Adapun proses penjualan lelang ini tanpa sepengetahuanPENGGUGAT sebagai pemilik tanah dan bangunan rumah tersebut.Bahwa seluruh proses menuju kepada penjualan lelang sampai kepadaproses pengalihan nama pada sertifikat Hak Milik No : 3611/ seluas 400M2 kel pal lima, kec pontianak barat menjadi atas nama TERGUGAT III,yang dilakukan oleh TERGUGAT , TERGUGAT II sama sekali tanpapemberitahuan kepada PENGGUGAT selaku pemilik tanah dan bangunantersebut.Bahwa PENGGUGAT sangat keberatan dengan pelelangan

tanah danbangunan oleh pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II berdasarkan posita7 bahwa harga tanah dan bangunan tidak sesuai harga pelelangantersebut apa bila dijual menurut harga pasaran tanah dan bangunan itu,seharusnya TERGUGAT dan TERGUGAT II mempertimbangkan dulusebelum melakukan pelelangan itu, apa lagi sudah jelas mengapaPENGGUGAT macet pembayarannya disebabkan usahanya bangkrut.Bahwa dalam posita 6 beberapa sertifikat yang diagungkan olehPENGGUGAT sudah macet pembayarannya dan sudah dipasang plangoleh

Maka sudah sewajarnya apabila PENGGUGAT mengajukangugatan secara Perdata ke Pengadilan Negeri Pontianak dan menuntutagar para TERGUGAT , TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk segeramengembalikan tanah dan bangunan dalam posita 7 sebagai pemilik tanahdan bangunan tersebut atau mengganti kerugian kepada PENGGUGATsecara tanggung renteng sesuai harga pasaran saat ini tanah danbangunan tersebut.Bahwa oleh karena tindakan TERGUGAT atas pelelangan tanah danbangunan milik PENGGUGAT sebagaimana posita 7 adalah

Menyatakan perjanjian secara lisan antara Para Penggugat, ParaTergugat, Turut Tergugat Il, Tergugat Il mewakili Turut Tergugat Il,Tergugat Berkepentingan II adalah sah dan berdasar hukum ;Menyatakan Para Tergugat, Para Turut Tergugat dan TergugatBerkepentingan Il yang tidak menyerahkan sebagian tanah yang telahdibeli daridana patungan atas pelelangan tanah BPPN tersebut kepadaPara Penggugat adalah merupakan perbuatan wanprestasi ;.

Sri Partini Binti Darmoijoyo pelaksanaan lelang yang dilakukan olehTergugat berdasarkan petunjuk pelaksanaan lelang Peraturan MenteriKeuangan No. 27/PMK.06/2016.15.Bahwa terhadap dalin Para Penggugat yang telah mengutip Surat EdaranNo.SE23/PN/2000 wajib untuk dikesampingkan, tindakan Tergugat yangtelah mengajukan pelelangan tanah SHM No. 309 luas 1740m? atasnamaNy. Sri Partini Binti Darmoijoyo telah sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat1 UndangUndang Hak Tanggungan. yakni :a.

Sidik Abu Salmah Alias H.Oki termasuk tanah obyek sengketa penguasaannya dilanjutkan olehPenggugat dan Penggugat Il sebagai ahli waris dari ANWAR untukmelakukan pelelangan setiap tahunnya kepada orang iain yaitudiantaranya H.Abas, Samad, Abdullah Daeng Maria dan Tergugat Ill..Bahwa TERGUGAT Ill melakukan pelelangan tanah obyek sengketakepada Para Penggugat selama 3 (tiga) tahun yaitu mulai tahun 2009sampai dengan tahun 2011, dimana pembayaran yang dilakukanoleh Tergugat Ill yaitu dengan cara melakukan

II, III dan IV Tahun 201033) 2 (dua) lembar Berita Acara Lelang Tanah Kas Desa tanggal 29 Desember 2007 34) 2 (dua) lembar Berita Acara Lelang Tanah Kas Desa tanggal 3 Januari 200935) 2 (dua) lembar Berita Acara Lelang Tanah Kas Desa tanggal 15 Januari 2010Dana Desa ( ADD) Desa Karanglewas terminI, II, III dan IV Tahun 2010.36) 1 (satu) bendel fotocopy Buku Kas Umum Tahun 2007.37) 1 (satu) bendel fotocopy Buku Kas Umum Tahun 2008.38) 1 (satu) bendel fotocopy Buku Kas Bantu Hasil Pelelangan

Tanah Kas Desa Tahun 200839) 1 (satu) lembar fotocopy Sketsa Peta Blok Sensus / Peta Desa Karanglewas.40) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 untuk wajib pajak bengkok Kaur Keuangan Ds.

Tanah Kas DesaTahun 200839)40)41)42)43)44)45)46)47)48)49)50)1 (satu) lembar fotocopy Sketsa Peta Blok Sensus / Peta Desa Karanglewas.1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan tahun 2011 untuk wajib pajak bengkok Kaur Keuangan Ds.Karanglewas Rt.000 Rw.00 Karanglewas Purbalingga, letak sawah blok 012Rt.000 Rw. 00 Karanglewas, Luas 9.262 M2.1 (satu) lembar fotocopy Peta bidang tanah Rt/ Dukuh/ Dusun/ Blok 012 DesaKaranglewas.1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak

Tanah Kas Desa Tahun20081 (satu) lembar fotocopy Sketsa Peta Blok Sensus / Peta Desa Karanglewas.1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun2011 untuk wajib pajak bengkok Kaur Keuangan Ds.

tanah bengkok kas desa.Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.8.

Hasil Penggunaan Saldo Belum diPeriode :(Tahun ) Pelelangan Tanah Tanah Kas Desa Pertanggungjawaaun Kas Desa (Rp) (Rp) bkan (Rp)2008 23.211.000,00 16.511.000,00 6.700.000,002009 22.049.000,00 22.049.000,00 2010 20.668.600,00 20.668.600,00 Jumlah 65.928.600,00 59.228.600,00 6.700.000,00 Berdasarkan catatan pembukuan bendahara dan klarifikasi kepada Bendaharalelang tanah kas desa tahun 2008 Sdr.Sugeng diperoleh keterangan uangsebesar Rp6.700.000,00 telah diserahkan kepada Kepala Desa Sdr.Indriyantomelalut

Indriyanto danbendahara lelang tanah kas desa Sdr.Sugerno telah dipertanggung jawabkan seluruhnya yaitudigunakan untuk biaya operasional pemerintahan desa sebesar Rp. 59.228.600,00 kecualiyang diterima bendahara Sdr.Sugeng tahun 2008 sebesar Rp.6.700.000,00 sampai dengansaat audit berakhir belum dipertanggung jawabkan yang terinci sebagai berikut : Hasil Pensounaan Tanah Saldo Belum diPeriode Pelelangan Tanah nee Pertanggungja wabkanKas Desa (Rp)Kas Desa (Rp) (Rp)Tahun 2008 23.211.000,00 16.511.000,00

olehTergugat ke bank;Bahwa saat ini yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Tergugat ;Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah sengketa dan luas tanahyang disertifikatkan;Bahwa saksi mengetahui jika tanah yang menjadi obyek sengketa telagdilelang dan pemenangnya adalah Penggugat;Bahwa tahun 2016 setelah 2 bulan dari pelelangan, saksi pernah menemuiPenggugat dan menyampaikan Pesan dari Tergugat bahwa Tergugat Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 3/Padt.G/2019/PN Tasbersedia mengam balikan uang pelelangan

tanah tersebut kepada Penggugatdan saat itu Penggugat mengatakan bersedia jika Tergugat mengembalikanuang penggugat dua kali Lipat dan saksi sampaikan kepada Tergugat danTergugat tidak bersedia;Bahwa pada saat Tergugat mengajukan SKT tidak dilakukan pengukuranoleh saksi selaku Kepala Desa, ukuran tanah hanya berdasarkanpemberitahuan dari Tergugat , dimana saat itu Tergugat menyampaikanukuran Lebar 25 meter dan panjang kebelakang 50 meter, bentuknya agakpersegi;Bahwa atas pengajuan pensertifikatan

ketentuan bahwa selama belum dibuktikanyang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertipikatharus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehariharimaupun dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai denganapa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan (Pasal32 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini) .....Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelisberpendapat bahwa Tergugat II selaku penjual dalam pelelangan

tanah sengketa telahdianggap memenuhi seluruh isi Pasal 17 (1) Peraturan Menteri Keuagan No.27/PMK.06/2016 : Tergugat Il telah memastikan keabsahan kepemilikan barang tersebut dengandilakukannya permohonan Tergugat Il kepada Tergugat IV yang kemudiankeluarlah Surat keterangan Pendaftaran Tanah (bukti TIl18); Tergugat Il telah memenuhi keabsahan dokumen lelang, yaitu diantaranyaSurat Peringatan I, Il, Ill dari Tergugat II ke Tergugat I, telah mengumumkantentang akan diadakannya lelang atas tanah

tanah sengketa telah dianggap memenuhiseluruh isi Pasal 17 (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 danTergugat III telah melaksanakan prosedur lelang sesuai aturan;Adapun tentang penentuan nilai limit atas tanah yang akan dilelang yang dilakukanoleh petugas dari Tergugat Il didasarkan atas luas tanah yang tercantum padasertifikat, dan atas kebenaran pencantuman luas tanah dalam sertifikat harusdiakui kebenarannya karena belum ada data yang menyatakan luas berbeda; Oleh karena Tergugat

pernah ada masalah apapun dan secara hukum tidak pernah ataubelum pernah dirubah, belum ada pembagian harta bersama/ataupuntransaksi jual beli dengan siapapun, dan ahli waris atau Penggugat yangseharusnya ada hak bersama memiliki/narta di dalam SHM 855, 591 dan1180 tersebut, tidak pernah memperoleh gangguan hukum dalam bentukapapun, hingga adanya gangguan dalam bentuk surat dari Tergugat II yangdikirimkan ke alamat tanah dan bangunan dan ditujukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat mengumumkan pelelangan

tanah dan bangunan yangtertera dalam SHM nomor 855 khususnya, SHM 1180 dan SHM 591;18.Bahwa Penggugat dikejutkan dengan adanya pengumuman lelang haktanggungan yang diajukan oleh Tergugat Il perantara Turut Tergugat l,melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Jl.Selamet Riyadi Nomor 344 a Jember, dalam bentuk iklan di RadarProbolinggo yang akan dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 19 Desember2013;Halaman 5 dari 21 hal.

Bahwamemang benar untuk menghindari tindakan pelelangan tanah tersebut oleh BPUDenpasar, makes tergugatl sepakat dengan tergugatII untuk menjual tanah tersebutkepada penggugat dengan ketentuan penggugat melunasi seluruh utang tergugatII diBPU Denpasar danmemberikanmemberikan biaya pengosongar sebesar Rp.75.000.000, kepada tergugatII yangselama ini menempatitanah tersebut ; 6.

secara diamdiam tanpa setahu Para Penggugattelah merubah hak kepemilikan Para Penggugat atas tanah bangunanGedung Hotel Wadien Permata dari nama Penggugat menjadi namaTergugat pada Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 528 dan tindakanTergugat Il, adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yangdilakukan Penguasa dan telah menimbulkan kerugian besar bagi ParaPenggugat;Bahwa tindakan Tergugat Il menetapkan harga limit pelelangan tanah danbangunan Penggugattersebut sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar

Bahwa sejak lelang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 9 September2009, Penggugat pada tanggal 23 September 2009 melayangkan suratkepada Kuwu Desa Tenajar, Kecamatan Kertasemaya, KabupatenIndramayu perihal Laporan Penyerobotan/Pelelangan Tanah MilikPenggugat dan pertanyaan tentang isi Surat Keterangan yang dibuatTergugat XI selaku Kuwu Tenajar pada tanggal 30 Mei 2009 NomorHal. 4 dari 21 Hal.

Bahwa penjualan Objek Hak Tanggungan melalui suatu pelelangan umumatas perintah Ketua Pengadilan Negeri adalah sesuai dengan ketentuan Pasal19 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996, berkaitan dengan haltersebut disusunlah administrasi teknik eksekusi putusan yang mengaturbahwa eksekusi hak tanggungan dilaksanakan seperti eksekusi putusanPengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap, dan proses eksekusi dimulaidengan teguran dan diakhiri dengan pelelangan tanah yang dibebankandengan Hak Tanggungan

Penggugat karena warganya yang tinggal dilingkungan RT.06/RW.01 Kelurahan Kembangan Selatan sejak masihbujang hingga berkeluarga dan menempatirumah di lingkungan RT.06/RW.01 hingga saat ini;Bahwa Saksi tidak kenal dan bertemu dengan orang yangbernama HARSON TINAMBUNAN;Bahwa Benar Saksi pada tahun 2011 tidak ada petugas Bank BRI atau Kantor Lelang yang datang maupun melapor ke pengurus RT06/RW.01 untuk menanyakan soal harga tanah NJOP per Meterpersegi di wilyahnya atau memberitahukan bahwa akanmelakukan pelelangan

tanah milik warganya;Bahwa Saksi mengetahui SPPT PBB Tahun 2011 asli (vide Bukti P4)atas nama Penggugat (MISBAH) dan kemudian tahun 2013 beralihnama menjadi nama HARSON TINAMBUNAN tidakmengetahuinya; Bahwa Benar menurut Saksi, perubahan balik nama SPPT PBBtahun 2013 semula atas nama MISBAH (Penggugat) ke nama oranglain (HARSON TINAMBUNAN/TERGUGAT IV) tidak terdaftar dalamadministrasi Buku RT.06/RWO1 Kelurahan Kembangan Selatan; 4.

mengetahui pada tahun 2011 nilai NJOP tanah diwilayahnya Rp 1.573.000,/M2;Bahwa Saksi mengetahui SPPT PBB tahun 2011 (vide Bukti P4yang diperlihatkan di persidangan) adalah atas nama MISBAH, warganya yang tinggal di lingkungan RT.006/RW.01 Kelurahan Kembangan Selatan;Bahwa Benar Saksi pada tahun 2011 tidak ada petugas Bank BRIatau Kantor Lelang yang datang maupun melapor ke pengurus RT06/RW.01 untuk menanyakan soal harga tanah NJOP per Meterpersegi di wilyahnya atau memberitahukan bahwa akanmelakukan pelelangan

tanah milik warganya; Bahwa Saksi mengetahui tahun 2013, SPPT PBB semula atasnama MISBAH telah pindah nama orang lain, yaitu HARSONTINAMBUNAN;Bahwa benar Saksi tidak pernah kenal atau bertemu denganorang yang bernama HARSON TINAMBUNAN; Benar setiap warganya yang akan tinggal di lingkungan RT 06/RW 01 wajib lapor terlebin dahulu kepada Ketua RInya dan namaHARSON TINAMBUNAN tidak pernah melaporkepadanya;Benar Saya mengetahui bahwa nama HARSON TINAMBUNAN tidakpernah datang kepadanya untuk dibuatkan

Tanah KasDesa Tahun 200839) 1 (satu) lembar fotocopy Sketsa Peta Blok Sensus / Peta DesaKaranglewas.40) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan tahun 2011 untuk wajib pajak bengkok Kaur Keuangan Ds.Karanglewas Rt.000 Rw.00 Karanglewas Purbalingga, letak sawah blok012 Rt.000 Rw. 00 Karanglewas, Luas 9.262 M2.41) 1 (satu) lembar fotocopy Peta bidang tanah Rt/ Dukuh/ Dusun/ Blok012 Desa Karanglewas.42) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi

Tanah Kas Desa Tahun200839) 1 (satu) lembar fotocopy Sketsa Peta Blok Sensus / Peta Desa Karanglewas.40) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunantahun 2011 untuk wajib pajak bengkok Kaur Keuangan Ds.

tanah bengkok kas desa.Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.8.ksi Drs.

Indriyanto dan bendaharalelang tanah kas desa Sdr.Sugerno telah dipertanggung jawabkan seluruhnyayaitu. digunakan untuk biaya operasional pemerintahan desasebesarRp59.228.600,00 kecuali yang diterima bendahara Sdr.Sugeng tahun 2008masih terdapat saldo sebesar Rp6.700.000,00 sampai dengan saat auditberakhir belum dipertanggungjawabkan yang terinci sebagai berikut : Periode Hasil Penggunaan Saldo Belum di( Tahun ) Pelelangan Tanah Tanah Kas Desa /PertanggungjawabKas Desa (Rp) (Rp) kan (Rp)2008 23.211.000,00

Adapaun mengenai pelelangan tanah milikPenggugat Il dilakukan beradasarkan pada akad Murabahah, Surat KuasaMembebani Hak Tanggungan, dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan yang10.11.12.19semuanya dibuat secara sah tanpa ada kekhilafan , paksaan, ataupu tipu muslihat;Bahwa pendapat Penggugat II yang pada pokoknya menyatakan penolakanatas keabsahan Akta Penjaminan serta segala dokumen terkait denganpenjaminan merupakan alasan yang tidak relevan mengingat dokumendokumen mengenai hal itu telah dibuat dengan

puluh dua ribu rupiah) dan akan penggugat selesaikan / di lunasisebelum jatuh tempo ; Karena penggugat dalam keadaan bangkrut pembayaran hutang tersebut agaktersendat dan pengugat mohon kepada tergugat untuk minta keringanan tetapisama sekali tidak di beri toleransi malah diancam rumah penggugat akan di lelangjika tidak melunasi penjamannya ; Ternyata angsuran tersebut di anggap tidak pernah ada (pinjaman malahbertambah menjadi Rp 316.000.000 (tiga ratus enam belas juta rupiah) dan akandi lakukan pelelangan

tanah dan bangunan sertifikat Hak Milik No : 248 atasnama penggugat yang terletak di Desa Purwoasri Kecamatan SingosariKabupaten Malang Surat Ukur No : 00134 / 2009 Tanggal 28 Desember 2009yang di pakai sebagai jaminan ; Dengan perlakuan tergugat tersebut yang intinya mengancam dan mengintimidasipenggugat yang di dengar oleh para konsumen yang menyebabkan pengahasilanpenggugat berkurang yang semula setiap bulan sebesar Rp 10.000.000,00(sepuluh juta) perbulan berkurang menjadi kurang dari Rp 3.500.000,00

Perdagangan Nomor : 882/MPP/9/1999 tanggal 22 September 1999 perihal Tindak Lanjut UsulPemanfaatan Tanah Eks Departemen kepada Menteri KeuanganRI.Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor : 620/MPP/Kep/10/1999 tanggal 21 Oktober 1999 tentang Penghapusan Tanah MilikDepartemen Perindustrian dan Perdagangan di KelurahanSukmajaya Kecamatan Cibeber, Kotamadya Cilegon, Jawa Barat.Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor : 24/MPP/Kep/1/2004tanggal 15 Januari 2004 tentang Pembentukan Tim PanitiaPenaksir Harta Jual/Pelelangan

Tanah Milik DepartemenPerindustrian dan Perdagangan di Kelurahan Sukmajaya,Kecamatan Cibeber, Kotamadya Cilegon, Jawa Barat.Dikembalikan kepada saksi Sutamdar ;7.Menetapkan supaya Terdakwa, dibebani untuk membayar biayaperkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 495/Pid.B/2010/PN.Srg., tanggal 28 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.

Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor : 24/MPP/Kep/1/2004tanggal 15 Januari 2004 tentang Pembentukan Tim PanitiaPenaksir Harta Jual/Pelelangan Tanah Milik DepartemenPerindustrian dan Perdagangan di Kelurahan Sukmajaya,Kecamatan Cibeber, Kotamadya Cilegon, Jawa Barat.Dikembalikan kepada saksi Sutamdar ;5.

Perdagangan Nomor : 882/MPP/9/ 1999tanggal 22 September 1999 perihal Tindak Lanjut Usul PemanfaatanTanah Eks Departemen kepada Menteri Keuangan RI.Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor : 620/MPP/Kep/10/ 1999tanggal 21 Oktober 1999 tentang Penghapusan Tanah Milik DepartemenPerindustrian dan Perdagangan di Kelurahan Sukmajaya KecamatanCibeber, Kotamadya Cilegon, Jawa Barat.Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor : 24/MPP/Kep/1/2004 tanggal15 Januari 2004 tentang Pembentukan Tim Panitia Penaksir HartaJual/Pelelangan

Tanah Milik Departemen Perindustrian dan Perdagangandi Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Cibeber, Kotamadya Cilegon, JawaBarat.Dikembalikan kepada saksi Sutamdar ;Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalamsemua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500, (duaribu lima ratus rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2013 oleh Dr.

Bahwa terbukti secara hukum proses pelelangan tanah dan bangunan aquo tidak memenuhi syaratsyarat sebagaimana yang diwajibkan olehperaturan perundangundangan, dan tidak ada persetujuan ParaPemohon Eksekusi yang memiliki hak atas tanah dan bangunan a quo,dan proses lelang juga dilakukan oleh balai lelang swasta tanpapengawasan dari pengadilan negeri mengenai keabsahan dokumenatas tanah dan bangunan a quo, dan adanya surat pemblokiran daripihak kepolisian sebagaimana hasil laporan polisi di polda Mero

Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untukmengeluarkan terlebih dahulu tanah milik pihakPenggugat dan tanah Tergugat III sesuai sertifikathak milik No. 459 tanggal 3 Januari 1991 dansertifikat Hak milik No. 802, tanggal 12 Maret 2002yang telah memasuki kedalam tanah dan atautercaplok kedalam tanah yang akan dijadikan objekpelelangan yang dimohonkan oleh Tergugat I kepadatergugat II;7.Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tidakmelakukan pelelangan tanah angunan kredit tergugatIII bila belum

YangBerkaitan Dengan Tanah yang berbunyi: Atas kesepakatan pemberi danpemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapatdilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu. akan dapat diperolehharga tertinggi yang menguntungkan semua pihak Tergugat I semestinyamemberi kesempatan terlebih dulu kepada Penggugat untuk menjual sendiriobyek Hak Tanggungan dengan cara di bawah tangan, sehingga diharapkan akandiperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak;Bahwa di dalam proses persiapan pelelangan

tanah dan bangunan milikPenggugat tersebut ternyata Tergugat II telah melakukan pelanggaran terhadapperaturan perundangan yaitu: belum melengkapi suratsurat sebagai syaratdilaksanakannya pelelangan sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Surat KeputusanMenteri keuangan RI Nomor 503/KMK.01/2000 tentang Perubahan AtasKeputusan Menteri Keuangan RI Nomor 333/KMK.01/2000 tentangPengurusan Piutang Negara karena terhadap rencana pelelangan tersebut belumditerbitkan SP3N oleh Tergugat II;Bahwa Penggugat tidak

dengan membawa bambu untukmemagari tanah yang dilelang, saksi larang karena lelang yang dimenangkan olehPak Musnaam, pihak Desa tidak pernah tahu dan tidak pernah ada pemberitahuanatau diberi tembusan;Bahwa pernah juga ada orang menghadap ke saksi mengaku teman dari PakMusnaam meminta tanda tangan, tetapi saksi tidak mau tanda tangan juga tidakmembacanya, maka saksi tidak tahu apa yang diminta untuk ditandatangani danisinya apa saksi juga tidak tahu.Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang proses pelelangan

tanah sengketa, biasanyakalau ada permasalahan di desa, pihak desa diberitahu, tapi kalau yang ini tidak;Bahwa tanah sengketa sampai sekarang masih dikuasai oleh Bu Siti Cholifah;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut:Pelawan menyatakan keterangan saksi benar.Kuasa Terlawan I, II dan III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;23Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya pihak Terlawan I dalamperkara ini telah mengajukan buktibukti surat berupa photocopy yang telah dicocokkandengan