• Medik (Setjen BinaHal. 3 dari 1626 Halaman Put.No.49/Pid.

  Husein selaku Direktur Jenderal BinaPelayanan Medik atas nama Menteri Kesehatan ;2.

  Bina Pelayanan Medik TA 2006.

  Medik Depkes RI TahunAnggaran 2006, dapat saya jelaskan sebagai berikut :1.)

  Usulan tersebutdiajukan oleh Terdakwa kepada Dirjen Bina Pelayanan Medik FaridW.

• Mataram yang ada cap timbulnya;
  - 1 (satu) lembar bukti Surat Keterangan Nomor 172 dari Rumah Sakit Universitas Mataram atas nama Pasien Dedi Kurniadi;
  - 1 (satu) lembar Surat Pencarian Bukti Data PCR (Polymerase Chain Reaction) atas nama Ade Risqy Oktaviana;
  - 1 (satu) lembar Surat Bukti Pencarian Nama atas nama Ade Risqy Oktaviana di SIM (Sistem Informasi Manajemen) Rumah Sakit;
  - 1 (satu) lembar Surat Pencarian Nomor RM (Rekam Medik

  Raehul Bahraen,M.Sc., Sp.PK; Bahwa Rumah Sakit Universitas Mataram tidak pernahmengeluarkan Surat Keterangan Pemeriksaan RTPCR (SWAB)dengan Nomor Rekam Medik: 172/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 yangditandatangani oleh dr. Raxi Rahmadona, Sp.PK. dan dr.

  Awaludin Alias Awal (DPO), namun Saksi tidakpernah melakukan pemeriksaan ke Dokter maupun Laboratorium danlangsung diberikan Surat Keterangan Pemeriksaan RTPCR (SWAB)dengan Nomor Rekam Medik: 172/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 yangditandatangani oleh dr. Raxi Rahmadona, Sp.PK dan dr.

  S Alias Petra mengirimkan Foto KTP dari Saksi AdeRisqy Oktaviana kepada Terdakwa; Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat Surat Keterangan PemeriksaanRTPCR (SWAB) yang seolaholah dikeluarkan oleh Rumah = SakitUniversitas Mataram dengan Nomor Rekam Medik: 172/VII/2021 tanggal 22Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr.

  S Alias Petra mengirimkan Foto KTP dari Saksi AdeRisqy Oktaviana kepada Terdakwa; Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat Surat Keterangan PemeriksaanRTPCR (SWAB) yang seolaholan dikeluarkan oleh Rumah = SakitUniversitas Mataram dengan Nomor Rekam Medik: 172/VII/2021 tanggal 22Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr.

  Draw;Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Pya Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, pukul 18.00WITA, Terdakwa menyerahkan Surat Keterangan Pemeriksaan RTPCR(SWAB) dengan Nomor Rekam Medik: 172/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021yang ditandatangani oleh dr. Raxi Rahmadona, Sp.PK dan dr.

• RYANDA PRIMA DEWANGGA;

• 1 (satu) buah buku catatan medik An. RYANDA PRIMA DEWANGGA;

Dikembalikan kepada Terdakwa RYANDA PRIMA DEWANGGA Bin KUSRIYANTO;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

RYANDA PRIMADEWANGGA; 1 (satu) buah buku catatan medik an. RYANDA PRIMA DEWANGGA.Dikembalikan kepada Terdakwa; Uang tunai Rp. 320.000, (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Pct.Dirampas Untuk Negara;4.

RYANDA PRIMADEWANGGA, 1 (Satu) buah buku catatan medik An.

RYANDA PRIMADEWANGGA, 1 (satu) buah buku catatan medik An.

RYANDA PRIMADEWANGGA;1 (Satu) buah buku catatan medik An.

RYANDA PRIMADEWANGGA; 1 (Satu) buah buku catatan medik An. RYANDA PRIMA DEWANGGA;Dikembalikan kepada Terdakwa RYANDA PRIMA DEWANGGA BinKUSRIYANTO;6.

• Menetapkan sisa dari pidana tersebut tidak perlu dijalankan dan diganti dengan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Sosial;5. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;6. Memerintahkan Terdakwa tetap direhabilitasi dengan Rehab Medik dan Rehab Sosial di Panti Rehabilitasi Instansi Napza Jl. Kol. Masturi, Kec. Cisarua, Kab. Bandung;7. Menetapkan biaya Rehab Medik dan Rehab Sosial dibebankan atas biaya Cq. Departemen Kesehatan;8.

  bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut:1 Menyatakan Terdakwa ROBET SALIM Bin ANTON SALIM, bersalahmelakukan tindak pidana menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendirisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;2 Menempatkan terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Jawa Barat untuk mendapatkanRehabilitasi medik

  dan Rehabilitasi sosial selama 9 (sembilan) bulan;Menetapkan lamanya waktu Rehanilitasi tersebut dikurangkan seluruhnya denganmasa Rekabilitasi yang telah terdakwa jalani di Rumah Sakit jiwa Jawa Baratdan masa penahanan dirumah tahanan negara;Menetapkan Biaya Rehab Medik dan Sosial dibebankan atas biaya negara CqDeparteman Kesehatan;OWMetapkan agar barang bukti berupa :1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu sisapemakaian dengan berat brutto 0,1799 gram yang dibungkus

  dan Rehabilitasi Sosial maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap direhabilitasi dengan Rehab Medik dan Rehab Sosial di PantiRehabilitasi Instansi Napza Jl.

  Bandung dengan biayaRehab Medik dan Rehab Sosial dibebankan atasbiaya Cq.

  dan Rehabilitasi Sosial;5 Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;6 Memerintahkan Terdakwa tetap direhabilitasi dengan Rehab Medik dan RehabSosial di Panti Rehabilitasi Instansi Napza Jl.

• Badaging HandenAnak dari Abrun Handen selaku Ketua Panitia Lelang Barang dan Jasa padaProgram Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Berupa PengadaanAlat Kesehatan Untuk Rawat Inap, UGD, OK dan Peralatan Medik pada RSUDKabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2010 dan Saksi H. Akhmad Fauzan,A.MD Bin H.

  No. 2584 K/Pid.Sus/2016yang menyatakan bahwa nilai anggaran dari Paket Pengadaan AlatKesehatan Ruang Rawat Inap, UGD, OK dan Peralatan Alat Medik sebesarRp3.290.527.981 ,00.

  (Asli) ;1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) penyetoran PPN atasPembayaran Pengadaan Alat Kesehatan untuk Rawat Inap, UGD, OKdan Peralatan Medik Medik 45 % sebesar Rp811.565.230,00 (delapanratus sebelas juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluhrupiah) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp73.778.657,00 (tujuhpuluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluhtujuh ribu rupiah) tanggal 03 November 2010.

  (Asli) ;1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Penyetoran PPN atasPembayaran Pengadaan Alat Kesehatan untuk Rawat Inap, UGD, OKdan Peralatan Medik Medik 45 % sebesar Rp811.565.230,00 (delapanratus sebelas juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluhrupiah) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp73.778.657,00 (Tujuhpuluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluhtujuh ribu rupiah) tanggal 03 November 2010.

  (Asli) ;1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Penyetoran PPN atasPembayaran Pengadaan Alat Kesehatan untuk Rawat Inap, UGD, OKdan Peralatan Medik Medik 45 % sebesar Rp811.565.230,00 (delapanratus sebelas juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluhrupiah) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp73.778.657,00 (tujuhpuluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluhtujuh ribu rupiah) tanggal 03 November 2010.

• ;Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2000 tentangJenis Jasa dan Barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai Pasal 5huruf a yang berbunyiHalaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 1173/B/PK/PJK/2016Jenis Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalaha) Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;.Pasal 6Jenis dibidang pelayanan kesehatan medik sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 huruf a, meliputiJasa dokter umum, dokter specialis, dan dokter gigi;Jasa dokter hewan

  klinikkecantikan estetika yang mana telah mendapat ijin operasional dari DirektoratBina Pelayanan Medik Dasar, Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik"Departemen Kesehatan Republik Indonesia" yang mana sangat berbedasekali";Bahwa definisi dari Klinik Kecantikan Estetika adalah satu sarana pelayanankesehatan (Praktik dokter perorangan/praktik berkelompok dokter) yang bersifatrawat jalan dengan menyediakan jasa pelayanan medik (konsultasi,pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medik) untuk mencegah

  Jasapelayanan sarana Klinik Kecantikan Pemohon Banding yang menyediakanjasa pelayanan tindakan medik terbatas dan tindakan medik invasif(operatif) tanpa bius umum yang dilakukan oleh seorang dokter/doktergigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis telah sesuai dengan keahlian dankewenangannya dengan penanggung jawab teknis adalah seorang dokteryang berijin Praktek termasuk jasa Pelayanan Medik sesuai denganketentuan perpajakan.Bahwa oleh sebab itu, Majelis berkeyakinan bahwa Jasa yang diberikanoleh

  Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;b. Jasa di bidang pelayanan sosial;c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;d. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha denganhak opsi;. Jasa di bidang keagamaan;f. Jasa di bidang pendidikan;g. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan PajakTontonan;h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;i. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;j. Jasa di bidang tenaga kerja;k.

  (konsultasi,pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medik) untuk mencegah danmengatasi berbagai kondisi/penyakit yang terkait dengan kecantikan(estetika penampilan) seseorang, yang dilakukan oleh tenaga medik sesuaidengan keahliannya dan kewenangannya, sehingga dikecualikan dari objekPPN dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai denganketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 4A ayat (3) huruf aUndangUndang Pajak

• Menurut Pemeriksa 319.398.499Koreksi 160.490.227Dasar dilakukan koreksi oleh Pemeriksa:bahwa dasar dikoreksi karena berdasar Pasal 4A ayat (3) UndangUndangNomor 18/2000 juncto UndangUndang Nomor 42/2009 dan Pasal 5 dan 6PP 144/2000 Jenis Usaha WP yang berupa kinik kecantikan tidak termasuksebagai jasa dibidang Pelayanan Kesehatan Medik.

  ;Pasal 6Jenis di bidang pelayanan kesehatan medik sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 huruf a, meliputia.

  PelayananMedik "Departemen Kesehatan Republik Indonesia" yang mana sangatberbeda sekali";bahwa definisi dari Klinik Kecantikan Estetika adalah satu sarana pelayanankesehatan (Praktik dokter perorangan/praktik berkelompok dokter) yangbersifat rawat jalan dengan menyediakan jasa pelayanan medik(konsultasi,oemeriksaan, pengobatan dan tindakan medik) untuk mencegahdan mengatasi berbagai kondisi/penyakit yang terkait dengan kecantikan(estetika penampilan) seseorang, yang dilakukan oleh tenaga medikdokter

  Jasa di bidang perhotelan; dan Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangkamenjalankan pemerintahan secara umum;Pasal 6:Jenis jasa di bidang pelayanan kesehatan medik sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:a. Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;b. Jasa dokter hewan;c. Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, danfisioterapl;d. Jasa kebidanan dan dukun bayi;e.

  (konsultasi,pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan medik) untuk mencegah danmengatasi berbagai kondisi/penyakit yang terkait dengan kecantikan(estetika penampilan) seseorang, yang dilakukan oleh tenaga medik sesuaidengan keahliannya dan kewenangannya sehingga dikecualikan dari objekPPN, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai denganketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 4A ayat (3) huruf aUndangUndang

• 1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

  2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

  3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Medik Sugeng Bin Gimin) terhadap Penggugat (Mujiami Binti Mutiran);

  4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 745.000.- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

• Satu lembar foto kopi Surat Laporan Medik Penderita Nomor R/Speng229/VII/2013 tanggal 30 Agustus 2013.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000, (lima belasribu rupiah).2.

  Ramelan a.nAmyor Laut (K/W) Hidayati Utami NRP 11764/P;g. 1 (satu) lembar foto copy Surat Laporan Medik Penderita Nomor R/Speng229/ VIII/2013tanggal 30 Agustus 2013 dari RSAL Dr Ramelan yang ditandatangani oleh dokter yang merawata.n Letkol Laut (K) dr. Eko Riyanto, Sp,KK NRP 10451/P dan diketahui oleh WakamedRumkital Dr. Ramelan a.n Kolonel Laut (K) dr.

  Kemudian Laporan Medik Penderita tanggal 30 Agustus 2012tersebut dikirim oleh Kaset Rumkital Dr. Ramelan Surabaya ke Pomal Lantamal II Jakartauntuk melengkapi berkas perkara Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa buktisurat berupa (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Rekam Medis Nomor R/362/VII/2013tanggal 4 Juli 2013 dari Rumkital Dr.

  Bahwa benar berdasarkan Laporan Medik Penderita tanggal 30 Agustus 2012 atas nama LettuDoddy Lahardo NRP 19200/P dari RSAL Ramelan Surabaya menyatakan:a. Data Medik antara lain :1) Riwayat singkat masuknya pasien ke Rumkital Dr. Ramelan : Timbul bercakbercakmerah menonjol pada kedua tungkai sejak 1 minggu.2) Hasil pemeriksaan singkat waktu pasien datang di Rumkial Dr.

• Jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal;Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2000tentang Jenis Jasa dan Barang yang tidak dikenakan Pajak PertambahanNilai Pasal 5 huruf a yang berbunyi:Jenis Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah:a) Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;Pasal 6:Jenis di bidang pelayanan kesehatan medik sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 huruf a, meliputi:a.

  Medik "Departemen Kesehatan Republik Indonesia" yang manasangat berbeda sekali";Halaman 6 dari 31 halaman.

  Jasa pelayanan sarana Klinik KecantikanPemohon Banding yang menyediakan jasa pelayanan tindakan medikterbatas dan tindakan medik invasif (operatif) tanpa bius umum yangdilakukan oleh seorang dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigispesialis telah sesuai dengan keahlian dan kewenangannya denganpenanggung jawab teknis adalah seorang dokter yang berijin Praktektermasuk jasa Pelayanan Medik sesuai dengan ketentuan perpajakan;Majelis berkeyakinan bahwa Jasa yang diberikan oleh PemohonBanding merupakan

  ; Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang JenisBarang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak PertambahanNilai;Pasal 5 huruf a:Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilaiadalah Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;Pasal 6:Halaman 14 dari 31 halaman.

  Putusan Nomor 1288/B/PK/PJK/2016pelayanan medik (konsultasi, pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medik)untuk mencegah dan mengatasi berbagai kondisi/penyakit yang terkait dengankecantikan (estitika penampilan) seseorang, yang dilakukan oleh tenaga mediksesuai dengan keahliannya dan kewenangannya, sehingga dikecualikan dariobjek PPN dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang

• Nomor 655 K/Pdt.SusPHI/2016Kasasi menghalanghalangi Termohon Kasasi untuk bekerja dan fakta yangsebenarnya adalah Termohon Kasasi melakukan kesalahan mengambil bukurekam medik tempat pencatatan pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomimilik Tergugat yang tidak dan bukan hak dari Termohon Kasasi, karenahanya Pemohon Kasasi saja yang berhak memiliki Rekam Medik pasiensesuai dengan ketentuan UndangUndang Rumah Sakit yang berlaku;.

  Bahwa Pemohon Kasasi juga menolak Surat Anjuran Dinas Sosial danTenaga Kerja Kota Nomor 567/6205/DSTKM/2015 tanggal 5 Nopember 2015,sebagaimana Surat Pemohon Kasasi Nomor 225/MO/MFH/X1I/2015 tanggal18 Nopember 2015, karena Termohon Kasasi telah melakukan kesalahanmengambil/menghilangkan laporan atau hasil Rekam Medik pasien dan masakerja Termohon Kasasi tidak benar dari tahun 2010, sehingga PemohonKasasi menolak jumlah hakhak dari Termohon Kasasi yang harus dibayaroleh Pemohon Kasasi, apalagi Termohon

  Nomor 655 K/Pdt.SusPHI/2016Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapatperbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Anggota Majelis yang memeriksadan memutus perkara ini, yaitu Pembaca (Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.)yang berpendapat sebagai berikut:Bahwa alasanalasan keberatan dari Pemohon Kasasi/Pelawan dapatdibenarkan, karena Judex Facti telah salah dan keliru serta tidak tepat dalammenilai, menimbang dan menerapkan hukum;Bahwa pengambilan data rekam medik oleh Penggugat yang

  merupakanmilik Tergugat adalah perbuatan kriminal yang sangat merugikan Tergugat dantergolong kesalahan berat, niat jahat ini telah terbukti menjadi suatu perbuatanpidana oleh karena Penggugat dipanggil oleh Tergugat untuk mengembalikandata rekam medik namun tidak di tanggapi dan sampai terjadi gugatan datarekam medik tidak dikembalikan;Bahwa dari perbuatan Penggugat dapat menimbulkan dampak hukumyang lain, ketika rekam medik tersebut tersebar ke publik dan atau pihak yangberkepentingan memerlukan

  untuk diagnosis;Bahwa mengacu pada keadilan yang tidak dipertentangkan (diantinomikan)dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, juga niat dari Tergugat untuk tidakmelakukan proses hukum pidana maka tidak perlu lagi melakukan pemanggilanharus sesuai dengan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangketenagakerjaan, sehingga pemanggilan yang telah dilakukan oleh Tergugat untukmengembalikan data rekam medik telah memenuhi azas kepatutan dan kepastianhukum, dan oleh karena Penggugat tidak memenuhi

• Baligraha Medikatama, Nomor: 06tertanggal 22 Pebruari 1997.2 Bahwa, Para Penggugat selain telah memberikan pelayanan medis dan/atau pelayanankesehatan lainnya kepada para pasien rumah sakit selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun,Para Penggugat juga selalu menjabat Dewan Pengurus dan Dewan Penasehat Rumah Sakitmilik Tergugat, adapun jabatan dari masingmasing Penggugat diantaranya sebagai berikut:1 enggugat I:omite Medik RSGM, sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor: 180/BGMT/VIITI/98, tertanggal

  06 Agustus 1998 mengenai berakhirnya masatugas Komite Medik RSGM;Koordinator bagian Jantung, berdasarkan Surat Keputusan PengangkatanRumah Sakit Nomor: 005/SK/P.Ditr/BGMT/ VIII/98 tertanggal 10Agustus 1998, sejak tanggal ditetapkan untuk menjabat sampai dengantanggal 09 Agustus 2000;Dewan Penasehat Medik Rumah Sakit Graha Medika, berdasarkan SuratPembentukan Dewan Penasehat Medik Rumah Sakit Graha MedikaNomor 020/SK/P.Dir/BGMT/ VIII/98, tertanggal 10 Agustus 1998;Koordinator bagian Jantung, berdasarkan

  September 2006, sejak tanggal ditetapkan untuk menjabatsampai dengan tanggal 19 September 2009.1 enggugat II:e etua Panitia Infeksi / Nosokimial berdasarkan Surat KeputusanPengangkatan Rumah Sakit Nomor: 482/SK/DIR/RSGM/X/96, tertanggal 20oktober 1996, sejak tangal ditetapkan;e Koordinator Bagian Bedah, berdasarkan Surat Keputusan PengangkatanRumah Sakit Nomor: 007/SK/P.Ditr/BGMTA/III/ 98, tertanggal 10 Agustus1998, sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 09 Agustus 2000;e Dewan Penasehat Medik

  Rumah Sakit Graha Medika, berdasarkan SuratPembentukan Dewan Penasehat Medik Rumah Sakit Graha Medika Nomor:020/SK/P.Dir/BGMTA/II// 98, tertanggal 10 Agustus 1998;e Kepala Seksi Bedah Umum berdasarkan berdasarkan Surat KeputusanPengangkatan Rumah Sakit Nomor: 052/SK/HUK/ V/2006, tertanggal 08Mei 2006, sejak tanggal ditetapkan; Ketua Kelompok Staf Medis FungsionalBedah berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Rumah Sakit Nomor:099/SK/HUK/IX/2006, tertanggal 20 September 2006, sejak tanggalditetapkan

  untuk menjabat sampai dengan tanggal 19 September 2009;e Ketua Kelompok Staf Medis Fungsional Bedah dalam Susunan DewanPenasehat Medik, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Rumah SakitNomor: 002/SHKJSK/DIR/I/ 2008, tertanggal 02 Januari 2008, sejak tanggalditetapkan untuk menjabat sampai dengan tanggal 02 Januari 2009.2.3.

• /informed consent adalah persetujuan yangdiberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenaitindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut;Pasal 2 Ayat 1 menyatakan:Semua tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien harusmendapatkan persetujuan;Pasal 2 Ayat 2 menyatakan:Persetujuan dapat diberikan secara tertulis maupun lisan;Pasal 3 Ayat 1 menyatakan:Setiap tindakan medik yang mengandung resiko tinggi harus denganpersetujuan tertulis yang ditandatangani oleh

  Memberikan pelayanan medik sesuai dengan standar profesi danstandard prosedur operasional serta kebutuhan medik pasien......

  Padahal untuk tindakan medik tersebut telahnyatanyata terdapat persetujuan/izin tindak medik yang dibuatdan ditandatangani oleh suami Termohon Kasasi (Sdr. MatiasSormin) sebagaimana bukti yang dikemukakan oleh PemohonKasasi semula Terbanding II/Tergugat II (Bukti T.II2), bukti manasama sekali tidak diperhatikan atau diabaikan oleh Judex Factiyang mengadili dan memutuskan perkara a quo, sehingga JudexFacti berkesimpulan adanya perbuatan melawan hukum;2.

  Nomor 814 K/Pdt/201314.15.Menteri Kesehatan Nomor 585/Men.Kes/Per/X1989 tentang PersetujuanTindak Medis yang secara tegas menyatakan, bahwa:Pasal 1 ayat 1 menyatakan:Persetujuan tindakan medik/informed consent adalah persetujuan yangdiberikan oleh pasien atau keluarganya..dstPasal 2 ayat 1 menyatakan:Semua tindakan medik harus mendapat persetujuan;Pasal 2 ayat 2 menyatakan:Persetujuan dapat diberikan secara tertulis maupun lisan;Pasal 3 ayat 1 menyatakan:Setiap tindakan medik yang mengandung resiko

  Nomor 814 K/Pdt/2013prosedur medik, dan kebocoran kandung kemih Penggugat bukankarena kesalahan operasi caesare yang ditangani TergugatIII/Pemohon Kasasi;.

• 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
  2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama M Agus Rizki bin Sariyadi untuk menikah dengan calon istrinya bernama Nilam Dwi Cahyani binti Medik Iswanto ;
  3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

• AwiSuheri, Hendra Gunawan, Kiki dan Medik Suryadi (dilaksecara terpisah) ditangkap Petugas Kepolisian Dit ReskiSumut pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 sekira pukPerumahan Komplek Deli Indah No. 166 L Kec. PerbaunBedagai, dimana sebelumnya Petugas Kepolisian Dit ReSumut mendapatkan informasi dari masyarakat yang ldbahwa ada kegiatan perjudian toto gelap yang diadakaYuku Hamparan Perak Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Smengatas namakan PT.

  Awing (dilakukan penuntutan secyang sedang melakukan rekapitulasi (pbengerekapan) smelalui alat komputer, Bambang Suheri (dilakukan penterpisah) yang sedang mengawasi pekerja yang melaktsekaligus melakukan rekapitulasi angkaangka kedalamsedangkan Hendra Gunawan, Kiki dan Medik Suryadi (dpenuntutan secara terpisah) sedang melakukan rekapitnomornomor yang masuk dari para pembeli.

  NaradaBhakti Nusantara ditanda tangani oleh Bambang Suheri District Managerkepada Halomoan Nababan Unit Manager dan Anto Sales Promotion/SP,1 (satu) lembar kertas tertanggal 11 Juli 2011, 1 (satu) lembar nomornomor yang keluar, 1 (satu) blok kupon yang sudahterpakai undian gratis produk NBN, 1 (satu) unit handphone (HP) merekNokia 1200, uang sebesar Rp. 110.000, (seratus sepuluh ribu rupiah),dari Medik Suryadi ( dilakukan penuntutan secara terpisah) berupa 1(satu) lembar kertas warna putih bertuliskan

  Awing, Bambang Suheri,Hendra Gunawan, Kiki dan Medik Suryadi cara melakukan perjudianjenis toto gelap dan Halomoan Nababan, Nawing als. Awing, BambangSuheri, Hendra Gunawan, Kiki dan Medik Suryadi menjelaskan bahwadalam mengadakan perjudian jenis toto gelap tersebut adalah caramenebak angkaangka yang akan keluar dengan uang sebagai lembar.............

• AldiAlfiansyah dengan indikasi pengeroyokan atas peristiwa tanggal 18November 2018, namun ditemukan rekam medik atas nama Sadr. AldyAlfiansyah.Bahwa alamat dan tanggal lahir atas nama Sadr. Aldi Alfiansyah dengan Sadr.Sdr. Aldy Alfiansyah berdasarkan rekam medik adalah sama;Bahwa Ahli tidak mengingat muka pasien Sdr. Aldy Alfiansyah;Bahwa secara kode etik kedokteran jika kepolisian meminta atas nama Sadr.Aldi Alfiansyah maka akan diberikan visum et repertum atas nama Sadr.

  rekam medik akandiserahkan ke dokter yang memeriksa.

  Aga Haris mengatakan adanya pasien dengannama berbeda atas nama Aldi Alfiansyah dengan Aldy Alfiansyah namun alamatdan tanggal lahirnya sama, oleh karena ada permintaan visum et repertum dariKepolisian atas nama Aldi Alfiansyah untuk kejadian pidana tanggal 18November 2018, maka dikeluarkanlah rekam medik dalam bentuk visum etrepertum atas nama Aldi Alfiansyah yang mana ketika itu rekam medik kejadiandi bulan April yang dibuat oleh dr. M.

  Luqmansyah Capah;Menimbang, bahwa atas pasien yang bernama Aldy Alfiansyah ada jugarekam medik kejadian di 18 November 2018 yang dibuat oleh dr.

  Aga Haris, yang melakukan pemeriksaan dan rekam medik pada tanggal 18November 2018;Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperolehfaktafakta hukum sebagai berikut:.

• Menetapkan Terdakwa Muhammad Ilham Hafidza Bin Efendi menjalani Rehabilitasi Medik Napza di Rumah Sakit Grhasia Pemerintah Daerah Daerah IstimewaYogyakarta; 4. Menetapkan masa selama Terdakwa Muhammad Ilham Hafidza Bin Efendi menjalani Rehabilitasi Medik Napza diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman; 5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) handphone merk Lenovo seri X2 Vibe warna gold kombinasi hitam nomor Simcard 085803560863 dirusak hingga tak dapat dipakai lagi;6.

• Bumi Pandaan Plastik atas nama Jamaludin, yang berisi: Formulir kecelakaan kerja Tahap I, Formulir kecelakaan kerja Tahap I, Formulir KK4/ Surat Keterangan Dokter/ Rekam Medik, Kwitansi asli, Biaya perawatan dan pengobatan, Kwitansi asli biaya transport/ ambulans, Surat keterangan sementara tidak mampu bekerja, Bukti absensi dari perusahaan pada bulan kecelakaan sampai dengan kembali kerja, Photo copy KTP dan Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, Surat keterangan dari Direktur PT.

  Bumi Pandaan Plastik atas nama Ayub Susanto, yang berisi Formulir Kecelakaan Kerja Tahap I, Formulir Kecelakaan Kerja Tahap II, Formulir KK4/ Surat Keterangan Dokter/ Rekam Medik, Kwitansi Asli biaya perawatan dan pengobatan, Kwitansi asli transport/ ambulans, Surat keterangan sementara tidak mampu bekerja, Bukti absensi dari perusahaan pada bulan kecelakaan sampai dengan kembali bekerja, photo copy KTP dan Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, Surat keterangan dari Direktur PT.

  Bumi Pandaan Plastik atas nama Arifin, yang berisi (Formulir Kecelakaan Kerja Tahap I, Formulir Kecelakaan Kerja Tahap II, Formulir KK4/ Surat Keterangan Dokter/ Rekam Medik, Kwitansi Asli biaya perawatan dan pengobatan, Kwitansi asli transport/ ambulans, Surat keterangan sementara tidak mampu bekerja, Bukti absensi dari perusahaan pada bulan kecelakaan sampai dengan kembali bekerja, photo copy KTP dan Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, Surat keterangan dari Direktur PT.

  Jamaludin, yang berisi formulir kecelakaankerja Tahap I, Formulir Kecelakaan Kerja Tahap , Formulir KK4/ SuratKeterangan Dokter/ Rekam medik, kwitansi asli, biaya perawatan danpengobatan, kwitansi asli biaya transport/ ambulans, surat keterangansementara tidak mampu bekerja, bukti absensi dari perusahaan padabulan kecelakaan s.d. kembali kerja, fotocopy KTP dan Kartu PesertaBPJS Ketenagakerjaan, Surat Keterangan dari Direktur PT.

  Ayub Susanto, yang berisiFormulir Kecelakaan Kerja Tahap , Formulir Kecelakaan Kerja Tahap Il,Formulir KK4/ Surat Ketrangan Dokter/ Rekam medik, kwitansi asilibiaya perawatan dan pengobatan, kwitansi asli transport/ ambulans,surat keterangan sementara tidak mampu bekerja, bukti absensi dariperusahaan pada bulan kecelakaan s.d. kembali bekerja, fotocopy KTPdan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, Surat Ket dr Direktur PT.Bumi Pandaan Plastik untuk mentransfer ke rekening BCA No.0182694141 a.n.

  Arifin, yang berisiFormulir Kecelakaan Kerja Tahap , Formulir Kecelakaan Kerja Tahap Il,Formulir KK4/ Surat Keterangan Dokter/ Rekam medik, kwitansi asllibiaya perawatan dan pengobatan, kwitansi asli transport/ ambulans,surat keterangan sementara tidak mampu bekerja, bukti absensi dariperusahaan pada bulan kecelakaan s.d. kembali bekerja, fotocopy KTPdan kartupeserta BPJS Ketenagakerjaan, Surat Ket dr Direktur PT.

  Tansanjaya; 1 (satu) bendel berkas klaim Jaminan Kecelakaan Kerja Karyawan PT.Bumi Pandaan Plastik atas nama Jamaludin, yang berisi: Formulirkecelakaan kerja Tahap I, Formulir kecelakaan kerja Tahap , FormulirKK4/ Surat Keterangan Dokter/ Rekam Medik, Kwitansi asli, Biayaperawatan dan pengobatan, Kwitansi asli biaya transport/ ambulans,Surat keterangan sementara tidak mampu bekerja, Bukti absensi dariperusahaan pada bulan kecelakaan sampai dengan kembali kerja,Photo copy KTP dan Kartu peserta BPJS

  Bumi Pandaan Plastik untuk mentransferke rekening BCA Nomor 0182694141 atas nama Siti Noer Cholifahtanggal 10 Oktober 2018) dan Penetapan Jaminan Kecelakaan Kerja;Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 850/PID/2020/PT SBY 1 (satu) bendel berkas klaim Jaminan Kecelakaan Kerja Karyawan PT.Bumi Pandaan Plastik atas nama Ayub Susanto, yang berisi FormulirKecelakaan Kerja Tahap I, Formulir Kecelakaan Kerja Tahap II, FormulirKK4/ Surat Keterangan Dokter/ Rekam Medik, Kwitansi Asli biayaperawatan dan pengobatan

• kiri saksi korban Pirlis dansaksi korban Suandi juga ikut terkena pisau milik saksi Hendri terlukapada bagian pelipis kiri, selanjutnya saksi korban Susadi terkenatusukan pisau pada punggung bagian kiri dan kanan, kemudian saksikorban Pirlis, saksi korban Susadi, dan saksi korban Suandi berlarimeninggalkan tempat tersbeut dan saksi korban Susadi yang berlaripaling belakang kembali dipukul oleh Terdakwa menggunakan satubilah kayu pada bagian punggung;e Bahwa berdasarkan Visum dari Pusat Pelayanan Medik

  Hal 3 dari 6 Halmenyimpulkan bahwa pada tubuh Susandi Als Selancar Bin Masrididapatkan Iuka tusuk/tikam pada punggung bagian kiri dan kanan,dengan ukuran panjang luka 5cmx3cm;e Bahwa berdasarkan Visum dari Pusat Pelayanan Medik Bakti TimahBP dan RB Toboali Nomor : 008/UM1430/V/2012 tanggal 09 Mei 2012menyimpulkan bahwa pada tubuh Pirlis als Sangkut didapatkan lukarobek pada lengan tangan sebelah kiri ukuran 3cmx5cm;e Bahwa berdasarkan Visum dari Pusat Pelayanan Medik Bakti TimahBP dan RB Toboali

  kiri saksi korban Pirlis dansaksi korban Suandi juga ikut terkena pisau milik saksi Hendri terlukapada bagian pelipis kiri, selanjutnya saksi korban Susadi terkenatusukan pisau pada punggung bagian kiri dan kanan, kemudian saksikorban Pirlis, saksi korban Susadi, dan saksi korban Suandi berlarimeninggalkan tempat tersbeut dan saksi korban Susadi yang berlaripaling belakang kembali dipukul oleh Terdakwa menggunakan satubilah kayu pada bagian punggung;Bahwa berdasarkan Visum dari Pusat Pelayanan Medik

  Bakti TimahBP dan RB Toboali Nomor : 009/UM1430/V/2012 tanggal 12 Mei 2012menyimpulkan bahwa pada tubuh Susandi Als Selancar Bin Masrididapatkan Iuka tusuk/tikam pada punggung bagian kiri dan kanan,dengan ukuran panjang luka 5cmx3cm;Bahwa berdasarkan Visum dari Pusat Pelayanan Medik Bakti TimahBP dan RB Toboali Nomor : 008/UM1430/V/2012 tanggal 09 Mei 2012menyimpulkan bahwa pada tubuh Pirlis als Sangkut didapatkan lukarobek pada lengan tangan sebelah kiri ukuran 3cmx5cm;Bahwa berdasarkan Visum dari

  Pusat Pelayanan Medik Bakti TimahBP dan RB Toboali Nomor : 007/UM1430/IV/2012 tanggal 27 April2012 menyimpulkan bahwa pada tubuh Suandi Bin Masri didapatkanluka robek pada pelipis sebelah kiri ukuran kurang lebih 3 cm;wonnn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan danmenguatkan dalildalil dakwaannya telah mengajukan saksisaksi yangmasingmasing dibawah sumpah dalam persidangan

• Soebandi ternyata terdakwa selaku PengelolaBarang milik Daerah tidak melaksanakan keputusan DPRD tersebut yang menjadi tugas dantanggung jawabnya sebagai Pengelola barang milik Daerah, malah menyetujui perubahan dari tukar guling tanah eks Kantor Brigif9/2 Kostrad dengan bangunan medik di RSUD dr.

  Yaitu dengan mengajukan Nota Dinas Nomor : 590/138/436.011/2008tertanggal 4 Februari 2008 perihal pelepasan tanah asset Pemkab yang ditempati Brigif 9/2Kostrad kepada Bupati Jember yang pada pokoknya untuk lebih mengoptimalkan nilaipelepasan aset yang semula nilai tukar tanah aset pemkab berupa bangunan fasilitaspenunjang pelayanan medik di RSU dr.

  Soebandi ternyata terdakwa selakuPengelola Barang milik Daerah tidak melaksanakan keputusan DPRD tersebut yang menjaditugas dan tanggung jawabnya sebagai Pengelola barang milik Daerah , malah menyetujuiperubahan dari tukar guling tanah eks Kantor Brigif 9/2 Kostrad dengan bangunan medik diRSUD dr.

  Jember, yang hadirpada waktu itu selain saksi juga ada Kabag Hukum, dari DPRD diwakili olehkomisi A ; eBahwa rapat tersebut diadakan untuk membahas mengenai adanya surat permohonantukar guling tanah asset pemda dengan bangunan penunjang medik untuk RSSoebandi, Jember ;eBahwa berdasarkan hasil rapat tersebut, DPRD Kab.

  Jember tersebut jadi dilepas atau ditukargulingkan dengan bangunan penunjang medik untuk RS. Soebandi ;e Bahwa saksi pernah mendengan bahwa tanah tersebut akhirnya dilepas ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahukarena terdakwa waktu itu masih non aktif ;8 Saksi lr.