Ditemukan 609 data
67 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa setelah meneliti secara seksama substansi permohonan Pemohon adalahkepentingannya yang dirugikan terhadap terbitnya suatu Surat Keputusan TataUsaha Negara, sehingga tidak dapat diuji melalui lembaga Hak Uji Materiilperaturan perundangundangan yang tingkatnya dibawah undangundang melainkanharus dilakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa oleh karena objek permohonan hak uji materiil dimaksudbukan merupakan peraturan perundangundangan di bawah undangundangsebagaimana dimaksud
243 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 67 hurufe : Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatusoal yang sama atau sama tingkatnya telah diberikanputusan yang bertentangan satu dengan yang lain;B. Pasal 67 huruff : Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafanHakim atau suatu kekeliruan yang nyata;C. Pasal67 hurufb : Apabila setelah perkara diputus, ditemukan suratsuratbukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkaradiperiksa tidak dapat ditemukan;Ad. A.
Pasal 67 huruf e: Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatusoal yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yangbertentangan satu dengan yang lain;Bahwa didalam alasan Peninjauan Kembali yang mendasarkan Pasal 67huruf e disyaratkan halhal sebagai berikut:1.Pihakpihak yang bersengketa di dalam 2 (dua) putusan adalah sama;Bahwa dalam perkara yang dimintakan Peninjauan Kembali, yaituPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3249 K/Pdt/2012 tertanggal 5 Desember 2013 Juncto
menempati dengan seizin Tergugat untuk mengosongkandan menyerahkan persil dan gedung sengketa kepadaPenggugat tidak dapat diterima;Kesimpulan:Dari kedua putusan tersebut di atas telah nyata bahwa terdapatpertentangan satu dengan yang lain;Bahwa dari alasan Permohonan Peninjauan Kembali yang telahdiuraikan di atas dapatlah disimpulkan bahwa alasan PermohonanPeninjauan Kembali telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal67 huruf e: Apabila antara pihakpihak yang sama mengenaisuatu soal yang sama atau sama tingkatnya
22 — 7
Hakimberkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sahmenyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Karenakelalaiannya Mengendarai Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Orang LainMeninggal Dunia sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa/Penuntut Umum;Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanyaalasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskanTerdakwa dari pertanggungjawaban pidana maka Terdakwa haruslahdinyatakan bersalah dengan dijatuhi pidana yang jenisnya, tingkatnya
68 — 24
dibawah inisebagai berikut; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk warisan bertingkat (munasakhat), dimanaseseorang yang meninggal dunia (pewaris) yang meninggalkan ahli waris, yang kemudianahli waris tersebut meninggal dunia pula (pewaris berikutnya) yang juga meninggalkan ahliwaris, dan begitu seterusnya secara garis lurus (vertikal) dari seseorang kepada anaknya,terus cucunya, terus cicitnya secara bertingkat, dan kemungkinan ahli waris menyampingseperti saudara, bapak saudara dll, yang setiap tingkatnya
147 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Derajat akte autentik lebih tinggi tingkatnya dari pada akta di bawahtangan;b.
Mengacupada Pasal 69 ayat (2) dan penjelasannya UndangUndang PengadilanPajak, yang tidak harus dibuktikan oleh Majelis Hakim hanya terbataspada keadaan yang telah diketahui umum, misalnya derajat akte autentiklebih tinggi tingkatnya daripada akta di bawah tangan atau Kartu Tanda Penduduk, Surat IzinMengemudi, atau Paspor merupakan salah satu identitas diri, sedangkanatas itemitem pada uji arus kas/bank yang jelasjelas merupakan sengketadalam perkara a quo sudah seharusnya dilakukan pembuktian padapersidangan
30 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu) dengan yang lain,sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf e Undang Undang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dua kaliterakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentangMahkamah Agung ;c.
Antara pihakpinak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasaryang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikanputusan yang bertentangan satu dengan yang lain ;a. Bahwa terhadap perkara a quo (perkaraperdata Nomor 37/Pdt.G/2007/ PN.Pdg. joPengadilan Tinggi Padang Nomor /76/PDT/2008/PT. PDG jo Mahkamah Agung RINomor 1696 K/Pdt/2009) dengan perkaraperdata Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Pdg(Lampiran. 12/Novum. 2/bukti.
62 — 26
OKIUntuk menghindari kevakuman Badan Pimpinan yangbersangkutan, Badan Pimpinan yang tingkatnya lebih tinggi yangmembawahinya diberi wewenang mengambil ahli fungsi BadanPimpinan yang vakum tersebut dan secepatnya harus membentukBadan Pimpinan Sementara, dengan tugas seperti butir 5;Bahwa BAB XVI Butir 5 Pedoman Ketatalaksanaan OrganisasiPerkumpulan Gapensi :Acara pemilihan Ketua Umum/Ketua merangkap Ketua Furmaturdan 2 (dua) orang Anggota Formatur dalam musyawarah harusdilakukan dalam waktu yang cukup
dalil Penggugat yang menyatakankalaupun benar Pengawas belum terbentuk quod non makatindakan Tergugat menjadi bertentangan dengan ketentuan didalam Pasal 15 angka 6 Anggaran Dasar Gapensi, yang mengaturbahwa apabila terdapat kekosongan Pengawas, yang harusdilakukan adalah membentuk pengawas, bukan mengabil alihkewenangan Pengawas;Bahwa berdasarkan BAB XVI butir 7 Pedoman KetatalaksanaanOrganisasi Perkumpulan Gapensi :Untuk menghindari kevakuman Badan Pimpinan = yangbersangkutan, Badan Pimpinan yang tingkatnya
DKUntuk menghindari kevakuman Badan Pimpinan yangbersangkutan, Badan Pimpinan yang tingkatnya lebih tinggi yangmembawahinya diberi wewenang mengambil ahli fungsi BadanPimpinan yang vakum tersebut dan secepatnya harus membentukBadan Pimpinan Sementara, dengan tugas seperti butir 5;Bahwa BAB XVI Butir 5 Pedoman Ketatalaksanaan OrganisasiPerkumpulan Gapensi :Acara pemilihan Ketua Umum/Ketua merangkap Ketua Furmaturdan 2 (dua) orang Anggota Formatur dalam musyawarah harusdilakukan dalam waktu yang cukup
48 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdapat kesamaan antara pihakpihak dan mengenai suatu soal yang sama, tapioleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yangbertentangan satu dengan yang lain (Pasal 67 huruf e UndangUndang Nomor 14Tahun 1985).3.
dengan SHP 34 dan 36 Tahun 1963 atau tidak terdapat hubunganhukum perolehan dari Penggugat/William Chandra.Berdasarkan Bukti Pemohon2 dapat disimpulkan bahwa Penggugat/William Chandra tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah dalam SHPNomor 34 dan 36 Tahun 1963, sehingga Penggugat tidak dapat sebagai /egalstanding sebagai Penggugat karena tidak ada kepentingan hukumnya yang harusdilindungi.Terdapat kesamaan antara pihakpihak dan mengenai suatu soal yang sama, tapioleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya
17 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
1996/PN.Kbi. tertanggal 30 April 1996 tidak mempunvai kekuatanhukum";Bahwa, Putusan perkara perdata No. 33/Pdt.G/1998/PN.Kbj, tertanggal14 Januari 1999 dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 9/Pdt/2000/PTMdn, tertanggal 10 Mei 2000 dan Putusan Mahkamah Agung R.1No. 2081 K/Pdt/2002, tertanggal 6 Februari 2007 ;Bahwa, berdasarkan poin a dan b sebagaimana diuraikan diatas makaantara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya
itu dari uraianuraian tersebut, Pemohon PeninjauanKembali dapat membuktikan putusan Judex Facti adalah salah dalampelaksanaan maupun penerapan hukum yang berarti ada kekhilafan Hakim atausuatu kekeliruan yang nyata maka putusan a quo tersebut haruslah dibatalkan ; Bahwa, oleh karena alasanalasan dan dasar hukum PermohonanPeninjauan Kembali ini didukung adanya putusan perkara perdata antara parapihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama olehpengadilan yang sama atau sama tingkatnya
115 — 24
Bahwa Penggugat bukanlah Mamak kepala waris dalam Kaum Penggugat karna masih ada yang tertua dari Penggugat yaitu Bujang Lelo yang tingkatnya satu level dengan ibu Penggugat ; Bahwa Ranji Penggugat yang di buat dan ditandatangani oleh MasriLenggang Mangkuto Tahun 1981 bukanlah mamak kapalo waris, karenalelaki tertua dalam kaum para penggugat pada tahun 1981 saat itu adalahNarlis, tingkatannya satu level dengan nenek penggugat yang bemama Raima; Bahwa ketentuan di dalam Adat Minang Kabau yang berhak
Eksepsi Penggugat bukanlah Mamak kepala waris dalam Kaum Penggugatkarena masih ada yang tertua dari Penggugat yaitu Bujang Lelo yang tingkatnya satu level dengan ibu Penggugat ; Bahwa Ranji Penggugat yang di buat dan ditandatangani oleh Masri LenggangMangkuto Tahun 1981 bukanlah mamak kapalo waris, karena lelaki tertuadalam kaum para penggugat pada tahun 1981 saat itu adalah Narlis,tingkatannya satu level dengan nenek penggugat yang bemama Raima; Bahwaketentuan di dalam Adat Minang Kabau yang berhak
92 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
menerapkanhukum sebagaimana mestinya, karena Judex Facti Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan hanya menilai dan mempertimbangkan Bukti T. saja,berupa keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 280 tahun 2007tanggal 30 Mei 2007 tentang Pemberhentian/Pengangkatan PejabatEselon lla Dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala yang pada diktumkeduanya disebutkan bahwa masa jabatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi adalah 4 (empat) Tahun. dimana Judex Facti hanyamempertimbangkan peraturan yang lebih rendah tingkatnya
88 — 51
perseorangan Federasi Serikat Pekerja/Buruh berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undangundang No. 2 tahun2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengantegas mengatur yaitu :Serikat Pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapatbertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di PengadilanHubungan Industrial untuk mewakili anggotanya,maka berdasarkan ketentuan tersebut yang berhak untuk mewakilipekerja/buruh untuk beracara dihadapan Pengadilan adalah PengurusSerikat Pekerja pada setiap tingkatnya
organisasi pekerja/ouruh yang dapat mewakilianggotanya dihadapan Pengadilan adalah anggota dari SerikatPekerja BUKAN anggota perseorangan Federasi Serikat Pekerja/Buruh berdasarkan Pasal 87 UU No. 2 tahun 2004 tentang PPHIbahwa:Serikat Pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindaksebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untukmewakili anggotanya, Sehingga yang berhak mewakili pekerja/buruh beracaradi Pengadilan adalah Pengurus Serikat Pekerja pada setiap tingkatnya
22 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang terletak diDesa Wates, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudusdengan batas batas:Sebelah utara : Sutamto,Sebelah selatan : Wargono, Purwanto,Sebelah timur : Noer Komisah, Karto Ngatipah,Kasmito, Saimin,Hal. 13 dari 17 hal.Put.No. 511 PK/Pdt/2007Pardi,Sebelah barat : Kaerun, Rakibin, Kusnin;adalah harta peninggalan almarhum Sarmani Temu;Maka menurut Perma No. 2/1985 menyatakan: Apabilaantara pihak pihak yang sama mengenai suatu soal yangsama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang samaatau. sama tingkatnya
20 — 7
punggung saksikorban oleh terdakwa dipukul dengan mempergunakan spring hinggaspring tersebut putus, terdakwa juga menyulut dengan rokok kaki saksi korban sehingga darahkeluar dari wajah, mulut dan hidung saksi korban.e Bahwa setelah wajah saksi koroban bengkak semua dan berdarah, terdakwa mengajak saksikorban ke kamar mandi terdakwa mengguyur saksi korban dengan air kemudian saksi korbanmengambil handuk yang ada didalam kamar setelah itu terdakwa menanyai lagi masalahhubungan saksi korban dengan kakak tingkatnya
49 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANTARA PIHAKPIHAK YANG SAMA MENGENAI SUATU SOAL YANGSAMA, ATAS DASAR YANG SAMA OLEH PENGADILAN YANG SAMAATAU SAMA TINGKATNYA TELAH DIBERIKAN PUTUSAN YANGBERTENTANGAN SATU DENGAN YANG LAINNYA.Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 123 K/PDT/2008,tertanggal 8 Oktober 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :108/Pdt/2006/PT. Mdn tanggal 01 November 2006 yang membatalkanPutusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 04/Pdt.G/2005/PN.
No. 543 PK/Pdt/2010yang sama yang oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lainnya.Bahwa Amar (Dictum) Putusan Judex Juris Mahkamah Agung RI No. 123 K/PDT/2008, tertanggal 8 Oktober 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi MedanNomor : 108/Pdt/2006/PT. Mdn tanggal 01 November 2006 Jo. PutusanPengadilan Negeri Tarutung No. 04/Pdt.G/2005/PN.
Mdn, tertanggal 16 September 1997 Jo Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 21/Pdt.G/1996/PN.Trt tanggal 2 September 1996,yang telah berkekuatan hukum tetap, di mana pihakpihaknya (Subyeknya)sama, mengenai suatu soal yang sama (obyeknya sama), atas dasar yangsama yang oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikanputusan yang bertentangan satu dengan yang lainnya, dengan demikianPutusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/PDT/2008 tertanggal 8 Oktober 2008jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan
25 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.438 PK/Pdt/2011atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satudengan yang lain).2. Azas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Murah.3. Azas Kepastian Hukum.C. Batas waktu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali sesualketentuan yang berlaku.Bahwa permohonan Peninjauan Kembali ini oleh Pemohon PeninjauanKembali berdasarkan alasanalasan diatas sesuai ketentuan dalam:1. Pasal 67. huruf e. UndangUndang tentang Mahkamah Agung No. 14Tahun 1985 yang berbuny!
:Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkanalasanalasan sebagai berikut:a.apabila setelah perkara diputus, ditemukan suratsurat bukti yangbersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidakdapat ditemukan;apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yangsama atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atausama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satudengan yang lain.2.
83 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 343 PK/Pdt/2017b. apabila setelah perkaraperkara diputus, diketemukan suratsuratbukti yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara diperiksatidak dapat ditemukan;c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpadipertimbangkan sebabsebabnya;e. apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yangsama, atas dasar yang sama, oleh Pengadilan yang sama atausama tingkatnya telah
kemudian oleh hakimpidana dinyatakan palsu;b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan suratsurat bukti yangbersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidakdapat ditemukan;c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebihdari pada yang dituntut;d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputustanpa dipertimbangkan sebabsebabnya;e. apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yangsama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atausama tingkatnya
127 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdapat pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal19 Juni 2013 Nomor 2530 K/Pdt/2012 juncto Putusan Pengadilan TinggiMedan tanggal 18 Juli 2011 Nomor 136/Pdt/2011/PT Mdn. juncto PutusanPengadilan Negeri Medan tanggal 26 Oktober 2010 Nomor159/Pdt.G/2010/PN Man. telah nyatanyata bertentangan satu dengan
Nomor 493PK/Pdt/2011 tanggal 22 Maret 2011;Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 401/Pdt.G/2010/PN Mdn.tanggal 25 Mei 2011 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor382/Pdt/2011/PT Mdn. tanggal 1 Maret 2012 juncto Putusan MahkamahAgung RI Nomor 1483 K/Pdt/2013 tanggal 21 Oktober 2013;Bahwa putusanputusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrachtvan gewijsde) tersebut di atas terdapat pihakpihak yang samamengenai suatu objek yang sama, atas dasar yang sama olehPengadilan yang sama atau sama tingkatnya
41 — 13
Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasaryang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikanputusan yang bertentangan satu dengan yang lain;f.
87 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
denganperkawinan adat seperti misalnya perkawinan adat Bali atau adat Kong Hu Cuyang selain bernilai cultural juga religius/keagamaan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkanalasanalasan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali sebagaiberikut :mengenai alasan ad. 1bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan permohonanpeninjauankembali yang mendasarkan pada adanya putusan yang bertentangan satusama lain in casu, tidak didasarkan pada putusan Pengadilan yang sama tingkatnya