Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menter!Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah danPeraturan PerundangUndangan lain yang bersangkutan;Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 137/Padt.P/2019/PN CkrMENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2.

sebelum mempertimbangkan faktafaktadipersidangan, maka terlebin dahulu akan mempertimbangkan peraturanperundangundangan yang berkaitan dengan permohonan para Pemohontersebut ;Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannyatersebut disyaratkan harus ada izin melalui Penetapan dari Pengadilan Negerisebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri AgamaRepublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menter

identitas yang lain, menimbulkan kesulitan bagi Pemohon danPemohon II dalam melengkapi data pribadi Pemohon dan Pemohon II dankesulitan dalam mengurus Kepentingan lain yang berkaitan dengan dokumendokumen Pemohon dan Pemohon II ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah ternyatapermohonan Pemohon tentang pembetulan nama dan tanggal lahir begitupulaPemohon pembetulan tanggal lahir atau identitas Pemohon dan Pemohon IIdapat dibenarkan dan sesuai dengan maksud pasal 34 ayat (2) Peraturan Menter

perubahan identitas yang tercatat dalam buku KutipanAkta Nikah karena adanya kesalahan penulisan tanggaal lahir dalamAkta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugio KabupatenLamongan dengan nomor : 140/49/IV/2012 tanggal 27 April 2012,Tanggal Lahir Pemohon di dalam Kutipan Buku Nikah tertulis 17September 1990 seharusnya adalah 19 September 1993, sehinggaPemohon dalam mengurus persyaratan akta kelahiran anak mengalamikesulitan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2)Peraturan Menter

ROYAL PERMAI TOURS & TRAVEL , yang berdasarkan AktaPendirian No. 199 tanggal 23 Nopember1987 dan Keputusan Menteri KehakimanRepublik Indonesia Nomor : C24579.HT.01.01TH. 1988 tanggal 25 Mei 1988 tentangPersetujuan Atas Akta Pendirian No.199 danKeputusan Menter i Kehakiman RepublikIndonesia Nomor : C3514.HT.01.04.TH.1999tanggal 4 Maret 1999 tentang PersetujuanAtas Perubahan Anggaran Dasar, adalah suatuBadan Hukum Indonesia yang beralamat diJalan Ir. H.

tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan tidak ditemukan aturan mengenai kewenanganPengadilan Agama dalam menyelesaikan permohonan perubahanidentitas pada buku Kutipan Akta Nikah, namun dalam Peraturan Menter

Lilik Parlinah, yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter!Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai denganaslinya (Bukti P.4).Nomor 0365/Pdt.G/2018/PA PIk Hal. 6 dari 205.6,Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan/Jaminan, tanggal 11Desember 2013 an.

MU , sesuai dengan aslinya yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter!

Banyuasin Nomor00845 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember2009 No. 526/Menter/2009 luas 20.005 M? atas nama Ahmadian.e Sertipikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kab. Banyuasin Nomor00846 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember2009 No. 527/Menter/2009 luas 20.005 M? atas nama Ahmadian.e Sertipikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kab. Banyuasin Nomor00847 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember2009 No. 528/Menten/2009 luas 20.005 M?

199931 230 Wk.Supono 15 04 72/Menten/1999 19.980 M2199932 231 Suprianto 15 04 73/Menten/1999 19.980 M2199933 232 Hj.Siti Noreli 15 04 74/Menter/1999 19.980 M?199934 234 Saliyo 15 04 76/Menter/1999 19.980 M?

Banyuasin Nomor 00786tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 No.467/Menter/2009 luas 59.911 M? atas nama Jhoni Johanes.Sertipikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kab. Banyuasin Nomor 00787tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 No.468/Menten/2009 luas 20.005 M2 atas nama Jhoni Johanes.Sertipikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kab. Banyuasin Nomor 00788tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 No.469/Menter/2009 luas 40.010 M?

Banyuasin Nomor 00813tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 No.494/Menter/2009 luas 20.005 M? atas nama Welly.Sertipikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kab. Banyuasin Nomor 00814tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 No.495/Menter/2009 luas 20.005 M? atas nama Welly.Sertipikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kab. Banyuasin Nomor 00824tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 No.505/Menten/2009 luas 40.010 M?

Selatan sebagaimanaHalaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 100/Padt.P/2019/PN Kgnperubahan nama Pemohon Il dalam hal para Pemohon mengajukanpermohonan perubahan pada Kutipan Akta Nikah yang baru atas diri PemohonIl tersebut, hal ini sesuai dengan fakta dipersidangan sampai saat ini PemohonIl belum merubah namanya dan belum didaftarkan di Kantor Urusan AgamaKecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengenai perubahannama Pemohon II tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menter

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 446/59/IV/2012 tanggal 24 April2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUAPetarukan, Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter!

penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untukkepentingan umum jo Perpres No 30 tahun 2015 tentang perubahanketiga atas Peraturan Presden No 71 tahun 2012 tentangpenyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untukkepentngan umum jo Perpres No 148 tahun 2015 tentang perubahankeempat atas Peraturan Presden No 71 tahun 2012 tentangpenyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untukkepentingan umum jo Peraturan kepaia BPN No 5 tahun 2012 tentangpetunjuk teknis pengadaan tanah Jo Peraturan Menter

' Agrara dan Tataruang/ Kepala BPN No 6 tahun 2015 tentang Perubahan atas PeraturanKepala BPN No 5 tahun 2012 tentang petunjuk tekns pengadaan tanahjo Peraturan Menter' Agrara dan Tata ruang/ Kepala BPN No 22 tahun2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan kepaa BPN No 5 tahun2012 tentang petunjuk tekns pengadaan tanah:Bahwa roses peniaian ganti kerugian sudah sesuai dengan yangdiamanatkan oleh peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diurakan pada angka 3 tersebut diatas dan dilakukanoleh

Frasa tersebut dapat dimaknai masih ada kemungkinan persoalanpersoalan dalam bidang perkawinan lainnya yang belum termuat dalam pasal tersebut.Oleh karenanya perkara perubahan identitas atau biodata, sepanjang berhubungandengan identitas yang termuat dalam akta nikah (baca akta perkawinan) bagi orangorang yang beragama Islaminclude ke dalam pengertian perkawinan a quo;Menimbang, bahwa di samping itu secara explisit dalam Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menter Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007

Buku Kutipan Mana telah terjadisalah pencatatan Nama Pemohon sehingga tidak sesuai dengan identitasdokumen yang lainnya;Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanyakehendak dari Pemohon untuk merubah biodata / nama Pemohon dalam aktanikah sehingga sama dengan biodata Pemohon dalam dokumen yanglainnya, sedangkan Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi PengadilanAgama Giri Menang, maka berdasarkan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menter!

tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan tidak ditemukan aturan mengenai kewenanganPengadilan Agama dalam menyelesaikan permohonan perubahanidentitas pada buku Kutipan Akta Nikah, namun dalam Peraturan Menter

Nomor 2 Tahun 1987;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan menyatakanbahwa wali Pemohon adhol;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menter!Agama R.I.

Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigh dalam kitab Asybah Wan Nadhoir, halaman 128 yang berbunyi sebagaiberikutArtinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!

Rani Miranda, S.T, yang berkesimpulan bahwa barangbukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftardalam Golongan (satu) nomor urut 61 Lampiran UU.RI No. 35 Tahun 2009tentang Narotika;Bahwa benar, berdasarkan faktafakta yuridis tersebut diatas diketahulperbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilengkapi surat izin dari Menter!

Rani Miranda, S.T, yang berkesimpulan bahwa barangbukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftardalam Golongan (satu) nomor urut 61 Lampiran UU.RI No. 35 Tahun 2009tentang Narotika; Bahwa benar, berdasarkan faktafakta yuridis tersebut diatas diketahuiperbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilengkapi surat izin dari Menter!

didalamsurat Visum et Revertum Nomor: 169/10VER/240.03.13/IV/2013 tanggal 12 April2013 yang dibuat dan ditanda tangani olehdr.Djara Surya Atmadja, SpF, SH, PhD, DFMdari RS Dr.Cipto Mangunkusumo Jakartadengan kesimpulan sebagai berikut:Terperiksa korban perempuan, ras Mongolia, usia antara dua puluh lima sampai tigapuluh tahun, kulit kuning kecoklatan, tinggi badan antara 150 Cm sampai 160 Cm,dengan cirri punya masingmasing satu lubang tindik pada cuping telinga, ada tahilalat pada dgu, punya celah 2 meli menter

didalamsurat Visum et Revertum Nomor: 169/VER/240.03.13/IV/2013 tanggal 12 April2013 yang dibuat dan ditanda tangani olehdr.Djara Surya Atmadja, SpF, SH, PhD, DFMdari RS Dr.Cipto Mangunkusumo Jakartadengan kesimpulan sebagai berikut:Terperiksa korban perempuan, ras Mongolia, usia antara dua puluh lima sampai tigapuluh tahun, kulit kuning kecoklatan, tinggi badan antara 150 Cm sampai 160 Cm,dengan cirri punya masingmasing satu lubang tindik pada cuping telinga, ada tahilalat pada dgu, punya celah 2 meli menter

surat Visum et Revertum Nomor: 169/VER/240.03.13/IV/2013 tanggal 12 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani olehdr.Djara Surya Atmadja, SpF, SH, PhD, DFM dari RS Dr.Cipto Mangunkusumo Jakartadengan kesimpulan sebagai berikut:Terperiksa korban perempuan, ras Mongolia, usia antara dua puluh lima sampai tigapuluh tahun, kulit kuning kecoklatan, tinggi badan antara 150 Cm sampai 160 Cm,dengan ciri punya masingmasing satu lubang tindik pada cuping telinga, ada tahilalat pada dagu, punya celah 2 meli menter

visum Visum et Revertum Nomor: 169/VER/240.03.13/V/2013tanggal 12 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Djara Surya Atmadja, SpF,SH, PhD, DFM dari RS Dr.Cipto Mangunkusumo Jakarta dengan kesimpulan sebagaiberikut: ;Terperiksa korban perempuan, ras Mongolia, usia antara dua puluh lima sampai tigapuluh tahun, kulit kuning kecoklatan, tinggi badan antara 150 Cm sampai 160 Cm,dengan ciri punya masingmasing satu lubang tindik pada cuping telinga, ada tahilalat pada dagu, punya celah 2 meli menter

derah dengan Pemohon II;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Peraturan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakimdisebutkan bahwa bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayahIndonesia atau di luar negeri / di luar wilayah teritorial Indonesia, tidakmempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat,atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannyadilangsungkan oleh wali hakim dan pada pasal 3 ayat 1 dari Peraturan Menter

Selatan sebagaimanaHalaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 100/Padt.P/2019/PN Kgnperubahan nama Pemohon Il dalam hal para Pemohon mengajukanpermohonan perubahan pada Kutipan Akta Nikah yang baru atas diri PemohonIl tersebut, hal ini sesuai dengan fakta dipersidangan sampai saat ini PemohonIl belum merubah namanya dan belum didaftarkan di Kantor Urusan AgamaKecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengenai perubahannama Pemohon II tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menter