Uned Junaedi bin Kemen, Umur 58 tahun, Agama Islam,Pekerjaan Swasta, Alamat tempat kediaman di Jalan Babakan Jeruk No. 58 RT. 003 RW. 008 Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi,Kota BandungKemudian saksi tersebut bersumpah menurut tata caraagamanya, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut;Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalahbertetangga dengan Pemohon sejak tahun 1990an;Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon, yaitu kenal dengansuami

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;

3. Memberi izin kepada Pemohon ( Elan bin Kemen ) untuk menjatuhkan talak satu rajI terhadap Termohon ( Narsikem binti Neskim ) di depan sidang Pengadilan Agama Subang ;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Subang untuk mengirimkan salinan penetapan

Sukamto sangatmenyakinkan, dan diberi blangko yang ditujukan ke Kemen pan, DirjenKeuangan, BAKN, Blangko anggaran gaji;Halaman 13 dari 25 Putusan Pidana No. 82/Pid.B/2016/PN.

Sukamto sangatmenyakinkan, dan diberi blangko yang ditujukan ke Kemen pan, DirjenKeuangan, BAKN, Blangko anggaran gaji;17e Bahwa seandainya korban diterima menjadi PNS, terdakwa disuruhmembayar hanya Rp. 110.000.000, dan terdakwa mendapat keuntungan Rp.15.000.000,;e Bahwa untuk keberadaan Pak Sukamto saat ini tidak tahu dan no telphonnyatidak dapat dihubungi lagi;e Bahwa terdakwa sempat mencari namun tidak ketemu dan rumahnya waktuitu kontrak;e Bahwa terdakwa berkeinginan untuk mengembalikan uang

,secara tertulis tertanggal 22 Juli 2020, yang pada pokoknya berisi sebagaiberikut :Sebelum menjawab atas perkara diatas, izinkanlah kami menjelaskantentang Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasisMasyarakat (PAMSIMAS).Bahwa dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan diIndonesia, hampir disemua Kementerian/Lembaga melaksanakanprogram program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tupoksiKementerian/Lembaga masing masing, Kemensos dengan ProgramPKH, Kemendes dengan Program P3MD, Kemen

Tugas pokok Konsultan dan Fasilitator MasyarakatSecara umum tugas pokok konsultan sesuai dengantingkatanya adalah membantu Kemen PUPR dalammelaksanakan kegiatan Pamsimas secara nasional baik levepusat, provinsi dan kabupaten.

., Staf pada BagianPenyusunan Rancangan PeraturanPerundang undangan dan Bantuan HukumI, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal Kemen terianHalaman 3 dari 71 Halaman Putusan Nomor26/G/20 10/PTUNJKTPendidikan NasionalAffan Mohammad, SH., Staf pada BagianPenyusunan Rancangan PeraturanPerundang undangan dan Bantuan HukumI, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal KementerianPendidikan Nasional ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :54/MPN/HK/2010 tanggal 9 Maret 2010,untuk selanjutnya disebuta

Penggugat:
YAYASAN MENATA NUSA RAYA, MENARA,
Tergugat:
1.EDI CENCEN
2.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Cq Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.Kemen LHK RI Cq Dirjen Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya Cq. Balai Besar Konservasi SDA Riau

Diatur berdasarkanPeraturan Dirjen PHPL Kemen LHK Nomor : P .17 tahun 2015.Bahwa Ahli menjelaskan bahwa SKSHHK (Surat Keterangan SyahnyaHasil Hutan Kayu) adalah Dokumendokumen yang merupakan dokumenlegalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaanhasil hutan (Pasal 1 angka 29 PP No. 6 Tahun 2007 Jo PP No. 03 tahun2008).Bahwa Alhi menerangkan Penatausahaan Hasil Hutan adalah kegiatanyang meliputi penatausahaan tentang rencana produksi, pemanenan ataupenebangan, penandaan, pengukuran

Diatur berdasarkan PeraturanDirjen PHPL Kemen LHK Nomor : P .17 tahun 2015.Hal 24 dari 34 Hal Perkara Nomor : 276/Pid.Sus/2018/PN Bgl Bahwa Ahli menjelaskan bahwa SKSHHK (Surat Keterangan SyahnyaHasil Hutan Kayu) adalah Dokumendokumen yang merupakandokumen legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalampenatausahaan hasil hutan (Pasal 1 angka 29 PP No. 6 Tahun 2007Jo PP No. 03 tahun 2008).Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan sebagaimana tersebut diatas

Diatur berdasarkan Peraturan Dirjen PHPL Kemen LHKNomor : P .17 tahun 2015.

Parjin Kemen bin Hadi Suarno, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikanSD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Harapan Jaya, KecamatanBumi Raya, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal Pemohon karena sepupu satu kali saksi sedangkanPemohon Il saksi kenal karena istri dari Pemohon ;Bahwa Pemohon dan Pemohon Il menikah di rumah orang tuaPemohon Il di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Bumi Raya dan saksihadir pada acara pernikahannya

Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh ) bulan ; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ; Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) lembar kuitansi, bermaterai 6.000, tertanggal 6 Desember 2013, tertera : telah diterima dari Bapak Sarjono banyaknya uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), guna membayar dana titipan untuk pindahan dari Kemenhut ke Kemen

(sepuluh juta rupiah), guna membayar dana titipan untuk pindahan dariKemenhut ke Kemen Kesehatan, dan jika tidak jadi pemindahan, makauang akan saya kembalikan, yang ditandatangani oleh Supomo ; 2 (dua) lembar Surat Keputusan (SK) a.n. Chatarina Niken Kardila,dimasukkan ke dalam stopmap warna kuning, yang didepannya tertulisChatarina Niken Kardila, unit kerja Kemenhut Kabupaten Sragen JawaTengah ; 2 (dua) lembar Surat Keputusan (SK) a.n.

(sepuluh juta rupiah), guna membayar dana titipan untuk pindahan dariKemenhut ke Kemen Kesehatan, dan jika tidak jadi pemindahan, makauang akan saya kembalikan, yang ditandatangani oleh Supono ; 2 (dua) lembar Surat Keputusan (SK) a.n. Chatarina Niken Kardila,dimasukkan ke dalam stopmap warna kuning, yang didepannya tertulisChatarina Niken Kardila, unit kerja Kemenhut Kabupaten Sragen JawaTengah ; 2 (dua) lembar Surat Keputusan (SK) a.n.

Maka dengan diambil alihnyaalasan Komisi C Senat Fakultas Pertanian IPB oleh RektorIPB/Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat maka menurut peraturanperundangan yang berlaku unsur final dalam keputusan tersebut telahterpenuhi;Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Kemen PAN No 38/ KEP/MK.WASPAN/8/1999 Bab VIII,Pasal 17 Ayat 1 dan Peraturan PenilaianAngka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepaladan Guru Besar, Bab VI B, angka 6.

Olehkarena itu berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku suratobjek sengketa in /itis telah bersifat final;Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Kemen PAN No 38/ KEP/MK.WASPAN/8/1999 Bab VIII,Pasal 14 Ayat 3 dan Pasal 17 ayat 1.Hanya Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yang ditunjuk olehSekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagaiKetua Tim Penilai bagi Perguruan Tinggi Negeri/IPB.

Pembanding/Tergugat : PT MEDIBEST INDONESIA Diwakili Oleh : M THAHIR ABDULLAH SH
Terbanding/Penggugat : PT DIRGANTARA YUDHA ARTHA
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG ATAU JASA PEMERINTAH LKPP
Terbanding/Turut Tergugat II : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT TATA KELOLA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN KEMEN KESEHATAN RI

Bahwa atas bunyi Pasal 87 UU NO 5 Tahun 2014 dan PP No 11 Tahun2017, telah diperkuat juga Instruksi Asdep Pembinaan Integritas danpenegakan Disiplin SDM Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi (Kemen PANRB) Bambang Daryanto Sumarsono,yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terjerat dalam kasusNarkoba bisa tetap dipekerjakan jika statusnya hanya pengguna danmendapat hukuman di bawah 2 (dua) tahun, PNS tersebut akan di pecatjika terbukti sebagai Pengedar ( Berita JPNN

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jawa Timur, yang memeriksa dan mengadili perkarapidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sepertitersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap : FERY PANDUWIGUNA Bin ACHMADSADELY.Tempat lahir : Jakarta;Umur/tanggallahir :34 Tahun/04 Pebruari 1983;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Flamboyan IV No.28 RT.02 RW.03Depok II Tengah Jawa Barat;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS Di Kemen

Danterakhir pindah dan kembali lagi keMeN O jeanne ee i eee een ene. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniaiseorang anak yang masing bernama :e Anak (perempuan), berumur 7 tahun;e Anak yang tersebut di atas saat ini tinggal bersamaPenggugat;. Bahwa sekitar tahun 2007 keadaan rumah tangga Penggugat denganTergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinyadisebabkan oleh :.

Kemen ATR RI Cq. Kantor Wilayah BPN Prov. Banten Cq. Kantor Pertanahan Kab. Tangerang
2.PT. ANGKASA PURA II Persero
3.Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Doli Siregar Dan Rekan

Diatur berdasarkanPeraturan Dirjen PHPL Kemen LHK Nomor : P .17 tahun 2015.Bahwa Ahli menjelaskan bahwa SKSHHK (Surat Keterangan SyahnyaHasil Hutan Kayu) adalah Dokumendokumen yang merupakan dokumenlegalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaanhasil hutan (Pasal 1 angka 29 PP No. 6 Tahun 2007 Jo PP No. 03 tahun2008).Bahwa Alhi menerangkan Penatausahaan Hasil Hutan adalah kegiatanyang meliputi penatausahaan tentang rencana produksi, pemanenan ataupenebangan, penandaan, pengukuran

Diatur berdasarkan Peraturan Dirjen PHPL Kemen LHK Nomor : P.17 tahun 2015.Bahwa Ahli menjelaskan bahwa SKSHHK (Surat Keterangan SyahnyaHasil Hutan Kayu) adalah Dokumendokumen yang merupakandokumen legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalampenatausahaan hasil hutan (Pasal 1 angka 29 PP No. 6 Tahun 2007 JoPP No. 03 tahun 2008).Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan sebagaimana tersebut diatas, akan dipertimbangkan apakahterdakwa dapat dipersalahkan melakukan

Diatur berdasarkan Peraturan Dirjen PHPL Kemen LHK Nomor : P.17 tahun 2015.Bahwa Ahli menjelaskan bahwa SKSHHK (Surat Keterangan SyahnyaHasil Hutan Kayu) adalah Dokumendokumen yang merupakanHal 35 dari 44 Hal Perkara Nomor : 275/Pid.Sus/2018/PN Bgldokumen legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalampenatausahaan hasil hutan (Pasal 1 angka 29 PP No. 6 Tahun 2007 JoPP No. 03 tahun 2008).Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas dapat disimpulan bahwa Terdakwa Jamil

Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemen akandari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yangberlaku dilarang kawin.Menimbang bahwa dalam hukum Islam tidak ada ketentuan hukumyang baku tentang batas adlalnya wali, namun kriteria tentang adlalnya walitelah diberikan oleh pakar hukum Islam dan Majelis Hakim mengambil alihhalaman 11 dari 16 halaman,penetapan nomor 0185/Pdt.P/2017/PA.

Kemen LH No.128/2003 (Tata Cara Pengolahan Limbah SecaraBiologis);2. KemenLH No.06/2009 (Akreditasi Laboratorium Lingkungan);3. PP No. 18/1999 (Pengolahan Limbah Berbahaya dan Beracun);4.

Kemen LH No.128/2003 (Tata Cara Pengolahan Limbah SecaraBiologis);2. Kemen LH No.06/2009 (Akreditasi Laboratorium Lingkungan);3. PP No. 18/1999 (Pengolahan Limbah Berbahaya dan Beracun);4.

Kemen LH No.128/2003 (Tata Cara Pengolahan Limbah SecaraBiologis);2. Kemen LH No.06/2009 (Akreditasi Laboratorium Lingkungan);Hal. 133 dari 136 hal. Put.

September2016;26) Copy 1 (satu) lembar undangan rapat Pelaksanaan PembangunanAkademi Komunitas Negeri (AKN) tanggal 5 Desember 2016;27) Copy 1 (satu) lembar daftar hadir rapat Pembangunan AkademiKomunitas Negeri (AKN) Musi Rawas Utara tanggal 6 Desember2016;28) Copy 1 (satu) lembar notulen rapat/pertemuan dalam rangkapelaksanaan Pembangunan Akademi Komunitas Negeri (AKN) MusiRawas Utara;29) Copy 1 (satu) bundel Surat Direktur Jenderal Kelembagaan IlmuPengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada Kemen

Lam Sel
4.Kemen PUPR Cq.Dir Pengadaan Tanah, Dir. Jl. Bebas Hambatan, PerkotaandanFasilitas Jl. Daerah