nilaipenggantian inilah yang dijadikan dasar koreksi objek PPNsebesar Rp18.776.163.396,00 dengan PPN terutangsebesar Rp2.778.872.183,00 (termasuk sanksi bungaPasal 13 ayat (2) UU KUP);bahwa berdasarkan penjelasan dan bukti pendukung yangtelah Pemohon Banding sampaikan, atas transaksitransaksi tersebut diatas pada dasarnya adalahmerupakan transaksi penggantian biaya (reimbursement)pengeboran yang digunakan oleh Pemohon Banding,dimana sebelumnya biaya tersebut dibayarkan terlebihdahulu oleh PT EMP kepada rekanannya

Emastersebut dijual oleh TERGUGAT melalui Rekanannya tanpa ditemani olehPENGGUGAT karena PENGGUGAT pada saat itu sibuk dengan urusan yang lain.Dan atas dasar itu dibuatlah surat perjanjian pada tanggal 12 Mei 2008. Tentangpinjaman modal usaha sebesar Rp. 80.000.000, (Delapan puluh juta rupiah ) danTERGUGAT bersedia memberikan keuntungan sebesar Rp. 4.200.000, (empat jutadua ratus ribu rupiah ) setiap bulannya kepada CV. Rauda Jaya Abadi.

MACHFUDZ, HB, MSi selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) yang pada intinya pekerjaan pembangunanRumah Layak Huni Kota Tarakan yang dikerjakan oleh Dinas PekerjaanUmum Propinsi Kalimantan Timur dan terdakwa selaku rekanannya sudahselesai dikerjakan dengan baik dikerjakan sesuai dengan kontrak perjanjianNomor : 602/95.10/KEGFSPPMKN/RLH/V/2010 tanggal 19 Mei 2010dan Amandemen Kontrak Nomor : 602/196.10.A/KEGFSPPMKM/RLH/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 .Bahwa dalam kenyataanya setelah Tim Pemeriksa Pekerjaankegiatan

MACHFUDZ, HB, MSi selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) yang pada intinya pekerjaanpembangunan Rumah Layak Huni Kota Tarakan yang dikerjakanoleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Timur danterdakwa selaku rekanannya sudah selesai dikerjakan dengan baikdikerjakan sesuai dengan kontrak perjanjian Nomor : 602/95.10/KEGFSPPMKN/RLH/V/2010;Bahwa kemudian SENTOT SUGIYANTO, selaku PPTKdalam kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni di KotaTarakan Tahun 2010 melaporkan kepada Ir.

Saksi SIDIQ PRANANTO SULISTYO.e Bahwa sejak tahun 2008 saksi bekerja sebagai PNS di Dinas PekerjaanUmum Propinsi Kalimantan Timur ; Bahwa saksi mengetahui kegiatan Pembangunan Perumahan Layak HuniKota Tarakan pada Tahun 2010 ;e Bahwa yang menjabat sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) adalah Ir.Machfudz., PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiata) adalah SentotSugiyono dan rekanannya adalah PT Karya Malinau Utama dimanaPimpinannya adalah Margareta Unjung Lerang ;o1Bahwa Anggaran kegiatan Pembangunan

Kerugian Immateriil ditimbulkan merupakan hal yang tidak ternilai dimanaPihak Tergugat selalu menekan secara phsikologi melalui tekanan dikarenaTergugat selalu mendesak segala pembayarannya yang harus dilakukanterhadap sehingga Penggugat merasa tertekan dan malu dengan keluargabesar, tetangga dan rekanannya, adapun kerugian secara imateriil adalahRp.1000, (Seribu rupiah).1.

Bahwa pelaku usaha juga telah menempatkan klausula bakudalam pasal tersebut, bahwa Pasal 36 ayat (2) Peraturan MenteriKeuangan RI Nomor 106/PMK.06/2013 berbunyi Penilai sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pihak yang melakukanpenilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya..Sementara pelaku usaha dalam klausula bakunya menunjuk PerusahaanPenilai yang telah menjadi rekanannya, hal tersebut tentu mencerminkansikap pelaku usaha yang hanya peduli terhadap kepentingannya

dengan begitu sajaketerangan saksi Antoni Tanjung yang merupakan sahabat dan setiap kalipersidangan hadir dan tidak pernah mengetahui dan mengalami terjadi danadanya perjanjian tersebut serta saksi Halim yang merupakan tukang banyang tidak pernah mengetahui adanya perjanjian tersebut;Bahwa pada awalnya Pemohon Kasasi II bermain di daerah Belawan danberkenalan dengan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi, dan dariperkenalan tersebut Termohon Kasasi menyatakan bahwa ada bisnis yangmenggiurkan yakni ada rekanannya

NUR SATI SESA (BendaraDinas Pertambangan), dan Rekanannya PT. Kakas Karya Direkturnya sdr.EDUARD JJ.

Thomas Maituman (staf Cipta KaryaSorsel), dan Rekanannya PT. Kakas Karya Direkturnya sdr. JAMES T.D.RORING (Direktur CV.TOMBULU RAYA);Bahwa pekerjaan tahun 2013 telah dibayarkan 100%.

Kerugian Immateriil ditimbulkan merupakan hal yang tidak ternilai dimanaPihak Tergugat selalu menekan secara phsikologi melalui tekanan dikarenaTergugat selalu mendesak segala pembayarannya yang harus dilakukan terhadapsehingga Penggugat merasa tertekan dan malu dengan keluarga besar, tetanggadan rekanannya, adapun kerugian secara imateriil adalah Rp.1000, (Seriburupiah). 1.

Ketentuan dalam butir IV.4 Lampiran Keppres Nomor : 16 Tahun 1994jo Keppres Nomor : 6 Tahun 1994, bahwa pengadaan formulir blangkoSurat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) di Dinas Pendapatan DaerahPropinsi DKI Jakarta tidak termasuk ke dalam kriteria jenis pengadaanbarang/jasa tertentu yang dapat langsung ditunjuk rekanannya ;c.

16 Tahun 1994,bahwa pemilinan langsung hanya dapat dilaksanakan untukpengadaan barang/jasa Rp.15.000.000,00 (lima belas jutarupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah) ;b Ketentuan dalam butir IV.4 Lampiran Keppres Nomor : 16Tahun 1994 jo Keppres Nomor : 6 Tahun 1994, bahwapengadaan formulir blangko Surat Ketetapan Pajak Daerah(SKPD) di Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakartatidak termasuk ke dalam kriteria jenis pengadaan barang/jasatertentu yang dapat langsung ditunjuk rekanannya

Boma Bisma Indra untukbekerjasama dan melakukan hubungan bisnis dengan Termohon jugamenyatakan bahwa terhadap rekanannya tersebut pembayarannyamengalami kemacetan";Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan,mengenai keberadaan Kreditur yang dimiliki oleh Termohon juga telahdapat dibuktikan";Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti Termohon memilikilebih dari satu Kreditur".Bahwa adapun dasar hukum PEMOHON PK menolak pertimbangan dariMajelis Hakim di atas adalah sebagai

2011, tanggal 18 Oktober 2011, sertatanggal 10 Oktober 2011 menjadi tanggal 18 Desember 2011,tanggal 22 Desember 2011, tanggal 24 November 2011, tanggal19 Oktober 2011, serta tanggal 16 November 2011, karenaapabila tidak demikian maka tagihan/invoice Penggugat tidakdapat dibayarAtas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut,Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) berpendapatbahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak bisamengakibatkan Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPenggugat) dan rekanannya

uang tersebut katanya untuk modal usaha Pak Eko di Hongkong.Bahwa Pak Eko ada memberikan cek senilai 3 miliar rupiah kepada PakSyafiin.Bahwa setahu saksi tidak ada hasilnya dari usaha Pak Eko menggunakanuang Pak Syafiin tersebut.Bahwa yang Saksi tahu bisnis Terdakwa di luar negeri adalah bisniskoleteral.Bahwa Saksi juga pernah transfer sejumlah uang kepada Pak Eko, yaitusebesar 700 juta.Bahwa uang Saksi 700 juta rupiah tersebut kata Pak Eko untuk modalpencairan penerbitan SBLC.Bahwa Pak Eko ada rekanannya

Putusan Nomor 913/B/ PK/PJK/2014Pertambahan Nilai rekanannya yang bukan merupakan kewajibannya, dimana:* bahwa sesuai Undangundang Perubahan Ketentuan Umum danTatacara Perpajakan Nomor 28 tahun 2007, tepatnya Pasal 33(tentang tanggung renteng) di atas, telah menyebutkan bahwa "Ketentuan Pasal 33 dihapus";* bahwa dari bukti yang ada, seperti Asli Faktur Pajak dan SPT MasaPPN bahkan beserta bukti transfer Bank yang telah diberikan kepadaterbanding, Koreksi PPN Masukan tersebut menjadi tidak memilikidasar

/SPKPMD/XII/2007tanggal 10 Desember 2007 senilai Rp. 1.562.500.000, dengan menunjuklangsung TERDAKWA sebagai rekanannya tersebut berdasarkan Pasal 113Ayat (3) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah, Namun terjadi adanya kekosongan produk hukum daerahyakni 'Peraturan Daerah Kab.

/SPKPMD/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 senilai Rp. 1.562.500, denganmenunjuk langsung AKHMAD NUGRAHANSYAH sebagai rekanannya ;Yang mana pertimbangan putusan a quo tersebut hanya berdasarkan padaketerangan dan alat bukti yang diajukan para terdakwa sendiri tanpa didukung alatbukti lainnya yang pada pokoknya : berdasarkan Pasal 113 Ayat (3) PermendagriNo. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, paraterdakwa berwenang melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut diatas, Namunproduk

PANI,Terdakwa adalah rekanannya; Bahwa saat itu saksi tidak bertemu dengan Terdakwa III; Bahwa saksi tidak tahu saksi PANI saat ini ada dimana; Bahwa saat ke lokasi, saksi sudah menegur Sdr. PANI, tapi katanya iayang bertanggung jawab; Bahwa jenis batu yang ditambang di lokasi itu adalah batu andesit; Bahwa proyek Bak Penampungan AirTadah Hujan perusahaan saksi itu tidak bekerja sama dengan penambanganyang dilakukan Terdakwa dan Sdr.

2011, tanggal 18 Oktober 2011,serta tanggal 10 Oktober 2011 menjadi tanggal18 Desember 2011, tanggal 22 Desember 2011, tanggal24 November 2011, tanggal 19 Oktober 2011, serta tanggal16 November 2011, karena apabila tidak demikian makatagihan/invoice Penggugat tidak dapat dibayarAtas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut,Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat)berpendapat bahwa pendapat Majelis Hakim PengadilanPajak bisa mengakibatkan Termohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) dan rekanannya

Yani No.296 Kota Bandung ; Bahwa Terdakwa tidak pernah bekerja sebagai karyawan di Toko Saksitersebut sampai saat ini ; Bahwa benar kartu. kredit Saksi bersama isteri diserahkan kepadaTerdakwa melalui isteri saya ada 7 kartu kredit yaitu kartu kredit BankMega, ANZ, Citibank, Hsbc, BCA, Danamon dan Standard Chartered ; Bahwa benar Terdakwa mengatakan kartu kredit saksi bersama isterinyaalan ditransaksikan ke Oulet/Merchant ke rekanannya kemudian Saksidijanjikan akan mendapat cash back 3% dari limit

Bahwa setelah pembelian REKSADANA NARADA SAHAM INDONESIAtersebut dilaksanakan, ternyata pada tanggal 15 November 2019 kegiatanusaha TERGUGAT secara tibatiba dibekukan (Suspend) oleh TURUTTERGUGAT IV karena dinilai lalai dalam pengelolaan keuangan sehinggamengalami gagal bayar kepada sejumlah perusahaan rekanannya, dengandemikian maka klaim TERGUGAT serta Para Pengurusnya yang selama inimengaku sebagai Partner Investasi terpercaya adalah tidak benar; sehinggaakibat penghentian jjin tersebut maka seluruh

sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang saatmenerima SK ; Bahwa sebagai Ketua Pemeriksa Barang saksi tidak ada berkumpul dengananggota panitia pemeriksa barang lainnya ; Bahwa saksi tidak mengetahui siapa rekanan SIMPEG ini ; Bahwasaksi ada diberitahu oleh Syafrizal kalau barang telah datang dan saat itutelah ada Murtafiah dan Syofyan Nadar di BKD dan saksi hanya melihat saja ; Bahwasaksi tidak ada menghubungi lbu Murtafiah maupun Syofyan Nadar ; Bahwa saat melihat barang saksi tidak tahu siapa rekanannya

tahun 2005 ;Bahwa saksi mengetahui sebagai anggota Panitia Pemeriksa Barang saat saksimenerima SK ;Bahwa sebagai panitia Pemeriksa Barang saksi tidak ada berkumpul dengananggota panitia pemeriksa barang lainnya ;Bahwa saksi tidak mengetahui siapa rekanan dari SIMPEG tersebut ;Bahwa saat pemeriksaan barang saksi dihubungi oleh orang BKD yangmenyatakan akan dilakukan pemeriksaan barang dan selanjutnya saksiberangkat saksi ke BKD Kota Payakumbuh ;Bahwa saat melihat barang saksi tidak mengetahui siapa rekanannya

menyebabkan Faktur Pajak Masukan sebesarRp3.474.434,00 tidak sah (cacat), sehingga tidak dapat dikreditkan;Bahwa sedangkan alasan Terbanding Faktur Pajak tersebut tidak dapatdikreditkan karena tidak atau belum ada penjelasan tertulis dari KantorPelayanan Pajak di mana PKP Pembeli terdaftar, tidak tercantum dalamKetentuan perundangundangan yang berlaku;c) Bahwa alasan lain adalah Pemohon Banding, tidak dapat dimintaipertanggungjawaban dengan tanggung renteng atas kewajiban PajakPertambahan Nilai rekanannya