Bahwa pada tanggal 10 Maret 2018, diadakan RUPSLB PT.NANYANGINTINDO kedua, dimana sebelumnya telah dilakukan pemanggilan melaluiundangan tertanggal 27 Februari 2018, namun RUPSLB PT.NANYANGINTINDO kedua dimaksud juga tidak dapat dilaksanakan karena tidaktercapainya kuorum sebagai akibat dari tidak hadirnya Tuan HARIFUDDINFAHMI dan Ny. RITA SUSILOWATI;Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 31/Padt.P/2018/PN Bon.5. Bahwa mengingat pentingnya agenda RUPSLB tersebut demi kelangsunganPerseroan maka PT.

Nanyang Intindo sehingga Pemohon telah memenuhi persyaratansebagai pemegang saham untuk meminta diadakan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

)diperoleh hasil kuorum rapat sebesar */3 (satu pertiga) dari keseluruhan sahamperseroan, maka menetapkan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

karenatelah ditentukan waktu dilaksanakan RUPSLB PT.

Menetapkan kuor'um RUPSLB PT. NANYANG INTINDO Ketiga sebesar */s(satu pertiga) dari keseluruhan saham perseroan;3. Memberi ijin Kepada Pemohon untuk melaksanakan RUPSLB PT. NANYANGINTINDO Ketiga selambatlambatnya pada hari SENIN, tanggal 16 April 2018;Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 31/Padt.P/2018/PN Bon.4.

Phebe Liman, Ny.Laura Liman, Nona Eunice Liman, Tuan Anthony Liman, Tuan Salas Limandan Paulo Liman tidak hadir dalam RUPSLB tersebut.

RUPSLB tanggal 27 Desember 2010jelasjelas merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikanPENGGUGAT.

.Bahwa untuk diketahui TERGUGAT Il sebagai/selaku pribadi dan/ataustandby buyer telah diundang oleh para pengurus TERGUGAT untukhadir pada RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 27 Desember2014, sehinga selain sebagai kuasa PENGGUGAT yang tidak dapat hadirpada RUPSLB TERGUGAT Il juga mendapat undangan selaku standbybuyer dan hal ini dapat dilihat dari daftar hadir rapat RUPSLB yangdiselenggarakan pada tanggal 27 Desember 2010.17.Bahwa Hasil dari RUPSLB tertanggal 27 Desember 2010 yaituMengeluarkan

karenaPenggugat tidak hadir dalam RUPS, maka pemegang saham sepakat untukmengadakan RUPSLB keIl pada tanggal 20 Desember 2010.12.Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 pemegang saham Tergugat kembali mengadakan RUPSLB kell, akan tetapi RUPS tersebut ditundapelaksanaannya hingga tanggal 27 Desember 2010.

oleh karena rapat tersebut tidak memenuhi kuorum, maka dilanjutkandengan RUPSLB ke Il, dengan agenda yang sama dengan RUPSLB kel; Menimbang, bahwa oleh karena ternyata rapat tersebut juga tidakmemenuhi kuorum, maka keputusan atas agenda rapat tersebut tidak dapatmengambil keputusan, sehingga RUPSLB kell ditunda, dan dilakukan kembalipemanggilan para pemegang saham untuk melakukan RUPSLB; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I14, ternyata dalam RUPSLB kell yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember

Asrul Masir Harahap,M.Pd/PemohonVIl untuk melakukan pemanggilan danmenyelenggarakan sendiri RUPSLB PT PPA Consultants:Menetapkan Mata Acara RUPS LB PT PPA Consultants antara lainsebagai berikut:a. Pertanggungjawaban Termohon untuk tahun Buku Perseroanterhitung sejak Desember 2016 sampai dengan Desember 2017;b.

Nomor 2951 K/Pdt/2019dan kuorum pengambilan keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujuipaling sedikit 1/2 (seperdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan;Menetapkan Saudara Ir. Asrul Masir Harahap, M.Pd./PemohonVIlsebagai Ketua Rapat dalam RUPSLB PT PPA Consultants;Memerintahkan agar Direksi dan Dewan Komisaris hadir pada rapatumum pemegang saham luar biasa sebagaimana dimaksud dalampermohonan a quo;8.

/Pemohon Kasasi VII/Pemohon VII untuk melakukanpemanggilan dan menyelenggarakan sendiri RUPSLB PT PPAConsultants/Termohon Kasasi I/Termohon ;3. Menetapkan mata acara RUPSLB PT PPA Consultants/TermohonKasasi I/Termohon antara lain sebagai berikut:a. Pertanggungjawaban Termohon Kasasi l/Termohon untuktahun buku perseroan terhitung sejak Desember 2016 sampaidengan Desember 2017;b.

Menetapkan jangka waktu) pemanggilan RUPSLB PT PPAConsultants/Termohon Kasasi I/Termohon adalah paling lambat 14(empat belas) hari sebelum diadakannya RUPSLB;5. Menetapkan kuorum kehadiran yakni paling sedikit % (satu perdua)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili dan kuorum pengambilan keputusan RUPSLB adalah sahjika disetujui paling sedikit 2 (satu perdua) bagian dari jumlah suarayang dikeluarkan;6. Menetapkan Saudara Ir. Asrul Masir Harahap, M.Pd.

/PemohonKasasi VIl/Pemohon VII sebagai Ketua Rapat dalam RUPSLB PTPPA Consultants/Termohon Kasasi I/Termohon ;7. Memerintahkan agar Direksi dan Dewan Komisaris hadir padaRUPSLB sebagaimana dimaksud dalam permohonan a quo;Mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono)Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi danTermohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23Halaman 6 dari 9 hal. Put.

Bdg12.hutang perusahaan dan tuntutan karyawankaryawan yang sebagian besarupahnya sudah kurang lebih tiga bulan tidak dibayar tidak dapat dipenuhi jikamenunggu sampai gugatan RUPSLB yang diajukan TERMOHON berkekuatanhokum yang tetap. ltu lah sebabnya PARA PEMOHON mengajukanpermohonan resmi RUPSLB PT.

terlantar dan dapatbekerja seperti semula dengan kondisi yang lebih kondusif.Namun pelaksanaan RUPSLB tersebut harus terlebih dahulu dilakukandengan meminta ijin penetapan RUPSLB dari ketua Pengadilan Negeri ditempat perusahaan berdomisili, aquo di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1AKhusus.Bahwa, Para Pemohon pada tanggal 14 Oktober 2016, pernah mendaftarkanPermohonan lzin RUPSLB Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1AKhusus, sebagaimana dengan register No.473/Pdt.P/2016/PN.Bdg, yangmana atas permohonan

Pertanggungjawaban Termohon Selaku Mantan Presiden Direktur (SebelumAkta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Natatex Prima No. 131 tanggal 30 Agustus 2013) Juga Telah diterima olehPara Pemegang Saham (acquit et decharge) ;Bahwa sesuai dengan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT.

untuk meminta izin kepadaPengadilan guna menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda : Pertanggungjawaban Pengurus/Pengelola PTI.

Menyatakan tindakan para Tergugat dalam Rapat Umum Pemegang LuarBiasa (RUPSLB) tertanggal 5 Februari 2016 yang dituangkan dalam RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan Terbatas PTNatatex Prima dihadapan Notaris Elsa (Tergugat IV) adalah perbuatanmelawan hukum (onrecht matigedaad).3.

BahwaTergugat dan TergugatII telahmengadakanRapat UmumPemegangSaham LuarBiasa("RUPSLB")pada tanggal26 Mei 2008denganagendaPerubahanSusunanDireksi, salahsatunyapemberhentian PenggugatHal. 9 dari 29 hal. Put.

Perseroan yang diadakan tanggal 26Mei 2008 adalah tidak sah dan melanggar hukum dan/atau belum saatnyadilakukan (prematur); demikian pula mekanisme pemanggilan RUPSLB dalamrangka persetujuan pemberhentian direksi secara tetap (permanen) tidakmemenuhi syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atauUU Perseroan Terbatas;RUPSLB Tidak Memberi Hak UntuK Membela Diri KepadaPenggugat Selaku Direksi Yang Diberhentikan:Meskipun, pemanggilan RUPSLB tidak memenuhi syarat, Tergugat danTergugat

apalagi dalam RUPSLB tanggal 26 Mei 2008(pemberhentian Penggugat tidak ada agenda pertanggungjawabanlaporan keuangan untuk tahun buku 2008).

Jobs DB Indonesia)Yang Dibuat Dihadapan Elvie Sahdalena,S.H., Notaris di BekasiBertentangan Dengan Undangan RUPSLB dan Keputusan RUPSLBTanggal 26 Mei 20089.

kepada Penggugat tidak sah karenamelanggar ketentuan anggaran dasar perseroan dan UU No.40 tahun2007;Menyatakan RUPSLB beserta agenda rapat yang tidak sesuai denganundangan RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 26 Mei 2008tidak sah karena melanggar ketentuan anggaran dasar perseroan danUU No. 40 tahun 2007;5.

PPA CONSULTANTS(TERMOHON1);Atas permintaan Penyelenggaraan RUPSLB oleh PARA PEMOHONtersebut, maka berdasarkan Pasal 79 ayat (5) TERMOHONII wajibmelakukan pemanggilan RUPSLB terhitung 15 (lima belas) harisetelah menerima permintaan dari PARA PEMOHON ;Akan tetapi TERMOHONII pada faktanya tidak beritikad baikmenjalankan amanah undangundang sebagaimana dimaksud dalamPasal 79 ayat (5) ;5.

1) ;PARA PEMOHON MEMPUNYAI KEPENTINGAN YANG WAJAR, LAYAKDAN CUKUP UNTUK MEMINTA DISELENGGARAKANNYA RUPSLB ;Hal 7 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pat.P/2018/PN Jkt.SelBahwa terdapat beberapa hal yang menjadi alasan kuat bagi PARAPEMOHON meminta diselenggarakannya RUPSLB sebagaimanadimaksud dalam permohonan ini adalah sebagai berikut :7.1.

Terhadap dalil Para Pemohon pada hal. 6 dan hal. 7 yakni: (kutipan)TERMOHONII TIDAK MELAKUKAN RUPSLB YANG DIMINTA OLEHPARA PEMOHON, DAN KARENANYA PARA PEMOHON MEMPUNYAIHAK UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA PENGADILANUNTUK MENETAPKAN PEMBERIAN IZIN MELAKUKAN SENDIRIPEMANGGILAN DAN PENYELENGGARAAN RUPSLB ;3.

Bahwa selanjutnya PARA PEMOHON mengajukan PermohonanPermintaan RUPSLB, yang kali ini ditujukan kepada TERMOHON IIImelalui Surat Tercatat tanggal 12 Maret 2018 dengan tembusankepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PI. PPACONSULTANTS (TERMOHON!), dimana pengajuan permohonanpermintaan RUPSLB ini adalah sesuai dengan pasal 79 ayat (6) huruf(a) dan huruf (b);Akan tetapi Permohonan Permintaan RUPSLB ini juga tidakditindaklanjuti oleh TERMOHON III;.

Bahwa dengan tidak diselenggarakannya RUPSLB oleh TERMOHON Il maupun oleh TERMOHON .

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin dan atau hak dan atau wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memanggil sendiri dan atau menyelenggarakan RUPSLB atas PT GHF ARGO MANDIRI, dengan Agenda sebagai berikut:

1).

Permintaan data Laporan Keuangan PT GHF ARGO MANDIRI tidak terkecuali dalam hal ini Audit Perusahaan;

1. Melakukan Pembagian Deviden Perusahaan;
2. Melakukan perubahan Direksi;
3. Melakukan Perubahan atas saham;

1. Memerintahkan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pemanggilan RUPSLB dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPSLB diterima ;

1. Menghukum Pemohon untuk

MENETAPAKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian
2. Menetapkan pengesahan surat Permohonan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) Pt. Perkasa Energy tersebut
3. Memberikan izin Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Perkasa Energy dengan agenda:

1. Membahas perpanjangan Izin Usaha Pertambangan PT.

Perkasa Energy sebesar 250 lembar saham senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah) sesuai dengan besaran nilai saham yang tercantum dalam akta perubahan terakhir;

Tumpal Dorianus Pardede dalam RUPS tersebut harusdinyatakan tidak sah menurut hukum;Oleh karena baik RUPSLB tanggal 06 Juni 2008 maupun RUPSLB tanggal21 Juni 2008, telah berlangsung dengan tanpa quorum, maka menuruthukum rapat tersebut tidak sah.

Pardede Holding Company baik sebelum maupunsesudah RUPSLB PT.

No. 607 K/Pdt/201 1Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan menangani perkara ini untukmenghukum para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalamKonvensi agar tunduk dan patuh pada seluruh hasil RUPSLB tanggal 06Juni 2008 dan RUPSLB tanggal 21 Juni 2008 tersebut;5.

No. 607 K/Pdt/201 1secara formil dilakukan pembagian kepada masingmasing ahliwarisnya,namun dalam rangka pelaksanaan RUPSLB tersebut hendaknya sahamdibagi sama rata untuk digunakan dalam pelaksanaan RUPSLB tersebutdan seterusnya;e Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atasMajelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

tanggal 06 Juni 2008 dan RUPSLB tanggal 21 Juni 2008juga bertentangan dengan pesan dari Alm.

Memerintahkan Termohon I, Termohon Il, Termohon Ill wajib hadirdalam RUPSLB;4. Memerintahkan Direksi dan Komisaris PT. Rumah Sakit Haji Jakartauntuk wajib hadir dalam RUPSLB;5.

Jakarta Timur tersebut Direksidan Komisaris dianggap telah melanggar Pasal 80 ayat (1) UU No. 40Tahun 2007, yaitu Direksi dan Komisaris Rumah Sakit Haji Jakarta tidakmelakukan pemanggilan RUPSLB. padahal Penggugat III selaku DireksiHal. 4 dari 67 hal. Put. No.1177 K/Pdt/2011telah melakukan pemanggilan untuk penyelenggarakan RUPSLB tanggal12 Maret 2008, karena RUPSLB tidak memenuhi kuorum makapenyelenggaraan RUPSLB kedua akan diselenggarakan tanggal 22Maret 2008.(P3,4):;b.

Rumah Sakit Haji Jakartatanggal 20 Juli 2007 Nomor: 2100/071.24 hal Penyelenggaraan RUPSLB PT.

Akan dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) kedua pada tanggal 05 Maret 2007 untuk menentukanstatus badan hukum Rumah Sakit Haji Jakarta;Bahwa sebagai tindalklanjut RUPSLB tanggal 05 Februari 2007. Padatanggal 14 Maret 2007 di adakan RUPSLB PT. Rumah Sakit Haji Jakarta, diRuang Rapat Sekretaris Jenderal Departemen Agama Republik Indonesia diJalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. RUPSLB tersebut menghasilkan:a.

untuk segera melaksanakan RUPSLB PT.

RUPSLB No. 3 tertanggal 4 Juni 2015 dan/atau Akta RUPSLB No.

Tuntutan Penggugat untuk membatalkan Akta RUPSLB (Akta RUPSLB No. 3tertanggal 4 Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27 tertanggal 11 Juni 2015 dan AktaRUPSLB No. 28 tertanggal 11 Juni 2015) harus ditolak, karena:1.Pelaksanaan RUPSLB tertanggal 4 Juni 2015 yang menghasilkan keputusanpara pemegang saham yang dituangkan dalam Akta RUPSLB (AktaRUPSLB No. 3 tertanggal 4 Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27 tertanggal 11Juni 2015 dan Akta RUPSLB No. 28 tertanggal 11 Juni 2015) telah sesuaiatau tidak bertentangan dengan

Tuntutan Penggugat untuk membatalkan Akta RUPSLB (Akta RUPSLB No.3 tertanggal 4 Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27 tertanggal 11 Juni 2015 danAkta RUPSLB No. 28 tertanggal 11 Juni 2015) harus dttolak, karena:1.Pelaksanaan RUPSLB tertanggal 4 Juni 2015 yang menghasilkankeputusan para pemegang saham yang dituangkan dalam Akta RUPSLB(Akta RUPSLB No. 3 tertanggal 4 Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27tertanggal 11 Juni 2015 dan Akta RUPSLB No. 28 tertanggal 11 Juni2015) telah sesuai atau tidak bertentangan dengan

Oceania Development;Il.E.1.Tuntutan Penggugat untuk membatalkan Akta RUPSLB (AkataRUPSLB No.t untuk membatalkan Akta RUPSLB (Akta RUPSLB No.3 tertanggal 4 Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27 tertanggal 11 Juni2015 dan Akta RUPSLB No. 28 tertanggal 11 Juni 2015) harus ditolakkarena Pelaksanaan RUPSLB tertanggal 4 Juni 2015 yangmenghasilkan keputusan para pemegang saham yang dituangkandalam Akta RUPSLB (Akta RUPSLB No. 3 tertanggal 4 Juni 2015,Akta RUPSLB No. 27 tertanggal 11 Juni 2015 dan Akta RUPSLB No

(AktaRUPSLB No. 3 tertanggal 4 Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27 tertanggal11 Juni 2015 dan Akta RUPSLB No. 28 tertanggal 11 Juni 2015) tidakHalaman 178 dari221 Putusan No.65/PDT.G/2016/PN.JKT.PST.berdasar, tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak karenaterbuktipelaksanaan RUPSLB tertanggal 4 Juni 2015 yang menghasilkankeputusan para pemegang saham yang dituangkan dalam Akta RUPSLB(Akta RUPSLB No. 3 tertanggal 4 Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27tertanggal 11 Juni 2015 dan Akta RUPSLB No. 28 tertanggal 11

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada PEMOHON untuk melakukan sendiri Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. FURNILAC PRIMAGUNA dengan agenda Persetujuan Perpanjangan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020.

RUPSLB yang dilaksanakan oleh Para Tergugat dilaksanakanbukan ditempat kedudukan perseoan.Hal 4 dari 49 Hal. Put.No.360/PDT/2017/PT.DKIDalam surat panggilan RUPSLB yang diterima oleh Penggugat,tertulis:...

Panggilan untuk menghadiri RUPSLB PT. BMW yang disampaikanoleh Penggugat kepada Para Tergugat tidak sah karena tenggangwaktu panggilan dan pelaksanaan RUPSLB kurang dari 14 (empatbelas) hari sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 82 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasselanjutnya disebut UU PT.

Surat panggilan tertanggal 27September 2013 sedangkan pelaksanaan RUPSLB pada tanggal 11Oktober 2013, sehingga jangka waktu dalam surat panggilan denganpelaksanaan RUPSLB dengan tidak memperhitungkan tanggal suratpanggilan dan tanggal pelaksanaan RUPSLB adalah 13 (tiga belas)hari atau kurang dari 14 (empat belas) hari.c. Tergugat telah menanggapi undangan RUPSLB PT. BMW yangdilayangkan oleh Penggugat dengan menyatakan bahwa RUPSLBPT.

Pelaksanaan RUPSLB PT. BMW yang tertuang dalam Akta BeritaAcara Nomor 16 tahun 2013 merupakan RUPSLB PT. BMW yangketiga oleh karena RUPSLB kedua tidak memenuhi kuorum (Videpertimbangan hukum Penetapan Pengadilan hal. 35), sehinggadengan demikian tenggang waktu pemanggilan dan pelaksanaanRUPSLB, tempat pelaksanaan RUPSLB, kuorum kehadiran dan mataacara RUPSLB PT.

Surat panggilan tertanggal 27September 2013 sedangkan pelaksanaan RUPSLB pada tanggal 11Oktober 2013, sehingga jangka waktu dalam surat panggilan denganpelaksanaan RUPSLB dengan tidak memperhitungkan tanggal suratpanggilan dan tanggal pelaksanaan RUPSLB adalah 13 (tiga belas)hari.c. Penggugat 1 Rekonpens telah menanggapi undangan RUPSLB yangdilayangkan oleh Tergugat Rekonpensi dengan menyatakan bahwaRUPSLB PT.

(RUPSLB) PT.

Nomor: 101, tanggal 29 Oktober 2016yang dibuat oleh Turut Tergugat adalah tidak sah;Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 29 Oktober2016 tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Pemegang SahamMmaupun sebagai Komisaris dari PT.

Sari Mutiara.Bahwa tidak benar yang melaksanakan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 29 Oktober 2016 adalah Tergugat(i.c. Direksi PT. Sari Mutiara), akan tetapi yang melaksanakan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 29 Oktober2016 adalah Para Pemegang Saham termasuk Penggugat.Bahwa adapun dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) oleh Para Pemegang Saham adalah dikarenakanterdapat kekosongan jabatan Direksi PT.

keberatanatas pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tanggal 29 Oktober 2016 berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PerseroanTerbatas PT.

TulodongBawah raya No. 21, RT 003 RW 001, Keluarahan Senayan,Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2019/PN Kdl, halaman 3 dari 20Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta, pemegang Kartu) TandaPenduduk nomor 0952025105735517, selaku pemegang atau pemilikyang sah atas 63.750 saham dalam perseroan.selanjutnya disebut sebagai Pemegang Saham);Bahwa pada tanggal 24 Januari 2019, Pemohon telah menyelenggarakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (RUPSLB 1),dimana sebelum RUPSLB diselenggarakan, sesuai ketentuan Pasal

;Bahwa, karena RUPSLB tidak memenuhi kuorum sebagaimana diatur didalam Anggaran Dasar, maka sesuai dengan Pasal 10 ayat 1 AnggaranDasar jo.

Lainlain yang dianggap perlu.Namun demikian, pada saat RUPSLB II dilaksanakan, Kembali hanya satudari Pemegang Saham yang hadir yaitu Lily Chandra, hal ini sebagaimanadibuktikan dalam Berita Acara RUPSLB berdarkan Akta Nomor 13tertanggal 8 Februari 2019 yang dibuat oleh dan di hadapan Prof.

) dan dengan memperhatikan RUPSLB yangtelah diselenggarakan sebelumnya, yaitu RUPSLB I dan RUPSLB II, makadengan merujuk pada ketentuan Pasal 86 ayat 5 UUPT jo.

kuorum untuk melaksanakan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ketiga PT Tossa Shakti karenakuorum RUPSLB kedua tidak tercapai, sehingga RUPSLB tidak dapatdilaksanakan;Menimbang, bahwa sebelum diselenggarakan RUPS maka yang harusdiperhatian adalah ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 79Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yangberbuny/i:Ayat (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana

Hal 5 dari 36 hal12.13.14.Dengan telah dinyatakannya RUPSLB tanggal 25 Mei 2015 tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat, maka menghukum PARATERGUGAT untuk mengembalikan PENGGUGAT seperti keadaansemula sebelum adanya RUPSLB tanggal 25 Mei 2015.Bahwa diikutsertakannya TURUT TERGUGAT sebagai pihak dalam perkaraaguo karena akibat perbuatan melawan hukumnya PARA TERGUGAT,keputusan RUPSLB tanggal 25 Mei 2015 berikut aktaakta Notaris yangmencatatkan RUPSLB tersebut telah diberitahukan kepada TURUTTERGUGAT

Membatalkan dan Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukumKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PARATERGUGAT tanggal 25 Mei 2015 berikut segala aktaakta Notaris yangPUTUSAN.NOo.354/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 8 dari 36 haldibuat dan mencatatkan Keputusan RUPSLB tanggal 25 Mei 2015 yangmemberhentikan PENGGUGAT sebagai Direktur perseroan TERGUGAT III;5.

tanggal 25 Mei 2015(1) Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan adanya RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 25 Mei2015 yang memberhentikan Tn.

Jika memang ada RUPSLB pada tanggaltersebut quod non maka dengan ini Tergugat dan Tergugat IImensomir Penggugat untuk membuktikan dalilnya.

Hal 23 dari 36 halRapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS,adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidakdiberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yangditentukan dalam Undangundang ini dan/atau anggaran dasar.Jadi, organ perseroan berupa RUPSLB yang berwenangmemberhentikan, dan bukan pemegang saham diluar RUPSLB.

Pikiran Rakyat Bandung,Melakukan sendiri Pemanggilan RUPS dan atau RUPSLB PT.Pikiran Rakyat Bandung ;Bertindak sebagai Ketua Rapat RUPS dan atau RUPS LBtersebutMenetapkan seluruh pembiayaan yang berkaitan denganpenyelenggaan RUPS dan atau RUPSLB tersebut ditanggung dandibebankan pembayarannya kepada PT.

Pikiran Rakyat Bandung ;Menetapkan kewenangan Pemohon yang. diwakili PanitiaPenyelenggaraan dan Ketua Rapat RUPS dan atau RUPS LBtersebut untuk menggunakan sarana, perangkat dan karyawan PT.Pikiran Rakyat Bandung dalam pelaksanaan penyelenggaraanRUPS dan atau RUPSLB ini, sebagaimana wewenang yangdimilik oleh Direksi dan atau Dewan Komisaris dalampenyelenggaraan RUPS dan atau RUPSLB ;Memerintahkan Direksi dan Dewan Komisaris serta paraPemegang Saham PT.

PikiranRakyat Bandung untuk hadir dalam RUPS dan atau RUPSLB ini ;.Menetapkan Pemberian Ijin Penyelenggaraan RUPS dan atauRUPS LB ini merupakan Penetapan Instansi Pertama danTerakhir;Halaman 13 dari 30 halaman Penetapan Nomor : 169/Padt. P/2016/PN.Badq.12.Menetapkan seluruh biaya permohonan penetapan jjinpenyelengaraan RUPS dan atau RUPSLB ini dibebankan kepadaPT.

P/2016/PN.Badq.mengadakan RUPSLB sendiri menurut ketentuan Pasalpasaldalam Undangundang R.I.

tersebut ;Bahwa selanjutnya hasil keputusan RUPSLB PT.Pikiran RakyatBandung tanggal 15 November 2014 dituangkan dalam AktaHalaman 19 dari 30 halaman Penetapan Nomor : 169/Pdt.

Menetapkan Pemberian Ijin kepada Para Pemohon untuk melakukansendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. BINTANG LESTARI PERSADA.Hal 9 dari 53 hal, Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr3. Menetapkan acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) sesuai dengan permohonan pemegang saham sebagaiberikut :1) Bentuk Mata RUPS adalah Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB)2) Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB)a. Perubahan susunan direksib.

Luar Biasa (RUPSLB) PT.BINTANG LESTARI PERSADA.7) Menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

) PT.Bintang Lestari Persada, dimana Para Pemohon meminta diadakannyapelaksanaan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PT.

Menetapkan Pemberian Ijin kepada Para Pemohon untuk melakukansendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. BINTANG LESTARI PERSADA;3. Menetapkan acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) sesuai dengan permohonan pemegang saham sebagaiberikut :1) Bentuk Mata RUPS adalah Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB);2) Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB);a. Perubahan susunan direksi;b. Audit terhadap laporan keuangan;c.

Luar Biasa (RUPSLB) PT.BINTANG LESTARI PERSADA;7) Menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

Sunway KreasiBestindo;hal 3 dari 29 hal Perkara No.21/Pid/2020/PT.DKIBahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) yang dilaksanakan tersebut dituangkan dalamNotulen RUPSLB yang ditandatangani oleh Sdr. Kartono Kadir selakuKetua Rapat diatas Materai Rp. 6.000, (enam ribu rupiah) dan olehpeserta rapat yang hadir bertanggal 11 Februari 2015, dengan materipembahasan tertuang sebagai berikut :1.Pengangkatan Sdr.

The Sung Seng sudah tidak loyal dan tidakmentaati kKeputusan RUPSLB yang telah diputuskan oleh 62 %(enam puluh dua persen) suara sah para pemegang saham untukmelaksanakan audit keuangan perusahaan oleh auditor akuntanpublik untuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;5. Komisaris Tn. Yusri telah mendukung Direktur Utama dan ikutmenolak keputusan RUPSLB untuk tidak dilaksanakan auditkeuangan perseroan tahun 2007 sampai dengan 2012;6.

Sunway KreasiBestindo;Bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) yang dilaksanakan tersebut dituangkan dalamNotulen RUPSLB yang ditandatangani oleh Sdr. Kartono Kadir selakuKetua Rapat diatas Materai Rp. 6.000, (enam ribu rupiah) dan olehpeserta rapat yang hadir bertanggal 11 Februari 2015, dengan materipembahasan tertuang sebagai berikut:1. Pengangkatan Sdr. The Sung Seng sebagai Direktur UtamaPerseroan dan Pengangkatan kembali Sdr.

The Sung Seng sudah tidak loyal dan tidakmentaati kKeputusan RUPSLB yang telah diputuskan oleh 62 %(enam puluh dua persen) suara sah para pemegang saham untukmelaksanakan audit keuangan perusahaan oleh auditor akuntanpublik untuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;5. Komisaris Tn. Yusri telah mendukung Direktur Utama dan ikutmenolak keputusan RUPSLB untuk tidak dilaksanakan auditkeuangan perseroan tahun 2007 sampai dengan 2012;hal 10 dari 29 hal Perkara No.21/Pid/2020/PT.DKI6.

Sunway KreasiBestindo.Bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) yang dilaksanakan tersebut dituangkan dalamNotulen RUPSLB yang ditandatangani oleh Sdr. Kartono Kadir selakuKetua Rapat diatas Materai Rp. 6.000, (enam ribu rupiah) dan olehpeserta rapat yang hadir bertanggal 11 Februari 2015, dengan materipembahasan tertuang sebagai berikut :1. Pengangkatan Sdr. The Sung Seng sebagai Direktur UtamaPerseroan dan Pengangkatan kembali Sdr.

CitraLestari Semesta dan telah dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat sehinggaTergugat telah mengetahui tentang adanya RUPSLB melalui Pengadilan;13.Bahwa walaupun telah dibuat permohonan rapat umum pemegang sahamluar biasa (RUPSLB) ke Pengadilan Pekanbaru tanggal 19 November 2009No. 68/Pdt/P/2009/PNPbr dimana sewenangwenang Tergugat tetapmelaksanakan RUPSLB tanggal 11 Januari 2010 dan RUPS kedua tanggal26 Januari 2010;14.Bahwa atas tindakan Tergugat yang bersifat melakukan perbuatan melawanhukum, maka

Menyatakan tindakan Tergugat melakukan RUPSLB PT. CLS tanggal11 Januari 2010 maupun RUPS atau RUPSLB yang akan datang adalahmerupakan perbuatan melawan hukum;4. Menghukum Tergugat sejak gugatan ini didaftarkan di PengadilanNegeri Pekanbaru untuk tidak melaksanakan RUPS atau RUPSLB PT. CLS;5. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan RUPSLB PT. CLSmenunggu adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara inidan juga menyatakan RUPSLB PT.

Tetapi secara tidak beritikad baikTermohon Kasasi membuat RUPSLB yang pertama tanggal 11 Januari2010 dan RUPS LB yang kedua tanggal 26 Januari 2010.

Sebab perkara No. 68/Pdt.P/2009/PNPbr permintaan untuk RUPSLB yang diprakarsai oleh KetuaPengadilan Negeri.

dengan amarnya terhadappelaksanaan RUPSLB PT.