• MENETAPKAN :

  1.Mengabulkan permohonan pemohon;

  2.Memberi ijin kepada pemohon untuk menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) paling lambat21 (dua puluh satu) hari setelah diterimanya Penetapan ini, dengan Agenda rapat:

  1. Pertanggung jawaban Direksi atas managemen perseroan ;
  2. laporan direksi atas hutang piutang perseroan, termasuk hutang hutang pajak;
  3. Perubahan susunan managemen / pengurus

  Bahwa, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 86 Undang undang Perseroan Terbatas berbunyi sebagai berikut:Pasal 86 UUPT(1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari % (satuperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili, kecuali Undang Undang dan/atau anggaran dasarmenentukan jumlah kuorum yang lebih besar.(2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidaktercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.(3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus

  tempat kKedudukan Perseroanatas permohonan Perseroan agar ditetapbkan kuorum untuk RUPSketiga.(6) Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS keduatelah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akandilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketuapengadilan negeri.(7) Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyaikekuatan hukum tetap.(8) Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka

  waktupaling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketigadilangsungkan.(9) RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu palingcepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) harisetelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.7.

  dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU dan atauanggaran dasar, bahwa dengan demikian RUPS mempunyai kedudukan yangpaling tinggi dibandingkan dengan organ perseroan lainnya;Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 78 UU Nomor 40 tahun2007 RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya.

  RUPS tahunan wajibdilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahunbuku berakhir, sedangkan RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkankebutuhan untuk kepentingan perseroan;Menimbang bahwa ketentuan pasal 80 UU nOmor 40 tahun 2007,memberikan kewenangan kepada pengadilan negeri untuk dapat memberi ijinkepada pemegang saham yang memohon RUPS apabila direksi atau dewankomisaris tidak melakukan pemanggilan dan melaksanakan RUPS;Hal. 9 dari 11 Halaman, Penetapan No. 17

• Bukti T-8.a : Undangan RUPS Tahunan 2017 untuk Susastro Soephomo;23. Bukti T-8.b : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2017 untuk Susastro Soephomo;24. Bukti T-8.c : Undangan RUPS LB Tahun 2017 untuk Susastro Soephomo;25. Bukti T-8.d : Tanda Pengiriman Undangan RUPS LB Tahun 2017 untuk Susastro Soephomo;26. Bukti T-8.e : Undangan RUPS Tahunan 2017 untuk Safii;27. Bukti T-8.f : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2017 untuk Safii;28.

  Bukti T-8.g : Undangan RUPS LB Tahun 2017 untuk Safii;29. Bukti T-8.h : Tanda Pengiriman Undangan RUPS LB Tahun 2017 untuk Safii;30. Bukti T-8.i : Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk Susastro Soephomo;31. Bukti T-8.j : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk Susastro Soephomo;32. Bukti T-8.k : Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk Safii;33. Bukti T-8.l : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk Safii;34.

  ;Bukti T8.a : Undangan RUPS Tahunan 2017 untuk Susastro Soephomo;Bukti T8.b : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2017 untuk SusastroSoephomo;Bukti T8.c : Undangan RUPS LB Tahun 2017 untuk Susastro Soephomo;Bukti T8.d : Tanda Pengiriman Undangan RUPS LB Tahun 2017 untukSusastro Soephomo;Bukti T8.e : Undangan RUPS Tahunan 2017 untuk Safi;Bukti T8.f : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2017 untuk Safi;Bukti T8.g : Undangan RUPS LB Tahun 2017 untuk Safii;Bukti T8.h : Tanda Pengiriman Undangan

  RUPS LB Tahun 2017 untuk Safii;Bukti T8.i : Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk Susastro Soephomo;Bukti T8.j : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk SusastroSoephomo;Bukti T8.k : Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk Safii;Bukti T8.1 : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk Safi;Hal 31 Putusan No.571/Pid.B/2018/PN.Sby.34.

  Bukti T8.h : Tanda Pengiriman Undangan RUPS LB Tahun 2017 untuk Safii;30. Bukti T8.i : Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk Susastro Soephomo;31.Bukti T8.j : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2018 untukSusastro Soephomo;32. Bukti T8.k : Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk Safii;33.

  ;Bukti T8.a : Undangan RUPS Tahunan 2017 untuk Susastro Soephomo;Bukti T8.b : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2017 untukSusastro Soephomo;Bukti T8.c : Undangan RUPS LB Tahun 2017 untuk Susastro Soephomo;Bukti T8.d : Tanda Pengiriman Undangan RUPS LB Tahun 2017 untukSusastro Soephomo;Bukti T8.e : Undangan RUPS Tahunan 2017 untuk Safi;Bukti T8.f : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2017 untukSafii;Bukti T8.g : Undangan RUPS LB Tahun 2017 untuk Safi;Bukti T8.h : Tanda Pengiriman Undangan

  RUPS LB Tahun 2017 untukSafii;Bukti T8.i : Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk Susastro Soephomo;Bukti T8.j : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2018 untukSusastro Soephomo;Bukti T8.k : Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk Safii;Bukti T8.1 : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2018 untukSafii;Bukti T9 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPT.

• Nomor 334 K/Pdt/2015 Dengan demikian, mengingat RUPS pada tanggal 1 Oktober 2007sabagaimana dituangkan dalam akta RUPS ke2 Nomor 2 tanggal 1 oktober2007 hanya dihadiri oleh 60 % (enam puluh persen) saham yang telahdikeluarkan atau kurang dari 2/3 (kurang dari 66,66 % (enam puluh enamkoma enam puluh enam persen) maka RUPS dimaksud tidak mencapaikuorum untuk melakukan perubahan modal dasar sehingga RUPS tidakdapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat perseroan, olehkarena itu Rapat Umum pemegang

  saham tanggal 1 oktober 2007 yangdituangkan dalam akta RUPS ke 2 Nomor 2 Tanggal 1 Oktober 2007 dibuatdihadapan Turut Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum.Bahwa akibat tidak sah dan batal demi hukum Akta RUPS ke2 Nomor 2Tanggal 1 Oktober 2007 sebagaimana diuraikan dalam butir 5 diatas, makapersetujuan atas Akta RUPS Ke2 Nomor 2 Tanggal 1 Oktober 2007 a quosebagaimana diterbitkan oleh Turut Tergugat II tertuang dalam KeputusanMenteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor

  Bahwa sekiranyapun Penggugat dapat membuktikan mengenaiketidakabsahan penyelenggaraan RUPS ke2 yang dilakukan olehTergugat I, namun hal tersebut tidak dapat dikaitkan dan tidak bolehmerugikan Tergugat VII, sebab dalam penyelengaraan RUPS ke2tersebut samasekali tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat VII danTergugat VI secara yuridis samasekall tidak turut terlibat dalampenyelenggaraan RUPS ke2 tersebut, sehingga sangat tidak relevan dantidak logis bila Tergugat VII dinyatakan melakukan perbuatan

  mengikat sertamenyatakan pula Akte RUPS tersebut batal demi hukum.Adapun kesalahan/ kekeliruan putusan Pengadilann Tinggi Jakarta yangmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang salahmenerapkan hukum perseroan tentang keabsahan RUPS ke2 Tergugat (PT.Kodeco Timber) Tanggal 1 Oktober 2007 itu dapat dilihat dalamfaktafakta hukum sebagai berikut:a.

  Sebagai contohdalam kasus ini ialah Keuputusan RUPS a quo mengenai pengakuanutang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) kepada H.Parlin Riduansyah.

• Mulia Mas Multi Mandiri tersebut secara sepihak tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah perbuatan melawan hukum;3. Menyatakan sah dan mengikat keputusan RUPS tanggal 15 Januari 2018 dan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 10 April 2018;4.

  RUPS tersebut para penggugat mengambil keputusanRUPS sebagaimana NOTULEN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAMPT.

  MULIA MASMULTI MANDIRI telah dibubarkan dengan dicabuitnya ijin usahanya, makaadalah patu RUPS tersebut dianggap tidak berlaku.Bahwa oleh karena RUPS yang dilaksanaan oleh para Tergugatmerupakan RUPS yang tidak sesuai dengan Peraturan PerseroanTerbatas baik berupa penyampaian undangan kepada para peseroyang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu. undangan harusdisampaikan melalui surat tercatat selambatlambatnya 14 harisebelum RUPS, demikian juga isi dari RUPS yang tidak sesuai, danmengingat setelah

  Mulia Mas Multi Mandiri, olehPemegang saham telah mengambil keputusan RUPS aquo, kemudianpada tanggal 10 April 2018 telah dilakukan RUPS Luar Biasa dan telahdiambil keputusan RUPS aquo secara sah dan mengikat berdasarkanketentuan dalam AD/ART PT.

  Mulia Mas Multi Mandiri dan UU Perseroan.Bahwa dalam RUPS tanggal 15 Janauri 2018, oleh Tergugat Rekonvensimenolak membahas perihal (vide poin 9 Rekonvensi) dan hanyamenginginkan agenda RUPS adalah pembahasan pembubaran perseroandan likuidasi, kKemudian diselenggarakan kembali RUPS Luar Biasa padatanggal 10 April 2018 (bukti Penggugat Rekonvensi), bahwa RUPS LuarBiasa aquo juga ditolak oleh Tergugat Rekonvensi dan tidak hadir, padahalsalah satu agenda RUPS Luar Biasa adalah pembahasan pembubarandan

  Mulia Mas MultiMandiri tersebut secara sepihak tanpa melalui Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) adalah perbuatan melawan hukum;3. Menyatakan sah dan mengikat keputusan RUPS tanggal15 Januari 2018 dan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal10 April 2018;4.

• 580/Pdt.P/RUPS/2019/PN Jkt.Tim

  ( Luar Bisa ) atas PT Sinar AgapePress i.c Termohon karena selama ini sejak tahun 2013, Termohon tidak pernahmengadakan baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Bisa .Bahwa terakhir dengan Surat tertanggal 26 April 2019 , para Pemohon telahmengirim surat kepada Direktur Termohon untuk mengadakan RUPS (LuarBiasa) dengan agenda utama pembubaran Termohon .Putusan Halaman 2 Nomor 580/Pdt.P/RUPS/2019/PN Jkt.TimAkan tetapi dalam waktu selambatlambatnya 15 terhitung sejak tanggal surattersebut diterima , Direktur

  Termohon tidak mengadakan RUPS tersebut (videpasal 79 ayat (2) UU No: 40 tahun 2007).5.

  sebagai berikut :Putusan Halaman 3 Nomor 580/Pdt.P/RUPS/2019/PN Jkt.TimMengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.2.

  RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya;(2).

  SIT JAMZANAH, S.H, M.H.Putusan Halaman 11 Nomor 580/Pdt.P/RUPS/2019/PN Jkt.Tim

• Geominex Solok Selatan untuk hadir dalamRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke2 (dua) pada tanggal 27 Oktober 2014di Padang, namun juga tidak dihadiri oleh seorang pemegang sahampun, dan untukketiga kalinya Penggugat sebagai Direktur Utama kembali mengundang pemegangsaham PT. Geominex Solok Selatan pada tanggal 7 November 2015, untuk hadirdalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) namun lagilagi tidak seorangpemegang saham pun yang hadir ;4.

  Bahwa dalam undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)PT. Geominex Solok Selatan disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS LB) akan diadakan tanggal 5 Oktober 2014, tetapi ternyataRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tersebut diadakan padatanggal 3 Oktober 2014 ;2. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. GeominexSolok Selatan diadakan di JI. Sumagung III Blok X2 No.1 Kelapa Gading JakartaUtara bukan ditempat kedudukan PT.

  Bahwa apabila Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.Geominex Solok Selatan diadakan tanpa dihadiri oleh Penggugat sebagaiDireksi, maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.Geominex Solok Selatan harus mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan sehingga RUPS LB PT.Geominex Solok Selatan telah melanggar pasal 19 ayat 3 Akta Pendirian PT.Geominex Solok Selatan ;4.

  Bahwa keputusan pemberhentian Direksi dengan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) dapat diambil setelan yang bersangkutan diberi kesempatanuntuk membela diri, dan Penggugat sebagai Direksi PT.

  Geominex SolokSelatan ;Menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.Geominex Solok Selatan tanggal 3 Oktober 2014 adalah merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechmatigedaad), dan membatalkan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Geominex Solok Selatan tanggal 3Oktober 2014 tersebut ;Menyatakan batal rapat dan hasil rapat Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS LB) PT.

• Mohon lihat penjelasan mengenai permohonankuorum RUPS di bawah ini;(e) Ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS adalah RUPS dapat mengambil keputusan yangsah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlahSuara yang dikeluarkan; dan(f) Ketua RUPS dipilih oleh dan diantara merekayang hadir dalam rapat.

  kedua Termohon dengan ketentuansebagai berikut:(a) Bentuk RUPS adalah RUPS luar biasa.

  Bahwa permohonan mengenai kuorum RUPS dan persyaratanpengambilan keputusan dalam RUPS Termohon yang diuraikan dalamButir (31) dan (32) di atas berlaku pula untuk RUPS kedua Termohon yang diuraikan dalam Butir (26) di atas.C.

  (b) Memberikan izin kepada Pemohon untukmelakukan sendiri pemanggilan untuk dan menyelenggarakan RUPSTermohon untuk memberikan pelunasan dan pembebasan kepadalikuidator Termohon , termasuk panggilan dan penyelenggaraan RUPSpertama dan RUPS kedua jika diperlukan, dengan ketentuan sebagaiberikut:I. Bentuk RUPS adalah RUPS luar biasa;il. Mata acara RUPS adalah memberikanpelunasan dan pembebasan kepada likuidator Termohon I;ill.

• Grafisindo, setelah jedah waktu 30 (tiga puluh)hari sejak diselenggarakannya RUPS pada tanggal 2 Desember 2002, sampai dengansekarang ini, Tergugat II baik sebagai Komisaris maupun selaku Pelaksana DirekturUtama perseroan, tidak pernah menyelenggarakan RUPS tentang hal itu.

  No. 1902 K/Pdt/201438Timur yang ketakutan apabila diadakan RUPS, bukannya Termohon Kasasi sendiriyang seharusnya merasa ketakutan?.

  Heru Sutopo Rp0 (nol rupiah);Keberatan Kelima:Panggilan RUPS Yang Dilakukan oleh Termohon Kasasi (Ir. H.

  Kasasi I (PT BinangungIntiaditya Grafisndo) yang dahulu Termohon Kasasi sebagai Direktur Utama dandalam RUPS tersebut karena Termohon Kasasi tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan yang telah dipakai, maka saat itu Termohon Kasasi hanyamenangis dan meminta waktu untuk membuat laporan pertanggung jawaban sesuaidengan Standar Akutansi, namun Peserta RUPS memberikan waktu satu bulan untukRUPS kembali yaitu RUPS pada tanggal 19 Juni 2003, dan pada saat RUPSHal. 83 dari95 hal.

  J),ternyata setelah dicermati bukan undangan RUPS sebagaimana dimaksud dalamHal. 87 dari95 hal.

• Bahwa atas Permohonan Kepada Direksi Perseroan tersebut, Direksi Perseroan tidakdapat melakukan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan(RUPS), dikarenakan masa jabatan Direksi Perseroan telah berakhir;4.

  Bahwa Direksi Perseroan tidak melakukan panggilan RUPS sesuai ketentuan Pasal 79ayat (5) dan (6) UUPT, maka Pemohon mengirimkan surat memohon kepada DewanKomisaris Perseroan tertanggal 02 November 2021 (Permohonan Kepada DewanKomisaris Perseroan) untuk melakukan Pemanggilan kepada Pemegang SahamHalaman 1 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 610/PDT.G/2021/PN.

  Bahwa atas Permohonan Kepada Dewan Komisaris Perseroan tersebut, DewanKomisaris Perseroan tidak melakukan panggilan RUPS sesuai dengan ketentuan pasal79 ayat (7), dikarenakan masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan telah berakhir;6. Bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan kepada Direksi dan DewanKomisaris Perseroan untuk melakukan Pemanggilan kepada Pemegang SahamPerseroan agar diadakannya RUPS;7. Bahwa Direksi dan Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS;8.

  Bahwa Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, agardapat kiranya menetapkan :a. pemberian izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPS Perseroandengan agenda Merubah Susunan Anggota Direksi dan Dewan KomisarisPerseroan,b. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan Pemohon, jangkawaktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentangpersyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat;Cc. mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris

  Menetapkan pemberian izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPS.3.

• Dan penempatan TERGUGAT V didalam perseroanharus melalui prosedur yang ada yaitu RUPS.

  Sehingga akhirnya RUPS Luar Biasa tidakjadi diselenggarakan.

  RUPS diselenggarakan di Restoran Padzzi JI.CilandakRaya Jakarta Selatan.Bahwa hasil RUPS Tahunan dan RUPSLB dibuat oleh TURUT TERGUGATdan dituangkan dalam Akta No. 09 tentang RUPS Luar Biasa PT. ModularAlkesindo tertanggal 22 April 2016. Adapun hasil RUPS LB tersebut yaitumengganti kedudukan dari PENGGUGAT. PENGGUGAT tidak lagi menjadiDirektur Utama Perseroan.

  Modular Alkesindo, yang agenda RUPS Tahun dan RUPS LBdiadakan pada tanggal 5 April 2016.Bahwa surat undangan panggilan RUPS LB dan RUPS tahunan yang dibuatoleh PENGGUGAT dengan mengatasnamakan Direktur Utama danmenggunakan Kop Surat PT. Modular Alkesindo adalah Cacat hukum karenapada saat itu PENGGUGAT sudah tidak lagi menjabat sebagai DirekturUtama pada PT.

  Modular Alkesindo, yang agenda RUPS Tahunan dan RUPS LBdiadakan pada tanggal 5 April 2016.Bahwa surat undangan panggilan RUPS LB dan RUPS tahunan yang dibuatoleh PENGGUGAT dengan mengatasnamakan Direktur Utama danmenggunakan Kop Surat PT. Modular Alkesindo sebagaimana tersebut diatasadalah Cacat hukum karena pada saat itu PENGGUGAT sudah tidak lagimenjabat sebagai Direktur Utama pada PT.

• Bahwa, hal tersebut sejalan pula dengan ketentuan UU PT yaitupada Pasal 80 ayat (1) yang mengatur:Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalamPasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepadaketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepadapemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.Halaman

  Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, KuorumKehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar;Maka, dikarenakan hal yang dimohonkan dan agenda RUPS ini bersifatsangat penting demi kelancaran operasional Perseroan dimana organDireksi dan Dewan Komisaris telah berakhir masa jabatannya, sSesuaiamanat

  Bentuk RUPS adalah RUPS Luar Biasa;2. Kuorum kehadiran RUPS Luar Biasa dimaksud yaitu lebih dari 1%dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;3. Jangka waktu pemanggilan RUPS Luar Biasa adalah 14 (empatbelas) hari setelah tanggal penetapan izin dari Ketua PengadilanNegeri;4.

  Citra Sari Makmuradalah ingin segera menyelenggarakan RUPS ; Bahwa PT. Citra Sari Makmur saat ini masih beroperasi ; Bahwa PT.

  dalam jangka waktusebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang sahamyang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepadaketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukansendiri pemanggilan RUPS tersebut.

• wajibmelakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf adalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima."37 Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak mengindahkan permintaan RUPS LB PT Batutama Manikam Nusa I dan II tersebut meskipun telah diundangsecara langsung melalui surat, PARA TERGUGAT kemudian mengajukanPermohonan Penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untukmelakukan RUPS LB Pemegang Saham pada 10 November

  Namun demikian, meskipun tidak memiliki kapasitas hukum untukmengadakan RUPS, TERGUGAT REKONVENSI justru. mengajukanpermohonan quorum RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Baratdengan menggunakan ketentuan Pasal 73 ayat (6) UU No. Tahun 1995tentang Perseroan Terbatas. Padahal berdasarkan pasal tersebut yang berhakdan/atau berwenang mengajukan quorum RUPS adalah perseroan.

  ANDI SUTANTO dan YUNITAKOESWOYO (PENGGUGAT REKONVENSI VI).181920Bahwa undangan RUPS PT Batutama Manikam Nusa tanggal 15 Februari 2007No. 06/I/RUPS/2007 dan tanggal 9 Maret 2007 No. 10/III/RUPS/2007 yangditujukan kepada Alm. Andi Sutanto selaku pemegang saham tidak pernahditerima oleh Alm. Andi Sutanto.

  Batutama Manikam Nusa No. 15A/I/RUPS/2007 tanggal 25 Juni2007 kepada Bapak Andi Sutanto (Pemegang Saham PT. Batutama Manikam Nusa),Perihal: Undangan RUPS Ketiga PT. Batutama Manikam Nusa, disebut: (Buktibertanda P 10).Foto copy Surat PT. Batutama Manikam Nusa No. 16A/I/RUPS/2007 tertanggal 25Juni 2007 kepada Bapak Agus Sutanto (Pemegang Saham PT. Batutama Manikam12.13.14.15.16.17.18.19.20.Zl.Nusa), Perihal: Undangan RUPS Ketiga PT.

  Misalnya permohonanpenetapan untuk penyelenggaraan RUPS yang diajukan oleh seorang pemegangsaham. Oleh karena penyelenggaraan RUPS adalah wewenang direksi, maka hakimyang memeriksa perkara tersebut wajib memanggil direksi yang bersangkutan untukmenanyakan apakah benar pemohon pernah meminta diajukan RUPS dan apa alasandireksi tidak mau menyelenggarakan RUPS dimaksud.Bahwa apabila pihak yang keberatan atas lahirnya suatu penetapan, maka ia dapatmengajukan kasasi atau peninjauan kembali.

• Dwitunggal Teknik Utama;

• Copyan akta pendirian PT Guna Persada yaitu Akta No 01 tgl 02-10-2003 Notaris Ukon Krisnajaya SH berkedudukan di Jakarta Selatan;
• Copyan Akta RUPS No 23 tgl 19-01-2006 Notaris Ukon Krisnajaya SH berkedudukan di Jakarta Selatan;
• Copyan Akta RUPS No 02 tgl 16-09-2006 Notaris Tia Agustina, SH di Kota Depok;
• Copyan Akta RUPS No 01 tgl 08-01-2007 Notaris Tia Agustina, SH di Kota Depok;
• Copyan Akta RUPS No 03 tgl 21-01-2008 Notaris

  Tia Agustina, SH di Kota Dv epok;

• Copyan Akta RUPS No 04 tgl 15-11-2011 Notaris Tia Agustina, SH di Kota Depok;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5.

• Lili Widjaja, MPHS, untuk melakukan RUPS Tahunan,yaitu:a. Permohonan diselenggarakan RUPS yang disampaikan melaluiSurat Para Pemohon tertanggal 5 Desember 2014 tentangpermohonan RUPS LB dengan tujuan;1) Penyampaian laporan tahunan perseroan yang belum pernahdisampaikan;2) Pengangkatan Direksi yang telah berakhir masa jabatan;3) Penyelesaian utangpiutang pemegang saham terkait perjanjian28 Februari 2008;b.

  adalah undangan RUPS Tahunan yangpertama kali dikeluarkan oleh Termohon Kasasi.

  dalam pertimbangannya pada halaman 47 telah salahmenilai dan salah mempertimbangkan tentang RUPS tanggal 31 Maret2015 dan salah mempertimbangkan ketidakhadiran Para Pemohon Kasasipada RUPS tanggal 31 Maret 2015 tersebut;Halaman 14 dari 25 Hal.

  ., untuk mengundang RUPS denganmengatasnamakan sebagai pemegang saham, maka Pemohon Kasasiberpendapat bahwa undangan RUPS tertanggal 17 Maret 2015 yangditandatangani oleh Dra.

  Judex Factidalam pertimbangannya pada halaman 47 alinea ke 2, karena sebenarnyake 2 (dua) RUPS tersebut tidak berhubungan dan sangat berbeda;Perbedaannya adalah yaitu; Surat Undangan RUPS Nomor: 0/033/RUPS01/1214 tertanggal 23Desember 2014 untuk RUPS pada tanggal 9 Januari 2015 berjudul SuratUndangan Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda rapat: (a)Penyampaian Laporan Keuangan tahun buku 20092013.

• , namun beberapa hari kemudian,Tergugat mengundang Penggugat dengan tanggal undangan RUPS 20 Meret2012 untuk melaksakan RUPS tanggal 4 April 2012 dengan AcaraPertanggungjawaban Direksi atas pemberhentian direksi PT.

  KASIH BUNDAMULIA terhadap penyimpangan yang dilakukan 2011;.Bahwa setelah RUPS tanggal 4 April 2012 diatas, Tergugat mengundangkembali Penggugat dengan undangan tertanggal 10 April 2012 untuk RUPS IIpada tanggal 24 April 2012 dengan agenda Pertanggungjawaban Direksidan Laporan Keuangan tahun 2011 dan Pengangkatan Pengurus Baru PTKasih Bunda Mulia ;12.Bahwa Penggugat selaku Direktur dan pemegang saham 50%memutuskan tidak datang pada undangan RUPS tersebut diatas (RUPS dan RUPSII), karena dalam RUPS

  ijin diselenggarakan RUPS ( ketiga )tahunan PT.

  BAMBANG WINARNO,SH.SU, pada pokoknya memberikan pendapatsebagai berikut : Bahwa RUPS berdasarkan UndangUndang paling tidak / minimaldiselenggarakan 1 tahun 1 kali, tidak ada maksimal ; RUPS adalah keputusan tertinggi dan PT, apabila ada ketidaksediaan daridireksi/Pemegang Saham, maka RUPS bisa dimintakan melalui PengadilanNegeri ( RUPS tidak terselenggara pasal 18 (2) ) ; Bahwa Pengajuan RUPS kelIIl kepada Pengadilan Negeri tidak memilikikepentingan yang wajar sesuai yang diisyaratkan oleh UndangundangKarena

  : Pengajuan RUPS kepada Pengadilan Negeri sebagaimana diatur oleh Undangundang telah diadakan 2 (dua) kali RUPS yang tidak memenuhiquorum , dalam hal ini apabila ada RUPS yang telah memenuhi quorummaka permohonan untuk mengadakan RUPS keIll kepada PengadilanNegeri tidak layak untuk diajukan ; Tidak ditemukan alasan yang penting untuk diajukan permohonan RUPS keIll Kepada Pengadilan Negeri, bilamana sudah terjadi RUPS yang telahmemenuhi quorum dan telah mempunyai kesepakatan maka seharusnyakesepakatan

• HIA) mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), di manaberdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Horas InsaniAbadi (PT.

  Pasal 76 ayat 4 dan 5 UU No. 40 thn 2007 ttg PT.Ayat (4): Jika dalam RUPS hadir dan atau diwakili semua PemegangSaham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu,RUPS dapat diadakan di manapun sebagaimana dimaksud ayat 3.Ayat (5) RUPS sebagaimana dimaksud ayat 4 dapat mengambilkeputusan jika keputusan itu disetujui secara bulat ternyata tidakterpenuhi.5.

  Tan Kamello, SH, MHyang menyatakan apabila RUPS HIA 2007 dan RUPS 2008 tidaksah, maka RUPS PT HIA 2008 dan selanjutnya juga tidak sah dantindakan Kepengurusan yang dipilin berdasarkan RUPS tersebutmerupakan tindakan melanggar hukum, Majelis Hakim tidaksependapat dengan keterangan ahli tersebut karena belumadanya suatu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yangmenyatakan bahwa RUPS PT HIA 2007 dan 2008 tersebut tidaksah;Pertimbangan Majelis Hakim dalam hal ini jelas salah dan keliru,karena :12.4.1

  Petrus Yusuflah sejak RUPS PT HIA 27 Febr.2007 Akta No. 18 tgl. 27 Febr. 2007, Notaris Henry Sinaga, SH, bahkanhasil RUPS 27 Febr. 2007 Akta No. 5 tgl. 6 Maret 2008 Notaris HenrySinaga, juga tidak sah, sehingga dr.

• paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahunbuku berakhir, sedangkan RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktuberdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 undangundangtersebut, Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya dengandidahului pemanggilan RUPS, dan penyelenggaraan RUPS dapat dilakukanatas permintaan 1 (satu) orang atau lebin pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh sahamdengan

  hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebihkecil atau atas permintaan Dewan Komisaris, yang diajukan kepada Direksidengan surat tercatat disertai alasannya;Menimbang, bahwa dalam hal ada permintaan penyelenggaraan RUPS,Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPSditerima, dan dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, makapermintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana

  79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketuapengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanperseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukansendiri pemanggilan RUPS tersebut;Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 40/Padt.P/2016/PN PlkMenimbang, bahwa mengenai kuorum RUPS, berdasarkan ketentuanPasal 86 Undangundang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, RUPS dapat dilangsungkan

  jika dalam RUPS lebih dari 1/2(satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili, Kecuali undangundang dan atau anggaran dasar menentukan jumlahkuorum yang lebih besar;Menimbang, bahwa dalam hal kuorum RUPS tersebut tidak tercapai,maka dapat diadakan pemanggilan RUPS ke dua, dan dalam pemanggilanRUPS ke dua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dantidak mencapai kuorum;Menimbang, bahwa RUPS ke dua sah dan berhak mengambil keputusanjika dalam RUPS

  Penetapan kuorum untuk RUPS ke tiga oleh Ketua Pengadilan Negeridengan ketentuan: Yang mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri dan menjadipemohon adalah perseroan;Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 40/Padt.P/2016/PN Plk Pemanggilan untuk mengikuti RUPS telah disampaikan kepada parapemegang saham sesuai ketentuan, namun dalam RUPS pertama kuorumyang ditentukan tidak tercapai, sehingga diadakan pemanggilan ke dua,dan apabila dalam RUPS ke dua kuorum yang ditentukan juga tidaktercapai, maka perseroan

• Kemudian, pada bulan Desember 2009 dilakukan RUPS,saksi diteloon oleh Kusnadi bahwa: nanti akhir bulan bapak siapsiapuntuk hadir dalam acara RUPS PT Anugerah Alam Katingan yangbertempat di Kantor Notaris Agustri Paruna, S.H.

  Bahwa dikatakan hasil RUPS karenaapapun keputusan atau kesepakatan dari pemegang saham danpengurus adalah keputusan RUPS. Saksi memasukan keteranganbahwa saudari Ny.

  ) yang dikenal RUPS Tahunan dan RUPS LuarBiasa, dimana RUPS Tahunan wajib dilaksanakan setiap tahun sebagaipertanggungjawaban direktur kepada komisaris sedangkan RUPS LuarBiasa bisa dilaksanakan atas inisiatif Komisaris seperti penggantian;Bahwa RUPS bisa dilaksanakan dimana saja berdasarkan kesepakatanpengurus melalui undangan direksi meskipun diluar kantor notaris,asalkan tidak di luar wilayah domisili PT tersebut;Bahwa fungsi notaris apabila dilaksanakn RUPS adalah mencatat BeritaAcara RUPS yang

  ;Bahwa pihak yang mengawasi atau mengonirol PT dalam halmenyelenggarakan RUPS adalah Kementrian Hukum dan HAM;Bahwa Ahli tidak mengetahui mengenai sanksi apabila RUPS tidakdilaksanakan setiap tahun;Bahwa RUPS dalam setahun bisa dilakukan lebih dari sekali melaluiRUPS Luar Biasa;Bahwa yang harus dilakukan oleh Direktur Utama apabila Komisarisnyameninggal dunia adalah menyelenggarakan RUPS untuk menggantikansusunan pengurus;Bahwa Pengalihan saham dari komisaris atau direktur kepada orang lainmelalui

  proses RUPS PT AAK adalah benar;Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam BAP yangmenerangkan bahwa tidak benar pada tanggal 23 Nopember 2010dilaksanakan RUPS PT Anugerah Alam Katingan.

• No. 566 K/Pid/2015dibuatkan risalah rapat yang dsetujui dan ditandatangani oleh semua pesertaRUPS ", disetujui dan ditandatangani secara fisik oleh perserta RUPS danyang dimaksud dengan peserta RUPS adalah pemegang saham yangdatang langsung menghadiri RUPS tersebut, bahwa RUPS PT.PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009 oleh Terdakwa Ir.

  RUPS", sehingga menunjukkan Berita Acara RUPS PT.PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009 merupakan karangan dariHal. 4 dari 18 hal.

  oleh semuapeserta RUPS ", disetujui dan ditandatangani secara pisik oleh persertaRUPS dan yang dimaksud dengan peserta RUPS adalah pemegang sahamyang datang langsung menghadiri RUPS tersebut, bahwa RUPS PT.PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009 oleh Terdakwa Ir.DEWIMURNIATI DJUKARDI binti DJUKARDI dibuatkan Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT.PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009,padahal Undang Undang PT No.40 Tahun 2007 tidak mengenal Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang ada

  daftar hadir yangdilampirkan dalam Berita Acara RUPS PT.

  DHANI ANDRIAWAN tidak hadir dalam RUPStersebut, tetapi menandatangani' Berita Acara RUPS PT.PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009 karena diedarkan olehTerdakwa; Bahwa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009 menyatakan : Dengandemikian rapat tanggal 07 Februari 2009 dinyatakan sah dan memenuhiKORUM padahal yang sebenarnya RUPS PT. PANYINDANGAN tanggal7 Pebruari 2009 hanya dihadiri oleh 4 (empat) Pemegang Saham; Bahwa dalam RUPS PT.

• MENETAPKAN:

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Unilink Prima untuk pengangkatan pengurus yang baru ;
  2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga kini sebesar Rp.126.000,-(seratus dua puluh enam ribu rupiah).

  Bentuk RUPS mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan /atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, Sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atauanggaran dasar, dan/ataub. Perintah yang mewajibkan Direksi dan atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS4.

  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku juga bagiPerseroan Terbuka dengan memperhatikan persyaratan pengumumanakan diadakan nya RUPS dan persyaratan lain nya untukpenyelenggraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturanperundang undangan di bidang pasar modal.Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 79 UUPT, yaitu :Ayat (5) : Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktuPaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima ;Ayat (7)

  : Dewan Komosaris wajid melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangkawaktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima.Bahwa sebagaimana aturan tersebut diatas maka Pemohon berhakmengajukan permohonan Penyelenggaraan RUPS;Bahwa sebagai pemilik 1.400 lembar saham, Pemohon sama sekali tidakpemah diberikan laporan pembukuan, sehingga Pemohon sama sekali tidakmengetahui laporan keuangan serta laporan laba rugi

  Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon memiliki hakuntuk mengajukan RUPS kepada Pengadilan Negeri Surabaya.Bahwa atas dasar uraian dan dasar dasar permohonan tersebut diatas, mohonkiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk memberikan putusan sebagaiberikut :1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan penyelenggaraanRUPS PT.

  Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P1 di Pasal 9 tentangKepengurusan Perseroan poin ke 2 diatur bahwa para anggota direksidiangkat oleh RUPS untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya, tentunyamenurrut hakim hal ini bertentangan dengan Pasal 94 ayat (2) Undang UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwaanggota direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkatkembali , dan pengangkatannya tentunya melalui RUPS sebagaimana diaturdalam Pasal 94 ayat