Ditemukan 236 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kematian kepastian kepabean kesatuan kepahiang kepatihan kepatuhan kepahian kejatian
Pengadilan PA BANYUWANGI Perdata Agama
Register : 05-08-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 4115/Pdt.G/2019/PA.Bwi
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
81 — 14
  • No.54.Kepatian, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten.BanyuwangI.sebagai :Turut Tergugat II ;Yang keduanya secara bersamasama, disebut sebagai : Para TurutTergugat;Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Para Penggugat hendak mengajukan Gugatan Harta Waris &Pengosongan Tanah, berdasarkan alasanalasan hukum sebagai berikutdibawah ini:POSITA : DUDUK PERMOHONAN 1.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 30-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 64/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
HASBI, SE.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
152 — 108
  • Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pemberlakuan mundurobyek sengketa terhitung mulai tanggal 30 September 2012 tidakbertentangan dengan kaidah hukum administrasi, Pasal 28 UUD 1945dan asas kepastian hukum, tetapi justru memberikan terbitnya obyeksengketa menjamin adanya kepatian hukum terhadap statuskepegawaian Penggugat, sehingga obyek sengketa aquo tidak dapatdibatalkan karena tidak mengandung cacat wewenang, prosedur dansubstansi.3.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 07-05-2018 — Putus : 19-07-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Dps
Tanggal 19 Juli 2018 — Penuntut Umum:
Cokorda Intan Merlany Dewie, SH
Terdakwa:
Lina Elvianti
29 — 22
  • PUTUSANNomor : 442/Pid.Sus/2018/PN DPSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidanadalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :Nama lengkap : Lina Elvianti.Tempat lahir : Banyuwandgi.Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/6 Noember 1993.Jenis kelamin : Perempuan.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Tetap : Dusun Kepatian, Desa Celuring,
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Perijinan
Putus : 22-06-2006 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 07/G/TUN/2006/PTUN-PBR
Tanggal 22 Juni 2006 — PT. ANUGERAH REALINDO PERMATA VS KETUA OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM DKK
107 — 65
  • Hal tersebut menunjukkanitikad buruk Penggugat sehingga berdasarkan kewenangan yangdimiliki Tergugat terpaksa mengambil tindakan pembatalan.Disamping untuk menegakkan wibawa Tergugat sebagai instansipemerintah juga demi menjaga kepatian hukum khususnya yangterkait dengan syarat syarat pengalokasian lahan yang harusdipenuhi oleh penerima alokasi lahan ;8.
Pengadilan PT AMBON Pidana Umum
Register : 16-10-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PT AMBON Nomor 68/PID.SUS/2019/PT AMB
Tanggal 24 Oktober 2019 — Pembanding/Terdakwa : JOSINA CONSTANTHINA SAPTENO alias INA
Terbanding/Penuntut Umum : J.W.PATTIASINA,SH.,MH
116 — 42
  • Bahwa diketahui ada tiga tujuan hukum yang selalu ingin diwujudkansecara integratif didalam pertimbangan putusan Hakim, yaitukeadilan dalam hubungannya dengan norma hukum positif (kepastianhukum), keadilan dalam hubungannya dengan norma sosial(kemanfaatan), dan keadilan dalam hubungannya degan norma moral(filosofis).Redbruch mengatakan, bahwa hukum yang baik yaitu ketika hukumtersebut memuat kepatian hukum, kemanfaatan dan keadilan.Sekalipu ketiganya merupakan cita hukum (rechtsidee), namunmasingmasing
Pengadilan PN BOJONEGORO Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 20-06-2013 — Upload : 08-11-2013
Putusan PN BOJONEGORO Nomor 130/PID.B/2013/PN.BJN
Tanggal 20 Juni 2013 — ADE KURNIA ERYANGGA PUTRA Alias ANGGA Alias MBAH GUN Bin JUMALI
35 — 5
  • saksisaksi dan keterangan terdakwa setelahdihubungkan satu dengan yang lain, dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, ternyata saling bersesuaian sehingga didapat fakta hukum sebagai berikut :e Bahwa terdakwa ADE KURNIA ERYANGGA PUTRA Alias ANGGAAlias MBAH GUN Bin JUMALI pada hari Jumat tanggal 22 Maret2013 sekira pukul 20.30 wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu18dalam bulan Maret 2013, bertempat di halaman depan SMAN 1Bojonegoro Jalan Panglima Sudirman No.28 Kelurahan Kepatian
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-01-2018 — Upload : 12-02-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 582/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 25 Januari 2018 — SITI ANISAH dkk lawan NUR SIDIK MUHAMMAD Als. SIDIK AENI
38 — 29
  • REKONPENSI untukmengosongkan tanah yang ditempatkan BatuBata tersebut.Bahwa, untuk menjamin kepastian dilaksanakannya kewajiban untukmembayar ganti rugi baik materil maupun immateril maka sudah cukupalasan hukum bagi Majelis Hakim yang memerikasa dan memutusperkara ini TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar uang paksa(Dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai dansekaligus untuk setiap hari keterlambatan pemenuhan pelaksanaan isiputusan tersebut;Bahwa, demi terjaminnya keadilan dan kepatian
Pengadilan PT AMBON Perdata
Register : 12-08-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PT AMBON Nomor 48/PDT/2020/PT AMB
Tanggal 15 September 2020 — Pembanding/Tergugat I : Elsina O. Lalin Diwakili Oleh : Elsina O. Lalin
Pembanding/Tergugat II : Yuliana Lalin Diwakili Oleh : Elsina O. Lalin
Terbanding/Penggugat : SETIA BAKTI ENUS
123 — 63
  • Bahwa karena tidak ada kejelasan dan kepatian waktu dari Tergugat danTergugat Il untuk melunasi pinjaman tersebut sehingga Penggugat danTergugat melakukan perjanjian utang piutang dengan bunga sebesar 6%untuk setiap bulannya sebagaimana disebutkan dalam surat perjanjianpengakuan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat dibawah tangan tertanggal 22 November 2019. (vide bukti P. 13, foto copiterampir);4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 02-01-2014 — Putus : 07-01-2015 — Upload : 23-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 P/HUM/2014
Tanggal 7 Januari 2015 — KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI KOTA BATAM VS GUBERNUR KEPULAUAN RIAU;
48 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatanpenanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;2 Pasal 14 huruf (a) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007, menyatakan:setiap penanam modal berhak mendapat: kepastian hak, hukum, danperlindungan;e Penjelasan Pasal 14 huruf (a), menyatakan:e Yang dimaksud dengan kepastian hak adalah jaminanpemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh haksepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yangditentukan.e Yang dimaksud dengan kepatian
Pengadilan PN SAUMLAKI Perdata
Register : 09-12-2019 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sml
Tanggal 28 April 2020 — Penggugat:
SETIA BAKTI ENUS
Tergugat:
1.Elsina O. Lalin
2.Yuliana Lalin
142 — 70
  • Bahwa karena tidak ada kejelasan dan kepatian waktu dari Tergugat dan Tergugat II untuk melunasi pinjaman tersebut sehingga Penggugatdan Tergugat melakukan perjanjian utang piutang dengan bungasebesar 6% untuk setiap bulannya sebagaimana disebutkan dalam suratperjanjian pengakuan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 51/Padt.G/2019/PN Smlyang dibuat di bawah tangan tertanggal 22 November 2019. (vide buktiP. 13, foto copi terampir);4.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 22-11-2017 — Putus : 22-03-2018 — Upload : 28-05-2018
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 36/G/2017/PTUN.SMD
Tanggal 22 Maret 2018 — Penggugat:
ZULKIFLIANSYAH, SP.
Tergugat:
BUPATI BERAU
91 — 49
  • Melanggar Asas Kepatian Hukum adalah Asas dalam NegaraHukum yang mengutamakan Landasan Peraturan Perundang Undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakandalam Penyelenggara Negara dalam menerbitkan suratkeputusan Tata Usaha Negara.Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa (PutusanTata Usaha Negara) tidak memperhatikan peraturanPerundangundangan, seorang didakwa atau dituntut dalamperkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (2)Undang Undang nomor 5 tahun 2014 dan Peraturan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Umum
Register : 10-03-2021 — Putus : 31-05-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tte
Tanggal 31 Mei 2021 — Penuntut Umum:
ABU PATANDEAN, SH.
Terdakwa:
SULASTRI KAMALUDDIN
112 — 34
  • penjualantanah, pada hal Terdakwa sudah tahu bahwa tanah yang dijual tersebut bukanmiliknya bersama saudara YAHYA SOLEMAN melainkan tanah warisan yangbelum dibagi kepada seluruh ahli warisnya sehingga diajukannya gugatan kePengadilan Agama Ternate pada hal uang yang telah diterima tersebutdigunakan untuk kepentingan Terdakwa dan saudara YAHYA SOLEMANtermasuk biaya gugatan di Pengadilan Agama dan selain itu beberapa bulankemudian setelah Terdakwa ditangih oleh Saksi SIGIT LITAN alias KO ACAMtentang kepatian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-05-2014 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132 K/TUN/2014
Tanggal 22 Mei 2014 — SUWANTO WIRJO, dk vs I. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
96 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • , Terletak Di Kampung Kamal, Kelurahan Kamal Muara, KecamatanPenjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta, Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah MempunyaiKekuatan Hukum Tetap tersebut, Tergugat tidak berusaha terlebih dahulumengadakan penelitianpenelitian lebih mendalam terhadap Posisi Hukum daripermasalahan, barulah kemudian melekukan penerbitan Objek Sengketa tersebut,tidak dilakukanya Asas Kecermatan dan Kepatian Hukum oleh Tergugat tersebutakan
Pengadilan PN SOLOK Perdata Tanah
Register : 15-03-2016 — Putus : 11-10-2016 — Upload : 30-12-2016
Putusan PN SOLOK Nomor - 1/Pdt.G/2016/PN.Slk.
Tanggal 11 Oktober 2016 — - MASFAR SYAFEI Dt. BANDARO SUTAN LAWAN: - MARDIANA SYAFEI,
118 — 23
  • Asas ini menghendaki proses pemeriksaan tidak berbelitbelit danuntuk melindungi hak para pihak guna mendapatkan pemeriksaan dengancepat agar segera didapat kepatian Hukum.
Pengadilan PA KOTA BANJAR Perdata Agama
Register : 07-08-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 11-03-2019
Putusan PA KOTA BANJAR Nomor 507/Pdt.G/2018/PA.Bjr
Tanggal 12 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
31 — 11
  • Menimbang, bahwa berdasarkan faktatersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumahtangga Penggugat danTergugat sudah sulit diharapkan rukun kembali dan sulit diharapkanmencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan sejahteraberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 atau membentukkeluarga sakina yang dilandasi rasa mawaddah wa rahmah (cinta dan kasih), Oleh karena itu Majelis berpendapat perceraian lebih maslahat danmemberikan kepatian
Pengadilan PA PALU Perdata Agama Perceraian
Register : 02-09-2013 — Putus : 03-02-2014 — Upload : 25-09-2014
Putusan PA PALU Nomor 444/Pdt.G/2013/PA.Pal
Tanggal 3 Februari 2014 — Pemohon VS Termohon
13 — 7
  • Ini terjadi kurang lebih dari 2 bulan.Hal ini membuat Termohon berontak meminta kepatian statusnya. karenamengingat anak dan nasehat dari keluarga maka baikan kembaili.;6. Setelah itu, Pemohon sering diteror ataupun di gombal oleh orang (wanita)melalui HP yang ternyata orang suruhan dari Termohon. Termohonmenyuruh orang (wanita) atau Termohon sendiri mengaku orang lain untuktelopon atau SMS yang berisi rayuan terhadap Pemohon.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 23-09-2021 — Putus : 19-11-2021 — Upload : 19-11-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 609/PID.SUS/2021/PT MKS
Tanggal 19 Nopember 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : AKIL Bin P. BULLA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : ADY HARYADI ANNAS, SH, MH
Terbanding/Penuntut Umum II : ANDI HERLINA PEBRIYANTI, SH
40 — 22
  • target penangkapan demimemenuhi kuota yang telah ditentukan, apakah setoiap Kami parapencari keadilan yang tidak memiliki daya untuk lepas dari jeratanpidana ini harus menanggung beban pidana untuk sesuatu yang tidakkami lakukan.Pemohon Banding memohon agar Yang Mulia Judex Factie TingkatBanding dengan segala keadilan yang bersumber dari hati nuraninyamenilai segala fakta yang telah Pemohon Banding uraikan di atas dengansaksama dan berdasarkan hukum yang sepatutnya demi terciptanyakeadilan dan kepatian
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 08-12-2017 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 04-07-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 153/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 25 April 2018 — Penggugat:
RIZA PERTIWI MPd
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN Kota Depok Provinsi Jawa Barat
Intervensi:
PT. Bank Perkreditan Rakyat Pinang Artha
119 — 44
  • . ; Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;Sebagai satusatunya Penerbit Sertipikat Hak atas Tanah secara nyata telahmenyelewengkan jabatannya karena secara tidak cermat (sembrono) telahmenerbitkan Sertipikat Hak Milik tanpa memikirkan Peraturan Perundang undanganyang menjadi syarat penerbitan Sertipikat, demikian pula Kepala Kantor Pertanahanmelanggar dan bertentangan Asas Kecermatan, ketelitian dan Kepatian Hukum. ; Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan UndangundangNomor
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-02-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 425 K/TUN/2010
Tanggal 17 Februari 2011 — DELIMA SIMORANGKIR dan kawan-kawan vs BUPATI TAPANULI UTARA
29 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (2) KeputusanMenteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 162/0/2003Tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, oleh karenanyasangatlah beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan ;Bahwa jelas adanya, penerbitan Surat Keputusan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat a quo tidak cermat, tidak memperhatikan faktafakta,faktorfaktor serta kepentingan terkait, sehingga sangat bertentangan denganketentuan perundangan yang berlaku dan Azas Umum Pemerintahan YangBaik yaitu Azas Kepatian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 11-05-2016 — Upload : 21-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 96 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 11 Mei 2016 — PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH CQ GUBERNUR SULAWESI TENGAH VS 1. Ir. H. ZAINAL ABDU, M.Si, DKK
68 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 96 K/Padt.SusPHI/201610.menerima atau menolak, sehingga dengan tidak diresponnya anjuran dariMediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiProvinsi Sulawesi Tengah tersebut, maka dapat disimpulkan Tergugat telahmenolak anjuran tersebut secara diamdiam;Bahwa oleh karena Tergugat menolak secara diamdiam anjuran MediatorHubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiSulawesi Tengah, dan tidak melaksakan anjuran tersebut maka untukmendapatkan kepatian hukum dan