• PETROKIMIA GRESIK INDONESIA, berat bersih 50 Kg,SNI 022803200, LSPI008IDN.NRP.103005070005 G 971/DEPTANPP1Z12009 sebanyak 200 (dua ratus) sak adalahbukan sebagai perusahaan perseorangan atau badan usaha baikyang berbadan hukum atau tidak yang ditunjuk oleh produsenberdasarkan surat perjanjian jual beli (SPJB) untuk melakukanpembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan pupukbersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya,ataupun terdakwa bukan perusahaan perseorangan atau badanHal 5

  dari 22 Hal Putusan Nomor : 155/Pid.Sus/2015/PN.BKNusaha baik yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadanhukum yang berkedudukan dikecamatan atau desa yang ditunjukoleh distributor berdasarkan surat perjanjian jual beli (SPJB)dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidisecara langsung hanya kepada kelompok tani dan atau petani diwilayah tanggung jawabnya sesuai dengan definisi distributorataupun pengecer dalam Permendag RI, No.15/MDag/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran

  terdakwa bukan perusahaanperseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau tidakberbadan hukum yang berkedudukan dikecamatan atau desa yang ditunjukoleh distributor berdasarkan surat perjanjian jual beli (SPJB) dengan kegiatanpokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung hanya kepadakelompok tani dan atau petani di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengandefinisi distributor ataupun pengecer dalam Permendag RI, No.15/MDag/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk

  PETROKIMIA GRESIKINDONESIA, berat bersih 50 Kg, SNI 022803200, LSPI008IDN.NRP.103005070005 G 971/DEPTANPP1Z12009 sebanyak 200 (duaratus) sak adalah bukan sebagai perusahaan perseorangan atau badan usahabaik yang berbadan hukum atau tidak yang ditunjuk oleh produsenberdasarkan surat perjanjian jual beli (SPJB) untuk melakukan pembelian,penyimpanan, penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besardi wilayah tanggung jawabnya, ataupun terdakwa bukan perusahaanperseorangan atau badan usaha

  baik yang berbentuk badan hukum atau tidakberbadan hukum yang berkedudukan dikecamatan atau desa yang ditunjukoleh distributor berdasarkan surat perjanjian jual beli (SPJB) dengan kegiatanpokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung hanya kepadakelompok tani dan atau petani di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengandefinisi distributor ataupun pengecer dalam Permendag RI, No.15/MDag/17PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untukSektor Pertanian ;e Bahwa terdakwa

• NOOR LAILA,S.PD ALIAS LAILA BINTI RUSMADIdi sebut Pihak Kedua, Nomor : 048/GSB-SEL/SPJB/2018 tanggal 30 Desember 2017.

• 1 (satu) berkas Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Per Gapoktan untuk UD. Sama Berjuang untuk Kecamatan Marabahan.

Terlampir dalam Berkas Perkara

• 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tempat Usaha (Domisili) Nomor : 503/624/Dom/DPMPTSP-BTL/2017 milik UD.

  Untuk tatacara pendistribusian Pupuk yang disubsidi pemerintah adalah dari kiosHalaman 12 dari 26 Putusan No. 104/Pid.Sus./2018/PN.Mrh.pengecer yang mempunyai Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) denganDistributor. Kemudian Kios pengecer melakukan penebusan langsungkepada Distributor secara Tunai.

  Sama Berjuang yaitu sdri.NOOR LAILA,S.PD ALIAS LAILA BINTI RUSMADIdi sebutPihak Kedua, Nomor : 048/GSBSEL/SPJB/2018 tanggal 30Desember 2017;e 1 (satu) berkas Rekapitulasi Rencana Definitif KebutuhanKelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Per Gapoktan untuk UD.Sama Berjuang untuk Kecamatan Marabahan;e 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Tempat Usaha (Domisill)Nomor : 503/624/Dom/DPMPTSPBTL/2017 milik UD.

  Terdakwa tidak pernah melarang saksi AkhmadGazali Rahman menjual pupuk tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan Permendag RI No: 15/MDag/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi untukHalaman 19 dari 26 Putusan No. 104/Pid.Sus./2018/PN.Mrh.Sektor Pertanian, gudang Sungai Tunjang harus memiliki SPJB (SuratPerjanjian Jual Belt) untuk wilayah Kecamatan Cerbon dengan distributorwilayah Kabupaten Barito Kuala, yakni PT.

  yangdalam hal ini berdasarkan pada SPJB dengan distributor yang ditunjuk olehprodusen yang juga di tunjuk oleh menteri.

  NOORLAILA,S.PD ALIAS LAILA BINT RUSMADIldi sebut Pihak Kedua,Nomor : 048/GSBSEL/SPJB/2018 tanggal 30 Desember 2017.e 1 (satu) berkas Rekapitulasi Rencana Definitif KebutuhanKelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Per Gapoktan untuk UD.Sama Berjuang untuk Kecamatan Marabahan.Terlampir dalam Berkas Perkarae 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tempat Usaha (Domisili)Nomor : 503/624/Dom/DPMPTSPBTL/2017 milik UD.

• IRMA dalam melakukan kegiatan usaha tersebutterdakwa memiliki izin berupa SIUP, SITU, TDP, HO, IMB, SPJB, surat penunjukandari distributor dan RDKK, terdakwa selaku kios/pengecer resmi pupuk bersubsidipemerintah milik terdakwa beralamat di Ds. Sukamulia Kec. Sukamulia Kab.Lombok Timur. Dimana UD. Irma memiliki surat penunjukan dari distributor danRDKK sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi yaitu CV.

  membenarkan bahwa Apabila Produsen, Distributor dan pengecer resmi yang terdaftar di benarkanmenyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan mekanisme penyaluran lini 1sampai dengan ke lini 4 ( Pengecer ) yang merupakan titik terakhir dalampendistribusian pupuk bersubsidi dan didalam memperjual belikan pupukbersubsidi sesuai dengan kebutuhan yang telah di tuangkan pada RDKK danseorang pengusaha sudah di tunjuk oleh distributor di wilayah yangbersangkutan dan memiliki surat Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB

  IRMA dalam melakukan kegiatan usaha tersebutterdakwa memiliki izin berupa SIUP, SITU, TDP, HO, IMB, SPJB, surat penunjukandari distributor dan RDKK, terdakwa selaku kios/pengecer resmi pupuk bersubsidipemerintah milik terdakwa beralamat di Ds. Sukamulia Kec. Sukamulia Kab.Lombok Timur. Dimana UD. Irma memiliki surat penunjukan dari distributor danHalaman 5 dari 18 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2017/PN. SelRDKK sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi yaitu . CV.

  membenarkan bahwaApabila Produsen, Distributor dan pengecer resmi yang terdaftar di benarkanmenyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan mekanisme penyaluran lini 1 sampaidengan ke lini 4 ( Pengecer ) yang merupakan titik terakhir dalam pendistribusianpupuk bersubsidi dan didalam memperjual belikan pupuk bersubsidi sesuaidengan kebutuhan yang telah di tuangkan pada RDKK dan seorang pengusahasudah di tunjuk oleh distributor di wilayah yang bersangkutan dan memiliki suratSurat Perjanjian Jual Beli (SPJB

  Sel Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Purhandoko membeli pupuk dariTerdakwa berupa Urea, sedangkan NPK Pelangi dan ZA didapatkan dari Samsulyang pembayarannya setelah pupuk laku terjual ; Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengembangan ke toko UD IRMA milikTerdakwa yang beralamat di Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, KabLombok Timur ; Bahwa saksi menemukan pupuk di toko UD IRMA milik Terdakwa danmenunjukkan surat ijin resmi penjualan pupuk bersubsidi, yaitu berupa SIUP,SITU, TDP, HO, IMB, SPJB

• seberat 40 kg;- 20 (duapuluh)kg pupuk bersubsidi merk Phonska;- 1 (satu) sak pupuk bersubsidi merk Phonska seberat 5o kg;- 1 (satu) sak pupuk bersubsidi merk Petroganik seberat 40 kg;- Uang tunai Rp.328.000,- (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;- 3 (tiga) lembar surat yang terdiri dari Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), an GUNADI;- 1 (satu) bendel surat penunjukan pengecer resmi pupuk bersubsidi No.10/SPJB

  bersubsidi merk Petroganik seberat 40 kg 20 (duapuluh)kg pupuk bersubsidi merk Phonska (satu) sak pupuk bersubsidi merk Phonska seberat 50 kg (satu) sak pupuk bersubsidi merk Petroganik seberat 40 kg Uang tunai Rp.328.000, (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah)Dirampas untuk Negara; 3 (tiga) lembar surat yang terdiri dari Tanda Daftar Perusahaan (TDP), TandaDaftar Gudang (TDG), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), an GUNADI; 1 (satu) bendel surat penunjukan pengecer resmi pupuk bersubsidiNo.10/SPJB

  Madiun, selain itu terdakwa jugaditunjuk sebagai pengecer pupuk bersubsidi dari CV.MEKAR JAYA MANDIRI selakudistributor untuk wilayah Kel.Dagangan berdasarkan surat penunjukkan resmiNo.10/SPJB/CV.MJMPKT/I/2016 tertanggal 31 Desember 2015, kemudian pupukbersubsidi tersebut akan diual kepada anggota kelompok tani dari Kec.Dagangan sesuaidengan daftar Rencana Definitif Kelompok Kerja (RDKK) dengan harga sesuai denganHarga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi yang diatur dalam Peraturan Menteri PertanianNo

  Madiun, selain itu Terdakwa jugaditunjuk sebagai pengecer pupuk bersubsidi dari CV.MEKAR JAYA MANDIRI selakudistributor untuk wilayah Kel.Dagangan berdasarkan surat penunjukkan resmiNo.10/SPJB/CV.MJMPKT/I/2016 tertanggal 31 Desember 2015, kemudian pupukbersubsidi tersebut akan diual kepada anggota kelompok tani dari Kec.Dagangan sesuaidengan daftar Rencana Definitif Kelompok Kerja (RDKK) dengan harga sesuai denganHarga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi yang diatur dalam Peraturan Menteri PertanianNo

  Bahwa pupuk bersubsidi yang dijual terdakwa yaitu 1 (satu) sak pupuk bersubsidimerk Phonska seberat 50 kg, 1 (satu) sak pupuk bersubsidi merk Petroganikseberat 40 kg, 20 (duapuluh)kg pupuk bersubsidi merk Phonska, (satu) sakpupuk bersubsidi merk Phonska seberat 50 kg dan 1 (satu) sak pupuk bersubsidimerk Petroganik seberat 40 kg;Bahwa terdakwa ditunjuk sebagai pengecer pupuk bersubsidi dari CV.MEKARJAYA MANDIRI selaku distributor untuk wilayah Kel.Dagangan berdasarkansurat penunjukkan resmi No.10/SPJB

  telah menjual pupuk bersubsidi yaitu 1 (satu) sak pupuk bersubsidi merkPhonska seberat 50 kg, 1 (satu) sak pupuk bersubsidi merk Petroganik seberat 40 kg, 20(duapuluh)kg pupuk bersubsidi merk Phonska, 1 (satu) sak pupuk bersubsidi merkPhonska seberat 50 kg dan (satu) sak pupuk bersubsidi merk Petroganik seberat 40 kg;Menimbang, bahwa terdakwa ditunjuk sebagai pengecer pupuk bersubsidi dariCV.MEKAR JAYA MANDIRI selaku distributor untuk wilayah KelDaganganberdasarkan surat penunjukkan resmi No.10/SPJB

• PT.Dinamika Agrabangun), dengan Type rumah 45/90, Cluster Asoka, diPerumahan Yellow Garden, Karang Tengah, Tangerang, sebagaimanatertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) secaradibawah tangan,Nomor: 002/DAB/LG/SPJB/V/2012 pada tanggal 20 Januari 2012, denganharga Rp.456.430.000, (Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat RatusTiga Puluh Ribu Rupiah).

  Selanjutnyadalam ketentuan Pasal 7 ayat (7)Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 002/DAB/LG/SPJB/l/2012 tanggal20 Januari 2012 aquo berbunyi: bahwa rumah selesai dibangun oleh Pihak Pertama (ic. Tergugat ) dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan;. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2012, Penggugat lIldan Tergugat telahmembuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli berdasarkan Akta Pengikatan JualBeli Nomor 91 tanggal 27 Januari 2012 yang dibuat dihadapan TurutTergugat (ic.

  Padahal dalam ketentuan Surat Perjanjian Jual Beli(SPJB) Nomor: 002/DAB/LG/SPJB/V2012 tanggal 20 Januari 2012menyatakan bahwa rumah selesai dibangun oleh Pihak Pertama (ic.Tergugat) dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan dimanaharus segera diserahkan kepada Penggugat dan Penggugat Il dalamkeadaan layak huni disertai penyerahan kuncikunci selengkapnya;.Bahwa pada tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016, Penggugat danPenggugat Il telah berulang kali menegur (memperingatkan) Tergugat danTergugat

  Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum perjanjianperjanjian yangdibuat oleh Penggugat dan Penggugat Il dengan Tergugat dan Tergugat Il,sebagai berikut : Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 002/DAB/LG/SPJB/V/201 2; Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor B.0061/KCV/ADK/01/2012; Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 91 tanggal 27 Januari 2012; Akta Pengakuan Hutang No.92 tanggal 27 Januari 2012; Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tanggal 27 Januari2012;4.

  Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum perjanjianperjanjian yangdibuat oleh Penggugat dan Penggugat Il dengan Tergugat dan Tergugat Il,sebagai berikut : Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 002/DAB/LG/SPJB/V2012; Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor B.0061/KCV/ADK/01/2012; Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 91 tanggal 27 Januari 2012; Akta Pengakuan Hutang No.92 tanggal 27 Januari 2012; Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tanggal 27 Januari2012;4.

• Palembang.Bahwa pada tanggal 8 Februari 2013 (dua ribu tiga belas) Penggugat danTergugat telah sepakat melakukan Perjanjian Jual Beli PeralatanKesehatan No. 051/AML/SPJB/II/2013 untuk pembelian 1 UnitUltrasonography (USG) Type : SonoAce R7LVNONCWEXP Merk :Samsung Medison seharga Rp. 430.000.000, (empat ratus tiga puluhjuta rupiah), 1 unit Meja Operasi Manual Operating Table (stainlees Steel)Type ; TS Merk : Health seharga Rp. 47.500.000, (empat puluh tujuh jutalima ratus ribu rupiah), 1 unit Autoclab

  Bahwa berdasarkan jumlah harga tersebut diatas telah terjadikesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat bahwa harga tersebutmendapatkan potongan sehingga Tergugat hanya perlu membayarseluruh alatalat rumah sakit tersebut diatas sejumlah Rp. 542.500.000,(lima ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai denganPasl 4 Perjanjian Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat Nomor :051/AML/SPJB/II/2013.Bahwa terhadap pembayaran alatalat kesehatan tersebut telahdisepakati oleh Penggugat dan

  diatas Penggugat telah seringkalimemberikan teguran dan peringatan baik lisan maupun tulisan untukmelunasi sisa pembayaran tersebut sebesar Rp. 266.000.000, (dua ratusenam puluh juta ruiah).Bahwa berdasarkan hal tersebut terbukti Tergugat telah melakukanperbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat karena meskipun Penggugattelah berulangkali memberikan peringatan kepada Tergugat agar segeramelunasi Pembayaran terhadap pembelian Alatalat Kesehatan tersebutsebagaimana Perjanjian Jual Beli Nomor: 051/AML/SPJB

  Graha Mandiri sebagaimana dengan SHM Nomor : 1177tahun 1982 yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat Kota Palembang seluas 619 m2 untuk diletakkan Sita Jaminan oleh JuruSita Pengadilan Negeri Palembang.Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah tidak melaksanakankewajibannya melakukan pembayaran terhadap sisa Pembayaran dariPembelian Alatalat Kesehatan sesuai dengan Surat Perjanjian Jual beliNomor : 051/AML/SPJB/II/2013 tertanggal 8 Februari 2013 merupakansuatu perbuatan Wanprestasi

  Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah tidak melaksanakankewajibannya melakukan pembayaran terhadap sisa pembayaran daripembelian alatalat Kesehatan sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Belinomor:051/AML/SPJB/II/2013 tertanggal 8 februari 2013 merupakansuatu perbuatan wanprestasi;3.

• MENGADILI:

  DALAM PROVISI;

  Menolak tuntutan Penggugat dalam provisi;

  DALAM EKSEPSI;

  Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

  DALAM POKOK PERKARA;

  1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;
  2. Menyatakan Surat Persetujuan Jual Beli Nomor A4/08/SPJB/MUP-GTR/086/X/2014 tertanggal 13 Oktober 2014 dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor A4/08/PPJB/MUP-GTR/086/X/2014

  MAXIMA UNGGUL PERKASA) baik di dalammaupun di luar pengadilan (Pasal 1 ayat (5) UU No.40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas);Bahwa sesuai Surat Persetujuan Jual Beli (SPJB) dan PerjanjianPengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat antara Tergugat II denganPenggugat, Tergugat bertindak dalam kapasitas dirinya selaku Direkturpada suatu Badan Hukum dan bukan selaku pribadi:Bahwa oleh karena Tergugat II (PT.

  MAXIMA UNGGUL PERKASA) adalahsubjek hukum tersendiri, maka terdapat beberapa tanggung jawab sebagaiBadan Hukum yang terpisah dengan Tergugat (Secara person), SuratPersetujuan Jual Beli (SPJB) dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)antara Penggugat dengan Tergugat II (PT. MAXIMA UNGGUL PERKASA)yang ditandatangani oleh Tergugat selaku Direktur yang bertindak untukdan atas nama PT.

  Surat Persetujuan Jual beli nomor A4/08/SPJB/MUPGTR/086/X/2014 tertanggal 13 Oktober 2014; danb. Perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor A4/08/PPJB/MUPGTR/086/X/2014 tertanggal 13 Oktober 2014 ;(vide bukti P.2 a dan P.2 b) yang didalamnya tercantum beberapa klausuldiantaranya : Harga PERSIL DAN BANGUNAN : Rp. 410.000.000, Uang Muka : Rp. 82.000.000, Sisa pelunasan KPR Bank : Rp. 328.000.000, Booking fee :Rp. 5.000.000.

  Surat Persetujuan Jual beli nomor A4/08/SPJB/MUPGTR/086/X/2014 tertanggal 13 Oktober 2014; danb.

  Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;2.Menyatakan Surat Persetujuan Jual Beli Nomor A4/08/SPJB/MUPGTR/086/X/2014 tertanggal 13 Oktober 2014 dan Perjanjian PengikatanJual Beli nomor A4/08/PPJB/MUPGTR/086/X/2014 tertanggal 13 Oktober2014 adalah sah dan mengikat;3. Menyatakan Penggugat adalah konsumen yang beritikad baik;4. Menyatakan Tergugat II telah WANPRESTASI;5.

• SINARTANI juga membuat laporan sesuai dengan Pasal 6 yang tertuang di SuratPerjanjian Jual Beli (SPJB) antara PD. MARTADIGUNA dengan UD. SINARTANI;PUTUSAN Nomor 163/Pid.Sus/2016/PN Sdk., Halaman 7 dari 17 Halaman.Bahwa benar perbuatan UD. SINAR TANI yang menjual pupuk bersubsidikepada UD. PASARELLA sudah melanggar peraturan Menteri Perdagangandan juga sudah melanggar SPJB antara PD.

  Mutiara Agro Lestari dan begitu juga UD.SINAR TANI juga membuat laporan sesuai dengan Pasal 6 yang tertuang diSurat Perjanjian Jual Beli (SPJB) antara CV. Mutiara Agro Lestari dengan UD.SINAR TANI;Bahwa perbuatan UD. SINAR TANI yang menjual pupuk bersubsidi kepadaUD. PASARELLA sudah melanggar peraturan Menteri Perdagangan dan jugaPUTUSAN Nomor 163/Pid.Sus/2016/PN Sdk., Halaman 8 dari 17 Halaman.sudah melanggar SPJB antara CV. Mutiara Agro Lestari dengan UD.

  Pasarella tidak ada memilikiRencana Defenitif Kebutunan Kelompok (RDKK) dan Surat Perjanjian Jual Beli(SPJB) dengan pihak distributor karena sudah diputus oleh PD.MARTADIGUNA selaku distributor;Bahwa semua pupuk bersubsidi yang berada di kios pupuk UD. Pasarelladiperoleh dari UD. Sinar Tani milik Terdakwa yang beralamat di JI. BoangNo.171 Kel. Sidikalang Kec. Sidikalang Kab. Dairi;Bahwa saksi mendapatkan pupukpupuk tersebut dengan cara membelilangsung ke kios pupuk UD.

  diluar peruntukkannya dan/atau diluar wilayah tanggungjawabnya:Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan distributor berdasarkan Pasal 1butir 8 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentangPengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian ialahperusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukumatau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasrkan Surat PerjanjianPUTUSAN Nomor 163/Pid.Sus/2016/PN Sdk., Halaman 13 dari 17 Halaman.Jual Beli (SPJB

  ) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran danpenjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar diwilayah tanggungjawabnya;Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan pengecer dalamketentuan yang sama pada Pasal 1 butir 9 ialah perusahaan perseorangan ataubadan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yangberkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh Distributorberdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukanpenjualan Pupuk

• Dau, Kab.Malang, dengan luas 150 mm, tipe bangunan standart 60m, sebagaimanadisebutkan dalam SURAT PENGIKATAN JUAL BELI (SPJB) No.253/DAN.SPJB.IX/2008 antara Penggugat dan Tergugat Satu serta mengetahuiTergugat Dua yang dibuat di bawah tangan tertanggal 23 September 2008 ;Bahwa berdasarkan hal di atas, Penggugat memiliki hak untuk mengajukangugatan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) atas gagalnyaTergugat Satu memenuhi tanggung jawabnya untuk :a. Membuat Akta Jual Beli,b.

  Malang, dengan luas 150 m7, tipe bangunan standart 60m,dengan harga jual yang telah disepakati sebesar Rp.318.000, (tiga ratus delapanbelas juta rupiah) dan diberikan potongan harga oleh Tergugat Satu sebesarRp.3.000.000, (tiga juta rupiah), sehingga menjadi Rp.315.000, (tiga ratuslima belas juta rupiah), yang sesuai tertuang di dalam Surat Pengikatan Jual Beli(SPJB) No. 253/DAN.SPJB.IX/2008, sehingga Penggugat, Tergugat Satu danTergugat Dua terjadi hubungan hukum ;(vide Bukti P2)5.

  rupiah) dan 12Oktober 2008 sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah), sehingga sisapembayaran sebesar Rp.295.000, (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah),dapat diangsur selama 23 (dua puluh tiga) bulan, yang mana akan dibayarkansetiap bulannya sebesar Rp.12.826.087, (dua belas juta delapan ratus dua puluhenam ribu delapan puluh tujuh rupiah), dimulai pembayaran pada tanggal 15November 2008 sampai dengan pada 15 September 2010, sebagaimanadisebutkan dalam pasal 2 Surat Pengikatan Jual Beli (SPJB

  Bahwa sejak ditandatangani Surat Pengikatan Jual Beli (SPJB), Penggugatmengetahui kondisi masih berupa tanah kosong dan belum ada berdiribangunan, serta sertifkat tanah masih induk dan belum dilakukanpemecahan/split, maka Tergugat Satu dan Tergugat Dua secara lisan berjanjidalam waktu 6 (enam) bulan (samapi bulan Maret 2009) akan membangunrumah tipe standart 60m dan melakukan pemecahan/split sertifikat agar ndapatdibuatkan akta jual beli ;7.

  ) No.253/DAN.SPJB.IX/2008 ;(vide Bukti P8)Bahwa sesuai dengan pasal 5 Surat Pengikatan Jual Beli (SPJB)No.253/DAN.SPJB.IX/2008, apabila Penggugat telah melunasi seluruhnya,maka Tergugat Satu mempunyai kewajiban sebagai penjual untuk mengurusAkta Jual Beli, IMB, dan balik nama sertifikat tanah dan bangunan yang telahPenggugat beli, akan tetapi Tergugat Satu dan Tergugat Dua tidakmelaksanakannya ;Bahwa bulan Januari 2011 telah lewat ternyata Tergugat Satu dan Tergugat duamasih saja tidak melaksanakan

• Menyatakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Bintaro Park View Unit Tower A 07 / 11 / 38 No : SR00001108 / BPV / SPJB / 11 / 2014 tanggal 13 November 2014 antara Tergugat dengan Husri Handayani, S.H. (Penggugat II) tidak sah dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya serta batal demi hukum;4.

  View Unit Tower A 07 / 11 / 38 milik Tergugat akan mulaidihitung ketika Para Penggugat telah menerima Pemberitahuan Resmimengenai disetujui atau tidaknya permohonan pembelian ApartemenBintaro Park View Unit Tower A 07 / 11 / 38 milik Tergugat melalui FasilitasKredit Pemilikan Apartemen (KPA) Bank Mandiri dari Tergugat, yangkemudian diberikan jawaban kembali bahwa nantinya dalam PengikatanJual Beli Apartemen Bintaro Park View No : SRO0001108 / BPV / SPJB /11. / 2014 yang akan ditandatangani oleh

  Setelah ada kesepakatan tentang tatacara pembelian apartemen, maka pada tanggal, 6 Oktober 2014 PenggugatIl dan Tergugat menandatangani Surat Pemesanan Apartemen, dan padatanggal, 13 Nopember 2014 menandatangani Perjanjian Pengikatan JualBeli Apartemen Bintaro Park View Nomor :SR00001 100/BPV /SPJB/11 /2014;4.

  Itu pun pembayarannya tidak sesuai dengan jadwal angsuran yangseharusnya sebagaimana ditentukan pada pasal 3 ayat 2 Surat PerjanjianPengikatan Jual Beli Apartemen Bintara Park View Nomor:SR00001 100/BPV/SPJB/1 1/2014Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor : 377/Pdt.G/2016/PN. Jkt.Sel.8.

  Jkt.Sel.2.28.29.30.31.32.Bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan perbuatan ingkar janji kepadaPara Penggugat, maka tidak ada alasan putusan yang menghukumTergugat untuk membayar denda kepada Para Penggugat ;Bahwa tidak ada alasan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen BintaroPark View Nomor: SRO0001100/BPV /SPJB/11 /2014 dinyatakan tidak sahdan dibatalkan, karena tidak ada syaratsyarat perjanjian yang dilanggarsesuail pasal 1820 KUHPerdata.

  Menyatakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Bintaro ParkView Unit Tower A 07 / 11 / 38 No : SROO001108 / BPV / SPJB / 11 /2014 tanggal 13 November 2014 antara Tergugat dengan HusriHandayani, S.H. (Penggugat II) tidak sah dan tidak berharga dengansegala akibat hukumnya serta batal demi hukum;4.

• Bahwa selain itu oleh karena barang yang diperdagangkan olehterdakwa tersebut berupa pupuk bersubsidi, maka untuk dapat membelipupuk tersebut terdakwa harus memiliki Surat Perjanjian Jual Beli(SPJB) dengan distributor yang resmi dan memiliki binaan kelompok taniyang dikuatkan dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani(RDKK).

  Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan usahaperdagangan tanpa izin usaha, khusus untuk usaha jual beli pupukbersubsidi tanpa Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan distributoryang resmi dan tidak memiliki binaan kelompok tani yang dikuatkandengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKk).wonnnnnnnn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 106 jo Pasal 24 ayat (1) UU Nomor : 7 Tahun 2014 Tentang Perdaganganjo. Pasal 21 ayat (2) jo.

  Bahwa benar selain itu oleh karena barang yang diperdagangkan olehterdakwa tersebut berupa pupuk bersubsidi, maka untuk dapat membelipupuk tersebut terdakwa harus memiliki Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)dengan distributor yang resmi dan memiliki binaan kelompok tani yangdikuatkan dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKk).

  Bahwa benar perbuatan terdakwa yang telah melakukan usahaperdagangan tanpa izin usaha, khusus untuk usaha jual beli pupukbersubsidi tanpa Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan distributor yangresmi dan tidak memiliki binaan kelompok tani yang dikuatkan denganRencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK).Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya

  Bahwa benar perbuatan terdakwa yang telah melakukan usahaperdagangan tanpa izin usaha, khusus untuk usaha jual beli pupukbersubsidi tanpa Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan distributoryang resmi dan tidak memiliki binaan kelompok tani yang dikuatkandengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKk).Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN PyaMenimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, makamenurut pendapat Majelis Hakim Unsur tanpa memiliki perizinan dibidang

• Lampung Barat berdasarkanSPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) Nomor :002/SPJB.PBM/I/2014 tanggal 06Januari 2014, Adendum SPJB Nomor : 002/ADD/SPJB.PBM/IV/2014 tanggal07 April 2014 dan Adendum II SPJB Nomor : 002/ADD II/SPJB.PBM/XI/2014tanggal 03 Nopember 2014 pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sampaidengan hari Rabu tanggal 31 Desember 2014, atau setidaktidaknya dalamwaktu antara bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014, atausetidaktidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Kecamatan Air

  keseluruhan pupuk yang diterima oleh kabupaten Lampung Baratadalah sejumlah 25.292 ton dengan rincian sebagai berikut :Urea sebanyak 11.569 tonSP sebanyak 1.975 tonZA sebanyak 1.351 tonNPK sebanyak 7.499 tonOrganik sebanyak 2.898 tonBahwa Kecamatan Air Hitam merupakan salah satu kecamatan yangmenerima alokasi pupuk bersubsidi jenis Urea dengan jumlah 324.100 kgdan terdapat 3 (tiga) pengecer yang menangani penjualan pupuk bersubsidiyaitu Pengecer Enggal Rejo, Bima Motor dan Tania;Bahwa berdasarkan SPJB

  (Surat Perjanjian Jual Beli) Nomor :002/SPJB.PBM/I/2014 tanggal 06 Januari 2014, Adendum SPJB Nomor : 002/ADD/SPVB.PBM/IV/2014 tanggal 07 April 2014 dan Adendum II SPJB Nomor : 002/ADDI/SPJB.PBM/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014 Terdakwa Hi.

  Lampung Barat berdasarkanSPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) Nomor :002/SPJB.PBM/I/2014 tanggal 06Januari 2014, Adendum SPJB Nomor : 002/ADD/SPJB.PBM/IV/2014 tanggal07 April 2014 dan Adendum II SPJB Nomor : 002/ADD II/SPJB.PBM/X1/2014tanggal 03 Nopember 2014 pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sampaidengan hari Rabu tanggal 31 Desember 2014, atau setidaktidaknya dalamwaktu antara bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014, atausetidaktidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Kecamatan Air

  No. 1973 K/Pid.Sus/2016menerima alokasi pupuk bersubsidi jenis Urea dengan jumlah 324.100 kgdan terdapat 3 (tiga) pengecer yang menangani penjualan pupuk bersubsidiyaitu Pengecer Enggal Rejo, Bima Motor dan Tania; Bahwa berdasarkan SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) Nomor :002/SPJB.PBM/I/2014 tanggal 06 Januari 2014, Adendum SPJB Nomor : 002/ADD/SPUB.PBM/IV/2014 tanggal 07 April 2014 dan Adendum II SPJB Nomor : 002/ADDI/SPJB.PBM/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014 Terdakwa Hi.

• Bahwa BENAR, pada waktu akan dilakukan penandatangananSURAT PERJANJIAN JUAL BELI (SPJB) TANAH KAVLING besertalampirannya yaitu tepatnya pada tanggal 4 November 2011dimana PENGGUGAT setelah membaca, menolakmenandatangani SURAT PERJANJIAN JUAL BELI (SPJB) TANAHKAVLING beserta lampirannya dengan berbagai alasan diantaranyamengatakan bahwa sebaiknya mengatasnamakan ke 3 (tiga)anaknya yaitu 1.Clementine Kristenesia Bonaparte, 2.Karel EcclesiaBonaparte, 3.Samuella Yerussalem Bonaparte (Bukti T 5a s/d T

  permintaan tersebut,TERGUGAT merasa keberatan karena ke 3 (tiga) anakanaknya,masih dibawah umur dan dibutuhkan syarat tertentu dan jugapermintaan meniadakan pengenaan denda keterlambatan tidakdapat diterima dan akhirnya tidak terjadi penandatanganan SURATPERJANJIAN JUAL BELI (SPJB) TANAH KAVLING besertalampirannya sampai sekarang (Vide Bukti T 4a dan T 4h) ;3.3.

  Lebih lanjut, dengan tidak ditanggapinya Somasipertama, maka PENGGUGAT mengirimkan Somasi kedua padatanggal 24 Oktober 2014 melalui PT.POS Indonesia ...." karenasenyatanya TERGUGAT belum pernah menerima surat Somasi dariPENGGUGAT dimaksud, dan sebaliknya TERGUGAT telah beberapa kalimemberikan teguran kepada PENGGUGAT baik secara lisan maupunsecara tertulis, agar dapatnya menandatangani SURAT PERJANJIANJUAL BELI (SPJB) TANAH KAVLING beserta lampirannya danmembayar denda keterlambatan dan membayar

  Taman Arcadia Mediterania", Tapos;No.00009/SPJBTAM/BHUX1/2011;Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Tanah Kavling"Taman Arcadia Mediterania", Tapos;No.00009/SPJBTAM/BHUX1/2011;Bukti T5a Kutipan Akta Kelahiran an.

  )Tanah Kavling Di Perumahan "Taman Arcadia Mediterania" TaposNo.00009/ SPJBTAM/BHUXI1I/2011 tanggal 4 Nopember 2011 yang tidakditandatangani kedua belah pihak, tidaklah dapat membuktikan bahwaTergugat telah pernah menyerahkan Surat tersebut kepada Penggugatuntuk ditandatangani;e bahwa dalam Lampiran SPJB disebutkan bahwa tata cara pembayaranDP1 tanggal 4112011, DP2 tanggal 29112011;e bahwa dari bukti P5 yaitu Formulir Penyetoran OCBC NISP oleh UcokSamuel B.

• Nomor i langgal 1 Maret 2003 dan bertindaksebagai Distributor atau penyalur pupuk urea bersubsidi diwilayah pemasaran Kabupaten Gunungkidu berdasarkan SuratPerjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Antara Perwakilan Pusri D.lI.Yogyakarta Dengan Penyalur Nomor : U001.J/J 15.LA/2004 tanggal 2Januari 2004 dan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk AntaraPT. Pupuk Sriwidjaya Perwakilan D.I.

  KUD Bima 180,00 6,25 173,75Jumlah 1.149,50 204,05 945,45Bahwa selanjutnya pada tahun 2005 terdakwa SUCIPTA bin GIMAN sebagai Distributor pupuk urea bersubsidi berdasarkan SuratPerjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk antara Perwakilan PusriD.l. Yogyakarta dengan Penyalur No. U010.J/J.15.LA/2005tanggal 3 Januari 2005 alokasi yang diberikan oleh PT. PupukSriwidjaya pupuk urea bersubsidi untuk CV.

  Nomor : 01 tanggal 1 Maret 2003 dan bertindaksebagai Distributor atau penyalur pupuk urea bersubsidi' diwilayah pemasaran Kabupaten Gunungkidul berdasarkan SuratPerjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Antara Perwakilan Pusri D.I.Yogyakarta Dengan Penyalur Nomor : U001.J/J 15.LA/2004 tanggal2 Januari 2004 dan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) PupukAntara PT. Pupuk Sriwidjaya Perwakilan D.I. Yogyakarta denganCV.

  Mekar Tani Wonosari 1700,00Jumlah 6424 ,00Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jual (SPJB) Pupukantara Perwakilan Pusri D.I. Yogyakarta dengan Penyalur No. U001.J/J 15.LA/2004 tanggal 2 Januari alokasi yangdiberikan oleh PT.untuk CV.

  Pupuk Sriwidjaya seharusnya sub Delevery Order (sub DO)dilampiri dengan daftar pengecer namun kenyataannya terdakwamembuat daftar sub Delevery Order (sub DO) kosong atau belumtertera jumlah tonasenya dan jumlah tonasenya diisi denganmenyesuaikan LaporanBulananyang dibuatNOL... cee ee,olehterdakwa; Bahwa selanjutnya pada tahun 2005 terdakwa SUCIPTA bin GIMAN sebagai Distributor pupuk urea bersubsidi berdasarkan SuratPerjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk antara Perwakilan PusriD.l.

• Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2007 sesuaidengan surat pengikatan Jual Beli (SPJB) No.199/DAN.SPJB.IX/2007dan addendum No.111/DAN.APS.IV/2008, antara Penggugat danTergugat telah terjadi hubungan hubungan hukum karena jualbeli sebidang tanah dan bangunan di PERUM Graha Dewata BlokJJ5 No.7 dengan luas tanah standar 105 m2 tipe bangunan standar36m2 dengan harga jual yang telah disepakati yaitu senilaiRp.113.500.000,00 (seratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)termasuk biaya PPN BPHTB

  Bahwa Tergugat belum memenuhi prestasi sesuai suratpengikatan jual beli (SPJB) No.199/DAN.SPJB.IX/2007 khususnyapasal 5 dengan Penggugat maka menurut hukum, Penggugatberhak untuk menuntut pemenuhan isi dari surat pengikatan jualbeli (SPJB) No.1999/DAN.SPJB.IX/2007 kepada Tergugat antaralain sebagai berikut :a.

  sengketayang terjadi tanpa sepengetahuan dan seijin Tergugat II adalahmerupakan tindakan wanprestasi dan sekaligus merupakanperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I.13.Bahwa dikarenakan Tergugat tiak memiliki dasar hukum, tidakmemiliki kewenangan, serta tidak memiliki izin dari tergugat Iluntuk menjual obyek sengketa, maka perbuatan Penggugat yangdemikian adalah perbuatan yang tidak dibenarkan secara hukum.14.Bahwa menanggapi dalil penggugat angka i bahwa sesuai suratpengikatan jualbeli (SPJB

  Bahwa surat pengikatan jual beli (SPJB) bukanmerupakan bukti peralihan hak milik, SPJB hanyalah suatu bentukperikatan bersyarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 1253KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perikatan adalah bersyaratjika digantungkan pada suatu peristiwa yang mungkin terjadi danmemang belum terjadi, baik dengan cara menangguhkanberlakunya perikatan itu sampai terjadinya peristiwa itu, maupundengan cara membatalkan perikatan itu tergantung pada terjaditidaknya peristiwa itu15.Bahwa sebagaimana

  penundaankewajiban pembayaran utang, telah terpenuhi, sehingga tuntutanPemohon dan Pemohon Il di nyatakan berada dalam keadaan pailitdengan segala akibat hukumnya di kabulkan, sehingga Termohon danTermohon II telah dinyatakan pailit ;Menimbang, bahwa didalam perkara Nomor : 129/Pdt.G/2013/PN.Mlg, Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugatkarena Penggugat telah membeli rumah di Perum Graha Dewata JJ 5No.7, dengan luas 105 m2, tipe bangunan standart 36 m2, sebagaimanaSurat pengikatan jual beli (SPJB

• SriMurni Abadi berdasarkan Akta Notaris RM Soerjanto Partaningrat Nomor : 3tanggal 7 Oktober 2003 dan bertindak sebagai distributor atau penyalur pupukPusri berdasarkan Surat Perjanjian Jual beli (SPJB) antara PT.

  SriMurni Abadi berdasarkan Akta Notaris RM Soerjanto Partaningrat Nomor : 3tanggal 7 Oktober 2003 dan bertindak sebagai distributor atau penyalur pupukPusri berdasarkan Surat Perjanjian Jual beli (SPJB) antara PT. Pusri PerwakilanHal. 6 dari 31 hal. Put. No. 899 K/Pid.Sus/2011Dl.

  Toko Subur : Wirobrajan, Yogyakarta.14.Gunawan : Dongkelsari, Ngemplak, Sleman.Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) No. : U002/J15.LA/2005 tanggal 3 Januari 2005, dalam tahun 2005 CV. Sri Murni Abadimendapatkan alokasi pupuk urea bersubsidi sebesar 6.156 ton, namunberdasarkan D/O (Delivery Order) Pupuk dan Laporan Bulanan DistributorHal. 10 dari 31 hal. Put. No. 899 K/Pid.Sus/2011Tahun 2004 CV.

  Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk (SPJB) Pupuk antara PerwakilanPT. Pusri D.l. Yogyakarta dengan penyalur No : U001.B/J15.LA/2004 tanggal 2 Januari 2004.Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 899 K/Pid.Sus/201110.Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk (SPJB) Pupuk antara PT. PUSRIPerwakilan D.l Yogyakarta dengan CV.

  Yogyakarta dengan penyalur No : U001.B/J15.LA/2004tanggal 2 Januari 2004.Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk (SPJB) Pupuk antara PT. PUSRIPerwakilan D.. Yogyakarta dengan CV. Sri Murni Abadi No : U002.B/J15.LA/2005 tanggal 3 Januari 2005.Dikembalikan kepada Terdakwa..

• pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJakarta Selatan tanggal 20 Januari 2015 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa SARTJE RORY MOMONGAN secara sah danmeyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan* yangdiatur dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana Dakwaan ;Menjatuhkan pidana terhadap Tedakwa SARTJE RORY MOMONGANdengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaanselama 1 (satu) tahun ;Menyatakan barang bukti berupa :Fotokopi legalisir Surat Pengikatan Jual Beli (SPJB

  No. 1070 K/PID/2015Melepaskan Tedakwa SARTJE RORY MOMONGAN oleh karena itu darisegala tuntutan hukum (Ontslag van alle recthsvervolging) ;Memulihkan hak Tedakwa SARTJE RORY MOMONGAN dalamkemampuan, kedudukan harkat serta martabanya ;Menyatakan barang bukti berupa :Fotokopi legalisir Surat Pengikatan Jual Beli (SPJB) No. 18, tanggal 28 Juni2006 (Notaris Drs.

  Bahwa yang dimaksuddengan sengaja dalam perkara ini adalah Terdakwa SARTJE RORYMOMONGAN tidak memiliki hak terhadap Surat Ijin Untuk MempergunakanTanah (Occupatie Verguning) No. 51/Dir/64 tanggal 20 Oktober 1964 An.ANANTJE MAGDALENA ROMBOT dan Bukti Penyetoran uang untukmendapatkan kavling (perpetakan) No : 51/Dir/64, tanggal 20 Oktober 1964.Pada tanggal 28 Juni 2006, pembuatan SPJB No. 18 antara saksi HERMANSIWI dengan Terdakwa SARTJE RORY MOMONGAN dan saksi ADE MULIABUDIMAN di Kantor Notaris/PPAT

  ABDUL HALIM NASUTION telah memberikan uang tandajadi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada saksi ADEMULIA BUDIMAN sebagai pinjaman dalam proses pembuatan SPJB tersebut,HERMAN SIWI (almarhum), Terdakwa SARTJE RORY MOMONGAN, saksiADE MULIA BUDIMAN mengetahui bahwa proses pembuatan SPJB tersebuttanpa dihadiri oleh ahli waris lainnya yaitu saksi JEN SIWI dan saksi ADOLFSIWI ;Bahwa kemudian, pada tanggal 19 Juli 2008 Terdakwa SARTJE RORYMOMONGAN membuat perjanjian perikatan jual beli

  MT Haryono Tebet Jakarta Selatan,tanpa dihadiri oleh para ahli waris ;Bahwa dari akibat pembautan SPJB tersebut maka asli Surat Izin untukMempergunakan Tanah (Occupatie Verguning) dan Bukti penyetoran uanguntuk mendapatkan kavling (perpetakan) No. : 51/Dir/64 tanggal 20 Oktober1964, keduanya dikeluarkan oleh JAJASAN GELORA BUNG KARNO,berpindah tangan dari pemiliknya kepada orang lain yang mana hinggasekarang keberadaannya belum diketahui ;Berdasarkan uraianuraian tersebut diatas maka seharusnya putusan

• .;3) Bahwa Penggugat berkeinginan membeli property tanah dan bangunanmilik Tergugat dan sudah melakukan penandatanganan Surat PerjanjianJual beli Tanah dan Bangunan yang tertuang dalam SURATPERJANJIAN JUAL BELI RUMAH No. 08/SPJB/RAM/VIII/XVII tanggal31 Agustus 2017 sesuai perjanjian Jual Beli antara Penggugat denganTergugat;4) Bahwa harga tanah dan = bangunan aquo adalah sebesarRp.515.000.000. atau jumlah uang terbilang (Lima ratus lima belas jutarupiah), dan (Cash Bertahap) yang dicicil selama 3

  Menyatakan SURAT PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH NO.08/SPJB/RAM/VIII/XVII tanggal 31 Agustus 2017 batal demi hukum;5. Menghukum Tergugat mengembalikan Uang milik Penggugat selurunnyakepada Penggugat sejumlah Rp 158.750.000, (Seratus limapuluh delapanjuta tujuhratus limapuluh ribu rupiah) secara tunai dan kontan;6. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Immateril secara tunaidan kontan kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000, (satu MilyarRupiah);7.

  Fotokopi gugatan Nomor 797/Pdt.G/2019/PN.Mdn tanggal 5 Nopember2019 antara Ayu Chandra Hutagalung sebagai Penggugat danMuhammad Taufik Nasution sebagai Tergugat telah dinazegelen dandiberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberitanda P3;Fotokopi Surat Pengikatan Perjanjian Jual Beli RumahNo.08/SPJB/RAM/VIII/XVII tertanggal 31 Agustus 2017 antara CV.RuzainAnugerah Mulia dan Opida Hasdy telah dinazegelen dan diberi materaisecukupnya dan tanpa disesuaikan dengan aslinya diberi

  ;Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan penandatangananSurat Perjanjian Jual beli Tanah dan Bangunan yang tertuang dalamSURAT PERJANJIAN JUAL BEL RUMAH No. 08/SPJB/RAM/VIII/XVIItanggal 31 Agustus 2017 sesuai perjanjian Jual Beli antara Penggugatdengan Tergugat;Bahwa harga tanah dan bangunan aquo~ adalah sebesarRp.515.000.000. atau jumlah uang terbilang (Lima ratus lima belas jutarupiah), dan (Cash Bertahap) yang dicicil selama 3 (tiga) tahun;Bahwa Penggugat telah memberikan uang tanda jadi

  RUZAIN ANUGERAH MULIA;Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan dalil sangkalannya sebagaiberikut : Bahwa Tergugat menganggap Surat Perjanjian Jual Beli Rumah No.08/SPJB/RAM/VIII/XVII tanggal 31 Agustus 2017 masih berlaku danberkekuatan hukum tetap; Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat yang menyatakanTergugat berjanji akan mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp.278.750.000, (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus LimaPuluh Ribu Rupiah) faktanya tidak ada dasar Tergugat untukmengembalikan

• Benar Penyaluran pupuk bersubsidi pemerintah untuk Sumatera Baratyaitu PT.Iskandar Muda (PIM) dan PT.Petrokimia Gresik dengan caramelalui Distributor dan Penyaluran di wilayah tanggungjawab masingmasing, distributor menunjuk perusahaan perseorangan atau badanusaha, baik yang berbentuk badan usaha hukum atau bukan badanhukum sebagai pengecer dengan wilayah tanggungjawab penyaluranpupuk bersubsidi di kecamatan/desa tertentu berdasarkan suratperjanjian jual beli (SPJB).

  Hubungan kerja Distributor dengan Pengecer diatur SPJB sesuaiketentuan umum pembuatan SPJB pupuk bersubsidi antaradistributor dengan pengecer. Pengecer wajidb melasanakan penyaluran pupuk bersubsidiberdasarkan:1. Pengecer bertanggungjawab dan menjamin persediaan atas semuajenis pupuk bersubsidi di Wilayah tanggung jawabnya untukmemenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan olehDistributor.2.

  Hubungan kerja Distributor dengan Pengecer diatur SPJB sesuaiketentuan umum pembuatan SPJB pupuk bersubsidi antara distributordengan pengecer. Bahwa Pengecer wajib melasanakan penyaluran pupuk bersubsidiberdasarkan :1. Pengecer bertanggungjawab dan menjamin persediaan atas semuajenis pupuk bersubsidi di Wilayah tanggung jawabnya untukmemenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan olehDistributor.Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN. Pag.2.

  Hubungan kerja antara Distribuitor dan pengecer diatur dengan suratperjanjian jual Beli (SPJB) pupuk bersubsidi pemerintah. Bahwa apabila seseorang menjual pupuk bersubsidi tanpa izin diaturdalam pasal 106 UU No.7 Tahun 2014 Tentang perdagangan.

  Yang berbunyi:Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan Usaha baik yangberbentuk Badan Hukum atau bukan badan Hukum yang berkedudukan diKecamatan dan/ atau Desa yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan SuratPerjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupukbersubsidi secara langsung hanya kepada Kelompok Tani dan/ atau petani diwilayah tanggung jawabnya;Menimbang, bahwa dari fakta Hukum yang ada Terdakwa sebagaipemilik UD.