/636/KPTS/2011 tanggal 27 Juni 2011, lalu diperbaharui dengan SuratKeputusan Nomor : 188.44/783/KPTS/2011 tanggal 19 Juli 2011, terakhirdiperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor : 188.44/839/KPTS/2011 tanggal19 Agustus 2011, bersamasama dengan Drs.

/18/KPTS/2011 tentangPengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran,Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Pejabat Pengelola Keuangan DaerahYang Menandatangani Surat Perintah Membayar Belanja Bantuan Keuangan,Belanja Tidak Terduga, Belanja Hibah dan Belanja Sosial tanggal 14 Januari2011 diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor : 188.44/636/KPTS/201 1tanggal 27 Juni 2011, lalu diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor :188.44/783/KPTS/2011 tanggal 19 Juli 2011, terakhir diperbaharui

dengan Surat Keputusan Nomor :188.44/839/KPTS/2011 tanggal 19 Agustus 2011, bersamasama denganDrs.

/KPTS/2011 tanggal 19 Juli 2011, terakhir diperbaharui denganSurat Keputusan Nomor : 188.44/839/KPTS/2011 tanggal 19 Agustus2011.Bahwa kemudian Terdakwa dan Drs.

Belitung Nomor 11/DPCBEL/HANURA/IV/2016, tertanggal 02 Mei 2016;Bahwa akan tetapi Penggugat meminta agar Pengadilan menyatakansah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor 188.44/549/l/2014 tentang PeresmianPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Belitung, Masa Jabatan 2009 2014 dan PengangkatanAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung,Masa Jabatan 2014 2019 tertanggal 12 September 2014;Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat

Belitung Nomor 188.44/549/1/2014 ...Dan pada petitum pada angka 7, Penggugat dengan tegasmenyatakan sebagai berikut:menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat KeputusanGubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/549/1/2014,tentang peresmian pemberhentian anggota ... b.

dan Surat Pemberitahuan Pemberhentiandari Keanggotaan DPC Partai HANURA Kabupaten Belitung SuratPemberitahuan Pemberhentian dari Keanggotaan DPC PartaiHANURA Kabupaten Belitung Nomor 11/DPCBEL/HANURA/IV/2016,tertanggal 02 Mei 2016 ...Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, senyatanyaterbukti Penggugat tidak dapat menentukan dengan jelas dan terangobjek sengketa Perbuatan Melawan Hukum (PMH), apakah objeksengketa PMH tersebut mengenai Surat Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44

BelitungPeriode 20142019, berdasarkan Keputusan Gubernur KepulauanKabupaten Belitung Nomor 188.44/549/1/2014 ...Dan pada petitum pada angka 7, Penggugat dengan tegasmenyatakan sebagai berikut:menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat KeputusanGubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/549/1/2014,tentang peresmian pemberhentian anggota ... .

SKGubernur No. 188.44 / 740 / KPTS / 2010 tanggal 27 Desember 2010Tentang Upah Minimum Kota Medan Tahun 2010 jo. SK Gubernur SumutNo. 188.44 / 1042 / Tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011 tentang UpahMinimum Kota Medan tahun 2012. Dan Kedua : Pasal 22 ayat (1) jo. pasal29 ayat (1) UURI Nomor 3 tahun 1992 tentang Jamsostek pasal 10 ayat (1)Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraanJamsostek.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs.

SK Gubernur Sumut No : 188.44 / 740 / KPTS / 2010 tanggal 27Desember 2010 tentang upah minimum Kota Medan tahun 2011. SK Gubernur Sumut No : 188.44 / 1042 / KPTS / 2011 tanggal 13Desember 2011 tentang upah minimum Kota Medan tahun 2012. Surat keterangan dari Kepala Cabang PT. Jamsostek Cabang Belawanyang menyatakan adanya penungggakan pembayaran iuran yangdilakukan PD. Rumah Potong Hewan Kota Medan. Daftar kekurangan upah yang diterima karyawan untuk tahun 2010 dantahun 2012.

SKGubernur Sumut Nomor : 188.44 / 1042 / Tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011tentang Upah Minimum Kota Medan tahun 2012 ;Halaman 7Putusan Nomor : 323 1/Pid.Sus/2015/PN.MdnDanKedua:Bahwa terdakwa Drs.

SK Gubernur Nomor : 188.44 / 740 / KPTS / 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Upah Minimum KotaMedan Tahun 2010 jo.

SK Gubernur Sumut Nomor :188.44 / 1042 / Tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011 tentang Upah MinimumKota Medan tahun 2012, yang unsur unsurnya :1. Pengusaha ;2.

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/3/2017tanggal 6 Januari 2017 dengan Lampiran Nomor 120 atas namaDahlim Banjar Nahor, S.E., M.Si., NIP 19590610 198203 1 012:b. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Nomor 821.2/172/2017 tanggal30 Januari 2017 tentang Pemberhentian dari Jabatan FungsionalHalaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 16 PK/TUN/2019Pengawas Pemerintahan Madya atas nama Dahlim Banjar Nahor, S.E.,M.Si.;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut:a.

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/3/2017tanggal 6 Januari 2017 dengan Lampiran Nomor 120 atas namaDahlim Banjar Nahor, S.E., M.Si., NIP 19590610 198203 1 012:b. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 821.2/172/2017tanggal 30 Januari 2017 tentang Pemberhentian dari JabatanFungsional Pengawas Pemerintahan Madya atas nama Dahlim BanjarNahor, S.E., M.Si.;4.

Februari 2016, saat manaPemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang tanpa salingmenjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, yangmeninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;Bahwa pihak keluarga dari kKedua belah pihak sudah ada usaha untukmendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;Bahwa Pemohon berstatus sebagai PNS di Dinas Pendidikan KabupatenKapuas dan telah mendapat izin untuk melangsungkan perceraian dariWakil Gubernur Kalimantan Tengah dengan Nomor : 188.44

Putusan No.422/Pdt.G/2020/PA.K.KpsBahwa upaya perdamaian melalui mediasi oleh mediator tidak dapatdilaksanakan terhadap perkara ini, Karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalamstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperolehizin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 188.44/310/2019, tanggal 12Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah;Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonanPemohon

Putusan No.422/Pdt.G/2020/PA.K.KpsNomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PegawaiNegeri Sipil;Menimbang, bahwa Pemohon telah menyerahkan Surat KeputusanTentang Pemberian Izin Perceraian atas nama Pemohon yang dikeluarkanoleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Nomor 188.44/310/2019, tanggal12 Juli 2019 di persidangan, oleh karena itu Pemohon telah memenuhisyarat administratif sebagai seorang PNS untuk mengajukan perceraian dipengadilan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur KalimantanTengah Nomor 188.44/523/2016 tentang Pemberhentian DenganHormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipila.n. Ir. Free Vynou, MT, tertanggal 11 November 2016 kepada:Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 105 K/TUN/2018Atau:Nama > Ir.

FREE VYNOU, MT;NIP > 19650605 199203 1 023;Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Tingkat (IV/b);Unit Organisasi : Sekretariat Daerah KabupatenKapuas;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanGubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/523/2016 tentangPemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan SendiriSebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Ir. Free Vynou, MT, tertanggal 11November 2016 kepada:Nama > Ir.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor 188.44/183/2019 tanggal 22 April 2019 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Drs. Dagut, SH., MT;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan GubernurKalimantan Tengah Nomor 188.44/183/2019 tanggal 22 April 2019 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Drs.Dagut, SH., MT:4.

Menyatakan batal /tidak sah Surat Keputusan Gubernur Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.44/936.q/BKD/2015 Tentang Penjatuhan HukumanDisipilin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan SendiriSebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Andrey Purwana,NIP.197711082009011001, Pangkat / Golongan Ruang Pengatur Muda / IJ a,Jabatan Staff Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi KepulauanBangka Belitung, tanggal 29 Sepember 2015 ;3.

Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor : 188.44/936.q/BKD/2015 Tentang PenjatuhanHukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas PermintaanSendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Andrey Purwana,NIP.197711082009011001, Pangkat / Golongan Ruang Pengatur Muda /II a,Jabatan Staff Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi KepulauanBangka Belitung, tanggal 29 Sepember 2015 ;4.

Menyatakan sah menurut hukum Surat Keputusan Gubernur Kepulauan BangkaBelitung Nomor: 188.44/936.q/BKD/2015 tentang Penjatuhan Hukuman DisiplinPemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PegawaiNegeri Sipil atas nama Andrey Purwana, NIP. 19771108 200901 1 O01,Pangkat/Golongan Ruang Pangatur Muda/II a, Jabatan Staf Biro PerekonomianSekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 29 SeptemberIFS acs ea2SO3.

Photo copy Surat Keputusan Gubernur Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.44/889.c/BKD/2015 Tentang Pemindahandan Penempatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkunganPemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tertanggal 29Desember 2015 (sesuai dengan asli );2. Bukti.T.2. Photo copy absensi dan rekap terhitung bulan Mei s/d September2015.(sesuai dengan asli);3. Bukti.T.3.

(sesuaidengan asli);Photo copy Surat Keputusan Gubernur Kepulauan BangkaBelitung Nomor.188.44/1021/BKD/2011Tertanggal 30 Nopember2011 Tentang Pemindahan Dan Penempatan PNS Daerah dariPemerintah Kabupaten Bangka ke Pemerintah Provinsi Kep.Halaman 37 dari67 halaman Putusan Perkara No. 31/G/2016/PTUNPLG15. Bukti.T.15.16.17.18.19.20.Bukti.T.16.Bukti.T.17.Bukti.T. 18.Bukti.T.19.Bukti.T.20.Bangka Belitung a.n. Andrey Purwana .

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur KalimantanTengah, Nomor: 188.44/3/2017, tanggal 06 Januari 2017 (lampiranNomor 8 Khusus atas nama Maria Doya Aden, A.Par., M.Si, pada DinasKebudayaan dan Pariwisata Propinsi Kalimantan Tengah);3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurKalimantan Tengah, Nomor: 188.44/3/2017, tanggal 06 Januari2017.

2020 tanggal20 Maret 2020, sedang berada di Dusun IIl Desa Emplasmen KualanamuKecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang sedang melaksanakan tugaspeninjauan lapangan yaitu pengukuran lahan eks PTPN II yang ada pada Dusun IIIDesa Emplasmen Kualanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang untukHalaman 2 dari 27 Halaman Perkara Nomor 319/Pid/2021/PT MDNpelaksanaan inventarisasi dan identifikasi Penanganan Permasalahan Tanah EksHak Guna Usaha, sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor :188.44

Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor : DSDM/SKPTS/R/34/2020 tanggal20 Maret 2020, sedang berada di Dusun IIl Desa Emplasmen KualanamuKecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang sedang melaksanakan tugaspeninjauan lapangan yaitu pengukuran lahan eks PTPN II yang ada pada Dusun IIIDesa Emplasmen Kualanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang untukpelaksanaan inventarisasi dan identifikasi Penanganan Permasalahan Tanah EksHak Guna Usaha, sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor :188.44

Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk warna putin merk Toshiba ukuran 4 (empat) gigabyteberisikan rekaman penganiayaan serta melawan petugas terhadap korbanPULUNG RINANDORO, SH.Dikembalikan kepada saksi korban PULUNG RINANDORO, SHHalaman 7 dari 27 Halaman Perkara Nomor 319/Pid/2021/PT MDN1 (satu) rangkap salinan Surat Gubernur Sumatera Utara KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/302/KPTS/2020 tentang TimInventarisasi dan Indentifikasi penanganan permasalahan tanah Esk HakGuna

Menetapkan barang bukti berupa:1)2)3)1 (Satu) buah flashdisk warna putin merk Toshiba ukuran 4 (empat) gigabyteberisikan rekaman penganiayaan serta melawan petugas terhadap korbanPULUNG RINANDORO, SH;1 (satu) rangkap salinan Surat Gubernur Sumatera Utara KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/302/KPTS/2020 tentang TimInventarisasi dan Indentifikasi penanganan permasalahan tanah Eks HakGuna Usaha PT.

Menyatakan barang bukti berupa: 1 (Satu) buah flashdisk warna putih merk Toshiba ukuran 4 (empat) gigabyteberisikan rekaman penganiayaan serta melawan petugas terhadap korbanPULUNG RINANDORO, SH.Dikembalikan kepada saksi korban PULUNG RINANDORO, SH1 (satu) rangkap salinan Surat Gubernur Sumatera Utara KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/302/KPTS/2020 tentang TimInventarisasi dan Indentifikasi penanganan permasalahan tanah Esk HakGuna Usaha PT.

SKGubernur No. 188.44 / 740 / KPTS / 2010 tanggal 27 Desember 2010Tentang Upah Minimum Kota Medan Tahun 2010 jo. SK Gubernur SumutNo. 188.44 / 1042 / Tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011 tentang UpahMinimum Kota Medan tahun 2012. Dan Kedua : Pasal 22 ayat (1) jo. pasal29 ayat (1) UURI Nomor 3 tahun 1992 tentang Jamsostek pasal 10 ayat (1)Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraanJamsostek.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs.

SK Gubernur Sumut No : 188.44 / 740 / KPTS / 2010 tanggal 27Desember 2010 tentang upah minimum Kota Medan tahun 2011. SK Gubernur Sumut No : 188.44 / 1042 / KPTS / 2011 tanggal 13Desember 2011 tentang upah minimum Kota Medan tahun 2012. Surat keterangan dari Kepala Cabang PT. Jamsostek Cabang Belawanyang menyatakan adanya penungggakan pembayaran iuran yangdilakukan PD. Rumah Potong Hewan Kota Medan. Daftar kekurangan upah yang diterima karyawan untuk tahun 2010 dantahun 2012.

SKGubernur Sumut Nomor : 188.44 / 1042 / Tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011tentang Upah Minimum Kota Medan tahun 2012 ;Halaman 7Putusan Nomor : 323 1/Pid.Sus/2015/PN.MdnDanKedua:Bahwa terdakwa Drs.

SK Gubernur Nomor : 188.44 / 740 / KPTS / 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Upah Minimum KotaMedan Tahun 2010 jo.

SK Gubernur Sumut Nomor :188.44 / 1042 / Tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011 tentang Upah MinimumKota Medan tahun 2012, yang unsur unsurnya :1. Pengusaha ;2.

Bahwa kemudian KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTANSELATAN NOMOR : 188.44/0114/KUM/2014 TentangPENGHAPUSAN TANAH BARANG MILIK PEMERINTAHPROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN CARADIHIBAHKAN KEPADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIANTASARI BANJARMASIN TERTANGGAL 14 MARET 2014 yangdikeluarkan oleh Tergugat telah melanggar Prosedur, Subtantifdan/atau Kewenangan yang akan dijelaskan Penggugat dalamposita selanjutnya; 10.Bahwa ditinjau. dari prosedur, penerbitan KEPUTUSANGUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR188.44/0114/KUM

Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;2. so Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negaraberupa KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATANNOMOR : 188.44/0114/KUM/2014 Tentang PENGHAPUSAN TANAHBARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATANDENGAN CARA DIHIBAHKAN KEPADA INSTITUT AGAMA ISLAMNEGERI ANTASARI BANJARMASIN TERTANGGAL 14 MARET 2014;3. so MewajibkanTergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATANNOMOR : 188.44/0114/KUM/2014 Tentang

Bahwa Gugatan Penggugat kabur terhadap objek perkara,dikarenakan semua dalil objek sengketa adalah bukan tanahyang dihibahkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatantanggal 14 Maret 2014 melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor:188.44/0114/KUM/2014 tentang Penghapusan Tanah Barang MilikPemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan cara dihibahkankepada Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasintertanggal 14 Maret 2014.

=Bahwa point 9 sampai dengan point 16 Penggugat mendalilkanSurat Keputusan Gubernur Nomor: 188.44/0114/KUM/2014tentang Penghapusan Tanah Barang Milik Pemerintah ProvinsiKalimantan Selatan dengan cara dihibahkan kepada InstitutAgama Islam Negeri Antasari Banjarmasin tertanggal 14 MaretHalaman 75 Putusan Nomor: 25/G/2019/PTUN.BJM.2014 cacat prosedur dan bertentangan dengan UndangUndangadalah tidak benar dan mengadaada.

BuktiP19 : Surat Keputusan GubernurKalimantan Selatan Nomor : 188.44 / 0114 / KUM /2014 tentang Penghapusan Tanah Barang MilikPemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengancara dihibahkan Kepada Institut Agama Islam NegeriHalaman 79 Putusan Nomor: 25/G/2019/PTUN.BJM.Antasari Banjarmasin, tanggal 14 Maret 2014(Fotokopi Sesuai fotokopi).20.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan GubernurKalimantan Tengah, Nomor: 188.44/3/2017, tanggal 6 Januari 2017.(lampiran Nomor 8 Khusus atas nama Maria Doya Aden, A.Par., M.Si.,pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi KalimantanTengah);3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurKalimantan Tengah, Nomor: 188.44/3/2017, tanggal 6 Januari 2017.(lampiran Nomor 8 Khusus atas nama Maria Doya Aden, A.Par., M.Si.

(lima ribu sembilan ratus rupiah) perkilogram, yang kemudianditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Kepulauan BangkaBelitung Nomor: 188.44/714.6b/BPMPD/2012 tentang PelaksanaanProgram Bantuan Beras kepada Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2012di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 7 Maret 2012, yangtelah menetapkan subsidi sebesar Rp.1.600, (seribu enam ratusrupiah) untuk bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Mei 2012 danKeputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/272.b/BPMPD

No.10/PID/TPK/2014/PT.BBL> Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :188.44/030/BPMPD/2012 tanggal 13 Januari 2012 besertaLampirannya, yang menetapkan Pagu Raskin Kabupaten/Kotabulan Januari sampai dengan bulan Mei Tahun 2012 di ProvinsiKepulauan Bangka Belitung yang mencantumkan jumlah raskinyang diterima yaitu 15 kg/RTM.> Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :188.44/272.a/BPMPD/2012 tanggal 14 Mei 2012 besertaLampirannya, yang menetapkan Pagu Raskin Kabupaten

/978/BPMPD/2010 tentang Penetapan Pagu Raskin Tahun2011 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 31 Desember2010 (berikut Lampirannya);Fotocopy Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :188.44/030/BPMPD/2012 tentang Penetapan Pagu Raskin bulanJanuari s/d Mei tahun 20102 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,tanggal 13 januari 2012 (berikut Lampirannya);Photocopy Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :188.44/714.b/BPMPD/2012 tentang Pelaksanaan Program BantuanBeras Kepada

Bangka Belitung, tanggal 14 Mei 2012;Photocopy Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :188.44/049.c/BPMPD/2013 tentang Pelaksanaan Program BantuanBeras Kepada Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2013 di ProvinsiKepulauan Bangka Belitung, tanggal 22 Januari 2013;Photocopy Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :188.44/049.d/BPMPD/2013 tentang Penetapan Pagu Raskin TahunHal.99 dari 155 hal.

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/3/2017tanggal 6 Januari 2017 dengan Lampiran Nomor 120 Atas NamaDahlim Banjar Nahor, S.E., M.Si., NIP 19590610 198203 1 012;b. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Nomor 821.2/172/2017tanggal 30 Januari 2017 tentang Pemberhentian dari JabatanFungsional Pengawas Pemerintahan Madya Atas Nama DahlimBanjar Nahor, S.E., M.Si.;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut:a.

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/3/2017tanggal 6 Januari 2017 dengan Lampiran Nomor 120 Atas NamaDahlim Banjar Nahor, S.E., M.Si. NIP 19590610 198203 1 012;b. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor821.2/172/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Pemberhentian dariJabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Madya Atas NamaDahlim Banjar Nahor, S.E., M.Si.;4.

Bahwa tidak benar terhadap hitunganhitungan pada gugatanPenggugat terlebih lagi karena tidak sesuai dengan UMSKsebagaimana yang tercantum pada SK Gubernur No.188.44/87/KPTS/Tahun 2016 sehingga gugatan Penggugat adalahkabur. Oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapatPutusan Nomor : 28/Pdt.SusPHI/2017/PN.Mdn halaman 14ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NietOntvankelijk Verklaard)5.

Bukti P2 : Fotocopy salinan Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor 188.44/980/KPTS/TAHUN 2013 tentang UpahMinimum Sektoral Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia(KLUI) Penggugat seharusnya mendapatkan gaji sebesar Rp.1.944.000/bulan;3.

Bukti P3 : Fotocopy salinan Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor 188.44/65/KPTS/TAHUN 2015 tentang Upah MinimumSektoral Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015 sesuai denganKlasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) Penggugatseharusnya mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.156.050/bulan;4.

Bukti P4 : Fotocopy salinan Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor 188.44/87/KPTS/TAHUN 2016 tentang Upah MinimumSektoral Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 sesuai denganKlasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) Penggugatseharusnya mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.403.996/bulan;Putusan Nomor : 28/Pdt.SusPHI/2017/PN.Mdn halaman 165.

Bukti P5 : Fotocopy salinan Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor 188.44/55/KPTS/TAHUN 2017 tentang Upah MinimumSektoral Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017 sesuai denganKlasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) Penggugatseharusnya mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.715.864/bulan;Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai cukup dantelah dapat diperlihatkan aslinya di persidangan hanya P1 sedangkan P2 sampaidengan P5 merupakan Copy dari Foto copy;Menimbang, bahwa untuk mempertahankan

Surat Keputusan GubernurHalaman 1 dari 6 hal.Put.Nomor 234 K/Pdt.SusPHI/2018Sumatera Utara Nomor 188.44/37/KTPS/Thn 2015 tentang PenetapanUmum Minimum Kabupaten Deli Serdang, Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 188.44/87/KPTS/Thn 2016 tentang PenetapanUpah Minimum Kota Deli Serdang;Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat berupa uangpesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaanmasa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), uangpenggantian

/636/KPTS/2011 tanggal 27 Juni 2011, lalu diperbaharui dengan SuratKeputusan Nomor : 188.44/783/KPTS/2011 tanggal 19 Juli 2011, terakhirdiperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor : 188.44/839/KPTS/2011 tanggal19 Agustus 2011, bersamasama dengan Drs.

/18/KPTS/2011 tentangPengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran,Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Pejabat Pengelola Keuangan DaerahYang Menandatangani Surat Perintah Membayar Belanja Bantuan Keuangan,Belanja Tidak Terduga, Belanja Hibah dan Belanja Sosial tanggal 14 Januari2011 diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor : 188.44/636/KPTS/201 1tanggal 27 Juni 2011, lalu diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor :188.44/783/KPTS/2011 tanggal 19 Juli 2011, terakhir diperbaharui

dengan Surat Keputusan Nomor :188.44/839/KPTS/2011 tanggal 19 Agustus 2011, bersamasama denganDrs.

/KPTS/2011 tanggal 19 Juli 2011, terakhir diperbaharui denganSurat Keputusan Nomor : 188.44/839/KPTS/2011 tanggal 19 Agustus2011.Bahwa kemudian Terdakwa dan Drs.

Penggugat/Pembanding;e Menerima Memori Banding dari Penggugat/Pembanding;Halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 156/B/2012/PT.TUNMDNe Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 26/G/2012/PTUNMDN, tanggal 04 September 2012 yang dimohonkan banding; Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/TerbandingII untuk seluruhnyae Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;e Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor: 188.44

PLN (Persero) untuk Pembangunan ProyekInduk Pembangkit Listrik Tenaga Air Asahan III seluas + 210 Ha diKabupaten Asahan dan Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara;e Memerintahkan Tergugat/Terbanding I untuk mencabut Surat KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/128/KPTS/2012, tanggal 17Februari 2012, tentang Izin Penetapan Lokasi Kepada PT.

ituputusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan aquo harus dibatalkan;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan eksepsi ke1 tentang PengadilanTata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa aquo, karena surat keputusanobyek sengketa bersifat umum dan tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usahanegara sebagaimana dalam undangundang PERATUN;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama surat keputusanobyek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44

PT.TUNMDNMenerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 26/G/2012/PTUNMDN, tanggal 04 September 2012 yang dimohonkan banding;MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi:Menolak seluruh Eksepsi Tergugat/Terbanding I;Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat/Pembanding;Menyatakan batal surat keputusan tata usaha negara yang dikeluarkanGubernur Sumatera Utara sebagai Tergugat/Terbanding I, berupa SuratKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44

PLN (Persero)untuk Pembangunan Proyek Induk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)Asahan III seluas + 210 Ha di Kabupaten Asahan dan Kabupaten TobaSamosir Provinsi Sumatera Utara ;Memerintahkan Gubernur Sumatera Utara sebagai Tergugat/Terbanding Iuntuk mencabut keputusan tata usaha negara berupa Surat KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/128/KPTS/2012, tanggal 17 Pebruari2012, Tentang Izin Penetapan Lokasi Kepada PT.

MM. selaku Bendahara PengeluaranPembantu pada Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utarahalaman 1dari 26 hal, putusanNomor : 22/PID.SUS.K/2013/PTMDN.sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/19/KPTS/2011Tanggal 14 Januari 2011 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaandan Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar sertapengesahan surat

Satu milyar rupiah) ;e Bahwa untuk melaksanakan penggunaan anggaran bantuan kepada SosialKemasyarakatan dan Bantuan Biaya dalam rangka kegiatan Interaktif dan Mitra Kerjahalaman 2dari 26 hal, putusanNomor : 22/PID.SUS.K/2013/PTMDN.pada Biro Umum Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kemudian pada tanggal 14 Januari2011 saksi SUBANDI ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD padaBiro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44

MM. selaku Bendahara PengeluaranPembantu PPKD pada Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utarasejak 14 Januari s/d 27 Juni 2011 sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor :188.44/18/KPTS/2011 Tanggal 14 Januari 2011 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa PenggunaAnggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pejabat PengelolaKeuangan Daerah yang Menandatangani Surat Perintah Membayar Belanja BantuanKeuangan, Belanja Tidak Terduga, Belanja Hibah, Belanja

No.2 dengan nilaipagu anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) ;Bahwa untuk melaksanakan penggunaan anggaran bantuan kepada SosialKemasyarakatan dan Bantuan Biaya dalam rangka kegiatan Interaktif dan Mitra Kerjapada Biro Umum Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kemudian pada tanggal 14 Januari2011 saksi SUBANDI ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD padaBiro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44

/18/KPTS/2011 tanggal 14 Januari 2011tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran,Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yangMenandatangani Surat Perintah Membayar Belanja Bantuan Keuangan, BelanjaTidak Terduga, Belanja Hibah dan Belanja Sosial.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara (ditandatangani olehGubernur Sumatera Utara) Nomor : 188.44/636/KPTS/2011 tanggal 27 Juni 2011tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran