Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suamiisteri sahyang telah melangsungkan Perkawinan di Gereja Kerapatan Pantekostapada tanggal 29 Mei 2001 dan telah dicatatkan pada Kantor KependudukanCatatan Sipil Kota Ambon, pada tanggal O02 Juni 2001 dengan nomor :112/B/2001;2. Bahwa dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telahdikaruniai Seorang Anak yaitu bernama Reski Renhad Bernad Pongrate;3.

Ssuami istri dengan tujuaan membentuk keluarga ataurumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa; Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menuruthukum masingmasing agama dan kepercayaannya ituHalaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pat.G/2021/PN Son Pasal 2 ayat (2) Tiaptiap perkawinan dicatat menurut peraturanperundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa Pengguat telah mengajukan bukti Surat berupa Fotocopy Surat Nikah, Nomor: 01.23, Dari Gereja Kerapatan

Pantekosta, Atas namaYohanis Tampang Pongrante dengan Margaretha Popa ( Bukti P1 ), Foto copyKutipan Akta Perkawinan, Nomor: 112/B/2001, ( Bukti P2 ) dan Foto copy KartuKeluaraga atas nama; Yohanis Tampang, ( Bukti P3 ) dimana bersesuaiandengan keterangan saksisaksi dipersidangan dimana antara Penggugat danTergugat adalah pasangan suamiisteri yang telah melangsungkan Perkawinandi Gereja Kerapatan Pantekosta pada tanggal 29 Mei 2001 dan telah dicatatkanpada Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota

bukti surat maupunSaksiSaksi yang diajukan oleh Pengugat maka, dieroleh faktafakta sebagaiberiktu:Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksisaksi yang diajukan olehPenggugat yang mana bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh faktasebagai berikut : Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini adalah sehubungandengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadapTergugat ; Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yangsah dan telah melangsungkan perkawinan di Gereja Kerapatan

Phy, telah mengemukakan halhal sebagai berikut : Bahwa Pemohon dan Pemohon i (Para Pemohon) telah melangsungkan perkawinan secaraagama Kristen di Gereja Kibaid (Gereja Kerapatan Injl Bangsa Indonesia) Jemaat Bambamone,Mamuju Utara, dengan Surat Nikah No.

Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;2 Menetapkan bahwa Pemohon MARTEN LOLUNGAN (suami) dan Pemohon Il HERMIN ODA(istri) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 April 2000 bertempat di GerejaKibaid (bereja Kerapatan Injil Bangsa Indonesia) Jemaat Bambamone, Mamuju Lara:6.

untuk semuajemaat maka Para Pemohon lalu menjadi jemaat saksi Bahwa Para Pemohon pindah ke Mamuju Utara pada tahun 2002 dan selanjutnya Pemohon bekerja di perusahaan perkebunan sawit: Bahwa saksi mengenal Para Pemohon setelah mereka menikah; Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Kristen di Tana Toraja pada tanggal 0 April7M dan = saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan pada pengakuan dan suratketerangan pernikahan yang dibawa oleh Para Pemohon dari Tanah Toraja: Bahwa bereja Kibaid (Gereja Kerapatan

W, bukanlah penyelenggarapernikahan Para Pemohon namun masih satu induk dengan Gereja tempat Para Pemohonmenikah di Tana Toraja; Bahwa bukti surat PN tersebut hanya bersifat menerangkan yang penerbitannya dilakukanatas permintaan yang bersangkutan setelah pihak Gereja melakukan pengecekan kebenaranatas pernikahan yang akan diterangkan: Bahwa saksi mengenal Pendeta YUIIUS TODING ALM STH, Ketua Majelis Gereja Kibaia(Gereja Kerapatan Injl Bangsa Indonesia) Jemaat Bambamone, Mamuju Lara, yangmenerbitkan

pindah ke Mamuju Utara pada tahun 2002 dan selanjutnya Pemohon bekerja di perusahaan perkebunan sawit Bahwa Para Pemohon menjadi jemaat saksi karena di lingkungan tempat tinggal ParaPemohon hanya terdapat kumene atau tempat ibadah untuk semua jemaat Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Kristen di Tana Toraja pada tanggal 0 April7M dan saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan pada pengakuan dan suratketerangan pernikahan yang dibawa oleh Para Pemohon dari Tanah Toraja: Bahwa bereja Kibaid (Gereja Kerapatan

Menyatakan putusan Kerapatan Adat Nagari TikuSelatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, KabupatenAgam, tanggal 15 Agustus 2008 adalah kuat, sah danberharga ;4. Menyatakan perbuatan para tergugat II yang telahmendirikan bangunan~ kedai diatas tanah obyekperkara secara tanpa hak dan tanpa izin penggugatadalah perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad)5.

(sporadic) oleh tergugat I ;Bahwa Kutar anak dari almarhum Lipah dan Berebehmenerangkan (T.V) bahwa tanah yang sesuai denganobjek perkara adalah tanahnya Saora dan sekarangdikuasai cucunya (tergugat I Syahrial) bukantanahnya orang tua Kutar ;Bahwa dalam surat bukti bertanda P.I tertera dalamranji bahwa saksi I tergugat Kutar adalah anak dariLipah sedangkan Rakik adalah anak = dari Cayasedangkan Caya adalah anak dari sono ;Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.2a s/d P.3adalah surat keputusan kerapatan

adat nagari TikuHal 7 dari 8 hal Put.No. 34/Pdt/2011/PT.Pdg.Selatan dalam rangka penyelesaian tanah yang terletakdi Jorong Pasar Nagari Tiku Selatan antara si Rakikdengan DarMenimbang, bahwa = menurut pengetahuan majeliswewenang~ dari kerapatan adat dalam menyelesaikansengketa tanah hanyalah menyangkut kasus adat dantanah yang berhubungan dengan pusako tinggi/bukanpusako rendah sebagai didalilkan dalam posita gugatan,maka surat bukti tersebut dalam perkara ini tidakdapat dijadikan bukti sehingga

Bahwa Penggugat sudah mengajukan permohonan penyelesaian atas sengketatanah objek perkara berikut Surat Penyerahan Tanah oleh TergugatI kepadaTergugatII tertanggal 1 Mei 2011 kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) GurunPanjang Kecamatan Bayang, yang ditindaklanjuti dengan keluarnya PutusanKAN Gurun Panjang pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2011, yang padaPutusan No. 33/Pdt.G/2011/2N. Pin.

Menguatkan putusan Kerapatan Adat Nagari Gurun Panjang yang menyatakanbahwa tanah terperkara adalah tanah milik kaum Penggugat ;5. Membatalkan surat penyerahan tanah tertanggal 1 Mei 2011 dari TergugatIkepada TergugatII ;6. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TergugatIdan TergugatII ;Dan/atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadiladilnya (exaequo et bono) ;Putusan No. 33/Pdt.G/2011/2N. Pin.

Robbi Maeropen panggilan Robi ;Maka Penggugat (Alwis) mengajukan permohonan kepada Kerapatan AdatNagari (KAN) Gurun Panjang Kecamatan Bayang.

Tepatnya pada hari Jumat 21Oktober 2011 Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang terdiri dari 4 orang timpenyelesaian Adat mengeluarkan keputusan yang bersifat mediasi bahwa keduabelah pihak tidak ada yang dimenangkan ;Ini dibuktikan dalam surat bukti Kerapatan Adat Nagari dan Surat Pernyataandari 4 orang tim penyelesaian adat ;Penggugat (Alwis) mengaku dimenangkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN)sedangkan keputusan KAN tidak mutlak untuk memenangkan pihak yangbersengketa, bahkan tim penyelesaian adat yang

Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan untuk menindaklanjuti tentang SuratKeputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Gurun Panjang yang tidak sah danmengandung kontroversi, imi berdasarkan dari Surat Keterangan TimPenyelesaian Adat yang terdiri dari 4 orang yang mana tidak mengetahui samasekali tentang Keputusan Kerapatan Adat Nagari tersebut ;Ini terlampir dalam surat bukti yang diterima Tergugat untuk proses persidanganselanjutnya ;5.

(ParaTergugat) tidak menghadiri penyelesaian tersebut dan Tasril Dt.Garangmenyarankan kepada Syamsu Gelar St.Molano untuk melanjutkan persoalanini ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lansek Kodok, Nagari Lansek KodokKecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman;19.Bahwa atas saran dari Tasril Dt.Garang tersebut Syamsu Gelar St.Molano(Penggugat) melanjutkan persoalan ini ke Kerapatan Adat Nagari (KAN)Halaman 3 dari 16 hal. Put.

Nomor 1368 K/Pdt/2016Lansek Kodok dan pada tanggal 15 Februari 2015 KAN Lansek Kodokmemutuskan bahwa Kolam Ikan tersebut benar kolam minum makan sakoMolano;20.Bahwa atas penyelesaian dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lansek Kodoktersebut cucu kemenakan Saulan (alm.)

dalam pertimbangan hukumlainnya pada halaman 7 paragraf ke6 (keenam) telah menyatakan buktisurat maupun saksisaksi yang diajukan Penggugat tidak ada salingkesesuaian satu dengan yang lain atau tidak ada bukti yang mendukungsatu dengan yang lain tidaklah berdasarkan hukum;Bahwa bukti surat P4 yang diajukan Pemohon Kasasi semulaTerbanding/Penggugat sama (identik) dengan bukti surat T11A yangdiajukan Para Termohon Kasasi semula Pembanding/Para Tergugatyang artinya sengketa ini telah diputuskan oleh Kerapatan

Adat NagariLansek Kadok dan kedua belah pihak telah hadir dalam musyawarahtersebut tetapi Para Termohon Kasasi semula Pembanding/ParaTergugat tidak mau melaksanakan putusan KAN Lansek Kadok tersebutsehingga sengketa ini dibawa ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;Bahwa Majelis Hakim Banding telah mengesampingkan keterangan saksiSyahrial anggota Kerapatan Adat Nagari yang pernah menyelesaikanperselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat di Kerapatan AdatNagari Lansek Kodok Kecamatan Rao Selatan

surat tersebut, itubukanlah tanda tangannya dan setahu SARWINCE atas Harta Sengketa hanya adapegang gadai bukan diperjual belikan;Bahwa atas keterangan yang penggugat peroleh penggugat sampaikan kepadaTergugat 1 dan meminta Harta sengketa dikembalikan kepada Penggugat danpegang Gadai akan penggugat tebus, namun para Tergugat tetap tidak mau danmenyatakan Harta sengketa telah dibelinya;Bahwa oleh karena para Tergugat tetap tidak mau, maka kemudian Penggugatmenyampaikan permasalahan tersebut kepada Kerapatan

Adat Nagari (KAN) Talu,dan mohon diselesaikan dengan cara musyawarah;Bahwa atas pengaduan Penggugat tersebut, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Talutelah memanggil kami kedua belah pihak dan mengadakan sidangsidang untukmenyelesaikan permasalahan tersebut, namun tidak dapat kata mufakat sehinggaKerapatan Adat Nagari (KAN) Talu mengeluarkan Surat Keputusan No : 43/KANTL/XII/2010, TANGGAL 9 Desember 2010 ( bukti Penggugat nantinya);Bahwa dalam Surat keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Talu No : 443/KANTL

No. 1207 K/Pdt/201216171819yang akan berakhir apabila pemilik ingin mengambil sawah dengan mengembalikanpegang Gadainya;KEDUA :Karena Nurasni sebagai ahli waris almarhum Sana, meminta sawah danmenyanggupi/mengembalikan pegang Gadai, maka Nurbaya ahli waris almarhumMina harus menyerahkan sawah tersebut dengan menerima pegang Gadai berbentukpadi 100 (seratus) kembut;KETIGA :Padri Malintang Rajo Ninik Mamak Kp.Rumbai agar melaksanakan amar keputusanini;Bahwa atas keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN

Sebagaimana diketahui, bahwa lembaga Kerapatan AdatNagari adalah suatu lembaga musyawarat adat yang dibentuk berdasarkan PeraturanDaerah No. 13. Sehingga produk hanya berbentuk kesimpulan, bukan putusan.Sehingga menurut hukum tidak mengikat pihak dalam perkara tersebut;Bahwa sebagaimana diketahui Lembaga Kerapatan Adat bukan lembagaperadilan, sehingga Lembaga Kerapatan Adat tidak berwenang menetapkanhubungan hukum atau menghukum sesorang, karena hal itu menjadi kewenanganpengadilan.

Dengandemikian tanah sengketa tidak mengalami individualisasi kepemilikan;Bahwa berdasarkan hasil rapat Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan keterangansaksisaksi terbukti status tanah sengketa adalah Pegang Gadai, oleh sebab ituberdasarkan hukum adat Minang tidak dikenal kadaluwarsa dan berdasarkan UndangUndang dapat ditebus setelah 7 (tujuh) tahun;Bahwa mengenai surat jual beli tahun 1972 dan akta jual beli 1975 berdasarkanbuktibukti dan keterangan saksisaksi ternyata cacat hukum;Hal. 21 dari 23 hal.

PANITIA PENYELESAIAN PERKARA PERDATA (P4)KERAPATAN ADAT NAGARI SINTUAK, Kecamatan SintuakToboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya disebutsebagai TERGUGATB ;C. KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) SINTUAK, = alamatKenagarian Sintuak, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang,Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT C ;D. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. CQ. BADANPERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA, CQ. KANTORWILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSISUMATERA BARAT, CQ.

A.1, 2 dan 3hibahkan sebahagian kepada Nagari, Kerapatan Adat Nagari, Kantor BalaiPemuda, Sekolah Taman KanakKanak; padahal tanah tersebut adalahmerupakan satukesatuan dengan objek perkara, dan selain itu dalam MengurusSertifikat Hak milik dan menjualnya kepada Tergugat E dan F juga tidak digugatoleh Para Penggugat.e Bahwa segala perbuatan tersebut diatas Para Tergugat A.1, 2 dan 3lakukan telah berdasarkan Hukum dan UndangUndang yang berlaku; maka dariitu Lora Novita (Tergugat F) dan Amin (Tergugat

Bahwa setelah Tergugat A.1, 3 dan 4 sampai dikampung dan jugamengetahui hal itu; maka Tergugat A.1, 3 dan 4 pergi menghadap ke Tergugat B(Panitia Penyelesaian Perkara Perdata) dan Tergugat C (Kerapatan Adat Nagari)Sintuk untuk membatalkan kembali hasil putusan yang dibuat pada tanggal 7 April2008 tersebut.Bahwa dari hasil laporan Tergugat A.1, 3 dan 4 tersebut; makaTergugat B dan Tergugat C juga mempelajarinya secara seksama hasil dariputusan itu;e Bahwa setelah Tergugat B dan Tergugat C mempelajari

Foto copy Surat Keputusan dari Panitia Penyelesaian Perkara Perdata (P4)Kerapatan Adat Nagari Sintuk Kecamatan Sintuk Toboh GadangKabupaten Padang Pariaman Nomor: 01/P4/KAN/STK2009, tertanggal 17Februari 2009, (bukti P.III);Menimbang bahwa buktibukti tersebut telah diberi materai dandiperlihatkan aslinya dipersidangan kecuali bukti P.IIl tidak dapat ditunjukkanaslinya;Menimbang bahwa untuk mendukung dalildalil bantahannya, TergugatA.1,2,3 dan E telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:1.

Foto copy Surat Keputusan dari Panitia Penyelesaian Perkara Perdata (P4)Kerapatan Adat Nagari Sintuk Kecamatan Sintuk Toboh GadangKabupaten Padang Pariaman Nomor : 01/P4/KAN/STK2009, tanggal 17Februari 2009, (bukti T.A.1,2,3 dan E.3);5. Foto copy Surat Penyerahan Tanah, tanggal 23 Februari 2009, (buktiT.A.1,2,3 & E.4);6. Foto copy Surat Penyerahan Tanah, tanggal 23 Februari 2009, (buktiT.A.1,2,3 dan E.5);7.

Penghulu Bungsu;Bahwa bukti surat P.2 ini membuktikan bahwa sebelum mengajukangugatan ke Pengadilan Negeri Sawahlunto, Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi terlebin dahulu telah memberitahukan telah terjadi sengketa objekperkara pada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Laweh;Bahwa bukti surat P.3 berupa surat undangan dari Kerapatan AdatNagari (KAN) Padang Laweh kepada Datuok Nan Balimo, A.

Adat Nagari (KAN) Padang Lawehakan tetapi tidak menemukan kesepakatan;Bahwa salah satu tugas Kerapatan Adat Nagari adalah menyelesaikanperkaraperkara perdata adat dan istiadat, termasuk salah satunyamenyelesaikan sengketa tanah ulayat.

Dalam Pasal 12 ayat (1) Perda Sumbartentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya diuraikan bahwa sengketa tanahulayat di nagari diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) menurutketentuan sepanjang adat yang berlaku, bajanjang naiak batanggo turun dandiusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalambentuk keputusan perdamaian.

Ketentuan pasal ini mengisyaratkanpenyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan proses non litigasi.Kedudukan Kerapatan Adat Nagari tidak bersifat sebagai pihak yang memutusperkara tetapi untuk meluruskan persoalanpersoalan adat yang terjadi darisengketa tersebut, keberadaan Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikansengketa adat dan istiadat adalah untuk melakukan mediasi adat, yang ditujudari proses tersebut adalah mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.Kerapatan Adat Nagari hanya memfasilitasi

, sedangkan penyelesaian tetapdiserahkan kepada kedua belah pihak, sehingga keputusan yang diterbitkanoleh Kerapatan Adat Nagari adalah menyatakan tercapai atau tidaknyaperdamaian bagi kedua belah pihak, sehingga dinubungkan dengan bukti suratP.3 dan bukti surat P.4, Majelis sudah menganggap tepat tindakan yangdilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membawa permasalahana quo terlebih dahulu melalui proses median di Kerapatan Adat Nagari (KAN);Bahwa bukti surat P.5 berupa surat keterangan

KotoDalam mengenai masalah sengketa tanah, surat tersebut tertanggal 16Februari 2017, yang mana disana meminta Kerapatan Adat Nagariuntuk dapat memfasilitasi masalah tersebut.

Oleh karena perkaranya terlalu rumit Kerapatan Adat Nagari tidaksanggup untuk mencapai kesepakatan yang mana saat itu dariKerapatan Adat Nagari hanya hanya dapat membuat resume daripermasalahan tersebut yang terlampir dalam bukti surat Penggugatyaitu P.10;Bahwa yang dimaksud dengan penggarap dalam surat tersebut adalahRahimah dan tergugat lainnya;Bahwa suku saksi adalah Sikumbang, dan saat itu saksi menjabatsebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari di Koto Selayan;Bahwa objek perkara ini terletak di Koto

Dalam yang termasuk dalamdaerah Kerapatan Adat Nagari di Koto Selayan;Bahwa saksi tahu dimana objek perkara tapi saksi tidak tau batasbatasnya;Bahwa saksi tidak tahu siapa Ninik Mamak dari tanah yang jadi objekperkara ini;Bahwa setahu saksi pada tahun 2017 tidak ada orang yang memangkugelar Datuk Kampung Dalam;Bahwa kaitan Penggugat dengan Datuk Kampung Dalam setahu saksiyaitu satu suku yakni Suku Koto;Bahwa yang mengajukan surat ke Ketua Kerapatan Adat Nagari di KotoSelayan saat itu adalah Suku

Koto dari Koto Dalam diantaranyabernama Sutan Rajo Ameh, Datuk Dikoto;Bahwa bukti surat yang dibawa Tergugat saat datang ke KerapatanAdat Nagari diantaranya suratsurat pernyataan yang saksi tidak ingatlagi isi Surat pernyataannya;Halaman 40 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Padt.G/2018/PN BktBahwa sengketa ini tidak bisa diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari,karena lingkup perkara terlalu besar, jadi Kerapatan Adat Nagari tidaksanggup untuk menyelesaikan sengketa ini;Bahwa Saksi tidak tahu

Adat NagariKoto Selayan;Bahwa saksi tinggal di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh;Bahwa saksi bisa tahu tentang permasalahan ini, karena saksibertugas di Kerapatan Adat Nagari Tigo Baleh, dan mengenai perkaraini dahulu pernah masuk surat ke Kerapatan Adat Nagari Tigo Balehdari penghulu suku Koto di Koto Bawah yang meminta suratketerangan untuk mengajukan perkara terdahulu;Bahwa saksi pernah bertemu dengan M.

KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) BALAI NARAS,berkedudukan di Jalan Pasir Naras, Kecamatan PariamanUtara, Kota Pariaman, diwakili oleh Armaizal, S.Sos.,sebagai Pj. Ketua Kerapatan Adat Nagari Ill Koto Naras,Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Marjuli Pole, selaku WakilKetua Il Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ill Koto Naras,Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, beralamat diDesa Balai Naras, Kecamatan Pariaman Utara, KotaHalaman 1 dari 8 hal. Put.

Latifah;Menyatakan Surat Keterangan (SK) yang dikeluarkan oleh KerapatanAdat Nagari (KAN) dan Surat Keterangan (SK) Kepala Desa Balai Narastidak mempunyai kekuatan hukum sebagai dasar pengurusan alas hakdalam mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanahobjek perkara a quo kepada Tergugat D, Badan Pertanahan Nasional(BPN) Kota Pariaman;Menyatakan pernyataan dan pengakuan Kerapatan Adat Nagari (KAN)Balai Naras dan Kepala Desa Balai Naras bahwa tanah objek perkaramerupakan tanah Nagari

tanah yang menjadi objek perkara a quo merupakan tanahPenggugat bersaudara yang berasal dari waris almarhumah Ny Latifah; Menyatakan Surat Keterangan (SK) yang dikeluarkan oleh KerapatanAdat Nagari (KAN) dan Surat Keterangan (SK) Kepala Desa Balai Narastidak mempunyai kekuatan hukum sebagai dasar pengurusan alas hakdalam mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanahobjek perkara a quo kepada Tergugat D, Badan Pertanahan Nasional(BPN) Kota Pariaman; Menyatakan pernyataan dan pengakuan Kerapatan

Alias OEPIK ADANG (pr) dan H.KOLANG (pr) sebagai Penggadai dengan Nenek Tergugat yang bernama ADJAM sebagai Pemagang pada Tanggal 11 Maret 2009;- Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hokum seluruh surat-surat yang dibuat antara Nenek Tergugat yang bernama ADJAM maupun seluruh surat-surat yang dibuat antara Tergugat selaku Ahli Waris dari ADJAM menyangkut tanah objek perkara Tumpak II dengan Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat IV;- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hokum Kesimpulan Kerapatan

Sehingganyaterhadap perbuatan TERGUGAT yang tidak mau menyerahkan Objek PagangGadai yang merupakan Harta Pusaka Tinggi milik PENGGUGAT setelahberakhirnya masa Perjanjian Pagang Gadai pada Tanggal 11 Maret 2009, makaPENGGUGAT telah pula mengajukan permasalahan tersebut ke Kerapatan AdatNagari (KAN) Nan Salapan Suku Nagari Padang ;Bahwa terhadap permasalahan yang PENGGUGAT ajukan ke Kerapatan AdatNagari (KAN) Nan Salapan Suku Nagari Padang terhadap perbuatan TERGUGATselaku Ahli Waris dari ADJAM yang

tidak mau menyerahkan tanah Objek perkarasetelah berakhirnya masa perjanjian pagang gadai, maka Kerapatan adat nagari(KAN) Nan Salapan Suku Nagari Padang telah pula memeriksa dan mengadiliperkara tersebut, sehingganya terhadap permasalahan tersebut maka KeraapatanAdat Nagari (KAN) Nan Salapan Suku Nagari Padang telah pula menerbitkanKesimpulan, yaitu dikenal dengan Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari (KAN) NanSalapan Suku Nagari Padang Tertanggal 16 September 2009 No. 04/ PDT.KAN/NM.8.SK/ IX/ 2009

;Dimana Dalam Kesimpulan Kerapatan Adat nagari (KAN) Nan Salapan SukuNagari Padang Tertanggal 16 September 2009.

alasan hukum untuk menyatakan sah danmempunyai kekuatan hukum Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nana1110.11.12.Salapan Suku Nagari Padang Tertanggal 16 September 2009 Nomor : 04/PDT.KAN/ NM.8.SK/ IX/ 2009 ;Bahwa setelah habisnya masa Perjanjian Pagang Gadai serta setelah adanyaKesimpulan Kerapatan Adat Nagari )KAN) Nan Saapan Suku Nagari PadangTertanggal 16 September 2009 Nomor : 04/ PDT.

Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hokum Kesimpulan Kerapatan AdatNagari (KAN) Nan Salapan Suku Nagari Padang Tertanggal 16 September2009, Nomor : 04/ PDT.KAN/ Nm.8.SK/TX/ 2009 ;.

Fotocopy Berita Acara Pembentukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sikucurtanggal 7 Juni 2009, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkansesuai dengan asli nya, diberi tanda P.8;9.

Fotocopy Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pengurus KerapatanAdat nagari (KAN) Sikucur Masa Bakti 20092014 Nomor: SK.01/PPHalaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pmn10.KAN/SKC/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 yang telah diberi meterai cukup dantelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9;Fotocopy Surat Keputusan Pucuak Pimpinan Kerapatan Adat NagariSikucur Nomor : SK.01/PPKAN/SKC/II/2016 tentang Susunan DanPersonalia Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sikucur

Adat Nagari (KAN) Sikucurtanggal 7 Juni 2009, bukti surat P.9 berupa Fotocopy Struktur Organisasi danTata Kerja (SOTK) Pengurus Kerapatan Adat nagari (KAN) Sikucur Masa BaktiHalaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pmn20092014 Nomor: SK.01/PPKAN/SKC/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 dan buktisurat P.10 berupa Fotocopy Surat Keputusan Pucuak Pimpinan Kerapatan AdatNagari Sikucur Nomor : SK.01/PPKAN/SKC/II/2016 tentang Susunan DanPersonalia Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sikucur

Masa Bakti 20162021 tanggal 5 Februari 2016, dan terhadap ketiga bukti ini Majelis hakimpahami hanya membuktikan mengenai keberadaan Kerapatan Adat Nagari(KAN) Sikucur;Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukansaksisaksi yang di dengar keterangannya dibawah sumpah menerangkan:e Saksi Mukhtaruddin pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak tahudengan objek perkara, bahwa saksi mengetahui Penggugat memilikihubungan kekerabatan dengan Yusuf;e Saksi Tooh pada pokoknya menerangkan

bahwa saksi tahu dengan objekperkara, bahwa saksi tahu dari Ayang (anaknya Tiazin) bahwa Tiazinmembeli sawah objek perkara dari Yusuf dan saksi pernah melihat surat jualbeli tersebut, bahwa setahu saksi sawah yang dijual Yusuf kepada Tiazinadalah kepunyaan Yusuf, bahwa setahu saksi jika Yusuf meninggal duniayang berhak atas harta yang ditinggalkan adalah Zainal;e Saksi Alizar pada pokoknya hanya menerangkan mengenai Kerapatan AdatNagari (KAN) Sikucur dan Pengurusnya;Menimbang, bahwa jika dihubungkan

Ketua Kerapatan Adat Nagari Panampuang IV Angkat,beralamat Kantor Kerapatan Adat Nagari Panampuang IVAngkat di Kenagarian Panampuang, Kecamatan IV Angkat,Kabupaten Agam ;Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat a, b, ILll/ParaTerbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPara Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembandingtelah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai TergugatHal.

pemanggilan dengan kehadiran Penggugat sangatdekat sekali sehingga tidak mungkin Penggugat dapat pulang menghadiripanggilan tersebut, apalagi Penggugat Yuliswar Hamid bekerja di perusahaanswasta yang sulit mendapatkan izin pulang dan Penggugat Gusnimar adalahbekerja seharihari sebagai pedagang, sehingga tidak memungkinkan bisapulang bila jarak panggilan dengan waktu pertemuan relatif singkat ;Bahwa kemudian pada bulan Maret 2007 Penggugat dipanggil lagioleh Tergugat Ill untuk menghadiri Sidang Kerapatan

Dt.Rajo Agam, SH, MH dan Dt.Raja Pangulu masingmasing sebagaianggota Majelis Kerapatan Adat ;Putusan mana hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbukauntuk umum oleh Majelis Kerapatan Adat Nagari yang bersangkutan dengandibantu oleh H.Sy.Dt.Raja Endah sebagai Panitia/Sekretaris Kerapatan AdatNagari (KAN) ;Keputusan Majelis/KAN ini, sebagai Lembaga Kerapatan Adat Tertinggi diKenagarian Panampuang, maka 14 (empat belas) hari semenjak keputusandiucapkan, telah mempunyai kekuatan hukum yang

Nomor 733 PK/Pdt/2019Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak mau tunduk dan tidak maumenjalankan Putusan Lembaga Kerapatan Adat Kampung DalamKecamatan Hamparan Rawang tersebut serta

Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak mau tunduk dan tidakmau menjalankan Putusan Lembaga Kerapatan Adat Kampung Dalam,Halaman 8 dari 7 hal. Put. Nomor 733 PK/Pdt/2019Kecamatan Hamparan Rawang tersebut serta tetap menguasai objeksengketa dan objek sengketa II milik Para Penggugat adalah perbuatanmelawan hukum;.

peninjauan kembali tersebut,Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memoripeninjauan kembali tanggal 7 Mei 2019 yang menolak permohonanpeninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidakditemukan satupun kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata, dimanakepemilikan Para Penggugat atas Objek Sengketa tersebut telah diputuskanmelaui Lembaga Kerapatan

Maka orang tua penggugat dirugikan Rp.12.500.000, (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ditambah Rp.58.000.000, (lima puluh delapan juta rupiah) menjadi Rp. 70.500.000,(tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);= Bahwa penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan persoalan inibaik secara kekeluargaan maupun melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN)Taluk namun tidak membuahkan hasil seperti apa yang dibuat dalamberita acara tanggal 21 Agustus 2014 dan 29 Agustus 2014;= Bahwa pantaslah perkara ini diajukan

Demikianjuga penyelesaian di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Taluk. Sidangpertama KAN tanggal 21 Agustus 2014 hanya dihadiri pihak Penggugatuntuk meminta keterangan dan melihat bukti hak dari penggugat atasobjek perkara. Sidang kedua KAN tanggal 29 Agustus 2014 hanyadihadiri pihak Tergugat untuk meminta keterangan dan melihat bukti hakdari Tergugat atas objek perkara.

Adat Nagari Taluk pada saat itu objekperkara adalah pusaka tinggi Penggugat dan Para Tergugat;Bahwa menurut Saksi selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Taluk,yang dikatakan seKaum yaitu, orang yang dikatakan seharta sepusaka,sehino semalu ;Bahwa yang menguasai objek perkara sekarang adalah Tergugat 1.b /Emi Dalti ;Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Padt.G/2015/PN.Pnne Bahwa menurut Saksi objek perkara adalah pusaka tinggi Penggugat danPara Tergugat yang berasal dari Nenek/ayek

BAGINDO :e Bahwa menurut saksi sebagai anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN)Taluk, Saksi mengetahui ada 2 (dua) kali sidang di KAN tentangpersengketaan ini, namun Saksi pada saat itu keluar ruangan jadi tidaktahu apa yang dibahas;e Bahwa menurut Saksi ibunya pernah bercerita kepadanya bahwa ibuPenggugat dan ibu Para Tergugat beradik kakak;e Bahwa menurut Saksi yang menjadi Mamak Kepala Waris dalam KaumPenggugat dan Para Tergugat yaitu, Saparin Dt. Bdr.

Sutan;e Bahwa pada saat persoalan ini disidangkan di Kerapatan Adat NagariTaluk, Saparin Dt. Bdr Sutan tidak hadir ;3.

Berita acara Penyerahan Ganti Rugi (Adat Diisi Limbago Dituang), tanggal 15Mei 1996, turut menyaksikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten PesisirSelatan;Bahwa, dari seluruh dokumen tersebut mulai dari Surat Pernyataan Kesepakatanbersama Ninik Mamak/Penghulu Suku Dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang,Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut dan Berita AcaraPenyerahan ganti Rugi, diketahui batas yang diserahkan pada PT.

Adat Nagari (KAN) Lunang melalui SuratPernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, tanggal 15 Mei 1996,mengetahui dan telah dicatat dalam daftar No. 02/V/PH/BPN1996 olehKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan yang sejak tahun2013 tercatat sebagai Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 milikPenggugat yang akibat ditelantarkan sebelumnya selama lebih dari 10(sepuluh) tahun, maka Ninik Mamak Penghulu dalam Kerapatan AdatNagari (KAN) Lunang melalui Surat tertanggal 19 Agustus 2006mengajukan permohonan

Bahwa, mulai dari Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 27,Tergugat beserta keluarga Tergugat adalah petani yang berasal dari kaumlemah/miskin yang mendapatkan hak milik penguasaan tanah dari Ninikmamak/Penghulu Suku dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang untuk Tergugatlangsungkan kehidupan dan selalu mengusahakan tanah tersebut dengan tidakTergugat terlantarkan atau membuat tanah tersebut tidak bermanfaat denganmengabaikan;7.

Fotokopi Surat Pernyataan/Kesepakatan Bersama Ninik Mamak/Penghulu SukuDalam Kerapatan Adat Nagari Lunang, Kec. Pancung Soal Perwakilan LunangSilaut, Kab. Pesisir Selatan, tertanggal 27 Januari 1996, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P7;8. Fotokopi Surat Pernyataan Ninik Mamak Penghulu Suku Kerapatan AdatNagari Lunang tertanggal 2 Februari 1996, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P8;9. Fotokopi Surat Keterangan Kantor Desa Lunang, Kec.

Tio;e Bahwa, setiap orang yang ingin mendapatkan lahan ulayat nagari, harusmembayar adat diisi limbago dituang kepada Kerapatan Adat Nagari Lunang;e Bahwa, penguasaan lahan oleh Para Tergugat didasarkan atas Surat Ijin Tertulisdari Ninik Mamak Kerapatan Adat Nagari Lunang;e Bahwa, surat ijin tersebut dibuat oleh Para Tergugat, Ninik Mamak hanyamenandatangani saja;e Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Ninik Mamak pernah mengeluarkanSurat Pelepasan hak Atas Tanah Ulayat nagari untuk Para Tergugat;

Lahir atau Mak Lajieh atau H.Mek Lahir adalah angku atau mamak kandung Penggugat danPenggugat adalah ahli waris yang sah dalam kaumnya;Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat yang menguasai ataumenyerobot tanah objek perkara pertama, kedua, ketiga dan keempatadalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak Penggugat:;Menyatakan sah dan kuat secara hukum Putusan Kerapatan Adat Nagari(KAN) Pasar Baru Kecamatan Bayang Pesisir Selatan Nomor 04/Pdt.Adat/2016/KAN/PS.BR;Menghukum Tergugat untuk mengosongkan

Menyatakan sah dan kuat secara hukum Putusan Kerapatan Adat Nagari(KAN) Pasar Baru Kecamatan Bayang Pesisir Selatan Nomor04/Pdt.Adat/2016/KAN/PS.BR;7. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkarapertama, kedua, ketiga dan keempat dari segala hakhaknya atau darisegala hakhak orang lain yang diperoleh dari Tergugat danmenyerahkan secara baikbaik kepada Penggugat, jika ingkar denganbantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia atau pihak keamananlainnya;8.

Mek Lahir, diperkuatadanya Putusan/Penetapan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pasar Barutanggal 4 Juni 2016 Nomor 04/Pdt.Adat/2016/KAN/PS.BR, makapenguasaan keempat objek sengketa oleh Tergugat adalah perbuatanmelawan hukum;:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali SYAMSIR CHAN DATUK PANDUKO SATI (Lk) tersebut harusditolak:Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak

memeriksa dan mengadilinya, tanpa mendapat ijindengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayakumum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaanuntuk itu dengan tidak perduli aoakah untuk menggunakan kesempatan adanyasuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwadengan cara sebagai berikut :e Bahwa pada hari selasa tanggal 25 Februari 2014 sekitar jam 23.30 Wibketika terdakwa MASDI Panggilan BARETA sedang duduk disampingkantor Kerapatan

Saksi FREDO SYAFITRA :Bahwa saksi adalah anggota polisi Polres Sawahlunto yangmelakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait denganpenjualan Togel yang dilakukan oleh Terdakwa;Bahwa penangkapan terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Februari2014, sekira pukul 23.30 Wib, di samping Kantor Kerapatan AdatNagari (KAN) Kubang di simpang Lapangan Segitiga KelurahanSaringan Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi bersamasamadengan saksi Wilman Dani;Bahwa Saksi melakukan

Saksi ERIZOL panggilan ERI :Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sebagai penjual togel karena saksipernah membeli togel dengan cara mengirim SMS kepada Terdakwa;Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2014di samping Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kubang disampingLapangan Segitiga Kelurahan Saringan Kecamatan Barangin KotaSawahlunto;Bahwa cara permainan Judi Togel pasangan minimal Rp. 1000,00(seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan keuntugan Rp.60.000,00 (enam puluh

Saksi Chandra panggilan Minceng:Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sebagai penjual togel karena saksipernah membeli togel dengan cara mengirim SMS kepada Terdakwa;Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2014di samping Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kubang disampingLapangan Segitiga Kelurahan Saringan Kecamatan Barangin KotaSawahlunto;Bahwa cara permainan Judi Togel pasangan minimal Rp. 1000,00(seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan keuntugan Rp.60.000,00 (enam

tersebut adalah merupakan bukti otentikkarena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan oleh karena memilikikorelasi yang erat dengan perkara ini maka Majelis menilai bukti surat tersebutdapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keteranganTerdakwa MASDI panggilan BARETA yang pada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Samping Kantor Kerapatan

RAJO NAN SATI selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN)Teluk Kabung bersamasama dengan SYAFRUDIN, S.SOS. selaku Camat Bungus TelukKabung Kota Padang, EJISRIN, SE selaku Lurah Teluk Kabung Tengah dan H. FIRDAUS K,SE.

Adat Nagari (KAN) tugasnya adalah menjaga keutuhandan Kerapatan Adat Nagari.Bahwa benar menurut PP No. 38 Tahun 2007 tentang pengadaan tanah untukkepentingan umum adalah kewenangan Pemda.

PLN danFatyuddin, SH dari Pemko Padang dengan dihadiri oleh Camat Bungus Teluk Kabung,Lurah Teluk Kabung Tengah, terdakwa selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN)Teluk Kabung, Ninik Mamak, Pemuka Masyarakat dan Pemuda.Karena lokasi pembangunan PLTU tersebut berada di Teluk Sirih dan yang lebih tahupersis siapa pemilik tanah adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN), maka Terdakwa selakuKetua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Teluk Kabung, atas inisiatif sendiri membentukTim Advokasi berdasarkan Surat Keputusan

Adat Nagari (KAN) Teluk Kabung,Ninik Mamak, Pemuka Masyarakat dan Pemuda.Menimbang, oleh karena lokasi pembangunan PLTU tersebut berada di Teluk Sirih danyang lebih tahu persis siapa pemilik tanah adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN), Terdakwaselaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Teluk Kabung atas inisiatif sendiri, menurutketerangan saksi Suardi Dt.

Indo Lauik membentuk Tim Advokasi dengan diterbitkannyaSurat Keputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari Teluk Kabung Nomor : 01/SK/KANTK/IV2007tanggal 20 April 2007, menurut keterangan saksi Suardi Dt. Rj.

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;- Menetapkan bahwa Pemohon I YUNUS MOLING (suami) dan Pemohon II TIMNA BITTI (istri) telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 02 Mei 1992, bertempat di Gereja Kibaid (Gereja Kerapatan Injil Bangsa Indonesia) Jemaat Buntu, Tana Toraja;- Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk

Tentang Perubahan Atas Undang UndangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon memohon agarperkawinannya tersebut disahkan melalui penetapan Pengadilan;Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksisaksi yang diajukan oleh ParaPemohon yang saling bersesuaian dan saling menguatkan maka dapat diketahui dan telah menjadifakta hukum bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristenpada tanggal 2 Mei 842 bertempat di Gereja Kibaid (Gereja Kerapatan

(istri) telahmelangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 02 Mei 1992 bertempat dibereja Kibaid (Gereja Kerapatan Injl Bangsa Indonesia) Jemaat Buntu, Tana Toraja; = Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada PegawaiPencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamujultara untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam dattar yang sedang berjalan;4.