petarencana tata letak (site plan) areal usaha sarana pengusahaan pariwisata alamsesuai dengan persetujuan prinsip Gubernur Bali Nomor 523.33/873/Dishut4tanggal 29 Juli 2011 di kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai KelompokHutan Prapat Benoa (RTK.10) Wilayah Kota Denpasar Provinsi Bali, luas 102,22 Ha, Skala 1: 5000 sebagaimana yang telah disahkan berdasarkan KeputusanDirektur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK.77/IVSET/2012 tentang Pengesahan Rencana Pengusahaan Pariwisata ALam PT.TIRTA

Putusan Nomor 151 K/TUN/2014Taman Hutan Raya (TAHURA) Ngurah Rai, Provinsi Bali seluas102, 22 Ha (seratus dua koma dua puluh dua hektar) kepada PT.TIRTA RAHMAT BAHARI tertanggal 27 Juni 2012 bertentangandengan:e UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.e Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentangPengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Marga Satwa, TamanNasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.3.

Tergugat melakukan pemetaan hutan,melakukan pengamanan dan sebatas melaporkan kepadaTergugat melalui Dinas Kehutanan Provinsi Bali bila adakerusakan;Keadaan ini berbanding terbalik dengan pernyataan Tergugatdi media massa yang selalu menyatakan seolaholah PT.TIRTA RAHMAT BAHARI akan melestarikan seluruhkawasan (TAHURA) Negurah Rai dengan melakukanpembersihan sampah dikawasan tersebut, namun secaraterang benderang tidak tertera dan tercantum dalam KTUNobjek sengketa;b.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Bali Nomor 1.051/03L/HK/2012 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Pariwisata Alam Pada BlokPemanfaatan Kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Ngurah Rai, ProvinsiBali seluas 102, 22 Ha (seratus dua koma dua puluh dua hektar) kepada PT.TIRTA RAHMAT BAHARI tertanggal 27 Juni 2012;3.

TIRTA RAHMATBAHARI Tanggal 27 Juni 2012;Memerintahkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor1.051/03L/HK/2012 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Wisata Alam padaBlok Pemanfaatan Kawasan Hutan Raya (TAHURA) Ngurah Rai, ProvinsiBali seluas 102,22 Ha (seratus dua koma dua puluh dua hektar) kepada PT.TIRTA RAHMAT BAHARI tanggal 27 Juni 2012;Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung rentengmembayar biaya perkara sebesar Rp1.787.000,00 (satu juta tujuh ratus delapanpuluh

tidak ada pekerjaan;Menimbang, bahwa dari bukti tertulis/surat yang diajukan oleh Tergugattidak ada satu buktipun yang dapat memperlihatkan adanya kerugianperusahaan sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (2) UndangUndang No. 13 Tahun 2003;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan buktitertulis/surat tersebut di atas maka permasalahan ini timbul dari keadaaninternal Tergugat sendiri, Knususnya yang menyangkut tentang masalahpembayaran tunggakan tagihan (invoice) yang tidak lancar pada PT.TIRTA

alasan Tergugat yang menyatakan devisi AQUAmengalami kerugian sesuai laporan rugi laba perusahaan Tergugat makalaporan rugi laba tersebut adalah laporan Intern bukan laporan keuangan 2(dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik sebagaimana diaturdan dijamin oleh UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 164ayat (2), kemudian Devisi AQUA ditutup bukan karena mengalami kerugian 2(dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (forcemajeur) akan tetapi akibat perusahaan PT.Tirta

Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh PT.Tirta, setelah diperiksa dan dinazegelen yang telah diberi materai cukupdan telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya oleh Hakimdiberi tanda (P.6);Bahwa buktibukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telahdinazegelen sesuai Peraturan Perundangundangan yang berlaku, sehinggadapat dijadikan alat bukti sah;B. Saksisaksi :1. Suharyati binti H.

KacaPiring ll Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanai Pura Kota Jambiseluas 15.329 M2 (lima belas ribu tiga ratus dua puluh Sembilan meter bujursangkar) dari saksi Raden M.Yusuf Bin Raden Raden Yasin dengan Akta JualBeli No.159/Tlp/S.IV.S/1976 tanggal 20 September 1976, selanjutnya AliantoTandi (Alm) berdasarkan Surat Jual Beli tersebut mendaftarkan ke KantorPertanahan Kota Jambi sehingga tahun 1977 terbit SHM 262 atas nama AliantoTandi, bahwa tanah yang dibeli oleh Alianto Tandi mewakili PT.Tirta

Kemudian terdakwa ditemui petugas Satpamyaitu saksi NUR HIDAYAT, akhirnya Terdakwa dibawa ke Pos Satpam, Terdakwaditanya mengenai keempat galon yang diambil terdakwa tersebut, Terdakwa mengakuiatas perbuatanya, tidak berapa lama datang datang petugas polisi menangkap terdakwahingga menjadi perkara iniAkibat perbuatan Terdakwa tersebut PT.TIRTA INVESTAMA menderitakerugian lebih kurang Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362KUHPidana

Benar sampai saat ini Tergugat masih bekerja sebagai Satpam di PT.TIRTA INVESTAMA di Kawasan Industri Pulogadung, tetapi sejakmewabahnya Covid 19 seluruh karyawannya terancam di PHK karenakegiatan perusahan terganggu terutama pada saat diberlakukannyaPSPB sampai sekarang, tetapi pihak Management sedapat mungkinberusaha untuk tidak melakukan PHK tetapi sebaliknya melakukanHal. 8 dari 20 hal. Put. No. 1525/Pdt.G/2020/PA.

Sudarsono menyerahkan uang, ternyata uang tersebutuntuk menebus sertifikat tanah milik Terdakwa ;Sampai sekarang ijinijin yang dilakukan oleh Terdakwa dalam rangkamendapatkan proyek pembangunan pasar dan Terminal Majalaya tidak ada,yang ada hanya proposal relokasi pasar dan Terminal Majalaya dari PT.Tirta Luhur, rencana anggaran biaya proyek tersebut dan gambar detailproyek relokasi pasar dan terminal bis Majalaya.Karena proyek tidak mungkin berjalan, saksi Drs. H.

Tirta Star Kencana Sakti.40 Bahwa saksi mengetahui pemenang tender pekerjaan sarana/prasaranaair bersih putau barang lompo adalah PT.Tirta star kencana adalahsesuai pengumunan klang di Koran.Bahwa saksi tidak tahu nilai kontrak pengadaan dan prasarana air bersihdi pulau Barang Lompo Kota Makassar.Bahwa benar yang metakukan pekerjaan secara fisik proyek pengadaandan prasarana air bersih di pulau Barang Lompo Kota Makassar adalahsaksi sendiri.Bahwa adapun saksi melaksanakan pekerjaan proyek pengadaan

prasarana air bersih di pulauBarang Lompo Kota Makassar.Bahwa benar keuntungan yane saksidapatkan dalam pekerjaanpengadaan dan prasarana air bersih di pulau Barang Lompo KotaMakassar + Rp. 45.000.000, (empat putuh lima juta rupiah)Bahwa untuk pekerjaan semua item ditambah dengan pemeliharaanadatah selama 6 (enam) bulan.Bahwa dalam pencairan dana saksi tidak berhubungan langsung denganDinas PU Kota Makassar dan yane berhubungan dengan pencairan danatersebut adatah pihak perusahaan yang dalam hal ini PT.Tirta

Ir.M.JULIANI JAFAR.MM, menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi mengetahui proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana AirBersih di Pulau Barang Lompo sebagai Kepata Bidang Sarana danPrasarana;Bahwa proyek tersebut dananya bersumber dari APBN Tahun 2008sebesar + Rp.1 Milyar;Bahwa proyek tersebut ditender sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan yang bertaku yaitu Kepres 80 Tahun 2002;Bahwa sebagai pemenang telang adatah PT.Tirta Star Kencana Sakti yangDirektrisnya adatah Terdakwa:Bahwa saksi datam proyek

tekanan, maka keterangan terdakwa merupakan alatbukti yang sah, oleh karenanya dapat meniadi dasar untuk pertimbangan dalamputusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yangada didalam Berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan denganputusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keteranganterdakwa dipersidangan dihubungkan dengan bukti surat maupun barang buktimaka diperoleh taktatakta hukum sebagai berikut :Bahwa Terdakwa selaku Direktris PT.Tirta

Star Kencana Sakti bertindaksebagai pelaksana pekeriaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air BersihTahun Anggaran 2008 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar yangberlokasi di Pulau Barang Lompo Kota Makassar;Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dengan nilai pekeriaan sebesarRp.1.102.652.000, (satu milyar seratus dua juta enam ratus lima puluh duaribu rupiah);Bahwa dari total nilai pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa selakuDirektris PT.Tirta Star Kencana Sakti yang melaksanakan pekerjaan

Menyatakan barang bukti berupa : 95 nota/surat perjalanan, 95 nota/surat jalan, beritaacara atau rekapan penjualan yang ditanda tangani terdakwa, koper berwarna abuabu,tas punggung merk freedom Polo warna hitam seluruhnya dikembalikan kepada PT.Tirta Mas Lestari ;4.

YANTHI RAHAYU jabatan HRD&GA Manager PT.Tirta Amarta serta saksi saksi : Sensus Purba, SE.Msi (PengawasKetenagakerjaan), Dikki Susendi, SE (Pegawai Ketenagakerjaaan),Sukaria (Ketua Umum DPP GSBM), Herman Siahaan (Bendahara DPPGSBM), Natalia (Ketua DPC GSBM Cabang Jakarta Utara), Ahmad(Sekretaris. DPC GSBM (Cabang dakar Mare), Nitti Kholiyah = + ee oe =(Legal PT. Tirta Amarta), Dian: Helsinki (Legal PT. Tirta Amarta).

Sukaraja Bogor 16710 hal mutasi karyawan PT.Tirta Amarta Makloon Sentul yang ditandalangany oleh Sdri. YANTHIRAHAYU HRD & GAManager. Bahwa pada tanggal12 Oktober 2015 Penggugat yang diwakili olehorganisasinya yaitu Pengurus Basis Gabungan Serikat Buruh Mandiri PT.Tirta Amarta (PB GSBM PT. TA) telah melakukan perundingan bipartitbertempat di Ruangan HRD & GA Manager, tidak mencapai kesepakatandan Legal Tergugat tidak bersedia menandatangani risalah perundinganbipartit.

Bahwa Tergugat Il sebagai perpanjangan/perwakilan Penggugat, hanyabertugas untuk melaksanakan pekerjaan, tidak untuk pembuatan dokumenpencairan Uang dan dokumen pencairan termyn pembayaran, dokumentersebut harus dari Penggugat sendiri dan ditandatangani oleh Direktur PT.TIRTA DHEA ADDONNICS PRATA (Penggugat) bukan Tergugat II.8.

Nomor 43 PK/Pdt.Sus/2012Bahwa Penggugat telah bekerja pada perusahaan Tergugat sejak tahun 1989dengan jabatan Sales Manager Aqua PT.Bintang Sidoraya Jawa Timur dengan upahRp4.000.000,00 perbulan dengan pembayaran upah terakhir sampai dengan bulanAgustus 2004;Bahwa PT.Bintang Sidoraya, beralamat di Jalan Raya Betro No.88 GedanganSidoarjo adalah perusahaan Distributor Minuman yang memiliki 2 (dua) devisi yaitudevisi minuman Bir Bintang dan devisi minuman Aqua;Bahwa pada tanggal 8 Juli 2004 PT.Tirta

halaman 21 dan 22 antara lain:e Menimbang, bahwa dari bukti tertulis/ surat yang diajukan oleh Tergugat tidak adasatu buktipun yang dapat memperlihatkan adanya kerugian perusahaan sesuaidengan ketentuan Pasal 164 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003;e Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan bukti tertulis/ surattersebut di atas maka permasalahan ini timbul dari keadaan internal Tergugatsendiri, khususnya yang menyangkut tentang masalah pembayaran tunggakantagihan (invoice) yang tidak lancar pada PT.TIRTA

Tirta Mas Jaya. bukti P.2 yaituPengaduan Kasus PHI/PHK dari Karyawan Novita Hotel kepada Dinas Tenaga KerjaKota Jambi yang menyebutkan Hotel Novita Jambi atau PT.Tirta Mas Jaya, bukti T.I4yaitu Surat pemutusan hubungan kerja terhadap seluruh karyawan termasuk ParaPenggugat yang menyebutkan Hotel Novita Jambi (PT.

Tirta Mas Jaya), bukti T.l7Risalah penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyebutkan PT.Tirta MasJaya adalah Hotel Novita Jambi, bukti T.l8 surat anjuran dari Dinas Tenaga Kerja KotaJambi bahwa Novita Hotel Jambi adalah PT. Tirta Mas Jaya dan bukti T.I.10 AktaNotaris pendirian/pemengang saham PT.

Tirta SuksesPerkasa, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT, selanjutnyadisebut sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Ujung Baru, 25 Juni 1982 (umur 37 tahun),agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Perusahaan PT.Tirta Sukses Perkasa, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT,selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dengan Tergugat, serta keterangansaksisaksi dimuka

Tirta Bakti Santoso (Tergugat/Termohon Kasasi)adalah PUK SP RTMM PT.Tirta Bakti Santoso dengan pencatatan No.:Hal. 13 dari 15 hal. Put.

• 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo, Nomor 08419087, atas nama PT.TIRTA KENCANA TATA WARNA, ALAMAT TENGELES Rt.05/ Rw. 04, Kec. Mejobo, Kab. Kudus.
• 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, warna hitam, Nopol K-5936- QR, Nomor rangka: MH1JBK118EK072491, Nomor mesin; JBK1E1072527

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Penggugat Tidak Mememenuhi Kualifikasi Dan Kedudukan SebagaiPenggugat (Eksepsi Disqualifikator);1.Bahwa gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah gugur dengansendirinya karena legal standing penerima kuasa pada surat kuasa yangdibuat pada tanggal 05 Februari 2017 untuk mewakili Pengusaha PT.Tirta Marta sebagai Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak memenuhikualifikasi dan kewenangan dalam melakukan gugatan sebagaimanadiatur dalam Pasal 87 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan

Bank ArtahGraha Interansioan Tbk kepada PT.Tirta Mega Persada, No.SK/174/DSAMREM/VIII/2014, tanggal 07 Agustus 2001;Fotokopi Surat Klarifikasi piutang PT. Traka Kabel dari PT. Bank ArtahGraha Interansioan Tbk kepada PT.Raskita namura Indah, No.SK/306/DSAMREM/XII/2014, tanggal 17 Desember 2014;Fotokopi Surat Klarifikasi piutang PT. Traka Kabel dari PT.

Bank ArtahGraha Interansioan Tbk kepada PT.Tirta Mega Persada, No.SK/002/BREM/I/2015, tanggal 07 Januari 2015;Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 344/PID/2021/PT DKITetap terlampir dalam berkas perkara;3.49.3.50.3.51.3.02.3.53.3.54.3.55.3.56.3.57.3.58.3.59.3.60.3.61.3.62.3.63.3.64.3.65.3.66.3.67.Surat Persetujuan dari pihak Bank No. 033/OL/BAGSUD/III/2008 tgl.31 Maret 2008, tentang persetujuan anjak piutang an.

ketersediaankebutuhan air bersih dengan ruang lingkup sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6perjanjian kerjasama yaitu pembangunan Water Treatment Plant kapasitas 500 liter/detik, pengoperasian sistem Water Treatment Plant, pemasaran produktif, sertapemeliharaan Water Treatment Plant.Bahwa di dalam ketentuan Pasal 10 perjanjian kerjasama tersebut diatur halyaitu dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sudah dilaksanakan rapat para pendirimengenai pengangkatan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dan terbentuknya PT.Tirta

Tirta Dumai Negeri Bertuah/PT.Tirta Dumai Negeri Bersemaiyang pada kenyataannya belum terbentuk dan belum terdaftar sebagai badan hukumsebagaimana surat dari Departemen Hukum dan HAM Direktorat Jendral AdministrasiHukum Umum Nomor : AHU.2AH. 01.09305 tanggal 09 Juni 2009 yangditandatangani oleh Direktur Perdata CHOLILAH ,SH, M.HUM NIP. 040030610, makadana Pemerintah Kota Dumai sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yangdikuasai Terdakwa tidak dapat dijadikan penyertaan modal, namun oleh

Riau Mineralindo Perkasa ditunjuk sebagai koordinator pembentukan PT.Tirta Dumai Negeri Bertuah yang bertugas untuk mengurus perizinan yang diperlukanHal. 23 dari hal 50 Put. No. 2056 K/Pid. Sus/2011terhadap pembentukan konsorsium PT. Tirta Dumai Negeri Bertuah/PT. Tirta DumaiNegeri Bersemai;Bahwa untuk menindaklanjuti hasil Notulen Rapat tersebut pada tanggal 05Januari 2004 Asisten Administrasi Keuangan dan Pembangunan Kota Dumai Drs.

PUTUSANNomor 60/Pdt.G/2020/PA.Bitg(ews A Com 3 > 3DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan secara elitigasi, dalam perkara Cerai Gugat antara:Ree, NIK. 7172076611952001, lahir diBitung, 26 November 1995, umur 24 tahun, agamaIslam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT.Tirta Bitung Bahari, bertempat tinggal diLingkungan IV, RT O15 RW 004 KelurahanKakenturan