Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009, maka Pengadilan Negeri Tarakanberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengoperasikan kapalpenangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki SIP sebagaimanadimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) yang dengan cara sebagai berikut :Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015 sekira pukul

20.00WITA Kapal FB SAN JOSE milik Lagodas yang beralamat di Porok MalakasGeneral Santos City Philipina yang dinahkodai oleh Terdakwa memasukiwilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di perairan Laut Sulawesipada posisi 03 30' 58 U 122 30 18 T guna melakukan penangkapan ikanbersamasama dengan kapal penangkap ikan yang lainnya di mana Kapal FBSAN JOSE bertugas sebagai kapal lampu yang berfungsi sebagai bagian darikapal penangkap ikan yang bertugas melakukan penerangan ke daerah sekitarrumpon

Negeriyang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan Pasal84 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Kitab Hukum Acara Pidana joPasal 106 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009, maka PengadilanNegeri Tarakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di Zona EkonomiEksklusif Indonesia (ZEEI

) di perairan LautSulawesi pada posisi 03 30' 58 U 122 30 18 T tersebut lalu menurunkanjaring/oukat untuk menangkap ikan yang terkumpul tersebut yang selanjutnyadibawa menuju kapal penampung dan dibawa menuju Philipina, selanjutnyakapal FB SAN JOSE kembali melanjutkan kegiatan penangkapan ikan sebagaikapal lampu dan pada tanggal 22 Februari 2015 sekira 11.00 WITA ketikaKapal FB SAN JOSE melakukan penerangan lampu guna mengumpulkan ikanpada rumpon di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)

Bahwa perbuatan Terdakwa warga Negara Filiphina selaku Nahkoda KapalFB San Jose melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEEI (Zona EkonomiEksklusif Indonesia) dengan menggunakan jaring/pukat dan tidak memilikiSIPI memenuhi unsurunsur Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 ;3.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa LE BA PHUC tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

   Batas Laut Teritorial, 2.Batas Landas Kontinen, Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);e Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi EksklusifIndonesia bahwa ZEEI adalah jalur diluar dan berbatasan dengan Laut wilayahIndonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang Undang yang berlakutentang Perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan airdiatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal lautwilayah Indonesia;e Cara

   mengukur batas perairan laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitumenarik garis tegak lurus dari pulau pulau terluar pada saat surut terendah yanglebarnya 200 mil laut kearah laut lepas dimana ZEEI diawali 12 mil sampai 200 milkearah laut luas;e Berdasarkan Peta Laut Nomor 354 yang meliputi Natuna (pulau pulau Anambas danNatuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional IndonesiaAngkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi bahwa Kg 93160 TS diperiksa pada posisi 0542 548 LU 105

   ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) dan 3.

   ORCA 01 karena diduga keras melakukan tindak pidanaperikanan berada di Perairan Natuna Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)berjarak kurang lebin 4 (empat) mill masuk di garis batas ZEEI, dimana posisitersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di depanpersidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksisaksi yangketerangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barangHalaman 33 dari 43 Putusan

   ORCA 01 karena diduga keras melakukan tindak pidanaperikanan berada di Perairan Natuna Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)berjarak kurang lebih 4 mill masuk ke Zona konomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dengandemikian dapat dikatakan bahwa kapal penangkap ikan asing KG 93160 TS yangdinahkodai oleh Terdakwa telah melakukan penangkapan ikan / kegiatan perikanandiwilayah pengolahan perikanan Negara Republik Indonesia dengan tidak

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa PAHN VAN TINH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (ZEEI) yang tidak

Orca 02 dengan tugas dan tanggung jawab sebagaiMualim ;Bahwa, pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 KP Orca 02 sedangmelaksanakan operasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan danPerikanan di sekitar wilayah Perairan ZEEI Laut China selatan, sekirajam 05.30 WIB, KP. Orca 02 dengan menggunakan radar mendeteksi 2(dua) titik kapal yang akan menjadi terget operasi pada posisi 0626'150"LU 10742'300" BT.

Orca 02 dengan tugas dan tanggung jawab sebagaiMualim II ;Bahwa, pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 KP Orca 02 sedangmelaksanakan operasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan danPerikanan di sekitar wilayah Perairan ZEEI Laut China selatan, sekirajam 05.30 WIB, KP. Orca 02 dengan menggunakan radar mendeteksi 2(dua) titik kapal yang akan menjadi terget operasi pada posisi 0626'150"LU 10742'290" BT.

Laut lepas adalah bagian laut yang tidak termasukdalam ZEEI, laut territorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia danperairan pedalaman Indonesia.

ZEEI, dans.

Bahwa, ketentuan Pasal 102 UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikananyang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undangundangini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi diWilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (ZEEI) sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjianantara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asalTerdakwa ;b.

SusPrk/2019/PN RanMenimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:KESATU:Bahwa terdakwa DANH VONG EM selaku Nakhoda KG 1916 TS yangmerupakan kapal perikanan berbendera asing pada hari Jumat tanggal 11Januari 2019 sekira jam 06.30 WIB atau setidaktidaknya dalam bulan Januaritahun 2019, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eklusif Indonesia (ZEEI) padaposisi 04 34 58 U / 105 39 55 T atau setidaktidaknya di Perairan YurisdiksiNasional

2018 sekira pukul 08.00(waktu Vietnam), KG 1916 TS yang di nahkodai Terdakwa berangkat daripelabuhan Kien Giang Vietnam menuju perairan Vietnam untukmelakukan penangkapan ikan selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam sampaidengan tanggal 01 Desember 2018 dan memperoleh hasil tangkapanikan + 800 (delapan ratus) Kg selanjutnya setelah tidak ada hasil padahari itu juga sekira pukul 06.00 WIB tanggal 01 Desember 2018memasuki perairan indonesia yang termasuk dalam wilayah ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI

Melaluipemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa KG 1916 TStidak dilengkapidokumen dan suratsurat resmi yang seharusnya dimiliki oleh kapal ikanasing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI.

ZEEI, dan3.

Selanjutnya terdakwa sebagai nakhoda kapal membawa kapalmemasuki Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) untuk menangkap ikan karenaperairan Malaysia tidak memiliki ikan sebanyak perairan Indonesia. Padahal terdakwamenyadari untuk memasuki perairan Indonesia terdakwa harus memiki izin dariPemerintah Indonesia berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

Melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsurtersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

KHF 1742 GT. 64,39 menerangkan kapal asingdiperbolehkan melakukan penangkapan di wilayah ZEEI akan tetapi apabila tidakmemiliki izin resmi pemerintah maka tidak di benarkan;Menimbang, bahwa adapun dokumen dokumen yang harus dimiliki oleh setiapkapal asing untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEEI sesuai dengan Undangundang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undangundang No. 31 tahun 2004tentang perikanan yaitu :1. Surat Izin Usaha Perikanan (STUP).2.

Melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsurtersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa unsur ke1 dan ke3 telah dipertimbangkan pada dakwaankesatu dan sudah dinyatakan terbukti, selanjutnya Majelis akan dipertimbangkan tentangunsur ke2;Ad.2.: Yang memiliki dan/ataumengoperasikan kapalpenangkapan ikanberbenderaasing melakukanpenangkapanikan di ZEEI yang tidakmemiliki SIPI.Menimbang, bahwa berdasarkan Undangundang Nomor

KHF 1742 GT. 64,39 menerangkan kapal asingdiperbolehkan melakukan penangkapan di wilayah ZEEI akan tetapi apabila tidakmemiliki izin resmi pemerintah maka tidak di benarkan;Menimbang, bahwa adapun dokumen dokumen yang harus dimiliki oleh setiapkapal asing untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEEI sesuai dengan Undangundang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undangundang No. 31 tahun 2004tentang perikanan yaitu :1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).2.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MAI VAN THANH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki Dan/Atau Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing Melakukan Penangkapan Ikan Di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) Yang Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

   WIB sampai dengan pukul 08.15 WIB atau setidaktidaknya dalam bulan Mei 2016 bertempat di perairan Natuna / ZEEILaut China Selatan pada posisi 0535469 LU 109 15 538 BT yangmerupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranaiyang berwenang memeriksa dan mengadilinya yang memilikidan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbenderaasing melakukan penangkapan ikan di ZEEI

   Hiu 11,KP Hiu 14 dan KP Orca 03 yang sedang samasama melakukanoperasi pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan disekitar wilayah perairan ZEEI Laut China Selatan, melihat kegiatanterdakwa diketahui oleh kapal pengawas kemudian terdakwalangsung memutuskan tali jaring dan berusaha untuk melarikandiri, kemudian Nahkoda KP Orca 03 melakukan pengejaran danmenghentikan kapal KM.

   Hiu 11,KP Hiu 14 dan KP Orca 03 yang sedang samasama melakukanoperasi pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan disekitar wilayah perairan ZEEI Laut China Selatan, melihatkegiatan terdakwa diketahui oleh kapal pengawas kemudianterdakwa langsung memutuskan tali jaring dan berusaha untukmelarikan diri, kemudian Nahkoda KP Orca 03 melakukanpengejaran dan menghentikan kapal KM. BV 0634 TS pada titikkoordinat 0535469 LU 109 15 538 BT dan selanjutnyaMualim II Kp.

   Orca 03, yang telah dipanggil secara sah akantetapi tidak hadir dan telah diambil keterangannya di tingkatPenyidik dengan dibawah sumpah atas persetujuan terdakwaketerangannya di bacakan di persidangan pada pokoknyasebagai berikut:7 Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohaniserta mengerti diminta keterangan dalam perkaratertangkapnya KM.BV. 0634TS yang diduga melakukan tindakpidana dibidang perikanan di perairan ZEEI Laut Natuna ;7 Bahwa, saksi lahir di Tombatu 04 Februari 1982,Pendidikan

   Bagian kantong(cod end) dibuka dan ikan dikeluarkan ;" Bahwa, posisi KM.BV.0634TS saat tertangkap padakordinat 05 35' 469" LU 109 15' 538" BT adalah masukwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ZEEI ;Atas keterangan ahli' tersebut, terdakwa melaluipenterjemahnya tidak berkeberatan;2.

AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP dan Pasal 85 juncto Pasal 9 juncto Pasal 102 UndangUndangNomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 2004 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, akan tetapiPenuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan Judex Factidalam hal penjatunan pidana denda tanpa adanya pidana kurunganpengganti denda ;Bahwa Hakim Agung/Ketua Majelis sependapat dengan PenuntutUmum dalam memori kasasinya bahwa penegakan hukum di ZEEI

tidakbermanfaat dan merugikan kepentingan Pemerintah Indonesia sebagaiNegara berdaulat karena banyak Warga Negara Asing melakukanpelanggaran Hukum Nasional Indonesia maupun Hukum LautInternasional di ZEEI tetapi dalam penegakan hukumnya sangatmenguntungkan warga negara asing melakukan penangkapan ikansecara tidak sah/illegal fishing dan hasil tangkapannya dinikmati negaraasing, bahkan terkadang mereka melanggar Kedaulatan NegaraRepublik Indonesia, tetapi ternyata dalam putusan Pengadilan dendayang

Sebenaarnya ketentuan ini sama sekali tidak melarangpenjatuhan pidana kurungan atau kurungan pengganti denda terhadappelaku asing yang melakukan Tindak Pidana Perikanan di ZEEI.Ketentuan ini hanya melarang penjatuhan pidana penjara atau pidanabadan ;Bahwa beberapa alasan mengapa pidana penjara dan pidana badan/fisiktidak dapat dijatuhkan terhadap pelaku asing yang melakukan TindakPidana Perikanan di ZEEI dan beberapa alasan pula mengapa pidanakurungan atau kurungan pengganti denda dapat diterapkan

kepadapalaku asing di ZEEI ;Bahwa ketentuan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS tersebut sejalan denganketentuan Pasal 102 UndangUndang Perikanan yaitu melarangpenjatuhan pidana penjara bagi tindak pidana perikanan di ZEEI kecualiada perjanjian pemerintah dengan pemerintah negara yangbersangkutan ;Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, agar upayapenegakkan hukum di ZEEI dapat tegak dan berwibawa makapenjatuhan pidana kurungan pengganti denda tidak dapat dihindarikarena tidak melanggar ketentuan Pasal

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa NGUYEN TRINH telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang

Setelah dilakukanpengeplotan kontak berada pada posisi 0605'20" LU 10555'00" BTberada di ZEEI. Dari hasil identifikasi awal olen pengawas pada jarak 1.000yard, kapal tersebut terlihat kapal ikan asing dengan nama lambung BD30832 TS berbendera Vietnam.

Batas Zona EkonomiEksklusif Indonesia (ZEEI);Bahwa Ahli Pelayaran menerangkan batas Laut Zona Ekonomi EksklusifIndonesia (ZEEI) berdasarkan UURI No. 5 tahun 1983 tentang ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan denganlaut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan UndangUndang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut,tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus)mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia

Unsur Hukum Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) ;5. Unsur Hukum Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 7sAd. 1 Unsur Hukum Setiap Orang;Menimbang, bahwa pada dasarnya kata setiap orang menunjukkankepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan ataukejadian yang didakwakan itu atau setidaktidaknya mengenai siapa orangnyayang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

ZEEI, dan 3.Sungai, danau,waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahanpembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Zona Ekonomi EksklusifIndonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI menurut Pasal 1 angka 21 UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah jalur di luar dan berbatasan denganlaut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undangundangyang

Bahwa ketentuan Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam undangundang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadidi Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (ZEEI) sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antaraPemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal Terdakwa;b.