Ditemukan 1280 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : zeni zeri zesi zeth zega zeki zeli zees
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 24-04-2018 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 01-08-2018
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 9/Pid.Sus-PRK/2018/PN Tpg
Tanggal 5 Juli 2018 — Penuntut Umum:
INDRA JAYA, SH
Terdakwa:
NGUYEN TAI LOI
71 — 20

  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa NGUYEN TAI LOI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI).

Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Perikanan
Register : 05-05-2015 — Putus : 29-05-2015 — Upload : 14-11-2015
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 81/Pid.Sus /2015/PN.Tpg
Tanggal 29 Mei 2015 — UJANG Bin SUKUR
75 — 14
  • Zona EkonomiEksklusif ( ZEEI ) c).
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus
Register : 27-10-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN RANAI Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran
Tanggal 12 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
AFRINALDI, SH
Terdakwa:
SAMSIR Bin Alm HASAN
160 — 87
  • ZEEI, dan3.
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Pidana Khusus Perikanan
Register : 16-05-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tjt
Tanggal 28 Mei 2019 — ELVIS ARDEN Bin ARDEN (Alm)
84 — 33
  • PerairanIndonesia, ZEEI, sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapatdiusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Indonesia(pasal 5 ayat 1 UU RINo 31 Tahun 2004 tentang Perikanan) ;Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Ahli dipersidangan yangmenerangkan bahwa wilayah perairan indonesia ini terbagibagi menjadi 11(sebelas) Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), berdasarkan PERMEN Nomor18/PERMENKP//2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia
Pengadilan PN PANDEGLANG Pidana Khusus
Upload : 19-10-2017
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Pdl
DEDI MIRDATU SOLIHIN Bin H. MUCHTAR; JOHAN BACHTIAR Alias ADI Bin SARTIM;
38 — 9
  • melawan hukum dari Para Terdakwa dan setelah itu akanPutusan No. 177/Pid.Sus/2017/PN Pal, hal. 25 dari 32dipertimbangkan hubungan antara tindak pidana dengan sikap bathin Para Terdakwapada waktu melakukan tindak pidana (kesalahan);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Pengelolaan PerikananRepublik Indonesia (WPPI) untuk melakukan penangkapan ikan dan/ataupembudidayaan ikan dalam Pasal 5ayat (1) UU No.31 Th 2004 adalah meliputi : a)Perairan Indonesia; b) Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Perikanan
Register : 05-05-2015 — Putus : 29-05-2015 — Upload : 17-02-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2015/PN Tpg
Tanggal 29 Mei 2015 — Ujang Bin Sukur
79 — 7
  • ZEEI dan c.) sungai, waduk, dan genangan air lainnya yang dapatdiusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di Wilayah Republik Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Brigadir DODI EKA SAPUTRA,Brigadir RAJUH PLASJUPANMA (Ba dek Kapal Patroli Polisi XXXI2004, Brigadir INDRASAPUTRA (Basin Kapal Patroli Polisi XXXI2004), Brigadir JUPEN SIRAIT (Badek KapalPatroli Polisi XXXI2004 Ditpolair Polda Kepri) dengan menggunakan sarana Kapal PatroliPolisi XXXI2004 Ditpolair Polda
Pengadilan PN RAHA Pidana Umum Perusakan
Register : 23-12-2014 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 02-09-2015
Putusan PN RAHA Nomor 73/Pid.B/2015/PN.Rah
Tanggal 9 Juni 2015 — - ISMAIL Als. LA ISI - UMAR Als. LA UGE - LA NAI Bin LAKARA
84 — 20
  • kesengajaan/opzet menurut Prof.Dr, PAFLamintang adalah suatu kehendak yang ditujukan terhadap timbulnya sesuatu yang tidakdikehendaki oleh undangundang, atau terhadap dilakukannya sesuatu yang dilarang olehundangundang, dan mengenai adanya kesengajaan ini haruslah disadari dan diinsyafioleh pelaku yang dalam hal ini ada niat dari pelaku sehingga perbuatan yang dilarang olehundangundang tersebut dapat terlaksana;Menimbang, bahwa wilayah pengelolaan perikanan Indonesia meliputi:35e Perairan Indosensia,e ZEEI
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 24-04-2018 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 01-08-2018
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 6/Pid.Sus-PRK/2018/PN Tpg
Tanggal 5 Juli 2018 — Penuntut Umum:
INDRA JAYA, SH
Terdakwa:
LE NGOC BACH
74 — 26

  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa Le Ngoc Bach telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi EKsklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI).

Pengadilan PN TEBING TINGGI Pidana Khusus Perikanan
Putus : 07-06-2017 — Upload : 16-06-2017
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 293/Pid.Sus/2017/PN TBT
Tanggal 7 Juni 2017 — ABDUL RAHMAN PURBA alias RAMAN
63 — 10
  • penjualan ikan sebanyak 5(lima) KG jenis ikan campurcampur adalah kapal perikanan yang digunakan untukmenangkap ikan ;Menimbang, bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UndangUndangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) adalah meliputi :a) Perairan Indonesia ;b) Zona Ekonomi Eksklusif ( ZEEI
Pengadilan PN NUNUKAN Pidana Khusus Perikanan
Putus : 06-11-2012 — Upload : 07-04-2014
Putusan PN NUNUKAN Nomor 164/Pid.Sus/2012/PN. Nnk
Tanggal 6 Nopember 2012 — NURDIN Bin YUSI
85 — 33
  • Zona Ekonomi Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI ), dan;3. Sungai, Danau, Rawa dan Genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahanpembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia ; Hal. 23 dari 30 hal.
Pengadilan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Pidana Umum
Register : 15-10-2019 — Putus : 01-11-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Liw
Tanggal 1 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
PRIYUDA ADHYTIA MUKHTAR, S.H.
Terdakwa:
TRI AGUSTIAN alias AAN bin SYAHRUDIN
64 — 34
  • untuk memelihara,membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnyadalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yangmenggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan,mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;sumber daya ikan adalah; potensi semua jenis ikan;Lingkungan sumber daya ikan adalah; perairan tempat kehidupansumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya;Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia adalah :a) perairan Indonesia;b) ZEEI
Pengadilan PN MAUMERE Pidana Khusus Perikanan
Putus : 10-05-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PN MAUMERE Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2016/PN Mme
Tanggal 10 Mei 2016 — - UMAR
87 — 24
  • Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.01/MEN/2009,Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia menerangkan bahwaWilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia 713 meliputi perairan SelatMakasar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 22 UndangUndang Nomor 45 Tahun2009, Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004, TentangPerikanan, disebutkan Laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasukdalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 24-10-2022 — Putus : 08-12-2022 — Upload : 08-12-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 593/PID.SUS/2022/PT PBR
Tanggal 8 Desember 2022 — Pembanding/Penuntut Umum I : Rein Lesmana Musri, S.H
Terbanding/Terdakwa : Tra Van Huyen
117 — 40
  • Penuntut Umum tersebut;

    -------Memperbaiki amar putusan didalam perkara ini sekedar mengenai barang bukti, sehingga selengkapnya adalah sebagai berikut:

    1. Menyatakan Terdakwa TRA VAN HUYEN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama melakukan perbuatan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI
Pengadilan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Pidana Umum
Register : 15-10-2019 — Putus : 01-11-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Liw
Tanggal 1 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
PRIYUDA ADHYTIA MUKHTAR, S.H.
Terdakwa:
PERI PANDEVI bin HARMAIN
89 — 34
  • memelihara,membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnyadalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yangmenggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan,mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;3) sumber daya ikan adalah; potensi semua Jenis ikan;4) Lingkungan sumber daya ikan adalah; perairan tempat kehidupansumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya;5) Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia adalah :a) perairan Indonesia;b) ZEEI
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum
Register : 05-08-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Jmb
Tanggal 27 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
YUDA DILLIANSYAH, SH
Terdakwa:
BAGIO TJANDRA
91 — 26
  • /atau membiakkan ikan serta memanenhasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yangmenggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan,menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;Menimbang, bahwa sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan;Menimbang, bahwa lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempatkehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah lainnya;Menimbang, bahwa pengelolaan perikanan Republik Indonesia adalahperairan Indonesia, ZEEI
Pengadilan PN TEBING TINGGI Pidana Khusus Perikanan
Putus : 26-05-2016 — Upload : 20-06-2016
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 249/Pid.Sus/2016/PN.TBT
Tanggal 26 Mei 2016 — SUDIMAN alias COYOT, dkk
124 — 9
  • kapal.perikanan yang digunakan untuk menangkap ikan :Menimbang, .........ceeeecceesseeeseceeeeeeeeeeees /hilm.24Menimbang, bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan, yang dimaksud dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ( WPPRI )adalah meliputi : a Perairan Indonesia ;b Zona Ekonomi Eksklusif ( ZEEI
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 24-04-2018 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 01-08-2018
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 8/Pid.Sus-PRK/2018/PN Tpg
Tanggal 5 Juli 2018 — Penuntut Umum:
INDRA JAYA, SH
Terdakwa:
NGUYEN VAN HOANG
73 — 12

  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa NGUYEN VAN HOANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi EKsklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI).

Pengadilan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Pidana Umum
Register : 16-10-2019 — Putus : 01-11-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Liw
Tanggal 1 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
MARIA ULFA, S.H., M.H.
Terdakwa:
WAWAN SORI Als BASIR Bin JAILANI
70 — 32
  • untuk memelihara,membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnyadalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yangmenggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan,mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;sumber daya ikan adalah; potensi semua jenis ikan;Lingkungan sumber daya ikan adalah; perairan tempat kehidupansumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya;Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia adalah :a) perairan Indonesia;b) ZEEI
Pengadilan PN AMBON Pidana Umum Penghinaan
Register : 25-02-2015 — Putus : 19-05-2015 — Upload : 12-06-2015
Putusan PN AMBON Nomor 04/Pid.Sus.PRK/2015/PN.Amb
Tanggal 19 Mei 2015 — ZHUANG DEZHENG; Dkk
55 — 26
  • SinoIndonesia Shunlinda Fishing maka menurut Majelis Hakim dikembalikankepada pemiliknya yang sah melalui para Terdakwa;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti alat tangkap jaring PukatIkan (Fish Net) yang seluruh bagian kantongnya diberi pelapis (net coper)yang dilarang sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Kelautan RI Nomor11/Men/2009 tentang Penggunaan Pukat Ikan (Fish Net) di Zona EkonomiEksklusif Indonesia (ZEEI) serta ukuran mess size mata jaring yang tidaksesuai dengan SIPI, menurut Majelis
Pengadilan PN LARANTUKA Pidana Umum
Register : 02-06-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN LARANTUKA Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Lrt
Tanggal 24 Juni 2021 — Penuntut Umum:
DEVIS BUNI LELE, S.H.,M.H
Terdakwa:
1.SADAM MANSUR alias SADAM
2.MUHAMMAD FADLI alias FADLI
3.GILANG QIDRA RAMADAN alias GILANG
4.JULKIFLI SABAN alias JUL
5.KHAIRUL ANWAR alias ANWAR
6.MUHAMMAD KAMARUDIN alias ALE
86 — 25
  • Menimbang, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,dan terakhir diuabah oleh UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia untuk penangkapan Ikan dan atau pembudidayaan ikan meliputi: Perairan Indonesia; ZEEI