Ditemukan 2114 data
Urut Berdasarkan
Putus : 19-10-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 136 PK/Pdt.Sus.HKI/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 — YUDHI TANTO, VS GS YUASA CORPORATION, DK
362 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
362 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 6 ayat (1) huruf (b) mengenaimerek terkenal dan pedoman WIPO untuk merek terkenal;Bahwa Pasal 6 dari Konvensi Paris menyatakan bahwa negaranegaraanggota harus menolak atau membatalkan pendaftaran merek yangmerupakan reproduksi atau imitasi dari suatu merek terkenal, denganmenyatakan bahwa:"The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation sopermits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel theregistration, and to prohibit the use, of a trademark which
Register : 20-11-2017 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Yyk Tanggal 29 Agustus 2018 — Penggugat:
Mr. LIN NAN KUE
Tergugat:
1.PT. GRAHA KENCANA MEGAH
2.SUGENG NUGROHO
3.RUDY GUNAWAN
445 — 114
445 — 114
.173/Pdt.G/2017/PN Yykbagi Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi, Karena menjadikanProyek Pembangunan Malioboro Heritage menjadi Terhambat, terlebihlagi Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi tidak dapatmenjual/mengalinkan kepada pihak lain atas 60 Kondotel yang sudahdipesan oleh Tergugat Rekonpensi/PenggugatKonpensi ;Bahwa didalam Marketing Agreement tertanggal 30 Januari 2015, PartIll, 12 TERM di nyatakan :The Commencement date of theAppointment shall be the effective date ofThis Agreement which
Putus : 21-12-2011 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2074 K/PID.SUS/2011 Tanggal 21 Desember 2011 — Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika ; Ir. HARI EDI YOEWONO
36 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
UDHR );2 Pasal 15 (1) International Convention on Civil andPolitical Right (ICCPR) ;3 Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Statua Romatentang International Criminal Court ( I.C.R ) ;e Pasal 1 ayat (1) KUHP menentukan : Suatu perbuatan tidakdapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perUndangundangan pidana yang telah ada;4 Pasal 15 International Conventional on Civil andPolitical Right (ICCPR) ;e No one shall be held quilty of any criminal offence on account ofany act or omission which
Register : 16-02-2016 — Putus : 20-07-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 04/G/2016/PTUN-BNA Tanggal 20 Juli 2016 — 1. USMAN, dan 2. TEUKU SYAFRIZAL lawan BUPATI ACEH BARAT DAYA,
122 — 60
122 — 60
No one shall be subject to coercion which would impairhis freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice;3. Freedom to manifest one's religion or beliefs may besubject only to such limitations as are prescribed by lawand are necessary to protect public safety, order, health,or morals or the fundamental rights and freedoms ofothers ; 4.
Putus : 14-02-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 PK/Pdt.Sus-Arbt/2017 Tanggal 14 Februari 2017 — PT. KARYA BERSAMA TAKAROB VS PT. ADHI KARYA (PERSERO) Tbk
761 — 438 — Berkekuatan Hukum Tetap
761 — 438 — Berkekuatan Hukum Tetap
Undang Undang Nomor 5 Tahun 1968 yang menyebutkan:"Either party may request annulment of the award by an application inwriting addressed to the SecretaryGeneral on one more of the followingground:a)b)c)that the Tribunal was not properly constituted;that the Tribunal has manifestly exceeded its powers;that there was corruption on the part of a member of the Tribunal;d) that there has been a serious departure from afundamental rule of procedure; ore) that the award has failed to state the reason on which
Register : 19-08-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PN Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm Tanggal 9 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
HALAND PERDANA PUTRA, S.H.
Terdakwa:
EDI YANTO Bin MAK SYAH
1446 — 1606
HALAND PERDANA PUTRA, S.H.
Terdakwa:
EDI YANTO Bin MAK SYAH
1446 — 1606
E/2000/INF/2/Add.2 at 35 (2000)mengartikan keadilan restoratif sebagai any process in which the victim, theoffender and/or any other individuals or community members affected by a crimeactively participate together in the resolution of matters arising from the crime,often with the help of a fair and impartial third party.
Putus : 30-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1690/B/PK/PJK/2017 Tanggal 30 Oktober 2017 — PT SHIBAURA SHEARING INDONESIA TBK vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
151 — 115
151 — 115
Inthe purchase of raw material transactions, 55 uses a third party that acts as an arencypaymertl in Lhis case is $5J) which make Uhe paymen. ar Lhe arngunl, currency, payment tla leand payment method (based an the sales contract between $5 and supplier) to supplier forthe raw material purchased by SSL. S51 then will make a reimburserrient payment (at cost teSalon 2F' day of two monchs later after cotaling tee end ot each month and pay the irteresttor ore month ot the aniount paid by SS).
Putus : 19-06-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1138/B/PK/PJK/2017 Tanggal 19 Juni 2017 — PT. JEMBAYAN MUARABARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
45 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Procedure followssubstance; substance tell us which areas of procedure will becomeimportant....;(Prosedur, hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan, tujuantersebutlah yang merupakan problem kolektif apapun dari masyarakatyang dimaksudkan untuk dilawan. Prosedur mengikuti substansi, dansubstansilah yang memberitahu kita, bidangbidang prosedur manayang menjadi penting);(Ali, Achmad., Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Volume 1.
Putus : 15-10-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 419 K/Pdt.Sus/2012 Tanggal 15 Oktober 2012 — CITIBANK, N.A. terhadap ROBERT RAYMOND, dk.
235 — 200 — Berkekuatan Hukum Tetap
235 — 200 — Berkekuatan Hukum Tetap
The Borrower fails to pay to the Bank when demanded or whenotherwise due and payable any amount which is obligated to pay hereunder;Terjemahan:6, Pembayaran segera:Jika ada dari halhal berikut terjadi maka jumlah pokok semua pinjaman bersamadengan bunganya dan semua yang dibayarkan berdasarkan perjanjian ini akanlangsung jatuh tempo dan harus dibayarkan tanpa perlu dilakukan permintaan,protes, panggilan juru sita atau pemberitahuan lain dan tanpa persetujuan,keputusan atau otorisasi pengadilan atau
Putus : 29-06-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2973 K/Pdt/2011 Tanggal 29 Juni 2012 — PT PROMEXX INTI CORPORATAMA VS LEE KUM KEE (INTERNATIONAL) LIMITED, DKK
146 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
146 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
RepublikIndonesia dengan Keppres No. 23 Tahun 1981, Lembaran Negara No. 40Tahun 1982 dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut di dalam PeraturanMahkamah Agung No: 1 Tahun 1981 dan pelaksanaannya diatur lebihlanjut di dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 mengenaitata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing, mengatur bahwa:29"Each Contracting State shall recognize an agreement in writing underwhich the parties undertake to submit to arbitration all or any differenceswhich have arisen or which
Putus : 29-10-2014 — Upload : 13-11-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 238 PK/Pdt/2014 Tanggal 29 Oktober 2014 — PT BERKAH KARYA BERSAMA, vs Ny. SITI HARDIYANTI RUKMANA,,dkk
3342 — 2791 — Berkekuatan Hukum Tetap
3342 — 2791 — Berkekuatan Hukum Tetap
TPI (Turut Tergugat I) yangmembahas masalah/agenda apapun dalam rangka pelaksanaanInvestment Agreement tertanggal 23 Agustus 2002 danSupplemental Agreement tertanggal 7 Februari 2008,sebagaimana dikutip sebagai berikut:...In the framework of the implementation of the InvestmentAgreement dated 23 August 2002 as further supplemented bythe supplemental agreement dated 7 February 2003 executed bythe parties thereto, including the Principal and the Attorney......f0 call and/or attend any EGM of CTPI which
Nomor 238 PK/Pdt/2014Investment Agreement tertanggal 23 Agustus 2002 danSupplemental Agreement tertanggal 7 Februari 2008,sebagaimana dikutip sebagai berikut:...In the framework of the implementation of the InvestmentAgreement dated 23 August 2002 as further supplemented bythe Supplemental Agreement dated 7 February 2003 executed bythe parties thereto, including the Principal and the Attorney......to call and/or attend any EGM of CTPI which will discuss, interalia, the following matters:5.
Surat Kuasa Khusus tersebutadalah surat kuasa khusus tertanggal 7 Februari 2003 dan 3 Juni 2003(Bukti T11.1 T11.4 , T19.3), yang di dalamnya menyebutkan secara jelasbahwa :OO tenes In the framework of the implementation of the Investment Agreementdated 23 August 2002 as further supplemented by the SupplementalAgreement dated 7 February 2003 executed by the parties thereto, includingthe Principal and the Attorney,5 26 eeemame to call and/or attend any EGM of CTPI which will discuss, inter alia,the
Register : 04-02-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 19-08-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 22/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 29 Juli 2015 — INISIATIF MASYARAKAT PARTISIPATIF UNTUK TRANSISI BERKEADILAN (IMPARSIAL);I.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, II. POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO
279 — 189
279 — 189
Bersyarat memang tidak diatur pengertian dan tolakukur keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat olehkarena itu akan digunakan pengertian keamanan, ketertiban umum danrasa keadilan masyarakat dalam arti luas.24.Ketertiban umum didefinisikan secara internasional dalam kontekspenegakan hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Siracusa Principlessebagai the expression public order as used in the covenant may beHalaman 21 dari 120 halaman Perkara No.22/G/2015/PTUNJKTdefined as the sum of rules which
ensure the functioning of society or theset of fundamental principles on which society is founded.
Putus : 22-01-2013 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 626/B/PK/PJK/2010 Tanggal 22 Januari 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PERFEKTA NUSA
235 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
235 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
The law andreglations of each country lay down the forms of invoice, the timelimitfor its issue, charges in invoices, and the use of credit notes.To prevent a possible black markert developing in the use of taxinvoices (which are a claim on the government, tantamount toprinting money and the classic way to evade VAT), requirementto give the name and address and reference of both seller andbuyer, as well as the other statutory details should be strictlyenforced. "Halaman 37 dari 40 halaman.
Putus : 07-12-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 640/B/PK/PJK/2010 Tanggal 7 Desember 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PERFEKTA NUSA
27 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
The law andreglations of each country lay down the forms of invoice, the timelimit for its issue, charges in invoices, and the use ofcredit notes To preventa possible black markert developing in theuse of tax invoices (which are a claim on the government,tantamount to printing money and the classic way to evade VAT),requirement to give the name and address and reference of bothseller and buyer, as well as the other statutory detailsshould be strictly enforced";c.
Putus : 19-10-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 453 PK/Pdt/2016 Tanggal 19 Oktober 2016 — BPKP PERWAKILAN JAWA TENGAH VS M. THORIQ, SH., S.SOS., M.Kn., M.Si.
107 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
107 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Loebbecke dalamBukunya Auditing An Itegrated Approach yang diterbitkan olehPrentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 07632, halaman 171172dinyatakan:In deciding which audit procedures to use, there are seven broadcategones of evidence from which the auditor can choose. Thesecategones, referred to as types of evidence, are listed below anddefined and discussed in this section; Physical Examination;Halaman 68 dari 89 hal. Put.
Register : 23-03-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 673 B/PK/PJK/2017 Tanggal 17 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT. MITSU MIIKE MACHINERY COMPANY LIMITED ;
46 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam hal perusahaan induk dari Wajib Pajak BUT adalahpenduduk dari negara yang telah mempunyai PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, makabesarnya tarif untuk penerapan ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebagaimanaditentukan dalam P3B tersebut;Protocol antara Pemerintah Indonesia dan Jepang:Angka 5 (a):...on the earnings (other than those derived from the operationof ships or aircraft in international traffic) of a company being aresident of Japan which
Putus : 22-01-2013 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 635 B/PK/PJK/2010 Tanggal 22 Januari 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PERFEKTA NUSA;
70 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap
70 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap
The law and reglations ofeach country lay down the forms of invoice, the time limit for itsissue, charges in invoices, and the use of credit notes.To prevent a possible black marked developing in the use of taxinvoices (which are a claim on the government, tantamount toprinting money and the classic way to evade VAT), requirement togive the name and address and reference of both seller and buyer,as well as the other statutory details should be strictly enforced."c.
Putus : 12-05-2015 — Upload : 27-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 234 K/Pdt.Sus-HKI/2015 Tanggal 12 Mei 2015 — PT. KALIMANTAN STEEL VS 1. PT. INDO METAL TECH PRODUCTS, DK
354 — 214 — Berkekuatan Hukum Tetap
354 — 214 — Berkekuatan Hukum Tetap
If, considering all thosecircumstances, you come to the conclusion that there will be acontusion that is to say not necessarily that one will be injured andthat the other will gain illicit benefit, but that there will be a confusion inthe mind of the public, which will lead to confusion in the goods orservicesthen you may refuse the registration, or rather you mustrefuse the registration in that case,Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia:Anda haruSs membandingkan kedua merek tersebut.
Putus : 20-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 438 B/PK/PJK/2015 Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. BHUMIREKSA NUSASEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
33 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menurut Adriaan Bedner yang diartikan denganreformatio in peius adalah:Reformatio in peius means that a citizen appeals against a decision either at the instance which issued the decision, a special instance foradministrative appeal or the administrative court and that the outcome ofthe appeal puts him in a worse situation than he was before appealing.bahwa penghitungan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39479/PP/M.1/16/2012 diucapkan pada tanggal 30 Juli 2012, adalahPutusan yang lebih berat
Putus : 19-06-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1134/B/PK/PJK/2017 Tanggal 19 Juni 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
44 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Procedure follows substance;substance tell us which areas of procedure will become important.(Prosedur, hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan, tujuantersebutlah yang merupakan problem kolektif apapun dari masyarakatyang dimaksudkan untuk dilawan. Prosedur mengikuti substansi, dansubstansilah yang memberitahu kita, bidangbidang prosedur mana yangmenjadi penting).(Ali, Achmad., Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Volume1.