Ditemukan 4440 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dipa dapa dappa dpra depa
Register : 16-03-2016 — Putus : 21-03-2016 — Upload : 21-08-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 12/PID.TPK/2016/PT JAP
Tanggal 21 Maret 2016 — Pembanding/Jaksa Penuntut : I Ketut Hasta, SH
Terbanding/Terdakwa : TOGUAN HUTAPEA, Dipl, EC, SE., M.Si
8848
  • tahun 2010 Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan KabupatenMamberamo Tengah melakukan kegiatan pekerjaan Pembangunan Sarana danPrasarana Pedesaan pada Sektor Perhubungan untuk Pengadaan AngkutanPedesaan, bahwa kegiatan tersebut awalnya tidak dianggarkan dalam DokumenPelaksana Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DinasPekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2010tertanggal 15 Desember 2009, tetapi kemudian di anggarkan dalam DokumenPelaksana Perubahan Anggaran (DPPA
    ,M.Si., diganti dengan 1 (Satu) unit mobil Honda CRV yang tidak sesuai denganspesifikasi yang tertuang dalam Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA)SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengahtahun 2010 dengan Nomor: 1.07.1.03.01.00.18.06.5.2 tersebut, bahwa untukmengganti 1 (Satu) unit berupa mobil pick up 3000 cc turbo double cabin tersebut,terdakwa Toguan Hutape, Dipl., EC., SE., M.Si dan Mampetua Prasaputra NegaraHutapea, tidak pernah membuat adendum terhadap Surat
    ,M.Si., diganti dengan 1 (satu) unit mobil Honda CRV yang tidak sesuai denganspesifikasi yang tertuang dalam Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA)SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengahtahun 2010 dengan Nomor: 1.07.1.03.01.00.18.06.5.2 tersebut, bahwa untukmengganti 1 (Satu) unit berupa mobil pick up 3000 cc turbo double cabin tersebut,terdakwa Toguan Hutape, Dipl., EC., SE., M.Si dan Mampetua Prasaputra NegaraHutapea, tidak pernah membuat adendum terhadap Surat
    Mamberamo Tengah Ta. 2010;65) 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli DPPA SKDP / Dokumen PelaksanaanPerubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah Dinas PekerjaanUmum dan Perhubungan Kab. Mamberamo Tengah Ta. 2010;66) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Dokumen Tagihan untuk pembayarantahap / termin IIl atas pekerjaan pengadaan angkutan pedesaan lokasiKobakma Kab.
    Mamberamo Tengah Ta. 2010;65) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli DPPA SKDP / Dokumen PelaksanaanPerubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah Dinas PekerjaanUmum dan Perhubungan Kab. Mamberamo Tengah Ta. 2010;66) 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Dokumen Tagihan untuk pembayarantahap / termin IIl atas pekerjaan pengadaan angkutan pedesaan lokasiKobakma Kab.
Register : 21-05-2018 — Putus : 06-08-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan PN LEMBATA Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Lbt
Tanggal 6 Agustus 2018 — Penggugat:
1.YUNUS DARA
2.UMAR PATI RAJA
3.ABDUL LATIF SOGE
4.M. BAPA TUKANG
5.AHMAD HABA
Tergugat:
ELIYASER YENTJI SUNUR
12469
  • )Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata dengan kode rekening 3204dalam rincian obyek belanja modal pengadaan pembangunan turap dantalud pantai; Bahwa Dokumen yang saksi pegang ini adalah dokumen DPPA yangrujukannya pada Peraturan Bupati (Perbup) nomor 41 tahun 2018; Bahwa Di dalam Perbup nomor 41 tahun 2018 maupun Perda nomor 10tahun 2017 tersebut tidak tertulis reklamasi Pantai Balauring.
    Saksi PETRUS BOTE yang memberikan keterangan di bawah sumpah padapokoknya sebagai berikut :Halaman 52 dari 78 Putusan Nomor 8/Pat.G/2018/PN LbtBahwa saksi tahu saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait denganmasalah tentang proyek reklamasi Pantai Balauring;Bahwa Setahu saksi ada papan nama proyek reklamasi pantai Balauring;Bahwa Setahu saksi, proyek reklamasi Pantai Balauring merupakanproyek pemerintah karena tercantum dalam DPPA dinas PekerjaanUmum Kabupaten Lembata;Bahwa ada memiliki dokumen
    terkait sumber dana proyek reklamasiPantai Balauring tersebut (saksi memperlihatkan dokumen di depanMajelis Hakim);Bahwa Papan nama proyek itu hanya merupakan bentuk informasikepada masyarakat dan hal tersebut tergantung dari kesepakatanpejabat pembuat komitmen (PPK) dengan pihak penyedia sehinggapenggunaan logo instansi itu tidak harus ada di dalam papan namatersebut;Bahwa DPPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata dibuat padatanggal 31 Januari 2018;Bahwa Sesuai format yang kami pakai maka yang
    proyek;Bahwa Papan nama proyek reklamasi Pantai Balauring itu saksi tidaktahu persis;Halaman 53 dari 78 Putusan Nomor 8/Pat.G/2018/PN LbtBahwa Saksi ikut hadir bersama kepala Dinas Pekerjaan Umum padasaat proses DPPA tersebut;Bahwa Karena format baku dokumen DPPA Dinas Pekerjaan Umummemang seperti itu saja sehingga sekretaris dinas yang tanda tanganDPPA bukan kepala dinas; (saksi memperlihatkan dokumen DPPAkepada majelis hakim);Bahwa Setahu saksi jalan wisata yang disengketakan itu merupakankewenangan
    pelaksananya;Bahwa Unit Layanan Pengadaan (ULP) tidak diperuntukan bagi proyekpribadi melainkan untuk proyek pemerintah saja;Bahwa Sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang kamimiliki, semua rencana kerja yang sudah masuk dalam Rencana UmumPengadaan itu kami anggap sebagai proyek pemerintah;Bahwa Kalau Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang sudahdiumumkan maka dianggap telah disetujui oleh pengguna anggarandalam hal ini kepala SKPD;Bahwa Kami di Unit Layanan Pengadaan (ULP) tidak pegang DPPA
Register : 09-05-2018 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 20-09-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 25/PIDSUS-.TPK/2018/PT JAP
Tanggal 4 Juni 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : RICHARD C.B. LAWALATA, SH
Terbanding/Terdakwa : ANDARIAS AROPI, S.Pd., MM.Pd.
14629
  • Menetapkan Barang Bukti berupa :
  • 7. 5 ( lima ) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPPA SKPD ) Tahun Anggaran 2014 No DPPA SKPD: 1.01.01.01.17.22.5.2 Unit Organisasi Dinas Pendidikan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Tambrauw dikota Sorong;

    1. 1 ( satu ) bundel foto copy Laporan Perencanaan Pembangunan Asrama Mahasiswa pelajar Tambrauw Otonomi Khusus ( Otsus ) Anggaran
      .> Bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat telan menganggarkan dana untukPembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Tambrauw di Kota Sorong denganDokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan DPPA SKPDnomor : 1.01.01.01.17.22.5.2 tanggal O03 Januari 2014 dengan pagu anggaransebesar Rp. 2.208.100.000.00 (dua milyar dua ratus delapan juta seratusribu rupiah) yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi
      di Jalan Klamana KM. 13 Distrik Sorong Timur Kota Sorong ProvinsiPapua Barat Berdasarkan Keputusan Bupati Tambrauw Nomor: 590/67.A/2014Halaman 11 dari 48 halaman Putusan Nomor 25/PID.SusTPK/2018/PT JAPtanggal 01 September 2014 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan AsramaPelajar bagi PutraPutri Tambrauw di Kota Sorong.Bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat telah menganggarkan dana untukPembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Tambrauw di Kota Sorong denganDokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA
      ,MM.Pddengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulandan denda sebesar RP. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) subsidair 6(enam) bulan kurungan;Menetapkan agar pidana yang dijatunkan kepada terdakwa dikurangkanseluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agarterdakwa tetap ditahan;Menyatakan barang bukti berupa :5 (lima ) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah ( DPPA SKPD ) Tahun Anggaran 2014 No DPPA SKPD:1.01.01.01.17.22.5.2
      Menyatakan barang bukti berupa :1. 5 (lima ) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah ( DPPA SKPD ) Tahun Anggaran 2014 No DPPA SKPD:1.01.01.01.17.22.5.2 Unit Organisasi Dinas Pendidikan Kegiatan PembangunanAsrama Mahasiswa Pelajar Tambrauw dikota Sorong;2. 1 ( satu ) bundel foto copy Laporan Perencanaan Pembangunan AsramaMahasiswa pelajar Tambrauw Otonomi Khusus ( Otsus ) Anggaran Tahun 2014oleh CV.
      Menetapkan Barang Bukti berupa :5 ( lima ) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah ( DPPA SKPD ) Tahun Anggaran 2014 No DPPA SKPD:1.01.01.01.17.22.5.2 Unit Organisasi Dinas Pendidikan Kegiatan PembangunanAsrama Mahasiswa Pelajar Tambrauw dikota Sorong;1. 1 ( satu ) bundel foto copy Laporan Perencanaan Pembangunan AsramaMahasiswa pelajar Tambrauw Otonomi Khusus ( Otsus ) Anggaran Tahun 2014oleh CV.
Register : 04-01-2016 — Putus : 01-03-2016 — Upload : 11-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 2/PID.TPK/2016/PT MKS
Tanggal 1 Maret 2016 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H.KAHAR HUSAIN Dg. PAGESSA
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : MUHAMMAD TASBI, SH, MH
9126
  • RUSMAN JAYA; Dokumen Pengadaan alatalat laboratorium tahun 2008; Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun2008; Laporan Hasil Pelaksanaan Barang dan jasa TA. 2008; Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kegiatan Fisik BalaiBenih Ikan (BBI) TA. 2008; Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pengadaan AlatAlatLaboratoriumTetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakandalam perkara lain.7.
    Armas; 1 (satu)bundel dokumen CV.Satria Mandiri; Laporan Hasil pelaksanaan Pengadaan Barng dan Jasa kegiatanPembangunan Balain Benih Ikan (BBI) tahun 2007; Gambar perencanaan Kegiatan Pembangunan Balai benih Ikan (BBI)tahun 2007; Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2007; Surat perintah pencairan dana (SP2D) Kegiatan Balai Benih Ikan Tahun2007; 1(satu)bundel dokumen CV. Karya Utama; 1(satu)bundel dokumen CV. Bintang Lima; 1(satu)bundel dokumen CV.
    Rusman Jaya; Dokumen pengadaan alatalat Laboratorium tahun 2008; Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) tahun 2008; Laporan Hasil Pelaksanaan Barang dan Jasa Tahun 2008; Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kegiatan Fisik Balai Benih Ikantahun 2008; Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pengadaan AlatalatLaboratorium;Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah); Membaca akte permintaan
    SATRIA MANDIRI Laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kegiatanpembangunan balai benih ikan (BBI) tahun 2007 Gambar perencanaan kegiatan pembangunan balai benih ikan(BBI) tahun 2007 Dokumen pelaksanaan prubahan anggaran (DPPA) tahun 2007 Surat perintah pencairan dana (SP2D) kegiatan Balai Benih Ikan(BBI) TA.2007 1 (satu) bundle dokumen CV. KARYA UTAMA 1 (satu) bundle dokumen CV. BINTANG LIMA 1 (satu) bundle dokumen CV.
    RUSMAN JAYA Dokumen pengadaan alatalat laboratorium tahun 2008 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2008 Laporan hasil pelaksanaan barang dan jasa TA.2008 Surat perintah pencairan dan (SP2D) pengadaan alatalatlaboratoriumTetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalamperkara lain..
Register : 15-02-2016 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 26-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 6/PID.TPK/2016/PT JAP
Tanggal 17 Maret 2016 — Pembanding/Jaksa Penuntut : I Ketut Hasta, SH
Terbanding/Terdakwa : MAMPETUA PRASAPUTRANEGARA HUTAPEA
7624
  • tahun 2010 Dinas Pekerjaan Umum dan PerhubunganKabupaten Mamberamo Tengah melakukan kegiatan pekerjaan PembangunanSarana dan Prasarana Pedesaan pada Sektor Perhubungan untuk PengadaanAngkutan Pedesaan, bahwa kegiatan tersebut awalnya tidak dianggarkan dalamDokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DinasPekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2010tertanggal 15 Desember 2009, tetapi kemudian di anggarkan dalam DokumenPelaksana Perubahan Anggaran (DPPA
    Ditandatangani/dipalsukantandatangannyaoleh Mampetua PrasaputranegaraHutapea atas nama Daniel Sampe Buntu, S.Sos dan atas persetujuan Daniel SampeBuntu, S.Sos, yang pada saat itu berada di Makasar;Bahwa Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :680/228/KONTRAK/2010 tanggal02 Agustus 2010 tersebut didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran (DPPA) SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan KabupatenMamberamo Tengah tahun 2010 dengan Nomor: 1.07.1.03.01.00.18.06.5.2., danHal 7 dari 33 hal Ptsn No.6
    /Pid.SusTPK/2016/PT JAPkendaraan yang seharusnya diadakan berturbo double cabin, namun oleh Terdakwahanya diadakan sebanyak 2 (dua) unit,Terdakwa Mampetua Prasaputra NegaraHutape, Dipl., EC., SE., M.Si., diganti dengan 1 (Satu) unit mobil Honda CRV yangtidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam Dokumen Pelaksana PerubahanAnggaran (DPPA) SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan KabupatenMamberamo Tengah tahun 2010 dengan Nomor: 1.07.1.03.01.00.18.06.5.2 tersebut,bahwa untuk mengganti 1 (
    angkutan pedesaan JumlahRp.862.240.000,(delapanratus enampuluh dua juta dua ratus empat puluhribi Hal 14 dari 33 hal Ptsn No.6/Pid.SusTPK/2016/PT JAP7. 15Ditandatangani/dipalsukan tandatangannya oleh Mampetua PrasaputranegaraHutapea atas nama Daniel Sampe Buntu, S.Sos dan atas persetujuan Daniel SampeBuntu, S.Sos, yang pada saat itu berada di Makasar;BahwaSurat Perjanjian (Kontrak) Nomor :680/228/KONTRAK/2010 tanggal02 Agustus 2010 tersebut didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran (DPPA
Register : 25-08-2015 — Putus : 23-11-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 23 Nopember 2015 — Drs.BADAGING HANDEN anak ABRUR HANDEN
6012
  • Menyatakan barang bukti berupa :1. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuankerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Rumah Sakit Umum DaerahLamandau Tahun Anggaran 2010. (Asli)2. 1 (satu) bendel Surat perjanjian / kontrak pengadaan barang antaraRumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau dan CV.
    Irwansyah Sekretaris4 Andreas Nahan, Sip Anggota5 Heru Amino Anggota6 Rony Novian Anggota7 Hidayat Erikson Anggota8 Hendra Anggota Bahwa pada Tahun 2010 Rumah Sakit Umum Daerah Lamandaumerencanakan pengadaan 1 (satu) paket Alat Kesehatan Ruang RawatInap, UGD, OK dan Peralatan Medik dengan alokasi anggaran Rp. 3.290.527.981, (Tiga milyar dua ratus sembilan puluh juta lima ratus duapuluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) berasal dariAPBD Dana Alokasi Umum TA 2010 sesuai dengan DPPA
Register : 16-03-2016 — Putus : 21-03-2016 — Upload : 04-05-2016
Putusan PT JAYAPURA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP
Tanggal 21 Maret 2016 — TOGUAN HUTAPEA, Dipl,EC, SE.Msi
5637
  • tahun 2010 Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten MamberamoTengah melakukan kegiatan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan padaSektor Perhubungan untuk Pengadaan Angkutan Pedesaan, bahwa kegiatan tersebut awalnyatidak dianggarkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengahtahun 2010 tertanggal 15 Desember 2009, tetapi kemudian di anggarkan dalam DokumenPelaksana Perubahan Anggaran (DPPA
    ,diganti dengan 1 (satu) unit mobil Honda CRV yang tidak sesuai dengan spesifikasi yangtertuang dalam Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Dinas PekerjaanUmum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2010 dengan Nomor:1.07.1.03.01.00.18.06.5.2 tersebut, bahwa untuk mengganti (satu) unit berupa mobil pick up3000 cc turbo double cabin tersebut, terdakwa Toguan Hutape, Dipl., EC., SE., M.Si danMampetua Prasaputra Negara Hutapea, tidak pernah membuat adendum terhadap SuratPerjanjian
    tahun 2010 Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan KabupatenMamberamo Tengah melakukan kegiatan pekerjaan Pembangunan Sarana dan PrasaranaPedesaan pada Sektor Perhubungan untuk Pengadaan Angkutan Pedesaan, bahwa kegiatantersebut awalnya tidak dianggarkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan KabupatenMamberamo Tengah tahun 2010 tertanggal 15 Desember 2009, tetapi kemudian di anggarkandalam Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA
    Mamberamo Tengah Ta. 2010;1 (satu) Bundel Dokumen Asli DPPA SKDP / Dokumen PelaksanaanPerubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umumdan Perhubungan Kab.
Register : 08-10-2015 — Putus : 28-10-2015 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 28/PID.TPK/2015/PT BDG
Tanggal 28 Oktober 2015 — Pembanding/Terbanding/Jaksa Penuntut : FIK FIK ZULROFIK, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ROSLIN Br. SIMANJUNTAK
10182
  • Kedua Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013. 11 (sebelas) lembar
8 Fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Nomor : 445/390.1/RSUD/2013 tanggal 27 September 2013 tentang Perubahan Pemaketan Pekerjaan dan Cara Pengadaan Barang/Jasa melalui Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Sesuai Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA
Fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Nomor : 445/466.5/RSUD/2013 tanggal 06 Nopember 2013 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sesuai Pengesahan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Kabupaten Bekasi TA 2013 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 6 (enam) lembar
12.
Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 No DPPA SKPD : 1.02 02 01 31 40 5 2 tanggal 27 September 2013, RSUD Kabupaten Bekasi, Sumber Dana Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah Anggaran 4.450.000.000,00 (empat milyar empat ratus lima puluh juta rupiah). 7 (tujuh) lembar
17. Fotocopy Informasi Penawaran Harga Mechanical Electrical dari PT. Megatek Mitra Mulia tanggal 8 April 2013 3 (tiga) lembar
18.
2013 tentang Perubahan KeduaPenunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan, PejabatPembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatanpada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Tahun2013.11 (Sebelas)lembar Fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran Rumah Sakit UmumDaerah Kabupaten Bekasi Nomor : 445/390.1/RSUD/2013tanggal 27 September 2013 tentang Perubahan PemaketanPekerjaan dan Cara Pengadaan Barang/Jasa melalui PemilihanPenyedia Barang/Jasa Sesuai Pengesahan DokumenPelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA
Keputusan Bupati Bekasi NomorDPPKA/2013 Tentang Penunjukan PenggunaAnggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan,Bendahara Pengeluaran pada Rumah Sakit Daerah KabupatenBekasi Tahun Anggaran 2013900/Kep.771 (Satu)bundel 11.Fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran Rumah Sakit UmumDaerah Kabupaten Bekasi Nomor 445/466.5/RSUD/2013tanggal O06 Nopember 2013 tentang Penunjukan PejabatPenatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen danPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sesuai PengesahanPerubahan Anggaran (DPPA
Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja 7 (tujuh)Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 No DPPA lembarSKPD : 1.02 02 01 31 40 5 2 tanggal 27 September 2013, RSUDKabupaten Bekasi, Sumber Dana Pendapatan Asli Daerah (PAD),Jumlah Anggaran 4.450.000.000,00 (empat milyar empat ratuslima puluh juta rupiah).17. Fotocopy Informasi Penawaran Harga Mechanical Electrical dari 3 (tiga)PT. Megatek Mitra Mulia tanggal 8 April 2013 lembar18.
Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen dan PejabatPelaksana Teknis Kegiatan Sesuai PengesahanPerubahan Anggaran (DPPA) APBD Kabupaten BekasiTA 2013 pada Rumah Sakit Umum Daerah KabupatenBekasi Tahun 2013 12.Fotocopy Nota Dinas Diretur Rumah Sakit UmumDaerah Kabupaten Bekasi Nomor420/323.3/RSUD/2013 tanggal 19 Agustus 2013Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, PerihalUsulan Perubahan dan Penambahan Kegiatan APBDPerubahan TA 20134 (empat)lembar 13.Fotocopy Nota Dinas Diretur Rumah Sakit UmumDaerah
SKPD) TahunAnggaran 2013 No DPPA SKPD : 1.02 02 01 31 405 2tanggal 27 September 2013, RSUD Kabupaten Bekasi,Sumber Dana Pendapatan Asli Daerah (PAD), JumlahAnggaran 4.450.000.000,00 (empat milyar empatratus lima puluh juta rupiah).7 (tujuh)lembar 17.Fotocopy Informasi Penawaran Harga MechanicalElectrical dari PT.
Putus : 04-07-2014 — Upload : 08-07-2014
Putusan PT PALU Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU
Tanggal 4 Juli 2014 — UDIN K. DOMUT, S.IP VS JAKSA
5828
  • Mengembalikan dokumen pendukung SPPLS yang diberikan olehPPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atautidak lengkap;Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pendidikan Pemuda danOlahraga Kabupaten Buol terdapat dana honor Tenaga Kontrak Daerahdan honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Tenaga Administrasi) yangsumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2011 danberdasarkan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011 yang besarannyaanggaran sebagai berikut:Berdasarkan DPPA SKPD Dinas
    No. 21/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALUmilyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribuRupiah);Berdasarkan DPPA SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahragaKabupaten Buol No. 1.01.01.01.01.19.5.2 adalah anggaran yangdisediakan untuk honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (TenagaAdministrasi) sebesar Rp. 882.000.000, (delapan ratus delapan puluhdua juta Rupiah) dan dilaksanakan untuk 4 (empat) triwulan, sehinggadalam 1 (satu) triwulan untuk honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap(Tenaga
    No. 21/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALUdilaksanakan untuk 4 (empat) triwulan, sehingga dalam 1 (satu) triwulanuntuk honor Tenaga Kontrak Daerah sebesar Rp. 1.679.250.000, (satumilyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribuRupiah);Berdasarkan DPPA SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahragaKabupaten Buol No. 1.01.01.01.01.19.5.2 adalah anggaran yangdisediakan untuk honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (TenagaAdministrasi) sebesar Rp. 882.000.000, (delapan ratus delapan puluhdua
    No. 21/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.De2s24.2x26.Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda danOlahraga TA. 2011 tanggal 12 September 2011;Cek No.
Register : 20-05-2014 — Putus : 03-06-2015 — Upload : 04-09-2020
Putusan PT PALU Nomor 21/PID.TPK/2014/PT PAL
Tanggal 3 Juni 2015 — Pembanding/Terdakwa : UDIN . K DOMUT, S,I.P
Terbanding/Jaksa Penuntut : DENCEU, SH.
4426
  • Mengembalikan dokumen pendukung SPPLS yang diberikan olehPPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atautidak lengkap;Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pendidikan Pemuda danOlahraga Kabupaten Buol terdapat dana honor Tenaga Kontrak Daerah danhonorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Tenaga Administrasi) yangsumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2011 danberdasarkan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011 yang besarannyaanggaran sebagai berikut: Berdasarkan DPPA SKPD Dinas
    No. 21/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU6.717.000.000, (enam milyar tujuh ratus tujun belas juta Rupiah) dandilaksanakan untuk 4 (empat) triwulan, sehingga dalam 1 (Satu) triwulanuntuk honor Tenaga Kontrak Daerah sebesar Rp. 1.679.250.000, (satumilyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribuRupiah); Berdasarkan DPPA SKPD Dinas Pendidikan Pemuda danOlahraga Kabupaten Buol No. 1.01.01.01.01.19.5.2 adalah anggaranyang disediakan untuk honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap(Tenaga Administrasi
    Pendidikan Pemuda danOlahraga Kabupaten Buol No. 1.01.01.01.20.20.5.2 adalah anggaranyang disediakan untuk honor Tenaga Kontrak Daerah sebesar Rp.6.717.000.000, (enam milyar tujuh ratus tujun belas juta Rupiah) dandilaksanakan untuk 4 (empat) triwulan, sehingga dalam 1 (Satu) triwulanuntuk honor Tenaga Kontrak Daerah sebesar Rp. 1.679.250.000, (Satumilyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribuRupiah); Berdasarkan DPPA SKPD Dinas Pendidikan Pemuda danOlahraga Kabupaten Buol
    Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda danOlahraga TA. 2011 tanggal 12 September 2011;11. Cek No. CK 088025 Nomor Surat/Dokumen 118.01/SPD TWII/BUD/ 2011 Tahun 2011 tanggal 18 Juli 2011;12. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Daerah TA. 2011No.118.01/SPD TW.III/BUD/2011 Tahun 2011 tentang PPKAD selakuBUD;13. Copy Surat Perintah Pencairan Dana No. 2585/SP2D/LS/2011tanggal 1 Juli 2011;14.
    Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda danOlahraga TA. 2011 tanggal 12 September 2011;12. Cek No. CK 088025 Nomor Surat/Dokumen 118.01/SPD TWIII/BUD/ 2011 Tahun 2011 tanggal 18 Juli 2011;Hal. 29 dari 42 hal.Put. No. 21/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU13. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Daerah TA. 2011No.118.01/SPD TW.III/BUD/2011 Tahun 2011 tentang PPKAD selakuBUD;14.
Register : 15-02-2016 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 04-05-2016
Putusan PT JAYAPURA Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP
Tanggal 7 Maret 2016 — MAMPETUA PRASAPUTRANEGARA HUTAPEA
3516
  • tahun 2010 Dinas Pekerjaan Umum dan PerhubunganKabupaten Mamberamo Tengah melakukan kegiatan pekerjaan PembangunanSarana dan Prasarana Pedesaan pada Sektor Perhubungan untuk PengadaanAngkutan Pedesaan, bahwa kegiatan tersebut awalnya tidak dianggarkan dalamDokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DinasPekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2010tertanggal 15 Desember 2009, tetapi kKemudian di anggarkan dalam DokumenPelaksana Perubahan Anggaran (DPPA
    Ditandatangani/dipalsukan tandatangannya oleh Mampetua PrasaputranegaraHutapea atas nama Daniel Sampe Buntu, S.Sos dan atas persetujuan Daniel SampeBuntu, S.Sos, yang pada saat itu berada di Makasar;Bahwa Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :680/228/KONTRAK/2010 tanggal02 Agustus 2010 tersebut didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran (DPPA) SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan KabupatenMamberamo Tengah tahun 2010 dengan Nomor: 1.07.1.03.01.00.18.06.5.2., danHal 7 dari 33 hal Ptsn No
    .6/Pid.SusTPK/2016/PT JAPkendaraan yang seharusnya diadakan berupa 3 (tiga) unit mobil pick up 3000 ccturbo double cabin, namun oleh Terdakwa Mampetua Prasaputra Negara Hutapeahanya diadakan sebanyak 2 (dua) unit, sedangkan 1 (satu) unit lainnya olehTerdakwa Mampetua Prasaputra Negara Hutapea atas perintah terdakwa ToguanHutape, Dipl., EC., SE., M.Si., diganti dengan 1 (satu) unit mobil Honda CRV yangtidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam Dokumen Pelaksana PerubahanAnggaran (DPPA) SKPD
    Ditandatangani/dipalsukan tandatangannya oleh Mampetua PrasaputranegaraHutapea atas nama Daniel Sampe Buntu, S.Sos dan atas persetujuan Daniel SampeBuntu, S.Sos, yang pada saat itu berada di Makasar;BahwaSurat Perjanjian (Kontrak) Nomor :680/228/KONTRAK/2010 tanggal02 Agustus 2010 tersebut didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran (DPPA) SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan KabupatenMamberamo Tengah tahun 2010 dengan Nomor: 1.07.1.03.01.00.18.06.5.2., dankendaraan yang seharusnya
    Mamberamo Tengah Ta. 2010;Hal 24 dari 33 hal Ptsn No.6/Pid.SusTPK/2016/PT JAP2568)1 (satu) Bundel Dokumen Asli DPPA SKDP / Dokumen PelaksanaanPerubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah Dinas PekerjaanUmum dan Perhubungan Kab.
Register : 09-02-2016 — Putus : 11-05-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 11 Mei 2016 — Drs. Dasman Gusti Bin H.Sofyan
7422
  • serta melakukan perbuatan secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yangdilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :Bahwa pada Tahun Anggaran 2014 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko terdapat alokasianggaran Kegiatan PORPROV Bengkulu Tahun Anggaran 2014 sesuai DokumenPelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA
    Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaanpengadaan barang/jasa;Bahwa pada Tahun Anggaran 2014 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomukoterdapat alokasi anggaran Kegiatan PORPROV Bengkulu Tahun Anggaran2014 sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor :1.18 01 01 20 27 5 2 tanggal 2 September 2014 sebesar Rp.571.821.000.
    FX.Eddi Harjanta Ak.CfrA,CFE Bin Suroto, dibawah sumpah menerangkan padapokoknya sebagai berikut :Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Disporapar Kabupaten MukomukoTahun Anggaran 2014 Nomor 1.18.01.01.20.27.5.2 tanggal 2 September2014, adapun jumlah anggaran kegiatan PORPROV sebesar Rp.571.821.000,00.
    Sehingga total selurunnya sebesar Rp.172.537.500, dan nilai yangdibayarkan kepada Pihak pemilik Hotel BUMI BATUAH untuk 4 Itemtersebut di atas adalah Hanya sejumlah Rp.98.140.000, namunpertanggungjawaban dibuat menyesuaikan dengan rincian danasebagaimana di dalam DPPA (Dokumen pelaksanaan perubahananggaran) untuk penyesuaian laporan pertanggung jawaban.Bahwa yang melakukan pembayaran adalah saksi JONI ARFINDA selakuBendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan atas perintah dari saksiMHD.
    Bahwa benar didalam penyelenggaraan kegiatan Pekan Olahraga PropinsiBengkulu TA.2014 pengelolaan dana sebesar Rp.571.821.000, tidak sesuaidengan yang ada di DPPA, dan pembuatan SPJ (Surat Pertanggungjawaban)yang dibuat oleh saksi Neni Suciani atas perintah PPTK (MHD.Apriadi),Terdakwa (Drs.Dasman Gusti) selaku KPA dan Joni Arfinda selaku BendaharaPengeluaran Pembantu, agar saksi neni suciani membuat SPJ untukmenyesuaikan dengan yang ada di DPPA sehingga saksi neni sucianimembuat bukti pendukung sendiri
Register : 11-07-2018 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 07-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2018/PT BDG
Tanggal 13 Agustus 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : OBET RIAWAN , SH
Terbanding/Terdakwa I : dr. SAHRONI, SH. MHKes Bin Alm. H. MUHAMMAD
Terbanding/Terdakwa II : JAJANG, SKM. Msi
8846
  • 6 (enam) lembar fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor : 445/390.1/RSUD/2013, tentang Perubahan Pemaketan Pekerjaan Dan Cara Pengadaan Barang/Jasa melalui Pemilihan Penyedia Barang/Jasa sesuai pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Kab. Bekasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013.
  • 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 No : 1.020201314052 pada Unit Organisasi Rumah Sakit Daerah untuk Kegiatan Pengadaan Mechanical Electrical.
  • 2 (dua) lembar fotocopy Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 020428.1/RSUD/2013.
  • 6 (enam) lembar fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor : 445/466.5/RSUD/2013, tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sesuai Pengesahan Perubahan Anggaran DPPA APBD Kabupaten Bekasi TA 2013 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013.
    Nomor : 900/Kep.77DPPKA/2013 tentangPenunjukan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan,Bendahara Pengeluaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi TahunAnggaran 2013 dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SuratKeputusan Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten BekasiNomor: 445/466.5/RSUD/2013 tentang Penunjukan' Pejabat PenatausahaanKeuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Pelaksana Tekhnis KegiatanSesuai Pengesahan Perubahan Anggaran (DPPA
    Bekasi Nomor : 900/Kep.77DPPKA/2013 tentangPenunjukan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan,Bendahara Pengeluaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi TahunAnggaran 2013 dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SuratKeputusan Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten BekasiNomor: 445/466.5/RSUD/2013 tentang Penunjukan Pejabat PenatausahaanKeuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Pelaksana Tekhnis KegiatanSesuai Pengesahan Perubahan Anggaran (DPPA
    DIDI SUDIRMAN sebagai Anggota ; Bahwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat KeputusanPengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Nomor :445/466.5/RSUD/2013 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan,Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan SesuaiPengesahan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Kabupaten Bekasi TA. 2013 padaRumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 tanggal 6 November2013, bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (1) Perpres Nomor
    MSi selain sebagai Ketua Panitia Pengadaanbarang / jasa dalam kegiatan belanja modal Pengadaan genset/ Generator di RSUDKabupaten Bekasi, juga menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum DaerahKabupaten Bekasi Nomor 445/466.5/RSUD/2013 tentang Penunjukan PejabatPenatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat PelaksanaTekhnis Kegiatan (PPTK) sesuai Pengesahan Perubahan Anggaran (DPPA) APBDKabupaten Bekasi TA. 2013
    Penunjukan Bendahara Pengeluaran, BendaharaPenerimaan, Pembantu Bendahara Penerimaan, Pelaksana AkuntansiDan Pelaksana Administrasi Pada Badan Layanan Umum DaerahRumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013.36.6 (enam) lembar fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran Rumah SakitUmum Daerah Kabupaten Bekasi nomor : 445/390.1/RSUD/2013,tentang Perubahan Pemaketan Pekerjaan Dan Cara PengadaanBarang/Jasa melalui Pemilinan Penyedia Barang/Jasa sesuaipengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA
Register : 22-01-2020 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 15-06-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 2/PID.SUS/TPK/2020/PT SBY
Tanggal 3 Maret 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : YOHAN CHARLES I LENGKEY, SE
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : K.A. NUGROHO,SH
10683
  • DPA SKPD : 1.02 01 16 16 5 2 ;

    2) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Malang No. DPPA SKPD : 1.02 01 16 16 5 2 ;

    3) Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2015 Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Malang Nomor SPP : 00343/SPP-GU/1.02.01.01/2015, Jenis SPP : Ganti Uang Persediaan (GU).

    Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Belanja LangsungPemerintah Kabupaten Malang No. DPPA SKPD: 1.02 01 16 1652;3. Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2015 Dinas Kesehatan PemerintahKabupaten Malang Nomor SPP : 00343/SPPGU/1.02.01.01/2015, JenisSPP : Ganti Uang Persediaan (GV) ;4.
    DPA SKPD : 1.02 01 16 16 5 2.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 BelanjaLangsung Pemerintah Kabupaten Malang No.
    Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Belanja LangsungPemerintah Kabupaten Malang No. DPPA SKPD : 1.02 01 16 16 5 2;3). Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2015 Dinas Kesehatan PemerintahKabupaten Malang Nomor SPP : 00343/SPPGU/1.02.01.01/2015, JenisSPP : Ganti Uang Persediaan (GU) ;Hal.47.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.4).
    DPA SKPD: 1.02 01 16 1652;2) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Belanja LangsungPemerintah Kabupaten Malang No.
    DPPA SKPD: 1.02 01 16 1652;3) Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2015 Dinas Kesehatan PemerintahKabupaten Malang Nomor SPP : 00343/SPPGU/1.02.01.01/2015,Jenis SPP : Ganti Uang Persediaan (GU).4) Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Malang dariBendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2015 Nomor : 00047/SPMGU/1.02.01.01/2015 tanggal 3 Maret 2015 ;5) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahPemerintah Kab.
Putus : 30-11-2015 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 26 / Pid.Sus - TPK / 2015 / PN.Srg.
Tanggal 30 Nopember 2015 — OONG SUGIARTONO, S.Sos Bin (Alm) H.AHMAD SUMITRO
8525
  • Asli Data hasil DPPA SKPD Tahun Anggaran 2012 Kabupaten Tangerang;47. Copy bercap stempel Asli Surat Nomor : 027/457-DKPS tanggal 5 Oktober 201248. Sebuah flasdisk berisikan file dokumen Penawaran kegiatan Pengadaan printer e-KTP Kab. Tangerang;49. Sebuah Hardisk internal file dokumen pengadaan dan scan spesifikasi pengadaan printer e-KTP Kab. Tangerang;50. Summary Report LPSE perihal Pengadaan Belanja Modal Printer khusus eKTP Kab. Tangerang;51.
    Ena Karlina, M.SiBinti Ahdi Supriadi untuk menyusun RDPPA dan DPPA perubahan TA2012 dalam pengadaan printer knusus eKTP di Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kab.
    HPS tersebutdibuat dan disusun oleh saksi M Rozali dengan cara menyalin daridokumen lelang yang sama dengan DPPA atas perintah terdakwa.Berdasarkan keterangan saksi Dwi Gama Ediyanto selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK), baru mengetahui adanya Lelang PengadaanPrinter khusus eKTP anggaran APBD tahun 2012 di Kab.
    HPS tersebutdibuat dan disusun oleh saksi M Rozali dengan cara menyalin daridokumen lelang yang sama dengan DPPA atas perintah terdakwa.Berdasarkan keterangan saksi Dwi Gama Ediyanto selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK), baru mengetahui adanya Lelang PengadaanPrinter khusus eKTP anggaran APBD tahun 2012 di Kab. Tangerangsetelah saksi M.
    Anggaran (DPPA) : a).saksi selaku Kadis, b).dwi GamaEdiyanto selaku kabid Data, c).Oong Sugihartono selaku Kasi Data,d).Bidang perencanaan selaku yang membantu.Bahwa dalam pelaksanaannya :Halaman 57 dari 107 Halaman.
    HPS tersebut dibuat dan disusun oleh saksi M Rozali dengan caramenyalin dari dokumen lelang yang sama dengan DPPA atas perintahterdakwa.Bahwa saksi Dwi Gama Ediyanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK), baru mengetahui adanya Lelang Pengadaan Printer khusus eKTPanggaran APBD tahun 2012 di Kab. Tangerang setelah saksi M.
Register : 14-04-2016 — Putus : 21-03-2016 — Upload : 14-04-2016
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Bna
Tanggal 21 Maret 2016 — NADHIF, S.STP Bin SULAIMAN DAUD.
78173
  • SKPD) Nomor:1.20.03.01.02.03 5.2 tanggal 25 September 2009, selanjutnya anggaranuntuk kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pusat PemerintahanKabupaten Aceh Timur Tahun 2009 tersebut diluncurkan lagi dalam TahunAnggaran 2010 berdasarkan DPPA SKPD No: 1.20.03.01.02.03.5.2 Tanggal17 Desember 2010 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 34.644.936.500,(tiga puluh empat milyar enam ratus empat puluh empat juta sembilan ratustiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), dan dalam Tahun Anggaran 2011dalam DPPA SKPD
    DPPA SKPDNo: 1.20.03.01.02.03.5.2, dengan pagu anggaran Rp. 9.050.598.000,(sembilan milyar lima puluh juta lima ratus sembilan puluh delapn rupiah).Bahwa Kegitan Pembangunan Gedung Kantor Pusat Pemerintahan KabupatenAceh Timur Tahun Anggaran 2009 tersebut kemudian M.
    SKPD) Nomor 1.20.03.01.02.03 5.2 tanggal 25September 2009.Menimbang, bahwa kegiatan Pembangunan Gedung Kantor PusatPemerintahan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2009 tersebut diluncurkan lagidalam Tahun Anggaran 2010 berdasarkan DPPA SKPD No 1.20.03.01.02.03.5.2Tanggal 17 Desember 2010 dengan pagu anggaran sebesar Rp.34.644.936.500, (tiga puluh empat milyar enam ratus empat puluh empat jutasembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), dan dalam TahunAnggaran 2011 dalam DPPA SKPD No 1.20.03.01.02.03.5.2
Putus : 17-05-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 709 K/PID.SUS/2017
Tanggal 17 Mei 2017 — YUSRI ALI IKO
8338 Berkekuatan Hukum Tetap
  • merugikan kKeuangan negaraatau perekonomian negara perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa YusriAli ko dengan caracara sebagai berikut :" Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato pada Tahun 2013 danTahun 2014 telah menganggarkan bantuan keuangan kepada Desa yangbersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) KabupatenPohuwato yaitu Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp32.265.300.760,00 (tigapuluh dua miliar dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus ribu tujuh ratusenam puluh rupiah) berdasarkan DPPA
    PPKD Nomor 1.20.05.02.00.00.5.1dan TA. 2014 sebesar Rp33.987.360.927,00 (tiga puluh tiga miliar sembilanratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus duapuluh tujuh rupiah) berdasarkan DPPA PPKD Nomor 1.20.05.00.00.5.1;" Bahwa pada tahun 2013 dan tahun 2014 Pemerintah Desa MarisaKecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato mendapatkan bantuankeuangan dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato, dengan besar bantuankeuangan sebagai berikut :1.
    Nomor 709 K/Pid.Sus/2017puluh dua miliar dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus ribu tujuh ratusenam puluh rupiah) berdasarkan DPPA PPKD Nomor 1.20.05.02.00.00.5.1dan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp33.987.360.927,00 (tiga puluh tigamiliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribusembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) berdasarkan DPPA PPKD Nomor1.20.05.00.00.5.1;" Bahwa pada Tahun 2013 dan Tahun 2014 Pemerintahn Desa MarisaKecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato mendapatkan
    01327/LS/SP2D/1.20.05/III/2014 tanggal24 Maret 2014 beserta Peraturan Desa tentang APBdes TahunAnggaran 2014;1 (satu) set Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat DaerahPemkab Pohuwato atas Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran2013 dan Tahun Anggaran 2014 Desa Marisa Kecamatan PopayatoTimur;1 (satu) rangkap Dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelolakeuangan daerah ( DPA PPKD ) Tahun Anggaran 2013;1 (satu) rangkap Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabatpengelola keuangan daerah ( DPPA
    Nomor 709 K/Pid.Sus/201741. 1 (satu) rangkap Dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelolakeuangan daerah ( DPA PPKD ) Tahun Anggaran 2013;42. 1 (satu) rangkap Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabatpengelola keuangan daerah ( DPPA PPKD ) Tahun Anggaran 2013;43. 1 (satu) rangkap Dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelolakeuangan daerah ( DPA PPKD ) Tahun Anggaran 2014:44. 1 (satu) rangkap Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabatpengelola keuangan daerah ( DPPA PPKD ) Tahun Anggaran
Register : 23-07-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PT PONTIANAK Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT PTK
Tanggal 12 Agustus 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : RIBKA DEWI, S.Pd Anak MUNAN TRIWANTO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : AMIRUDIN, SH.,MH
206108
  • Menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (DokumenPerubahan Pelaksanaan Anggaran) dan DPAL (Dokumen PelaksanaanAnggaran Lanjutan) sesuai bidang tugasnya;. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia ataspengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidangtugasnya;, dan6.
    Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai DPA,DPPA dan/atau DPAL yang telah disetujui Kepala Desa melaluiswakelola dan/atau penyedia barang/jasa;c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atasbeban anggaran belanja kegiatan sesuai bidang tugasnya;d. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasamelalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa;e. Mengumumkan .............. dst;f.
    Menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (DokumenPerubahan Pelaksanaan Anggaran) dan DPAL (Dokumen PelaksanaanAnggaran Lanjutan) sesuai bidang tugasnya;5. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia ataspengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidangtugasnya;, dan6.
    Menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (DokumenPerubahan Pelaksanaan Anggaran) dan DPAL (Dokumen PelaksanaanAnggaran Lanjutan) sesuai bidang tugasnya;5. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia ataspengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidangtugasnya;, danHalaman 23 dari 67 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2021/PT PTK6.
    St;Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai DPA,DPPA dan/atau DPAL yang telah disetujui Kepala Desa melaluiswakelola dan/atau penyedia barang/jasa;. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atasbeban anggaran belanja kegiatan sesuai bidang tugasnya;. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasamelalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa;.
Register : 08-06-2015 — Putus : 03-07-2015 — Upload : 03-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 18/PID.TPK/2015/PT BNA
Tanggal 3 Juli 2015 — Pembanding/Terdakwa : RIZKI, SE BIN JAFAR SYEHDU
Pembanding/Jaksa Penuntut : Juliadi Lingga, SH
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : Juliadi Lingga, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : Muhammad Riza, SH
8431
  • DPPA Tahun 2010 Sekretariat Daerah Pemda Kab. Bireuen tidak langsung ;
  • DPPA Tahun 2011 Sekretariat Daerah Pemda Kab.Bireuen Belanja Tidak Langsung.
  • 1 (satu) lembar photo copy tanda penerimaan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 15 Nopember 2011.
  • 1 (satu) lembar photo copy tanda penerimaan sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) tanggal 15 Nopember 2011.
    BireuenUntuk Bulan Juli 2011 ;Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Setdakab BireuenUntuk Bulan Oktober 2011 ;SPPD Sekretariat I sebesar Rp. 117.610.000, (seratus tujuh belas juta enamratus sepuluh ribu rupiah) ;SPPD Sekretariat II sebesar Rp. 98.615.000, (Sembilan puluh delapan jutaenam ratus lima belas juta rupiah ) ;SPPD KDH/WKODhH sebesar Rp. 32.100.000, (tiga puluh dua juta seratus riburupiah) ;SPPD Sekretariat III sebesar Rp. 76.100.000, (tujuh puluh enam juta seratusribu rupiah).DPPA
    Bireuen tidak langsung;DPPA Tahun 2011 Sekretariat Daerah Pemda Kab.Bireuen Belanja TidakLangsung.1 (satu) lembar photo copy tanda penerimaan sebesar Rp. 50.000.000, (limapuluh juta rupiah) tanggal 15 Nopember 2011.1 (satu) lembar photo copy tanda penerimaan sebesar Rp. 52.000.000, (limapuluh dua juta rupiah) tanggal 15 Nopember 2011.1 (satu) lembar photo copy tanda penerimaan sebesar Rp. 23.000.000, (duapuluh tiga juta rupiah) tanggal 3 Januari 2012.1 (satu) lembar rincian pengeluaran untuk lembur
    Juli 2011 ;18.Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Setdakab BireuenUntuk Bulan Oktober 2011 ;19.SPPD Sekretariat I sebesar Rp. 117.610.000, (seratus tujuh belas juta enamratus sepuluh ribu rupiah) ;20.SPPD Sekretariat II sebesar Rp. 98.615.000, (Sembilan puluh delapan jutaenam ratus lima belas juta rupiah ) ;21.SPPD KDH/WKDH sebesar Rp. 32.100.000, (tiga puluh dua juta seratusribu rupiah) ;22.SPPD Sekretariat III sebesar Rp. 76.100.000, (tujuh puluh enam juta seratusribu rupiah).23.DPPA
    Tipikor/2015/PTBNA24.DPPA Tahun 2011 Sekretariat Daerah Pemda Kab.Bireuen Belanja TidakLangsung.25.1 (satu) lembar photo copy tanda penerimaan sebesar Rp. 50.000.000, (limapuluh juta rupiah) tanggal 15 Nopember 2011.26.1 (satu) lembar photo copy tanda penerimaan sebesar Rp. 52.000.000, (limapuluh dua juta rupiah) tanggal 15 Nopember 2011.27.1 (satu) lembar photo copy tanda penerimaan sebesar Rp. 23.000.000, (duapuluh tiga juta rupiah) tanggal 3 Januari 2012.28.1 (satu) lembar rincian pengeluaran
    Bireuen tidak langsung ;DPPA Tahun 2011 Sekretariat Daerah Pemda Kab.Bireuen Belanja TidakLangsung.Hal 28 dari hal 31 Putusan No. 18 /Pid.
Putus : 15-06-2015 — Upload : 17-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1043 K/PID.SUS/2015
Tanggal 15 Juni 2015 — TAHTA WANGSA BANGSAWAN
7052 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Anggaran DAKDR 2006 tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)Nomor: 2.02.01.16.11.5.2 tanggal 22 Oktober 2008 dengan anggaran pengadaansebesar Rp2.540.334.514,91 dan DAKDR 2007 berdasarkan DPPA Nomor:2.02.01.16.12.5.2 tanggal 22 Oktober 2008 dengan anggaran sebesarRp3.768.624.165,84 di dalam DPPA tersebut disamping belanja bibit tanaman jugaterdapat kegiatan lain diantaranya untuk belanja bibit tanaman, pengadaan pupuk,biaya penanaman, bantuan penilaian bibit oleh lembaga Penilaian