Ditemukan 2225 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 15-06-2015 — Upload : 06-07-2015
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 87/Pdt.G/2014/PN Gpr
Tanggal 15 Juni 2015 — Mustofa
MELAWAN
PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. unit PSR. Ngadiluwih,Dkk
5023
  • yang ditujukan kepadaMustofa, diberi tanda T106 ;7 Foto copy surat peringatan HI dari Bank Danamon yang ditujukan kepadaMustofa, diberi tanda T107 ; Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk meneguhkan dan menguatkan dalildalilsangkalan, Tergugat II juga telah mengajukan buktibukti tertulis berupa foto copyyang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya kecuali buktitertanda TI3, TII4, TII5, TII6, dan TU8, masingmasing sebagai berikut :1 Foto copy bukti surat PT.Bank Danamon Tbk Divisi Self
Register : 27-10-2017 — Putus : 19-07-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan PN PONOROGO Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Png
Tanggal 19 Juli 2018 — Penggugat:
1.SUMIRAN
2.MUJIATUN
Tergugat:
1.PT. BANK DANAMON,Tbk. INDONESIA,UNIT SIMPAN PINJAM SUMOROTO
2.INDAH TRI KARYAWATI
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN.
2.TUMIRAN
15470
  • seluruhnya atau sebagianuntuk melunasi utang debitor tersebut di atas; danf. melakukan halhal lain yang menurut undangundang dan peraturanhukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat PihakKedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut.Bahwa dapat Turut Tergugat tegaskan bahwa lelang eksekusi HakTanggungan pada tanggal 28 Januari 2015 dilakukan atas permintaanSaudara Jontara Samosir, Back End Regional Collection Head dan RosidKendarto, Asset Liquidation Unit Manager, Divisi Self
Register : 30-04-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN TUBEI Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Tub
Tanggal 17 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.KHUSNUL KHOLIFAH, SH
2.SIS SUGIAT, SH
3.Yandres Junius Amalo, S.H.
Terdakwa:
Koko Suprianto Bin Hamdana
10237
  • yang di terbitkan oleh penerbitSKSHHK melalui aplikasi SIPUH;Bahwa dalam pengangkutan kayu tidak mesti menggunakan SKSHHK,harus sesuai dengan kelompok jenis kayu yang di angkut berdasarkanKeputusan Menteri kehutanan Nomor : 163 / KPTSII / 2003, tanggal 26Mei 2003, tentang pengelompokkan jenis kayu sebagai dasar pengenaaniuran kehutanan;Bahwa jenis kayu yang diangkut menggunakan SKSHHK adalahkelompok Jenis kayu tumbuh alami;Bahwa yang menerbitkan Dokumen SKSHK tersebut adalah PenerbitSKSHHK secara self
Register : 19-08-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 09-10-2020
Putusan PN SAMPIT Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Spt
Tanggal 22 September 2020 — BAMBANG EDY SUGIARTO Als BAMBANG Bin MUSIO
404
  • P,66/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2019 Tentang Penatausahaan HasilHutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam sebagai berikut :a) SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) diterbitkanoleh penerbit SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanKayu) secara self assessment melalui Aplikasi SIPUHH;b) Penerbit SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu)adalah karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasiGANISPHPL sesuai kompetensinya;c) Penerbit SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu)
Register : 17-09-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 628/Pid.Sus.LH /2019/PN Jmb
Tanggal 17 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
M.ZUHDI.SH,MH
Terdakwa:
NANDES Bin SUHAIMI
5714
  • menjamin hakhak negara atas semua hasil hutankayu yang berasal dari hutan alam yang dimanfaatkan dan / atau ditebangdan / atau dipungut berdasarkan izin / hak kelola sesuai dengan ketentuanPeraturan perundangundangan Tujuannya untuk menjamin legalitas danketertiban peredaran hasil hutan kayu serta ketersedian data dan informasiRuang lingkup meliputi seluruh hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alamyang dimanfaatkan dan atau ditebang oleh pengelola hutan / pemegang izinsyah dan dilaksanakan secara self
Register : 09-07-2020 — Putus : 24-02-2020 — Upload : 09-07-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 571/Pid.B/2019/PN Jap
Tanggal 24 Februari 2020 — - ELO HUBI (TERDAKWA I) - ARY ASSO (TERDAKWA II) - RUVINUS TAMBONOP (TERDAKWA III) - ADRIANUS Y. TOMANA, SH. MH. (PENUNTUT UMUM) -
11347
  • Akan tetapi judex factieseharusnya berpegang pada prinsip kehatihatian(precautionary principle)sebagai sikap mawas diri atau self awareness yang dipengaruhi daridalam diri, dalam membacakan putusan a quo. Artinya para pihak telahmenyetujui hanya dilakukannya pembacaan identitas dan amar, namunjudex factie tetap berpoedoman pada pasal 195 KUHAP jo.
Putus : 02-04-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31/B/PK/PJK/2013
Tanggal 2 April 2013 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT. EXINDOKARSA AGUNG
14961 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 16e Ayat (1) menyatakan, Pejabat bea dan cukai dapatmenetapkan tarif terhadap barang impor sebelumpenyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30(tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.Penjelasan Pasal 16e Penjelasan Pasal 16 menyatakan, Penetapan tarif dan nilaipabean atas pemberitahuan pabean secara self assesmenthanya dilakukan dalam hal tarif dan nilai pabean yangHalaman 11 dari 36 halaman.
Register : 09-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 151 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TRANS RETAIL INDONESIA (d.a. PT. CARREFOUR INDONESIA);
123104 Berkekuatan Hukum Tetap
  • persidangan, tidak terdapat fakta yang menyatakanbahwa pada Tahun Pajak 2008 telah dilakukan pemeriksaan pajakterhadap Pemohon Banding sehingga Majelis dapat meyakinipendapat Pemohon Banding yang menyatakan tidak terdapatpemeriksaan pajak terhadap penghasilan Tahun Pajak 2008;Bahwa oleh karena pada Tahun Pajak 2008 tidak dilakukanpemeriksaan Pajak, maka penghitungan Pajak Penghasilan BadanPemohon Banding yang tercantum dalam SPT Tahunan PPhBadan Tahun Pajak 2008 sudah benar, hal ini sesuai denganprinsip self
Register : 15-12-2015 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 21-03-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 630/Pdt.G/2015/PN Bks.
Tanggal 27 Juni 2016 — IBRAHIM BLEGUR sebagai Penggugat Melawan .RUMAH SAKIT AWAL BROS BEKASI sebagai Tergugat I Dr.YENNY WIARNI ABBAS.Spa sebagai Tergugat II
709300
  • akibat kelalaian Tergugat , Tergugat Il dalammemberikan antibiotik terhadap Ananda Falya RB telah menyebabkan AnandaFalya meninggal dunia;Hal 29 dari 35 hal Putusan Nomor: 630/Pdt.G/2015/PN.BksMenimbang bahwa berdasarkan Pasal 32 huruf (n) UndangUndangNo.44 Tahun 2009 bahwa pasien berhak memperoleh keamanan dankeselamatan dirinya selama perawatan di Rumah Sakit, maka dalil ParaTergugat point 8 haruslah dikesampingkan;Menimbang bahwa, hak dasar atas persetujuan menentukan diri sendiri(the right of self
Register : 08-06-2018 — Putus : 26-07-2018 — Upload : 08-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 52/PDT/2018/PT BNA
Tanggal 26 Juli 2018 — Pembanding/Penggugat : LIONG HERRY
Terbanding/Tergugat : Cq. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh
13651
  • Nomorrekening : 531501000786507, dan bank BRI Cabang Banda Acehdengan Nomor rekening : 3340.01.017557.53.8. dalam rangka penagihanpajak dengan surat paksa.c) Pelaksanaan penyanderaan yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugatberdasarkan Surat Perintah Penyanderaan dengan Nomor : S103/WPJ.25/KP.01/2017, tertanggal surat 27 September 2017 dalamrangka penagihan pajak dengan surat paksa.Secara umum dapat Terbanding/Tergugat sampaikan halhal sebagaiberikut:a) Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah self
    Sistem Perpajakan yang berlaku di Negara Kesatuan RepublikIndonesia adalah sistem self assessment, yaitu sistem perpajakandimana Wajid Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung,memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yangterutang.4.
Register : 26-09-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 133/PDT/2016/PT PBR
Tanggal 8 Nopember 2016 — PT. USDA SEROJA JAYA Sebagai PENGGUGAT Lawan PT. BANDAR ABADI Ship Builder AndDry-Docks Sebagai TERGUGAT
10843
  • Spare Part: VRing : Rp 5.194.800,00 Rotary Shaft Seal >Rp. 45.454.500,00 Self Aligning Roller bearin :Rp. 150.870.562,00 Bearing special Ball Rotation Rim :Rp. 153.968.100,00 Steering Pipe (schottel ) :Rp. 375.180.000,00 Steering Pipe ( asia foundry ) :Rp. 170.000.000,00 Demurrage @Rp. 30 Jt/hari x 240 hr s/d hari ini : Ro.7.200.000.000,00Total kerugian a + b sejumlah :Rp. 8.185.667.962,00(Delapan milyar seratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluhtujuh ribu sembilan ratus enam puluh dua
Register : 20-01-2016 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 30-03-2016
Putusan PN BIREUEN Nomor 14/Pid.Sus/2016/PNBir
Tanggal 11 Februari 2016 — TOMY FEBRIAN Bin KAMARUZZAMAN
314
  • pernah dihukum;e Terdakwa masih muda;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai lamanya pidana penjarasebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini sudah tepat dan adil, baikHalaman 29 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN Birdilihat dari kepentingan masyarakat maupun Terdakwa, serta sejalan dengan maksuddan tujuan penegakan hukum tindak pidana narkotika, khususnya terhadap Terdakwasebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang jika dilihat dari perspektifViktimologi merupakan self
Register : 08-06-2020 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 22-07-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 250/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 22 Juli 2020 — Pembanding/Tergugat : HAKIM MULIADI
Terbanding/Penggugat : ISABELLA CORNELIA LAWRENCIUS
6238
  • Majelis mempertimbangkan sebagai berikut : Bahwa laporan Pajak menganut Sistem Self Assesment, dimana wajibpajak sendirilah yang melaporkan besaran dari harta yang kenapajak ; Bahwa Tergugat telah membantah kebenaran laporan wajib pajaktersebut oleh karena tidak diperlihatkan aslinya, akan tetaplPenggugat dalam Repliknya tanggal 10 Desember 2019 sudahmeminta kepada Majelis untuk memanggil atau meminta keterangankepada Kantor Pelayanan Pajak dimana Tergugat melaporkan SPTTahunan tersebut untuk memastikan
Register : 22-09-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 12-11-2020
Putusan PN WONOGIRI Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Wng
Tanggal 11 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
DONNY GIYANTORO,SH
Terdakwa:
BUDIYANTO BIN PARDIYANTO
8810
  • DayaHutan);(2) SKSHH hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutankayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih berasal daribahan baku kayu bulat yang sah dan diolah oleh industri primer yangmemiliki izin sah;(3) SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara selfassessment melalui aplikasi SIPUHH;(4) Penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izin yangmemiliki kualifikasi GANISPHPL (tenaga tekhnis pengelola hutanproduksi lestari) sesuai kompetensinya;(5) Nota Angkutan diterbitkan secara self
Putus : 21-02-2013 — Upload : 13-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 307 K/PDT.SUS/2012
Tanggal 21 Februari 2013 — PT MANUNGGAL ENGINEERING vs 1. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), 2. PT TERAPAN NILAI OSILASI INDONESIA
206120 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal itu ditegaskan dalam Pasal 66 KUHAP,yang mengatakan tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajibanpembuktian atau self incrimination. Dengan demikian dengan tegasdan pasti terdakwa tidak boleh bertindak sebagai saksi untuk dirinyasendiri." "Berdasarkan pengamatan, meskipun tidak ada ketentuanhukum positif yang melarang para pihak materiil bertindak sebagaisaksi, praktik peradilan tidak membenarkannya.
Putus : 25-08-2008 — Upload : 17-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 102B/PK/PJK/2008
Tanggal 25 Agustus 2008 — BUT. HED (Indonesia) Inc ; vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK ; Dkk
3122 Berkekuatan Hukum Tetap
  • menetapkan bahwadengan Surat Direktur Jendral Pajak Nomor S156/PJ/2005 tanggal 14Juli 2005 tentang Perlakuan Pajak Perseroan atau Pajak Penghasilanatas Uplift diberlakukan pada pajak sebelum tahun 2005.Bahwa pada saat Pemohon Peninjauan Kembali memperoleh uplift tahun2000tahun 2004, sama sekali tidak terdapat ketentuan hukum mengenaipengenaan PPh atas Uplift, olen karena sama sekali tidak terdapatketentuan hukum yang jelas dan pasti mengenai Pengenaan Pajak atasuplift, maka berdasarkan system "Self
Register : 26-02-2018 — Putus : 30-04-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN DONGGALA Nomor 72/Pid.B/2018/PN Dgl
Tanggal 30 April 2018 — Penuntut Umum:
1.HAMKA MUCHTAR, SH.
2.RINA DWI UTAMI,SH
Terdakwa:
1.AGUSTAM Alias DAENG GUSE
2.ZAINUL Alias ENAL
37350
  • Mamuju Utara adalah SKSHHKKB yangditerbitkan secara self assessment lewat aplikasi SIPUHH Online olehperizinan yang sah;Bahwa apabila kayu tersebut belum diyakini berasal dari kawasan hutan danatau kawasan hutan yang telah berubah status menjadi bukan kawasan hutanatau Areal Pengunaan Lain (APL) harus dilakukan pelacakan untukmengetahui asal usul hasil hutan kayu;Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pasal 1 ayat (12) yangdimaksud dengan
Register : 01-12-2020 — Putus : 18-02-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PN TAMIANG LAYANG Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Tml
Tanggal 18 Februari 2021 — -MUHAMAD ARSYAD SH. (JPU) -MARSIDIK Als SIDIK Bin TIMEL (TERDAKWA)
12840
  • Bahwa pihak kepolisian hanya mengejar pengakuan dari Terdakwa,memaksa pengakuan, baik saksi ataupun Terdakwa dan melanggar asasnon self incrimination dan seharusnya penyidik kepolisian mengumpulkanalat bukti yang sah;Sehingga Penasihat Hukum Terdakwa meminta agar Majelis Hakim yangmengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dalam amar putusansebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa Marsidik als.
Putus : 02-04-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34/B/PK/PJK/2013
Tanggal 2 April 2013 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ; PT. EXINDOKARSA AGUNG
3117 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 16;e Ayat (1) menyatakan, Pejabat bea dan cukai dapat menetapkantarif terhadap barang impor sebelum penyerahan pemberitahuanpabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggalpemberitahuan pabean;Penjelasan Pasal 16;e Penjelasan Pasal 16 menyatakan, Penetapan tarif dan nilaipabean atas pemberitahuan pabean secara self assesmenthanya dilakukan dalam hal tarif dan nilai pabean yangdiberitahukan berbeda dengan tarif yang ada dan/atau nilaipabean barang yang sebenarnya sehingga:a. bea masuk
Putus : 31-05-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 189 K/TUN/2013
Tanggal 31 Mei 2013 — PT. ROKAN ERASUBUR PLANTATIONS (PT. RES) vs BUPATI ROKAN HULU
5027 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No one can transfer more right to anotherthan he has him self, berhubung sedikitnya 5.000 hektar lahan yang dimaksud padaobjek sengketa telah dikuasai, dikelola dan dibangun kebun kelapa sawit olehTergugat II Intervensi dengan investasi miliaran Rupiah, ketika lahan tersebut telahkembali menjadi tanah Negara (ulayat Negara) akibat Surat Keputusan MenteriKehutanan R.I.