Ditemukan 1401 data
Urut Berdasarkan
Register : 14-05-2014 — Putus : 02-10-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk Tanggal 2 Oktober 2014 — - SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM ;
- SURONO Bin RONO WIYOSO ;
103 — 180
103 — 180
PHLIPUS M HADJON, SH;Bahwa Riwayat Pendidikan Ahliadalah sebagai berikut : e Lulus S 1 Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 1973; e Lulus Sanvich Program Doctor Leiden tahun 1984 ; e Lulus S 3 Universitas Airlangga tahun 1985 ; Adapun riwayat pekerjaan sebagai berikut :e Guru Besar Hukum Tata Negara dan Hukum AdministrasiFakultas Hukum Universitas Airlangga (Pensiun tmt 01 Pebruari2010) ;e Guru Besar S 3 Fakultas Hukum Tri Saksi Jakarta (tmt 10Pebruari 2010) ;Batasan antara penyalahgunaan wewenang
Putus : 19-01-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bjm Tanggal 19 Januari 2015 — MAHLIANA.
177 — 384
177 — 384
HADJON mengemukakan bahwa cacat yuridiskeputusan dan atau tindakan pemerintah/penyelenggara negara padaumumnya menyangkut tiga unsur utama, yaitu unsur kewenangan, unsurprosedur dan unsur substansi, dengan demikian cacat yuridis tindakanpenyelenggara negara dapat diklasifikasikan dalam tiga macam, yakni :cacat wewenang, cacat prosedur dan cacat substansi.
Register : 10-12-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 23-05-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte Tanggal 30 Maret 2016 — SYAHRUDDIN MILE, ST
82 — 38
82 — 38
Hadjon, S.H., Prof. Dr.Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., G.H. Addink dan J.B.J.M. Ten Berge, dalam bukunya218Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Gajah Mada UniversityPress, Cet. , Juli 2011, halaman 2, menyatakan :Dan sisi represif, hukum administrasi sangat dominan karena tindak pidanakorupsi hanya mungkin terjadi dalam konteks kerugian negara yangdiakibatkan oleh maladministrasi dalam penggunaan wewenang.
Putus : 27-01-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 942 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 27 Januari 2016 — Pemohon Kasasi II / Terdakwa : Drs. JOHANES GLUBA GEBZE Alias JOHN ; Pemohon Kasasi I / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MERAUKE
258 — 249 — Berkekuatan Hukum Tetap
258 — 249 — Berkekuatan Hukum Tetap
HADJON menjelaskan bahwa maladministrasi adalah perlakuan jelek aparat dalam pelaksanaan tugas, yangantara lain sewenangwenang, penyalahgunaan wewenang. Terhadap maladministrasi ini dapat dikenakan sanksi administrasi, perdata, pidana ;Hal. 746 dari 1120 hal. Put. No. 942 K/Pid.Sus/2015Bahwa berdasarkan pendapat dari Prof. PHILIPUS M.
HADJON diatas makaperbuatan Terdakwa berupa kebijakan untuk memberikan souvenir kulitbuaya kepada para tamutamu Pemda Kabupaten Merauke dapatdigolongkan sebagai mal administrasi yang dapat dikenakan sanksi pidanasebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
HADJON dalam VerklarendWoordenboek Openbaar Bestuur hal. 163 yang terjemahan bebasnyaberbunyi : penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya. Dalam halini pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpangdari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu, dengan demikianpejabat melanggar asas spesialitas ;Bahwa terkait mengenai kondisi faktual dimana Prof. PHILIPUS M.
Putus : 18-12-2012 — Upload : 08-01-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 Tanggal 18 Desember 2012 — SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias
ATAK
3118 — 4309 — Berkekuatan Hukum Tetap
3118 — 4309 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadjon, sebagai berikut : bahwasanksi administrasi itu harus habis, baru sanksi lainnya, karenatujuannya adalah pemasukan penerimaan Negara melaluipajak, sehingga kalau ada langkah pidana mestinya menjadibatal demi hukum, sebab menunggu sanksi administrasinya(exhous) habis.
Hadjon di atas ; Dalam peraturan perundangundangan perpajakan diIndonesia memang dikenal 2 (dua) sanksi yaitu sanksiadministrasi dan sanksi pidana.
Putus : 24-08-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 15 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm Tanggal 24 Agustus 2016 —
64 — 20
64 — 20
Hadjon, PeradilanTata Usaha Negara Dalam Konteks UndangUndang No. 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun xxxNomor 358 September 2015).Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada terungkap apabila dalamtahun anggaran 2014 ada suatu kegiatan Pengurukan Areal Pangkalan danPendaratan Ikan (PPI) dan pekerjaan pekerjaan penambahan Jetty dan Mess (2lokal) di areal pangkalan dan perdaratan ikan (PPI) di Kabupaten Kotabarutersebut maka terdakwa sebagaimana Surat
Register : 09-04-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST. Tanggal 12 Agustus 2015 — Pidana
- Drs. H. THAIB ARMAIYN
122 — 35
122 — 35
PHILIPUS HADJON ; dibawah sumpah dipersidanganmemberikan keterangan pada pokoknya :Bahwa ahli adalah Dosen di Universitas Trisaksi dan ahli dibidang HukumAdministrasi Negara,Bahwa dalam Hukum Adiministasi dikenal dua jenis penyerahankewenangan dan tanggungjawab yaitu Delegasi dan Mandat, dengan ciriantara lain sebagai berikut :Delegasi : Tanggung jawab beralih kepada penerima delegasi; Yang memberikan delegasi tidak mempunyai kewenangan lagi; Penerima delegasi langsung tanda tangan dalam setiap suratproduknya
Putus : 24-08-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor :15 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm. Tanggal 24 Agustus 2016 — GUSTI RUDY ALAMSYAH Bin GUSTI JAFAR
59 — 18
59 — 18
Hadjon, PeradilanTata Usaha Negara Dalam Konteks UndangUndang No. 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun xxxNomor 358 September 2015).Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada terungkap apabila dalamtahun anggaran 2014 ada suatu kegiatan Pengurukan Areal Pangkalan danPendaratan Ikan (PPI) dan pekerjaan pekerjaan penambahan Jetty dan Mess (2lokal) di areal pangkalan dan perdaratan ikan (PPI) di Kabupaten Kotabarutersebut maka terdakwa sebagaimana Surat
Register : 28-11-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg Tanggal 10 April 2019 —
172 — 48
172 — 48
Hadjon, dkk. (dalam bukunya: Hukum AdministrasidanTindakPidana Korupsi, Cetakan Kedua, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 22),bahwa terjadinya penyalahgunaan wewenang perlu diukur dengan membuktikan secarafaktual bahwa seorang pejabat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain atautidak. Harus dapat dibuktikan juga bahwa terjadinya penyalahgunaan wewenang dilakukansecara sadar dengan mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu (bukankarena kealpaan).
Register : 27-04-2011 — Putus : 16-11-2011 — Upload : 23-05-2012
Putusan PN RANTAU Nomor 93/Pid.Sus/2011/PN.Rtu Tanggal 16 Nopember 2011 — -H. MASKUNI, S.Sos., M.A.P.
-HASAN SYAIRAZI, S.Hut, Msi.
-SUGENG TRI HUDOYO, S.P, Msi.
-RACHMAD HIDAYAT, S.T.
-ANETA FAHRIANA, S.E.
238 — 154
238 — 154
Hadjon, kewenangan diskresi bisa terjadikarena peraturan perundangundangan tidak mengatur kewenangan sama sekali atau bisaterjadi pula peraturan perundangundangan mengandung norma yang samar (vage norm)dalam pemberian wewenangnya;Menimbang, bahwa oleh karena norma yang ada dalam pasal 10 ayat (5) KeputusanPresiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pangadaan barang / jasapemerintah masih samar (vage norm), maka Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IU,Terdakwa IV, dan Terdakwa V menggunakan
Putus : 18-12-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 125/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby Tanggal 18 Desember 2015 — DIAR KUSUMA PUTRA, SE
KEJAKSAANNEGERI SURABAYA
173 — 488
173 — 488
PHILIPUS M HADJON, SH. MH.
Putus : 03-11-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 20 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm Tanggal 3 Nopember 2016 —
43 — 8
43 — 8
Hadjon,Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks UndangUndang No. 30 TahunPutusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.359dari.4422014 tentang Administrasi Pemerintahan, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahunxxx Nomor 358 September 2015).Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada terungkap apabila dalamtahun anggaran 2014 ada suatu kegiatan Pengurukan Areal Pangkalan danPendaratan Ikan (PPI) dan pekerjaan penambahan Jetty dan Mess (2 lokal) diareal pangkalan dan perdaratan ikan (PPI) di Kabupaten Kotabaru
Putus : 03-11-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 20 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm. Tanggal 3 Nopember 2016 — AGUS PRIYADIM., SKM Bin (Alm) MASLAN BAKRAN
86 — 12
86 — 12
Hadjon,Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks UndangUndang No. 30 TahunPutusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.359dari.4422014 tentang Administrasi Pemerintahan, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahunxxx Nomor 358 September 2015).Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada terungkap apabila dalamtahun anggaran 2014 ada suatu kegiatan Pengurukan Areal Pangkalan danPendaratan Ikan (PPI) dan pekerjaan penambahan Jetty dan Mess (2 lokal) diareal pangkalan dan perdaratan ikan (PPI) di Kabupaten Kotabaru
Register : 24-11-2022 — Putus : 12-04-2023 — Upload : 04-09-2023
Putusan PN KUPANG Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg Tanggal 12 April 2023 — Penuntut Umum:
CORNELIS S. OEMATAN, S.H
Terdakwa:
PAULUS IGO GERODA
162 — 81
CORNELIS S. OEMATAN, S.H
Terdakwa:
PAULUS IGO GERODA
162 — 81
Blasius Cruz Luxy Betan (1008394233 / 01102090020627);
- 1 ( satu) Jepitan Rekening Koran Tabungan periode 01 Mei 2022 s/d 30 September 2022 tanggal 03 Oktober 2022 an. Alfonsus Hada Betan (2504357538) tanggal 30 September 2022;
- 1 ( satu) Jepitan Laporan Transaksi BANK BRI dengan Nomor Rekening : 468001022870534 atas nama Elisabeth Bona Hadjon terdiri dari:
- Laporan Transaksi Periode 01-09-2022 s/d 30-09-2022;
- Laporan Transaksi
Register : 15-05-2023 — Putus : 27-06-2023 — Upload : 27-06-2023
Putusan PT KUPANG Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG Tanggal 27 Juni 2023 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : CORNELIS S. OEMATAN, S.H
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : PETRONELA LETEK TODA Diwakili Oleh : Heri James Fobia, S.H.,M.H
454 — 0
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : PETRONELA LETEK TODA Diwakili Oleh : Heri James Fobia, S.H.,M.H
454 — 0
Alfonsus Hada Betan (2504357538) tanggal 30 September 2022;
- 1 ( satu) Jepitan Laporan Transaksi BANK BRI dengan Nomor Rekening : 468001022870534 atas nama Elisabeth Bona Hadjon terdiri dari:
- Laporan Transaksi Periode 01-09-2022 s/d 30-09-2022;
- Laporan Transaksi Periode 01-08-2022 s/d 31-08-2022;
- Laporan Transaksi Periode 01-07-2022 s/d 31-07-2022;
- Laporan Transaksi Periode 01-06-2022 s/d 30-06-2022;
- Laporan Transaksi Periode
Putus : 07-12-2007 — Upload : 09-06-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Putusan Mahkamah Agung Nomor 380K/PIDSUS/2007 Tanggal 7 Desember 2007 — JAKSA PENUNTUT UMUM KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) ; Vs. H. SUWARNA ABDUL FATAH
110 — 148
110 — 148
Hadjon, S.H., Ahli Hukum Administrasi Negara dari FakultasHukum Universitas Airlangga, Surabaya;b. Prof. DR. Nindyo Pramono, S.H., MS., Ahli Hukum Bisnis dan Perusahaan dariFakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Jogyakarta;c. Prof. DR. Warsito Utomo, Ahli Otonomi Daerah dari Fakultas Ilmu Sosial dan IlmuHal. 470 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007Politik Universitas Gajah Mada, Jogyakarta;d. Sofyan P.
Register : 27-08-2013 — Putus : 16-01-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 48/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST Tanggal 16 Januari 2014 — Pidana Korupsi
- BUDI SUSANTO
254 — 111
254 — 111
Hadjon, SH.