Ditemukan 896165 data
96 — 32
Odas Kamaruddin)telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan olehkarenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimanayang dimaksud oleh pasal 149 RBg.Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RIUrusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 28/TUADAAG/X/2023
tanggal 22Oktober 2023, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Taliwanguntuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetapkepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang Wilayahnya meliputitempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalamsebuah daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
LINAWATI
Tergugat:
1.Pimpinan Direksi Pusat Bank PT Bank Negara Indonesia BNI Pesero Tbk Jakarta cq Pimpinan Cabang PT Bank Negara Indonesia BNI Pesero Tbk Situbondo
2.Pimpinan Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq Pimpinan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang PKPNL Jember Direktorat Jendral Kekayaan Negara Wilayah X DJKN Jawa Timur
Turut Tergugat:
Pimpinan Kepala Kantor Badan Pertanahan Pusat BPN Jakarta Cq Kepala BPN Situbondo
95 — 12
1 sampai dengan pasal 5 adalahRp191.303.178 (seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga ribu seratustujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri atas sisa pokok Rp183.803.178 danbiaya penaksiran sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;Pasal 2Pelawan akan melunasi hutang tersebut dengan cara mengangsur, denganketentuan sebagai berikut :a) Angsuran akan dibayar setiap tiga bulan (triwulan) sekali yaknisebanyak 13 kali terhitung mulai bulan Januari 2020 sampai dengan 21Maret 2023
74 — 18
., Kanwil Surabaya yangberkedudukan di Plaza BRI Lt. 2023 Jl. Basuki Rahmat 122138Surabaya, yang diwakili oleh Ebeneser Girsang sebagai PemimpinWilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang dalam hal inimemberikan kuasa dan memilih domisili hukum kuasanya yaitu ImamHanafi, Aditya Ariestianto S, Ujang Rukman, Cahyo Nugroho, JohanaAditia, Satyo Dwi Cahyono, dan lka Susanti Yuni Astuti, yangkesemuanya adalah karyawan PI. Bank Rakyat Indonesia(Persero)Tbk, sesuai Surat Penugasan No.
Bank Rakyat IndonesiaTok, yang berkedudukan di Plaza BRI Lt. 2023 yang terletak dan dikenalJI. Basuki Rahmat 122138 Surabaya;Bahwa selain itu, untuk menjamin segera dilaksanakannya putusan ininantinya oleh Tergugat, Penggugat mohon kepada Pengadilan HubunganIndustrial pada pengadilan Negeri Surabaya menghukum Tergugat untukmembayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000; (lima jutarupiah) untuk setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejakdibacakan;Hal. 6 dari 33 hal. Put.
BankRakyat Indonesia Tok, yang berkedudukan di Plaza BRI Lt. 2023 yangterletak dan dikenal JI. Basuki Rahmat 122138 Surabaya ;Hal. 7 dari 33hal. Put. No.43/G/2016/PHI Sby 7. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakanupaya hukum (uit voerbar bij vooraad) kasasi;8. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;9.
Bank Rakyat Indonesia Tbk, yangberkedudukan di Plaza BRI Lt.2023 yang terletak di JI Basuki Rahmat 122138 Surabaya;Bahwa Penggugat juga memohon agar kiranya Tergugat dihukum untukmembayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000, untuk setiaphari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak dibacakan;Bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya menyatakan putusan ini dapat dilaksanakanterlebin dahulu walaupun diadakan upaya hukum kasasi (uit
BankRakyat Indonesia Tbk yang terletak di Plaza BRI Lt.2023 di jalan BasukiRahmat 122138 Surabaya, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidakada bukti yang membuktikan bahwa ada kekhawatiran Tergugat akanmengalihkan obyek sita jaminan maka petitum tersebut tidak memenuhiketentuan pasal 227 HIR juncto UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003tentang Badan Usaha Milik Negara pasal 1 ayat (13) Rapat Umum PemegangSaham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yangmemegang kekuasaan tertinggi
IWAN ARTO KOESOEMO, S.H,M.H
Terdakwa:
USUP SOPIAN
196 — 60
Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kota Bandung;
- 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Keputusan Walikota Bandung Nomor : 147/Kep.442-BKBPM/2014 tertanggal 06 Mei 2014 Tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Periode 2014 2019;
- 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor 300/Kep.115-BKBP/2019, tanggal 04 Februari 2019 Tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Periode Tahun 2019-2023
biaya biaya pengeluaran FKDM kota Bandung periode ketuaAHMAD SOLEH (Almarhum) periode 20142019Berdasarkan fakta persidangan terdakwa menerangkan dalam kepengurusanFKDM kota Bandung 2019 2023 tidak ada jabatan Bendaharaberdasarkan SK Walikota Bandung Nomor: 300/Kep.115BKBP/2019 tanggal04 Februari 2019 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat / FKDMHalaman 14 dari 196 hal.
Nomor 11/Pid.SusTPK/2021/PN.BdgBerdasarkan fakta persidangan terdakwa menerangkan dalamkepengurusan FKDM kota Bandung 2019 2023 tidak ada jabatanBendahara berdasarkan SK Walikota Bandung Nomor: 300/Kep.115BKBP/2019 tanggal 04 Februari 2019 tentang Forum Kewaspadaan DiniMasyarakat / FKDM Kota Bandung Periode 2019 2023, sehinggaTerdakwa melakukan pengelolaan dana hibah TA 2019 tersebutsendirian, melakukan tambal sulam atas pengeluaran FKDM kotaBandung sebelumnya FKDM kota Bandung periode ketua AHMADSOLEH
Gumuruh Kec.Batununggal Kota Bandung dengan status sewa akan tetapi saksitidak pernah tahu siapa pemiliknya;Bahwa Susunan Pengurus Forum Kewaspadaaan Dini MAsyarakatperiode 2019 2023 sebagai Ketua USUP SOPIAN, Sekretaris ABDULROHMAN dengan Anggota (1) JUNARTO, (2) NADIA ISKANDAR danHalaman 100 dari 196 hal.
Nomor 11/Pid.SusTPK/2021/PN.BdgKecamatan Gedebage Bahwa Susunan Pengurus Forum Kewaspadaaan Dini MAsyarakatperiode 2019 2023 sebagai Ketua USUP SOPIAN, Sekretaris ABDULROHMAN dengan Anggota (1) JUNARTO, (2) NADIA ISKANDAR dan(3) HERI SUPRAPTO, ST; Bahwa sekretariat FKDM periode 20142019 terletak di jalan GudangUtara Kota Bandung, kemudian pada Januari tahun 2018 berpindahtempat di JI. Rancagoong No. 51 A RT 06 RW O8 Kel.
Nomor 11/Pid.SusTPK/2021/PN.Bdgpokoknya menyatakan oleh karena dalam kepengurusan FKDM kotaBandung 2019 2023 berdasarkan SK Walikota Bandung Nomor:300/Kep.115BKBP/2019 tanggal 04 Februari 2019 tentang ForumKewaspadaan Dini Masyarakat / FKDM Kota Bandung Periode 2019 2023 tidak ada jabatan Bendahara, sehingga Terdakwa USUPSOPIAN melakukan pengelolaan dana hibah TA 2019 tersebutsendirian dan melakukan tambal sulam atas pengeluaran FKDM kotaBandung sebelumnya FKDM kota Bandung periode ketua AHMADSOLEH
33 — 27
Lab :2023/NNF/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatanganidengan mengingat sumpah jabatan oleh GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si,dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRICabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikanHim 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 491/PID.SUS/2018/PT.MKSkristal bening dengan berat netto 4,1683 (empat koma satu enam delapan tiga)gram milik ARIS bin ZAIN adalah benar mengandung Metamfetamina yangterdaftar dalam Golongan No.
Lab : 2023/NNF/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 yang dibuat danditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh GEDESUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku~ pemeriksa dari PusatLABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkanbahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto4,1683 (empat koma satu enam delapan tiga) gram milik ARIS bin ZAIN adalahbenar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan No.
35 — 21
2023/Pdt.G/2021/PA.Bm
PUTUSANNomor 2023/Pdt.G/2021/PA.BmDEM!
29 November 2021 yang terdaftar padakepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register nomor830/SK.Khusus/2021/PA.Bm tanggal 29 November 2021, sebagaiTermohon;Pengadilan agama tersebut;Telan membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;Telah memeriksa buktibukti di muka persidangan.DUDUK PERKARAMenimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itujuga dengan register perkara Nomor 2023
22 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sirait tersebutke Laboratorium Forensik Pusat LaboratoriumForensik Bareskrim Polri Cabang Medan, sehinggadiperoleh hasi Berdasarkan Berita AcaraLaboratorium Forensik Pusat Laboratorium ForensikBareskrim Polri Cabang Medan Nomor: 2023/DTF/V/2006tanggal 18 Mei 2006 yang ditandatangani oleh SamanAzhari, ST, Komisaris Besar Polisi NRP. 56010408,dengan kesimpulan bahwa dokumen bukti SuratHal. 8 dari 10 hal. Put.
No. 1757K/PID/2008berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium KriminalistikPolri Cabang Medan nomor 2023/DTF/V/2006 tanggal 18 Mei2006 disimpulkan bahwa ditemukan ketidakwajaran dokumenberupa penambahan dan penghapusan secara fisik atas suratketerangan tanah yang dimiliki oleh saksi Juleha boruSirait.Menimbang bahwa berdasarkan~ pertimbangan' tersebutdiatas Jaksa Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwaputusan Pengadilan Negeri adalah putusan bebas yang tidakmurni sehingga permohonan kasasi dari
WAHYU SLAMET
Tergugat:
DIREKTUR PT. BANK SURYA YUDHA CABANG KERTEK
149 — 7
KUNINGJUMLAH SUMBU : 2 (DUA)JUMLAH RODA : ENAMTAHUN REGISTRASI 2015Perkiraan Harga Pasaran Setempat saat ini senilai Rp. 330.000.000, (tigaratus tiga puluh juta rupiah).FAKTA FAKTA HUKUM :Bahwa Penggugat telah melakukan Perjanjian Kredit denganTergugat Nomor Surat Perjanjian Kredit : 2012.04.002659, MaksimumKredit sejumlah Rp 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah), selama : 72( tujuh puluh dua) bulan, terhitung sejak tanggal 29 bulan Desembertahun 2017, sampai dengan tanggal 29 bulan Desember tahun 2023
Adapun isi kesepakatan dalam surat perjanjian kredittersebut yaitu Tergugat Rekonpensi memperoleh fasilitas kredit dariPenggugat Rekonpensi sebesar Rp 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah)untuk jangka waktu enam tahun terhitung sejak 29 Desember 2017 sampaidengan 29 Desember 2023.
setidaktidaknya tidakdisangkal oleh Para Pihak maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalahsebagai berikut: Bahwa antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telahmenandatangan surat perjanjian kredit No2012.04.002659/MK/WSB/XII/2017 pada tanggal 29 Desember 2017 yangisinya Tergugat Rekonpensi memperoleh fasilitas kredit dari PenggugatRekonpensi sebesar Rp 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) untuk jangkawaktu enam tahun terhitung sejak 29 Desember 2017 sampai dengan 29Desember 2023
Penggugat Rekonvensi memberikan kredit sebesar Rp. 300.000.000,(tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi, PenggugatRekonvensi sebagai Pemberi kredit dan Tergugat Rekonvensi sebagaipenerima kredit, dengan jangka waktu pelunasan 72 (tujuh puluh dua)bulan sejak 29 Desember 2017 sampai dengan 29 Desember 2023)dengan suku bunga sebesar 16%/tahun (enam belas persen) dan denganjumlah angsuran sebesar Rp. 6.507.600,/bulan (enam juta lima ratustujuh ribu enam ratus rupiah ) perbulan;Menimbang, bahwa
5 — 0
halangan yang sah;Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis,maka Panitera Pengadilan Agama Indramayu telah mengirimkan surat tegurankepada Penggugat dengan suratnya Nomor W10A2/1702/HK.05/V1/2017tanggal 19 Juni 2017 agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranyasamapai dengan batas waktu paling lambat 1 bulan terhitung sejak tanggalteguran tersebut;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Indramayu telah pulamembuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W10A2/2023
65 — 11
KU.602-A/KONST-PNL/2023/2013 tanggal 02 Desember 2013.---------------------------------------------------------------------------------------------Adalah pembayaran yang sah secara hukum. -----------------------------------------6.
KU.602A/KONSTPNL/2023/2013 tanggal 02 Desember2013. (Bukti P 6).Bahwa dengan demikian sampai dengan gugatan ini Penggugat ajukan, sisa nilaivolume pekerjaan Penggugat yang masih belum dibayar Tergugat I, II dan atau yangmasih belum diusul, dialokasikan dan disahkan anggaran oleh Tergugat III dalamAPBA adalah sebesar Rp.638.380.000.
KU.602A/KONSTPNL/2023/2013 tanggal 02 DesemberAdalah pembayaran yang sah secara hukum.Menyatakan sisa harga volume pekerjaan Penggugat yang belum dibayar Tergugat I danII dan atau belum dialokasikan, ditetapkan dan disahkan anggarannya oleh Tergugat IIIdalam ABPAP Tahun Anggaran 2013 dan APBA murni Tahun 2014 untuk membayarsisa harga volume pekerjaan Penggugat Rp.638.380.000.
(limaratus juta rupiah) sebagaimana yang telah dituangkan dalam Kontrak PembayaranKonstruksi No.KU.602A/KONSTPNL/2023/2013 tanggal 02 Desember 2013 dansisa Volume item pekerjaan penggugat yang belum terbayar sebagia berikut : GalianTanah (AB ): 3.793,11 m3, Pasangan Giotextile (non Woven) : 9.211,95 m3,Pasangan batu Uk 5Kgs/d 250 Kg 5.995,56 m3, Pasangan batu Uk 1.000 Kg s/d1.500 Kg : 10.776,52 m3 diambil dari data InspektoratNo. 029/IALHPK/2013tanggal 23 Agustus 2013 ; 71011Tergugat I melakukan
KU.602A/KPAIRP/2023/2013, tanggal 02 Desember 2013 Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Kr.Samadua Kemikiman Panton Luas, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan(Bencana Alam), diberi tanda Bukti P 7 ; 8 Foto copy Surat Kesepakatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah(FORKUMPINDA) yang ditandatangani oleh Gubernur Aceh, Pangdam IskandarMuda, Kapolda dan Kajati, diberi tanda Bukti P 8 ; 9 Foto copy Resume Rapat Pembahasan Penyelesaian Penanganan Darurat (BencanaAlam) Infrastruktur pada Dinas Pengairan
KU.602A/KPAIRP/2023/2013, tanggal 02 Desember 2013 Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Kr.Samadua Kemikiman Panton Luas, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan(Bencana Alam), diberi tanda Bukti TI 6 ; 7 Foto copy Resume Rapat Pembahasan Penyelesaian Penanganan Darurat (BencanaAlam) Infrastruktur pada Dinas Pengairan Aceh, diberi tanda Bukti TI 8 Foto copy dokumen Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Kr.
132 — 42
Menyatakan Batal Surat keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 141/179/ Tahun 2017 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Definitif Kabupaten Kolaka Utara tahun 2017 2023, tertanggal 02 Juni 2017 (Lampiran Nomor Urut 61 atas nama Kamal) ;------------------------------------3.
Mewajibkan Tergugat Untuk Mencabut Surat keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 141/179/ Tahun 2017 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Definitif Kabupaten Kolaka Utara tahun 2017 2023, tertanggal 02 Juni 2017 (Lampiran Nomor Urut 61 atas nama Kamal) ;------------------------------------------------------------------------4.
OBJEK GUGATAN :nnnn nen nn nnn nnn cnnnn cc cnnnnSurat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 141/179/Tahun 2017 TentangPengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) PerihalPemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Defenitif Kabupaten KolakaUtara Tahun 2017 2023, tertanggal 02 Juni 2017 (lampiran nomor urut 61ales falita Kalitta) jassessesesesse eee eee eeeII. DALIL DALIL YANG MENDASARI GUGATAN :1.
RIDHWAN
Tergugat:
KETUA DPRK ACEH SINGKIL
145 — 41
OBYEK SENGKETA:Bahwa obyek sengketa a quo adalah Surat Keputusan Dewan Perwakilanrakyat daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5 tanggal 29 Juni 2018 tentangPenetapan 5 (lima) Nama Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP)Kabupaten Aceh Singkil dan 5 (lima) Nama Cadangan Calon Anggota KomisiIndependen Pemilihnan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil tanggal tentangPenetapan Komisi Independen Pemilihan Aceh Singkil Periode 2018 2023;Bahwa objek Sengketa tersebut Sesuai dengan unsur unsur yang terkandungdi
Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 diatas, maka Surat KeputusanParipurna DPRK tanggal 29 Juni 2018 tentang Penetapan KomisiIndependen Pemilihan Aceh Singkil Periode 2018 2023 selanjutnyadisebut Objek Gugatan, dikeluarkan oleh TERGUGAT dalamkapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara danmerupakan suatu Penetapan tertulis (beschikking),5.
Bahwa sekitar bulan Mei 2018 Penggugat membaca pengumumanyang ditempel di sekretariat DPRK Aceh Sungkil dan Serambi IndonesiaHalaman 7 dari 58 HalamanPutusan Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.BNAtentang penerimaan calon komisioner KIP Aceh Singkil priode 2018 2023, dimana setelan membaca persyaratan yang termuat dalampengumunan tersebut ternyata Penggugat memenuhi syarat sehinggaPenggugat mendaftar untuk mengikuti seleksi penerimaan calonkomisioner KIP Aceh Singkil dimaksud ;2.
PERMOHONAN PENUNDAANe Bahwa sesuai dengan pasal 67 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986berbunyi : Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaanKeputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketaTata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilanyang memperoleh kekuatan hukum tetap; Bahwa sebelum dilantik dan melaksanakan tugas Komisioner KIPACEH Singkil Periode 2018 2023 tersebut adalah sangat bijak agarpelaksanan objek sengketa ditunda sementara selama adanya sengketaini
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat, yaituSurat Keputusan Dewan Perwakilan rakyat daeran Kabupaten AcehSingkil Nomor 5 tanggal 29 Juni 2018 tentang Penetapan 5 (lima) NamaCalon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten AcehSingkil dan 5 (lima) Nama Cadangan Calon Anggota Komisi IndependenPemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil tanggal tentang PenetapanKomisi Independen Pemilihnan Aceh Singkil Periode 2018 2023 .3.
79 — 35
terhadap Penggugattelah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan olehkarenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimanayang dimaksud oleh pasal 149 RBg.Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RIUrusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 28/TUADAAG/X/2023
tanggal 22Oktober 2023, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Taliwanguntuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetapkepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang Wilayahnya meliputitempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalamsebuah daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Drs. NANANG
Tergugat:
1.RACHMAT SOEHENDAR S. BIN H. MOCHAMAD TAUFIK SUTOYO
2.SULAEMAN SUTOYO BIN H. MOCHAMAD TAUFIK SUTOYO
3.SITI SAADATUL ABADIAH BINTI H. MOCHAMAD TAUFIK SUTOYO
4.SITI FATIMAH BINTI H. MOCHAMAD TAUFIK SUTOYO
5.RUSMIN NURYADI SOETOYO H. MOCHAMAD TAUFIK SUTOYO
6.SITI NURHAYATI SUTOYO BINTI H. MOCHAMAD TAUFIK SUTOYO
7.SALEH SUTOYO BIN H. MOCHAMAD TAUFIK SUTOYO
8.IWAN SANTOSO HARTONO
24 — 3
27 April 2021 sebagai berikut:Pasal 1Bahwa penggugat mengharapkan konpensasi penyelesaian dari Tergugat sebesar Rp. 700.000.000 ( tujuh ratus juta rupiah);Pasal 2Bahwa Tergugat bersedia membayar konpensasi sebesar Rp. 700.000.000,00( tujuh ratus juta rupiah) dengan cara mencicil 30 ( tiga puluh ) bulan berjalanyang di mulai sejak tanggak 5 Mei 2021 sebesar Rp.23.333.333, ( dua puluhtiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) sehinggalunas pada tanggal 5 Oktober 2023
16 — 9
Zubaidi) telahterbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanyagugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yangdimaksud oleh pasal 149 RBg.Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RIUrusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 28/TUADAAG/X/2023 tanggal
22Oktober 2023, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Taliwanguntuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetapkepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang Wilayahnya meliputitempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalamsebuah daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
18 — 8
Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Monang NasutionNomor 470/08/KD/2023/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sihiuk,Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas tanggal 18 JanuariHalaman 4 dari 12 Halaman Penetapan No.31/Pat.P/2021/PA.Sbh2021 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Buktitersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyatasesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;2. Fotokop!
Surat Keterangan Berdomisili atas nama Darmayanti HsbNomor 470/09/KD/2023/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sihiuk,Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas tanggal 18 Januari2021 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos.
65 — 28
binti Abu Rasyid) telah terbukti memenuhi alasanhukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapatdikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 RBg.Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RIUrusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 28/TUADAAG/X/2023
tanggal 22Oktober 2023, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Taliwanguntuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetapkepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang Wilayahnya meliputiHalaman 9 dari 11 Putusan Nomor 04/Padt.G/2015/PA.Tlg.tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalamsebuah daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan
21 — 10
2023/Pdt.G/2019/PA.Kis
PUTUSANNomor 2023/Pdt.G/2019/PA.KisDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara:Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sidorukun, 10 November 1976,agama Islam, pekerjaan' wiraswasta, PendidikanSekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman diKabupaten Asahan sebagai Penggugat,melawanTergugat, tempat dan tanggal lahir Air
pekerjaan wiraswasta, PendidikanSekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Asahan(dirumah Kakak Tergugat Yang Bernama Ibu Sumiati)sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksidi muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 November 2019telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Kisaran, dengan Nomor 2023
45 — 3
ribu rupiah) sampai dengan paketanharga Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah).Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisiserbuk kristal seberat 3,8848 (tiga koma delapan delapan empat delapan) gramyang telah dibeli kemudian disimpan oleh terdakwa tersebut telah dilakukanHalaman 5 dari 25Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2015/PN Palpemeriksaan Laboaratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri CabangMakasar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2023
Lab : 2023/NNF/IX/2015 tanggal 03 September 2015, dengankesimpulan bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) Sachet Plastik berisikan kristalbening dengan berat keseluruhan 3,8848 (tiga koma delapan delapan empatdelapan) gram tersebut adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamina(terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 Lampiran Undangundang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
Lab : 2023/NNF/IX/2015 tanggal 03September 2015, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga)Sachet Plastik berisikan kristal bening dengan berat keseluruhan 3,8848 (tigakoma delapan delapan empat delapan) gram tersebut adalah benar Positif (+)mengandung Metamfetamina (terdaftar dalam golongan Nomor urut 61Lampiran Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika).
41 — 8
untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis berupa :1,Fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor99/56/2009; yang dikeluarkan oleh Pegawai Pecatat Nikah PadaKantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan AgamaKecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen tanggal 18 Februari2009 kemudian oleh Ketua Majelis dicocokan dengan aslinya, danternyata sama dan telah bermaterai cukup, dinazegelen pos,kemudian diberi kode (P1).Asli Surat Keterangan Nomor 101/2023
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenanguntuk urusan tersebut, oleh karenanya baik secara formil maupun materilMajelis Hakim dapat menerima bukti tersebut sebagai bukti Penggugat dalamperkara ini Sesuai dengan Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 JoPasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat terbukti sebagaiisteri sah Tergugat dan merupakan orang yang berkepentingan dalam perkaraini (Persona standi in judicio) ;Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P2 berupa asli suratketerangan Nomor 101/2023