPD 1.19 04 26 05 5 2 Sumber DanaAlokasi Khusus (D A kK);4 (empat) lembar dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerjaperangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun anggaran 2015 Belanjalangsung No DPPA SKPD 1.19 04 26 03 5 2 Sumber DanaAlokasi Umum (DA VU);Him. 42 dari 62

Put.Nomor 33/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS60.61.62.63.64.65.66.67.2 (dua) Lembar Daftar penerimaan/pembayaran honorariumpanitia pelaksana kegiatan penunjang operasional Dak tahunanggaran 2015;1 (Satu) Bundel Kwitansi penerimaan honorarium Pejabat pembuatkomitmen Penerima AWALUDDIN, S.P;1 (satu) Bundel Kwitansi penerimaan honorarium panitiapelaksana kegiatan penunjang operasional Dak Penerima AHMADYASIN, S.E.4 (empat) lembar dokumen perubahan pelaksanaan anggaransatuan kerja perangkat daerahn (DPPA SKPD

) Tahun anggaran2015 Belanja langsung No DPPA SKPD 1.19 04 01 26 02 5 2Sumber Dana Alokasi Khusus (D A k);4 (empat) lembar dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerjaperangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun anggaran 2016 Belanjalangsung No DPPA SKPD 1.19 04 26 05 5 2 Sumber Dana AlokasiKhusus (D A kK);4 (empat) lembar dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerjaperangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun anggaran 2015 Belanjalangsung No DPPA SKPD 1.19 04 26 03 5 2 Sumber Dana AlokasiUmum (DA VU);1 (satu) Lembar Surat

SimeulueNomor : DPPA 1.03.01.01/DPPA/2017, tanggal 11 Oktober 2017,bertambah Rp. 9.690.000.000, (Sembilan Milyar Enam Ratus SembilanPuluh Juta Rupiah) sehingga anggaran kegiatan Pemeliharaan Jalan danJembatan Kab. Simeulue tahun 2017 ~~ berubah menjadiRp.10.790.000.000, (Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh JutaRupiah).

Bahwaberdasarkan DPPA ( Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran )SKPK Dinas PUPR Kab. Simeulue Nomor : DPPA 1.03.01.01/DPPA/2017,tanggal 11 Oktober 2017, bertambah Rp. 9.690.000.000, (Sembilan MilyarEnam Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dan tersangka Ir.

Simeulue Nomor : DPPA 1.03.01.01/DPPA/2017,tanggal 11 Oktober 2017, bertambah Rp. 9.690.000.000, (Sembilan MilyarEnam Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dan tersangka Ir.

Simeulue tahun 2017 adalah sebesarRp.10.790.000.000, (Ssepuluh milyar tujuh ratus sembilan puluh jutarupiah) berdasarkan DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran)SKPK Dinas PUPR Kab. Simeulue Nomor : DPPA 1.03.01.01/DPPA/2017,tanggal 11 Oktober 2017, bertambah Rp. 9.690.000.000, (SembilanMilyar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) sehingga anggaranmenjadi Rp.10.790.000.000, (Sepuluh Milyar Tujuh Ratus SembilanPuluh Juta Rupiah); Bahwa selaku Sekretaris PUPR Kab.

DPPA : 1.03.01.01/DPPA/2017,Tahun anggaran 2017, tanggal11 Oktober 2017;Bahwa Anggaran kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan setelahperubahan sebesar Rp10.790.000.000, (sepuluh milyar tujuh ratusSembilan puluh juta rupiah) dilaksanakan menggunakan metodepenunjukkan langsung terhadap 19 (perusahaan) dengan 70 (tujuh) puluhpaket kegiatan.

MUDIJONO, MM mengetahui hal tersebut karena saat itumenjabat sebagai kepala Kantor Dinas Sosial , Tenega Kerja, Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Tuban sekaligus sebagai Pengguna Anggaran / Barangbertanggungjawab untuk mengelola kegiatan beserta Anggarannya sebagaimanatertuang dalam Dukumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuankerja perangkat Daerah tahun 2009, sedangkan terdakwa HERMANTO HARSOmengetahuinya dari pengumuman pelelangan, dokumen pengadaan danpenjelasan pekerjaan . 2220022

7.000, .........cccceccccscccsees : Rp. 5.106.024.000, 297.815 KK x Rp. 5.500,..........cccsccessccssccesees : Rp. 1.637.982.500. jumlah Keseluruhannya .............cccccsecccccsscceees : Rp. 6.744.006.500, Bahwa dengan perubahan sistem cetak KTP dan KK massal yang dilaksanakansecara offline semestinya biaya pulsa online tidak boleh diperhitungakan dalambiaya pemborongan akan tetapi harus dikembalikan ke Kas Daerah sebagai sisaAnggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran(DPPA

MUDIJONO, MM mengetahui hal tersebut karena saat itumenjabat sebagai kepala Kantor Dinas Sosial , Tenega Kerja, Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Tuban sekaligus sebagai Pengguna Anggaran / Barangbertanggungjawab untuk mengelola kegiatan beserta Anggarannya sebagaimanatertuang dalam Dukumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuankerja perangkat Daerah tahun 2009, sedangkan terdakwa HERMANTO HARSOmengetahuinya dari pengumuman pelelangan, dokumen pengadaan danpenjelasan pekerjaan . 22222222

saksi selaku Sekretarisotomatis merangkap sebagai PPK ( Pejabat PenatausahaanKeuangan ), jadi untuk penyusunan DPPA berdasarkan SuratEdaran Bupati sedangkan yang menyusun adalah PPK yangterlebih dahulu dibuat RKA yang ditanda tangani oleh KepalaDinas sehingga RKA yang dibuat sama persis dengan DPPA ;Bahwa pada saat penyusunan RKS tidak menunggu PERBUPkarena memang saksi pada waktu itu disuruh mengisi sehinggasaksi tidak menyebutkan satu persatu / secara rinci tetapi secaralungsum / global ; Bahwa

sebesar Rp.2.585.220.000, ;Bahwa dalam proyek pengadaan KTP dan KSK massal, sebagaiPPK ( Pejabat Penatausahaan Keuangan ) dijabat oleh PakBahwa dalam DPPA tidak ada yang menyebutkan sistim on lineuntuk anggaran maupun untuk data base ;Bahwa yang membuat DPPA atas usulan Subdin bukan dariPPK / Pak Sudarto ; 63e Bahwa sebagaimana jabawan untuk pengadaan proyek KPTdan KSK massal anggarannya sebesar Rp.2.585.220.000,dengan honornya yang dilaporkan dalam DPPA dan semua adaperinciannya ; Menimbang, bahwa

DPPA SKPD: 205.01.02.29.5.2, DinasKelautan dan Perikanan, Sumber Dana: BDB. 191.3 (tiga) lembar Fotocopy Legalisir Formulir DPPA SKPD2.2.1 Rumah Sakit Umum Daerah, Pemerintah DaerahKabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2012. 192.1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Formulir DPPA SKPD2.2.

DPPA SKPD: 102.01.26.01.5.2, DinasKesehatan, Sumber Dana: BDB. 194.1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Formulir DPPA SKPD2.1.

DPPA SKPD: 205.01.02.29.5.2,Dinas Kelautan dan Perikanan, Sumber Dana: BDB.3 (tiga) lembar Fotocopy Legalisir Formulir DPPA SKPD 2.2.1 RumahSakit Umum Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten MandailingNatal Tahun Anggaran 2012.1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Formulir DPPA SKPD 2.2.

DPPA SKPD: 102.01.26.01.5.2,Dinas Kesehatan, Sumber Dana: BDB.1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Formulir DPPA SKPD 2.1.

(T.17); 1 (satu) Bundle Foto Copy di Legalisir DPA Kegiatan RapatKoordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan Jumlah Rp.1.815.000.000,00 tanggal 14 Januari 2019 dan DPPA Kegiatan RapatKoordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan jumlah sebelumperubahan Rp. 1.815.000.000,00 setelah perubahan Rp.1.361.250.000,00 tanggal 26 April 2019.

(T.31); 1 (satu) Bundle Foto Copy di Legalisir DPA Kegiatan PenelitianDPA OPD dan Verifikasi DPA OPD dengan Jumlah Rp. 198.300.000,00tanggal 14 Januari 2019 dan DPPA Kegiatan Penelitian DPA OPD danVerifikasi DPA OPD dengan jumlan sebelum perubahan Rp.198.300.000,00 setelah perubahan Rp. 198.300.000,00 tanggal 14 MelHalaman 18 dari 57 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN TIk2019.

(T.42); 1 (satu) Bundle Foto Copy di Legalisir DPA KegiatanPendampingan SIPKD Modul Perbendaharaan dengan Jumlah Rp.182.000.000,00 tanggal 14 Januari 2019 dan DPPA KegiatanHalaman 19 dari 57 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN TIkPendampingan SIPKD Modul Perbendaharaan dengan jumlah sebelumperubahan Rp. 182.000.000,00 setelah perubahan Rp. 0,00 tanggal 04November 2019.

(T.48); 1 (Satu) Bundle Foto Copy di Legalisir DPA Kegiatan PenyusunanSistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan jumlah Rp.166.150.000,00 tanggal 14 Januari 2019 dan DPPA KegiatanPenyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerahdengan jumlah sebelum perubahan Rp. 166.150.000,00 setelahperubahan Rp. 0,00 tanggal 04 November 2019.

(T.49); 1 (satu) Bundle Foto Copy di Legalisir DPA KegiatanPendampingan SIPKD Modul Akuntansi dengan jumlah Rp.310.160.000,00 tanggal 14 Januari 2019 dan DPPA KegiatanPendampingan SIPKD Modul Akuntansi dengan jumlah sebelumperubahan Rp. 310.160.000,00 setelah perubahan Rp. 310.160.000,00tanggal 14 Mei 2019. (T.50); 4 (empat) Bundle Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)beserta dengan lampirannya.

GRAHA PURNA KARYA CONSULTANT ;1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran Termin keIV dari CV.LIBRA ;1 (satu) eksemplar Surat Berita Acara Penyerahan Pekerjaan ;1 (satu) eksemplar Buku Kas Umum Bendahara Proyek ;3 (tiga) lembar DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran)Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kab. Asahan TA 2008No.

DPPA SKPD : 1.020101251952 dalam bentuk foto copy yang telahdilegalisir ke Pengadilan Negeri Kisaran tetap pada berkas perkara ;Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 464/Pid.B/2010/PN.Kis., tanggal 10 Nopember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1Menyatakan Terdakwa Ir.

GRAHA PURNA KARYA CONSULTANT TA 2008;1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran Termin keIV dari C.V.LIBRA;1 (satu) eksemplar Surat Berita Acara Penyerahan Pekerjaan;1 (satu) eksemplar Buku Kas Umum Bendahara Proyek;3 (tiga) lembar DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran)Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan TA2008 Nomor: DPPA SKPD: 1.020101251952 dalam bentuk foto copyyang telah dilegalisir ke Pengadilan Negeri Kisaran dipergunakan dalamberkas perkara atas nama

LIBRA; 1 (satu) eksemplar Surat Berita Acara Penyerahan Pekerjaan; 1 (satu) eksemplar Buku Kas Umum Bendahara Proyek; 3 (tiga) lembar DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran)Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten AsahanTA 2008 Nomor: DPPA SKPD: 1.020101251952 dalam bentuk fotocopy yang telah dilegalisir ke Pengadilan Negeri Kisaran;dipergunakan dalam berkas perkara atas nama H. ANWARI, S.KM.;8.