Putusan Nomor 1305/B/PK/PJK/2016Agustus 2011 yang diterima Tergugat tanggal 5 September 2011 dijawab oleh Tergugat dengan Surat Nomor S3089/WPJ.29/KP.0608/2013 tanggal 2 September 2013, sehingga melewati jangka waktu12 (dua belas) bulan sejak surat tersebut diterima Tergugat.

Bahwa dalam Perjanjian Pinjaman No. 001/IBMBali/NA/II/2010tertanggal 12 Pebruari 2010 telah disepakati dimana Penggugatsebagai debitur meminjam uang sebesar Rp 350.000.000, (tigaratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat selaku Krediturdengan bunga sebesar 2,5% perbulan DENGAN JANGKA WAKTU12 (DUA BELAS) BULAN YAKNI DARI TANGGAL 12 PEBRUARI2010 SAMPAI DENGAN 12 PEBRUARI 2011.5.

Perihal Pengiriman Surat Keputusan Tidak Sesuai denganProsedur Pengiriman Surat Keputusan;Bahwa Majelis berpendapat, Tergugat tidak melewati jangkawaktu pengiriman keputusan yaitu pada tanggal 8 Mei 2012 dandikirimkan ke alamat Penggugat sebagaimana yang tercantumdalam database yang dimiliki Tergugat dan Kop Surat Penggugat;bahwa Majelis berpendapat, Tergugat tidak melewati batas waktu12 (dua belas) bulan sebagaimana Keputusan Menteri KeuanganNomor 542/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000,berdasarkan

Bahwa pada tanggal 5 Desember 2014 PENGGUGAT dan TERGUGATmembuat Perjanjian Investasi KETIGA, dengan Perjanjian DanaInvestasi Pembangunan Adede Cibitung Park And Apartement, yangmana dana investasi tersebut sebesar Rp. 350.000.000, ( tiga ratuslimapuluh juta rupiah ), investasi ketiga ini berlaku dengan jangka waktu12 bulan, pemberian bunga investasi sebesar 12,5% per tahun atau Rp.3.098.958, ( tiga juta sembilanpuluh delapan ribu Sembilan ratuslimapuluh delapan rupiah ) per bulan, serta pada akhir

Alasan mendasar dari kesalahan DJPsecara jelas menyebutkan adanya sengketa antara DJP dengan IMK,yang dengan demikian Pasal 16 tidak dapat digunakan ;Apabila pembetulan SKPLB yang telah merubah dan meniadakanSKPLB dianggap sesuai dengan peraturan yang berlaku (dimana IMKtidak setuju dengan hal ini), seharusnya diterbitkan dalam jangka waktu12 bulan setelah permohonan restitusi PPN diterima secara lengkap.Hal. 13 dari 33 hal. Put.

., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :1.Bahwa sejak tanggal 16 Juli 2018, Penggugat menyepakati PerjanjianKerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) dengan Tergugat untuk jangka waktu12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengantanggal 16 Juli 2019. Penggugat sebagai penerima kerja dan Tergugatsebagai pemberi kerja. Disepakati Penggugat bekerja dengan jabatansebagai Guru Mata Pelajaran / Bimbingan Konseling.

baik yang dikeluarkan oleh P2T KotaSurabaya maupun Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur. 10.Dalam melakukan penilaian kami selalu datang ke lokasi untuk memastikanobyek penilaian yang kami nilai dengan didampingi oleh pihak pemberi tugasdan perangkat kelurahan yang ada di wilayah tersebut. 11.Dalam kasus yang sama a.n Judo Budi sudah pernah mengajukan gugatanperihal nilai ganti rugi di Pengadilan Negeri Surabaya, hasilnya Gugatantersebut Ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada waktu12

Bahwa memang benar almarhum Ampera Sirait telah mendapatkan fasilitaspinjaman sebesar Rp. 250.000.000, dari TERGUGAT untuk jangka waktu12 bulan terhitung sejak 17 Desember 2018 sampai dengan 17 Desember2019 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit No. 054/PKKRP/BPRPJM/1218 tanggal 17/12/2018;4.

Skh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1.Bahwa antara Penggugat dan Tergugat 1 telah mengadakan danmenandatangani perjanjian kredit yang tertuang dalam Perjanjian Kreditnomor : tidak mengetahui karena Penggugat tidak diberi salinan perjanjiantersebut, dimana Penggugat selaku debitur yang menerima fasilitas kreditrekening koran, dan Tergugat 1 selaku bank / kreditur yang memberikanfasilitas kredit rekening koran kepada Penggugat sebesarRp6.000.000.000,00 (enam miliyar rupiah) dengan jangka waktu12

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut PENGGUGAT I telahmendapatkan fasilitas Pinter Rekening Koran (uncommited / revolving) dariTERGUGAT berupa pinjaman sebesar Rp. 105.000.000,00 (seratus lima jutarupiah) dan dana tersebut telah diterima seluruhnya oleh PENGGUGAT I, ataskredit tersebut PENGGUGAT I wajib melakukan pelunasan dalam jangka waktu12 (dua belas) bulan, dengan jatuh tempo pada tanggal 11 Juli 2014;c.

Realisasi ekspor harus terlaksanan dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB;(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidakterpenuhi, BM dan/ atau Cukai serta PPN dan PPnBM yangterutang atas impornya wajib dibayar;Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP205/BC/2003tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kemudahan Impor TujuanEkspor dan Pengawasannya, disebutkan:Pasal 13:(3) Ekspor barang basil produksi harus terlaksana dalam jangka waktu12

Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP205/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Laksana KemudahanImpor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya, menyatakan dalam:Pasal 13 ayat (3):Ekspor barang hasil produksi harus terlaksana dalam jangka waktu12 bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB, kecuali terhadapperusahaan yang memiliki masa produksi lebih dari 12 bulan dapatdiberikan pengecualian oleh Kepala Kantor Wilayah atas namaMenteri Keuangan;Pasal 15 ayat (1):(1) Dalam hal ketentuan

yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dinhubungkan dengan dalildalam Kontra Memori dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapatmenggugurkan faktafakta dan buktibukti yang terungkap dalampersidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karenadiskresi Tergugat dalam menerbitkan keputusan atas perkara a quo tidakmeninggalkan suatu asas yang berlaku dalam perpajakan fiktif positif yangprogresif dalam arti tidak serta merta dan dengan sendirinya jangka waktu12

jangka waktu 6 (enam) bulan sejak SuratGugatan diterima.(3) Dalam halhal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.4) Bahwa faktanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.64206/PP/M.VIB/16/2015, diputuskan di Jakarta pada hariKamis tanggal 9 April 2015;5) Berdasarkan faktafakta di atas, maka Putusan Pengadilan PajakNomor: Put.64206/PP/M.VIB/16/2015 tentang banding terhadapKEP2507/WPJ.07/2013 tanggal 29 November 2013, telah diputusmelebihi jangka waktu12

Bahwa Surat Keputusan Pembetulan tersebut, yang dipersamakandengan Surat Ketetapan Pajak, telah diterbitkan melebihi jangka waktu12 bulan setelah permohonan restitusi dilaporkan. Bahwa Tidak ada dasar hukum untuk menerbitkan Surat KeputusanPembetulan. Bahwa status lex spesialis dari Kontrak Karya Pemohon Bandingmelindungi Pemohon Banding atas beban PPN.

No.121/Pdt.G/2021/PTA.JKkemudian para Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal17 Maret 2021, maka permohonan banding tersebut diajukan dalam waktu12 hari, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalamtenggat waktu banding 14 (empat belas) hari sesuai yang diatur dalamperaturan perundangundangan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding para Pembandingdiajukan dalam tenggat waktu dan dengan caracara yang ditentukan dalam Pasal7 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun

.DALAM POKOK PERKARAa.Bahwa Tergugat secara tegas menolak semua dalil gugatanPenggugat kecuali yang Tergugat akui secara tegas kebenarannya.Bahwa benar pada tanggal 31 Maret 2015 almarhum Metsanan telahmelakukan perbuatan hukum dalam bentuk perjanjian kredit denganTergugat dengan nomor perjanjian kredit PK/010/PA/KRK/032015/032016 sehubungan dengan adanya pinjaman kredit almarhumMetsanan kepada Tergugat berupa pinjaman modal kerja sebesarRp. 800.000.000, (Delapan Ratus Juta Rupiah) untuk jangka waktu12

PJK/2012Pembatalan atas Surat Ketetapan yang diterbitkan atas Pemeriksaan SuratPemberitahuan Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan, maka hal ini terikatdengan Pasal 17B UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan, yaitu jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak permohonan SuratPemberitahuan maka permohonan dianggap dikabulkan dan batas waktutersebut telah terlampaul;Bahwa pendapat Penggugat atas koreksi materi yang disampaikanpemeriksa, Penggugat berpendapat bahwa dengan dilampauinya jangka waktu12

kami yang diputus oleh MajelisPengadilan Pajak dengan nomor Putusan Put.25565/PP/M.X/99/2010 adalah Pasal 17B UndangUndang KUP, namun PutusanPengadilan Pajak tidak didasarkan pada Pasal 17B UndangUndangKUP;Tanggapan kami telah kami sampaikan dan telah tercantum padahalaman ke15 dari 37 Put.85813/PP/M.X/99/2011, bahwa benardalam proses gugatan yang putusannya dibacakan tanggal 27Agustus 2010 (Majelis X) dan tanggal 28 September 2010 (Majelisll) Penggugat sempat menyinggung mengenai telah melewati waktu12

Tergugat haruslah diperintahkan untuk melaksanakan SuratPernyataan Tergugat tertanggal 28 November 2013, untuk tidakbekerja pada Turut Tergugat dan/atau perusahaan pesaingPenggugat lainnya untuk jangka waktu12 (dua belas) bulansetelah berakhirnya hubungan kerja dengan Penggugat;b.

Klod/2001 tertanggal 27 Desember 2001, seluas 72 M2 (tujuh puluh duameter persegi), tertulis atas nama USMANTORO;Menimbang, bahwa bukti yang bertanda TI3 adalah Perjanjian Kredit III yaituPerjanjian Kredit Nomor : 08475/KMK/AUD/PST/25/04/2017 dengan pinjamansejumlah Rp 1.050.000.000 (satu milyar lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu12 (dua belas) bulan terhitung sejak 25 April 2017 sampai dengan 25 April 2018,dengan memberikan agunan kepada Tergugat berupa sebidang tanah danbangunan Hak Milik

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Buku Simpanan Lebaran KSPPS ALFA MANDIRIMUAMALAT atas nama SIT UMAZIDAH binti RUSMAN dengan nomorrekening : 001.13.00313 ;Dikembalikan kepada saksi SIT UMAZIDAH ROHMI binti RUSMAN, 1 (Satu) buah Buku Simpanan Buku Harian KSPPS ALFA MANDIRIMUAMALAT atas nama MEGA OCTAVIANA dengan nomor rekening :3.365 ; 1 (satu) buah Bilyet Mudharobah dengan nomor 001.20.000193 nominalsimpanan Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah) dengan jangka waktu12 bulan, nisbah