SelF Rasuna Epicentrum, JI H.R.

tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima(NO/Niet Ontvankelijke Verklaara);Bahwa perihal putusan serta merta yang diajukan Penggugat tidakberdasar, Tergugat memohon kepada Hakim Majelis agarmempertimbangkan pada asas semua manusia sama kedudukannya didepan hukum/persamaan memperoleh perlindungan hukum ( The rule ofLaw); Hakim Majelis haruslah mendengarkan para pihak secaraseimbang sebelum memutuskan putusannya (Audit et Atteram),Pemeriksaan yang tidak berpihak dan memberatkan salah satu pihak(Fair Rial/Self

Divisi Self EmployedMass Market dan Sdr. Eko Aryadi Prasetyoaji, Asset Liquidation UnitManager, berkedudukan di Ruko Dinoyo Permai Kav. A6 Jalan MT. Haryono,Kota Malang, sesuai Surat Permohonan Lelang No.

life), tapi juga menjamin pelaksanaan penegakan hukum yangtak merenggut hak tersebut, negara harus menjamin hak setiap oranguntuk hidup tanpa merenggutnya dalam penegakan hukum pidana;b. dalam prinsip hakhak asasi manusia, hak untuk hidup adalah hak yang takterenggutkan (non derogable right), tak boleh dicabut dalam keadaanapapun, pencabutan hak ini tidak diperkenankan bukan saja dalamkeadaan perang, apalagi dalam keadaan damai;c. hak untuk hidup adalah hak yang melekat di dalam diri (right in it self

PadahalPollycarpus memberikan kesaksian dalam kedudukannya sebagaiterpidana atas dasar putusan yang telah berkekuatan hukum tetapsehingga seharusnya tidak lagi memiliki kKepentingan untuk melindungidirinya dari self Incrimination;Bahwa tidak adanya konitribusi Pollycarpus sebagai pelaku lapanganPembunuhan Munir telah menjadi salah satu penyebab dibebaskannyaMuchdi PR pada pengadilan tingkat pertama dan kasasi dan hinggasampai saat ini tidak lagi terlihat adanya upaya konkrit untuk mengusutpelaku

Crude Palm Oil (CPO) yang dimuat dalam PEB nomor001801 tanggal 30 April 2010, oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo yang didalilkan AngkaLatin 3 huruf h sampai dengan n, Angka Latin 4 sampai dengan 17 padahuruf c, d, f dan h pada halaman 17 dari 22 halaman mengenai rentangwaktu akibat keterlambatan kapal dan/kerusakan kapal merupakan tanggungjawab Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, dengandemikian bertentangan dengan prinsip Self

Dan disamping itu baik kayu tersebut dalam bentukbulat maupun kayu dalam bentuk olahan, pada saat diangkut / dibawa harusdilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHkK)yang diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara Self assessment melaluiaplikasi sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan atau disebut SIPUHH.Sedangkan kayu yang berasal dari hutan hak tidak memerlukan izinPenebangan/ Pemungutan/Pemanenan Kayu dari Instansi yang berwenangakan tetapi pada saat kayu diangkut harus

Dalam teori hukum pidana, asas ini disebut non self incrimination,yaitu seorang Terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akanmemberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan;Menimbang, bahwa sejalan dengan penjelasan M. YAHYA HARAHAPtersebut di atas, maka alat bukti keterangan Terdakwa memiliki syarat formildan materiil sebagai berikut :1. Syarat Formila.

Berdasarkan asas self assessment, perhitungan dan laporanpajak wajib pajak dianggap benar, kecuali terdapat bukti yang sebaliknya.Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Pajak Penghasilan danPenjelasannya, seharusnya Termohon' Peninjauan Kembali yangmerupakan pihak yang mempunyai beban pembuktian untukmenyampaikan data pembanding mengenai transaksitransaksi antarapihakpihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa untuk membenarkankoreksinya.

Berdasarkan asas self assessment, perhitungan dan laporanpajak wajib pajak dianggap benar, kecuali terdapat bukti yang sebaliknya.Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Pajak Penghasilan danPenjelasannya, seharusnya Termohon Peninjauan Kembali mempunyaibeban pembuktian untuk menyampaikan data pembanding mengenaitransaksitransaksi antara pihakpihak yang tidak mempunyai hubunganistimewa untuk membenarkan koreksinya.

,Bank Financing (44,84 %) Rp. 1.600.000.000, Self Financing 55,16 % Rp.1.968.437QQ0, Total project cost Rp. 3.568.437.000, :1.

kredit berupa kredit investasidengan tujuan untuk membiayai pembangunan gedung sekolah SMK PariwisataDalung dengan project cost sebagai berikut : Tanah Rp. 0,, Gedung perkantoranRp. 922..629.000,, Gedung lantai 1 (kelas) Rp. 760.565.000,., Gedung Lantai 2(kelas dan lab) Rp. 1.641.141.000,., Pagar + candi bentar Rp, 97.921.000,., Jalan,parkir/halaman,pura, perlengkapan/peralatan + fasilitas pendukung Rp.146.181.000,., Total project cost Rp. 3.568.437.000,., Bank Financing (44,84 %)Rp. 1.600.000.000, Self

untuk kejadian atau fakta yang terjadi dalam tahunpajak 2009 maka UU KUP yang berlaku adalah Undangundang Nomor 6 tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahHal. 147 Putusan Nomor 3279/Pid.B/2017/PN.Sby.diubah dengan UU No 28 Tahun 2007 yang mulai berlaku sejak 01 Januari 2008s.d 24 Maret 2009 dan UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhirdengan UU No 16 Tahun 2009sejak 25 Maret 2009 ;Bahwa sesuai dengan sistem Self

Tata caraPerpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No 16 Tahun 2009 SetiapWajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, danjelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab,satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya keDirektorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atautempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak ; Bahwa Ahli menjelaskan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hubungannyadengan sistem Self

Assesment dapat dijelaskan sebagai berikut :Sesuai pasal 1 angka 5 UU KUP, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalamadministrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atauidentitas Wajid Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibanperpajakannya ;Berdasarkan sistem Self Assesment semua Wajib Pajak wajibmendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatatsebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor

PokokWajib Pajak (NPWP) ; Bahwa Ahli menjelaskan Surat Pemberitahuan (SPT) hubungannya dengansistem Self Assesment dapat dijelaskan sebagai berikut :Sesuai pasal 1 angka 10 UU KUP, Surat Pemberitahuan (SPT) adalahsurat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungandanatau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajakdan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan ;Hal. 165 Putusan Nomor 3279/Pid.B/2017/PN.Sby.

Dalam kaitannya dengan sistem Self Assesment, SPT adalah saranabagi Wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkanpenghitungan jumlah pajak dan pembayarannya ; Halhal yang dilaporkan yaitu isi dari SPT adalah semua informasi yangsecara sukarela dilaporkan oleh Wajib Pajak kepada kantor DirektoratJenderal Pajak ditempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan ; Sebagai wujud pertanggungjawaban Wajib Pajak dalam melaporkankebenaran isi SPT (formal dan materil), maka setiap SPT dilengkapidengan

Padahal Pollycarpusmemberikan kesaksian dalam kedudukannya sebagai terpidana atasdasar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehinggaseharusnya tidak lagi memiliki Kepentingan untuk melindungi dirinyadari self Incrimination.Halaman 17 dari 120 halaman Perkara No.22/G/2015/PTUNJKT12.Bahwa tidak adanya kontribusi Pollycarpus sebagai pelaku lapanganPembunuhan Munir telah menjadi salah satu) penyebabdibebaskannya Muchdi PR pada pengadilan tingkat pertama dankasasi dan hingga sampai saat ini tidak

Padahal Pollycarpus memberikan kesaksian dalamHalaman 58 dari 120 halaman Perkara No.22/G/2015/PTUNJKTXXIV.XXV.kedudukannya sebagai terpidanan atas dasar putusan yang telahberkekuatan hukum tetap sehingga seharusnya tidak lagi memilikikepentingan untuk melindungi dirinya dari Self IncriminationBahwa terkait kesaksian Tergugat II Intervensi dalam persidanganMuchdi PR tersebut di atas, perlu disampaikan bahwa tetap sajaTergugat Il Intervensi diposisikan sebagai saksi mahkota dalampersidangan tersebut

Roni atasnama Debitur Nurul Akbari dengan tujuan penggunaan untuk usaha caf agarmenghindari batas wewenang kredit Lhokseumawe, Mairini selaku AOkembali menjelaskan kepada Asnawi Abdullah bin Abdullah dan Terdakwabahwa permohonan kredit tersebut tidak dapat diproses karena debituradalah suami/istri (terafiliasi) dan tidak memiliki self financing yangmencukupi, namun Asnawi Abdullah bin Abdullah tetap memerintahkanMairini agar memprosesnya, sehingga Mairini menjalankan perintah di bawahtekanan, setelah

Roni atasnama Debitur Nurul Akbari dengan tujuan penggunaan untuk usaha caf agarmenghindari batas wewenang kredit Lhokseumawe, Mairini selaku AOkembali menjelaskan kepada Asnawi Abdullah bin Abdullah dan Terdakwabahwa permohonan kredit tersebut tidak dapat diproses karena debituradalah suami/istri (terafiliasi) dan tidak memiliki self financing yangmencukupi, namun Asnawi Abdullah bin Abdullah tetap memerintahkanMairini agar memprosesnya sehingga Mairini menjalankan perintah di bawahtekanan, setelah

Roni dengandebitur telah menemui Kabag Kredit Komersial dan PemimpinCabang.e Pada prinsipnya saya menolak memproses kredit ini karenatidak feasible pembiayaan pembangunan ruko pada saat itudengan memperhatikan jumlah pembangunan ruko di wilayahLhokseumawe dan sekitarnya yang telah terlalu banyak,debitur tidak berpengalaman di bidang properti juga tidakadanya self financing dari debitur dan, dikhawatirkan terjadinyasalah penggunaan kredit disebabkan keberadaan keterlibatanSdr.

kedua pintu agunan toko tersebutmenurut Tim Mapping adalah sebesarRp1.622.400.000,00 (satu milyar enam ratus dua puluhdua juta empat ratus ribu rupiah).e Pemberian kredit tidak dilakukan rating sesuai denganketentuan bank yang berlaku (pelanggaran SOP).e Rating kredit seharusnya dilakukan oleh legal namuntidak dilakukan.e Saya telah menjelaskan kepada Kabag Kredit Komersialdan Pemimpin Cabang bahwa tidak dapat memproseskredit disebabkan debitur adalah suami/istri (terafiliasi)dan tidak memiliki self

kredit, dana sebagian digunakanuntuk proyek dan sebagian menutupi kredit lama, usaha tidak jalanlagi, nilai jaminan belum final, dan tidak melaporkan langsungkepada Direksi Bank Aceh;2) Pada Debitur Arizky Caf (Nurul Akbari), dana kredit digunakanuntuk membeli toko, pemberian kredit tidak sesuai dengan ratingbank, Account Officer telah menjelaskan kepada Kabag KreditKomersial (Terdakwa) dan Pimpinan Cabang bahwa tidak dapatmemproses kredit karena debitur suami istri (terafiliasi) dan tidakmemiliki self

Pasal 10 ayat (1)bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajibdilengkapi bersamasama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan Kayu (SKSHHK).Bahwa prosedur penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(SKSHHkK) untuk pengangkutan hasil hutan berupa kayu olahan sebagaimanadiatur Permenhut Nomor: P.43/MenlhkSetjen/2015 tentang Penatausahaan hasilhutan yang berasal dari hutan alam sebagai berikut :a) SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self

Herrysebagi Debitur tunggal didasarkan atas asas kebebasan berkontrak(freedom of contract and self regulation).

Self. Sisa Hutang Pokok yang belum dipenuhi sebesar Rp. 1.608.450.172 (Satumilyar enamratus delapan juta empat ratus lima puluh seratus tujuh puluhdua Rupiah);g. Tunggakan Bunga sebesar Rp. 305.542.398, (Tiga ratus lima juta limaratus empat puluh dua tiga ratus Sembilan puluh delapan Rupiah).h. Tunggakan Denda sebesar Rp. 238.278.708, (Dua ratus tiga puluhdelapan juta dua ratus tujuh puluh delapan tujuh ratus delapan Rupiah)I.

Bahwa Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment oleh karyawanpemegang izin.

Berdasarkan asas self assessment, perhitungan dan laporanpajak wajib pajak dianggap benar, kecuali terdapat bukti yang sebaliknya.Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Pajak Penghasilan danPenjelasannya dan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang PPN, seharusnyaTermohon Peninjauan Kembali mempunyai beban pembuktian untukmenyampaikan data pembanding mengenai transaksitransaksi antarapihakpihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa untuk membenarkankoreksinya.

Berdasarkan asas self assessment, perhitungan dan laporanpajak wajib pajak dianggap benar, kecuali terdapat bukti yang sebaliknya.Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Pajak Penghasilan danHalaman 21 dari 39 halaman.

Another optional taxable supply is the application of self constructedgoods;bahwa dari pendapat para ahli yang diuraikan di atas, terdapat persamaankonsep yaitu penyerahan telah terjadi apabila telah terjadi kepindahankepemilikan, telah terjadi pengalihan hak untuk menguasai barang, baikbarang bergerak maupun barang tidak bergerak.