Ditemukan 1037 data
N. a. Zainal bin Nasaruddin
Termohon:
Nurul Fadillah Mansur binti Mansur Musa
18 — 7
Zainal bin Nasaruddin, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1,pekerjaan Honorer Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,tempat kediaman di Jalan Elang Lorong 1 No. 80 RT/RW002/003, Kelurahan Sawitto, kecamatan Watang Sawitto,Kabupaten Pinrang, sebagai Pemohon;melawanNurul Fadillah Mansur binti Mansur Musa, umur 27 tahun, agama Islam,pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer DPRD/ Sekwan, tempatkediaman di jalan Ahmad Yani Lorong 5, KelurahanPacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang,Provinsi Sulawesi
19 — 14
PUTUSANNomor 858/Pdt.G/2018/PA.GtloZN ZN *DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:Alief Mursilah Kolly binti Sukri Kolly, umur 41 tahun, agama Islam,pendidikan S1, pekerjaan ASN pada Dinas Kearsipan danPerpustakaan Gorontalo., tempat kediaman di JalanMembramo, Kelurahan Molosipat U, KecamatanSipatana
1.Muliadi Bin Hamma
2.Ernawati Binti Mansur
3.Selastri Binti Muliadi
4.Zulkifli, SE Bin Muliadi
38 — 20
Kelurahan Labuang, KecamatanBanggae Timur, Kabupaten Majene, sebagaiPemohon ;Ernawati Binti Mansur, tempat dan tanggal lahir Majene, 03 November1966, agama Islam, pekerjaan Tidak ada,pendidikan SLTP, tempat kediaman di Lingkungantangngatangnga, Kelurahan Labuang, KecamatanBanggae Timur, Kabupaten Majene, sebagaiPemohon Il;Yang selanjutnya disebut sebagaipara Pemohon.Selastri binti Muliadi, tempat dan tanggal lahir Majene, 28 Oktober 1986,agama Islam, pekerjaan Honorer pada Kantor DinasPerpustakaan dan Kearsipan
12 — 5
PUTUSANNomor 224/Pdt.G/2017/PA Ek.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama XXXXX yang memeriksa dan mengadili perkaracerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yangdiajukan oleh:PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, PekerjaanPNS Lab Perpustakaan dan Kearsipan XXXXX, berdomisili di JalanButtu Sawah, Kelurahan Puserren, Kecamatan XXXXX, KabupatenXXXXX yang diwakili oleh kuasa hukumnya Bahtiar, S.H., M.H.Advokat berkantor di Kantor di LBH BHAKTI
189 — 25
Asas PertanggungjawabanPenyelenggaraan tata naskah dinas dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi,format, prosedur, kearsipan, kewenangan, dan keabsahan.bahwa kemudian juga dalam Bab VI tentang lainlain, halaman 121, point Gangka huruf a, huruf b, huruf c dan angka 2 yang mengatur bahwa: ralattidak diatur dalam tata naskah dinas tersebut, dalam naskah dinas tersebutyang diatur disebutkan dalam point G sebagai berikut:G.
YESKY VERLANGGA WOHON, SH
Terdakwa:
WAHYUDIN Alias KOKO
14 — 11
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit CPU Merk VENOMRX warna hitam putih;
- 1 (satu) Unit Layar Monitor merk LENOVO Warna Hitam dengan Serial Number : 0ML1259F34N0686;
- 1 (satu) buah Access Point merk D-LINK Warna Hitam dengan Model No : DES-1016C;
Dikembalikan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
161 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 597 K/Padt.SusKIP/20172008 tentang Keterbukaan Informasi, pada saat itu Peraturan Perundangandan atau Pedoman yang berlaku di bidang Kearsipan di PT Pelindo II, antaralain ialah: Undang Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Ketentuan PokokKearsipan; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk; Perusahaan Umum (Perum) Perum Pelabuhan II menjadi PerusahaanPerseroan (Persero); Surat Keputusan Direksi
Pasal 17 HK.56/7/16/PI.II94 Tentang Penghapusan Arsip.(1) Bahanbahan non arsip berupa duplikasi yang berlebihan, foto copy,konsep, amplop, map, lembaran catatan dan sebagainya dapat langsungdimusnahkan di unit kearsipan masingmasing unit organisasi denganterlebih dahulu melaporkan ke Direksi;(2) Arsiparsip yang tidak bernilai guna lagi bagi perusahaan maupun untukbahan bukti pertanggungjawaban administrasi yang mempunyai jangkaretensi kurang dari 10 (sepuluh) tahun dapat dimusnahkan oleh unitkearsipan
Nomor 597 K/Padt.SusKIP/2017mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukumputusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat;TanggapanPokok Perkara mengenai Informasi sebelum lahirnya Undang Undang Nomor14 Tahun 2008 bukanlah menjadi alasan tentang proses penanganan kearsipankarena arsiparsip PT Pelindo II tidak dikelola sendiri tapi dikontrakan kepadapihak ketiga dan bukti dari sistim kearsipan yang diperoleh oleh Termohon yanglangsung dari hasil audensi Termohon ke Pusat
Bahwa, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan TermohonInformasi, baik dalam persidangan tingkat pertama di Komisi InformasiPusat (KIP) maupun dalarn persidangan tingkat keberatan di PengadilanNegeri Jakarta Utara pada prinsipnya tidak pernah menolak inforrnasi yangdiminta oleh Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan PemohonInformasi, sepanjang informasi yang diminta secara nyata dan dapatdibuktikan secara hukum keberannya dokumen tersebut ada dan disimpandalam kearsipan Pemohon Kasasi dahulu Pemohon
85 — 34
Selanjutnyadisebut sebagai Pemohon;melawanTERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga honorer padaDinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah,Soppeng, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng.Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;DUDUK PERKARADALAM KONVENSIMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyabertanggal 11 Januari telah mengajukan
13 — 10
ewwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.2 (AdministrasiPembangunan), pekerjaan Dosen Universitas Yapis,tempat kediaman diKota Jayapura, disebut sebagaiPenggugat;LAWANTERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Kearsipan),pekerjaan
21 — 15
Ul owDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelistelah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :Xxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Dinas Kearsipan danPerpustakaan, pendidikan SMK, bertempat tinggal JalanGunung Gandek (rumah ibu Hj.
22 — 25
Perdata Nomor 403/PDT.G/2015/PN.Ser.kepercayaannya itu dan dalam ayat (2) diatur bahwa tiaptiap perkawinandicatat menurut peraturan Perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkanbahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinansecara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, tahun 1990, dan atas daliltersebut telah dibuktikan dengan Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 474/Ket.443/DKCCS/2015, tertanggal 07 September 2015 yang dikeluarkan olehKepala Seksi Kearsipan
15 — 8
bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknyaadalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikutpenjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undangundang Nomor 3 Tahun 2006yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, makaPengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh Surat Pemberian izin perceraian Nomor 870/911Sekret tanggal15 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kearsipan
113 — 16
.-Surat yang menjelaskan mengenai Kearsipan, sanksi dan seterusnya tertanggal 11 November 2008 yang ditandatangani oleh PT.SANYO Sales Indonesia atas nama Presiden Direktur T.Miyamoto.-Serta dokumen-dokumen lain terkait TETAP TERLAMPIR dalam Berkas Perkara.5.Membebankan biaya perkara kepada Negara
. = April 2007 = dariH.Syamsuardi terkait kesanggupan untuk bersediamematuhi aturan aturan yang telah disepakati bersamadalam rangka jual beli produk produk SANYO yangdidistribusikan oleh PT.SANYO Sales Indonesia danmelaksanakan kewajiban pembayaran atas pembelianproduk SANYO tersebut.5. alat bukti surat yang menjelaskan mengenai Kearsipan,sanksi dan seterusnya tertanggal 11 November 2008yang ditandatangani oleh PT.SANYO Sales Indonesiaatas nama Presiden Direktur T.Miyamoto.Serta dokumendokumen lain
Surat yang menjelaskan mengenai Kearsipan, sanksidan seterusnya tertanggal 11 November 2008 yangditandatangani oleh PT.SANYO Sales Indonesia atasnama Presiden Direktur T.Miyamoto. Serta dokumen dokumen lain terkaitTETAP TERLAMPIR dalam Berkas Perkara.5.
16 — 4
PtkPerpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat dengan demikianPemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalamPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danperceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983;Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan dan tidakpula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang
141 — 36
Asas PertanggungjawabanPenyelenggaraan tata naskah dinas dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kearsipan, kewenangan, dan keabsahan.bahwa kemudian juga dalam Bab VI tentang lainlain, halaman 121, point G angka huruf a,huruf b, huruf c dan angka 2 yang mengatur bahwa: ralat tidak diatur dalam tata naskahdinas tersebut, dalam naskah dinas tersebut yang diatur disebutkan dalam point G sebagaiberikut:G.
15 — 0
No. 1199/Pdt.G/2017/PA Bjm.Hal. 17 dari 24 halamandimusnahkan oleh instansi terkait sebagaimana diatur didalam UndangUndangNomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009tentang Kearsipan, dan juga ada pengakuan dari Pemohon, Termohon danketerangan ketiga orang saksi dari Pemohon dipersidangan, maka dapatdinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dan tetapterikat dalam satu tali perkawinan
1.Tn. H. Murdani bin Ulah bin Maliki
2.Tn. Mochamad Zein bin Murdani
3.Tn. H. Halim bin Alim Bin H. Buyar
4.Tn. Achmad Jamaluddin bin H. Waslan
5.Tn. Nur Hasikin bin H. Mizan bin H. Kentur
6.H. Entjun Subari
7.Tn. Nisan bin Asenih
8.Ny. Hj. Maryam binti Miung
9.Tn. H. Hanafi bin Bidin
10.Tn. Mardan bin H. Jaun
11.Subur Aripin bin Mat Idris
12.Ny. Asmara binti Ali bin Rimin
13.Anim bin Buyar bin
14.Dani bin Djukih bin Saudin
Tergugat:
1.Dwi Priyatna
2.Muhammad Amin Safei
3.Arief Suryatmaja
Turut Tergugat:
1.Agung Sedayu Group
2.PT. Citra Abadi Mandiri
3.Camat Kecamatan Koja
4.Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur
262 — 143
Dari pemeriksaan aktaakta tersebut, ditemukan faktafaktahukum sebagai berikut :Ternyata berdasarkan hasil pengecekan tentang aktaakta PPAT dari KantorKecamatan Koja, Kota Amistrasi Jakarta Utara yang dilakukan melaluiPermohonan Informasi dan Penjelasan aktaakta dimaksud melalui KantorPelayanan Satu Pintu (PTSP) Kecamatan Koja, yang ditujukan ke SukuDinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Utara.
Menanggapi dalil Para Penggugat yang menyatakan arsip seperti yang tersebutpada point 9 tersebut diatas tidak tersimpan pada Suku Dinas PerpustakaanDan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Utara atau dengan kata lain tidakterdaftar, menurut hemat Turut Tergugat II hal tersebut tidak secara otomatisAktaAkta tersebut tidak pernah ada;.
Selanjutnya menurut Para Penggugat telah melakukan pengecekan tentangaktaakta PPAT yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Koja melaluipermohonan informasi dan penjelasan aktaakta dimaksud pada KantorPelayanan Satu Pintu (PTSP) Kecamatan Koja yang ditujukan ke Suku DinasPerpustakaan Dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Utara, dan diperolehpenjelasan bahwa arsip tersebut diatas tidak tersimpan pada Suku DinasPerpustakaan Dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Utara atau dengankata lain tidak terdaftar
Masale Gulo
Tergugat:
BUPATI NIAS BARAT
154 — 1329
Golongan IV/aJabatan Sekretaris Dinas Perpusatkaan dan Kearsipan PemerintahKabupaten Nias Barat ;. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatanadalah tentang diri Penggugat dan Keputusan tersebut menimbulkankerugian bagi kepentingan diri Penggugat yakni dengan terbitnyaobjek sengketa dimaksud maka sejak tanggal yang disebutkan dalamobjek sengketa tersebut Penggugat berhenti sebagai Pegawai NegeriSipil dan tidak menerima gaji lagi serta lepas seluruh hak hakpensiun ..
Bahwa Penggugat memiliki Legal Standing oleh karena Orang yangsemula berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil di DinasPendidikan Kabupaten Nias Barat yang saat diberhentikan menjabatsebagai Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkanSurat Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 821.2 332 Tahun 2018Tanggal 23 Juli 2018 ;.
Barat/ Eselon III.Asesuai dengan keputusan Bupati Nias Barat No 821.2556 tahun 2016;Bahwa pada tanggal 04 September 2017 Penggugat diangkat menjadiSekretaris Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten NiasBarat/ Eselon IIl.A sesuai dengan Keptusan Bupati Nias Barat No 821.2407 ;Bahwa Penggugat berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor 823.4/800/2018 tanggal 06 Maret 2018 Naik Pangkat dalampangkat Pembina IV.a;Bahwa kemudian Penggugat diangkat menjadi Sekretaris DinasPerpustakaan dan Kearsipan
Masale Gulo dari Pemerintah Kabupaten NiasSelatan ke Kabupaten Nias Barat tanggal 23 April2018 oe ceecccececeeceeseeseeeteseteserteeeetsitetiratestsessessesee (Bukti P12);Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Nias Barat Nomor 821.2332 Tahun 2018tentang Pengangkatan Jabatan baru menjadi sekretaris DinasHalaman 39 Putusan Nomor : 216/G/2019/PTUNMDN.Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nias barat/JabatanAdministrator/Eselon III.A tanggal 23 Juli 2018 ..............
21 — 7
Namun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimalmenasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akantetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilpada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan kabupaten Ogan Komering llir, yangakan bercerai, dan telah mendapat izin atasan dari atasan yaitu Bupati OganKomering Ilir, nomor 873.4/248/KEP/BKDII/2017, tanggal 26 Juni 2017, makaMajelis Hakim berpendapat hal ini
10 — 6
PUTUSANNomor 2179/Pdt.G/2017/PA.TbnSe DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan perceraian, antara :PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNSDinas Perpustakaan dan Kearsipan, tempat tinggal di RT.02, RW. 03,ALAMAT, Kelurahan ALAMAT, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban,sebagai Penggugat;MelawanTERGUGAT