Ditemukan 514 data
14 — 4
/Pdt.G/201 7/PALpk.Hal. 26 dari 28 Halamanselaku Ketua Majelis, dan Drs.Irpan Nawi Hasibuan, SH. serta Dra.Nuraini,MA. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan padahari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 Miladiyah bersamaan dengan tanggal15 Zulqaidah 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi HakimHakim Anggota dengan dibantu Panitera Pengganti Viviyani Purba,SH.dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon dalamKonpensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konpensi
MUSLIMIN LAGALUNG, S.H.
Terdakwa:
FRANSISKUS PALDI GA'DENG
58 — 16
Barda NawawiArief,SH.Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwatujuan pemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok,yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individupelaku tindak pidana, dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatuperkara pidana haruslah mempertimbangkan tujuan pemidaan tersebut secarakomprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasa ini,tujuan pemidanaan
73 — 28
Barda Nawawi Arief,SH.Dalam bukunyaBunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwa tuiuan pemidanaan adalah bertolak darikeseimbangan dua sasaran pokok, yaitu perindungan masyarakat danperlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana, dengan demikian maka Hakimdalam memutus suatu perkara pidana haruslah mempertimbangkan tuyuan pemidaantersebut secara komprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastianhukum ;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perudipertimbangkan
129 — 31
Ulangan dari tindakan itu tidak akanmempunyai akibat hokum: nebis in idem ( pasall134 Rv)Bahwa dengan demkian sebagaimana uraian dari Prof DR.SudiknoMertokusumo,SH.dalam bukunya Hukum Acara erdata Indonesiahalaman 173 dapat ditegaskan perkara bantahan yang diajukanoleh Para Pembantah adalah nebis in idem, karena telahdiputus terlebih dahulu oleh hakim dan putusan itu benar.Menurut pasal 1916 ayat 2 no.3 BW maka putusan hakim adalahpersangkaan.
16 — 1
Penggugat hanyamenjelaskan kerugian akibat adanya perjanjian kesepakatan bersama tersebut,namun didalam petitumnya Penggugat meminta untuk dibatalkannya atasperjanjian kesepakatan bersama, lebih lagi didalam gugatannya Penggugat jugamempermasalahkan apa yang tidak pernah dituangkan kedalam perjanjiankesepakatan tersebut, namun demikian apabila Penggugat jugamempermasalahkan terhadap ke 5 (lima) sertipikat adalah termasuk kedalamharta bersama, maka seharusnya Penggugat juga menarik Notaris FARIED, SH.dalam
37 — 8
Masalah penyertaan (deelneming) dibahas oleh Prof Satochid Kartanegara, SH.Dalam bukunya Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kedua menyebutkan Pasal55 ayat (1) ke KUHP sebagai ajaran deelneming yang terdapat pada suatustrafbaarfeit atau delict, apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa orang atau lebihdari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah hubungan tiap peserta ituterhadap delicht ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah jelas dan nyatabahwa Terdakwa telah
112 — 34
Yahya Harahap, SH.Dalam bukunya: Hukum Acara Perdata hal 443, penerbit Sinar Grafika) ;Ad.4.
36 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
PAF Lamintang, SH.dalam buku Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Kedua halaman 161menyatakan perbedaan membuat Surat Palsu dengan memalsukan Suratadalah pada perbuatan membuat surat palsu itu pada mulanya tidak terdapatsurat apapun akan tetapi kemudian telah dibuat sepucuk surat yang isinyabertentangan dengan kebenaran, sedangkan memalsukan surat itu sejaksemula memang sudah terdapat sepucuk surat yang isinya kemudian telahdirubah dengan cara yang sedemikian rupa sehingga bertentangan dengankebenaran
52 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Harahap, SH.dalam bukunya SegiSegi Hukum Perjanjian halaman 281 yang menyatakanbahwa penitipan adalah kontrak riil, dengan konsensus saja persetujuanpenitipan belum mengikat. Persetujuan baru mulai mengikat para pihak setelahadanya penyerahan dan penerimaan barang yang dititipbkan.
58 — 22
WIRYONO PROJODIKORO , SH.Dalam bukunya Hukum Acara Perdata di Indonesia Sumur Bandung,1992 halaman 65 mengenai Penerapan Pasal 127 RV menyatakan sebagaiberikut :Bahwa dimana dalam gugatan penggugat telah mengaku sebagai ahli warissatusatunya dari orang yang bernama TABALLO bin TABUE, dimanaPenggugat mengaku sebagai saudara kandung dari TABALLO binTABUE, maka seharusnya Penggugat mengurus terlebih dahulu penetapanahli waris melalui Pengadilan yang berwenang untuk mengeluarkan buktitentang keterangan
1702 — 1780 — Berkekuatan Hukum Tetap
memeriksa perkara a quo memberikan argument yanglebih rasional dan berdasarkan logika hukum dengan mempertimbangkan semuafaktafakta yang telah disajikan kepadanya, sehingga upaya pencari keadilan in casuPemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk mencari keadilan dapat terpenuhisecara maksimal;Bahwa seharusnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya memberiPertimbangan yang jelas dan cukup sehingga dapat memberikan putusan yangmemenuhi rasa keadilan, sebagaimana dikatakan oleh M.Yahya Harahap, SH.Dalam
26 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa terlepas dari keberatankeberatan di atas karena fakta yangterungkap di persidangan hubungan yang terjadi terkait pembuatan AktaSewa Menyewa yang dibuat di hadapan Notaris INDRA WIDJAYA E, SH.dalam hubungan pembuatan Akte No.8 Tahun 2002, quod non, sepertiperistiwaperistiwa hukum yang terjadi membawa akibat hukum yang timbulantara Pemohon Kasasi Il/Terdakwa dengan Ir. YN.
I Ketut Kartika Widnyana, SH
Terdakwa:
I Gede Astika
67 — 23
Moeljatno, SH.dalam bukunya AzazAzaz Hukum Pidana halaman 165 cetakan ke tujuhHal 13 dari 24 Putusan Nomor 454/Pid.B/2021/PN Dpsmenyebutkan bahwa Untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harusada:1. Kemampuan untuk membedabedakan antara perbuatan yang baik danyang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;2.
89 — 16
PAF Lamintang, SH.Dalam bukunya DasarDasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 345355) pengertian tanpa hakatau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah wederrechtelijke ini meliputipengertianpengertian :e Bertentangan dengan hukume Bertentangan dengan hak orang lain ataue Tanpa hak yang ada pada diri seseorang ataue Tanpa kewenangan.Menimbang, bahwa oleh Karena itu pengertian tanpa hak itu sendiri adalah pelakutindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untukmelakukan
673 — 623
I M LAUTERJUNG GMBH & CO.KGselaku Pemohon Eksekusi (QUAD NON).Bahwa Terlawan/Terbantah menolak dalil Pelawan/Pembantah pada poin 1 4 halaman 3 dan 4 Perlawanan/Bantahan yang pada intinya menyatakanbahwa pengajuan Perlawanan/Bantahan aquo telah sesuai denganketentuan Hukum Acara Perdata, knususnya Pasal 207 HIR dan Pasal 195ayat (6) HIR.Bahwa dalil tersebut diatas tidak benar, karena menurut pendapat ahlihukum Retno Wulan Sutantio, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata, SH.dalam bukunya Hukum Acara Perdata
202 — 129
Jiachim Ambrosius dan Rahman, SH.Dalam berita acara itu diterangkan bahwa SHGB tersebut akandipergunakan khusus sebagai jaminan untuk keperluan kepengurusan SuratKredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), bukan jual beli normalsebagaimana jual beli pada umumnya dan Tergugat berjanji akanmengembalikan SHGB SHGB tersebut kepada Penggugat setelah urusanmengenai jaminan itu selesai, yang selanjutnya secara formal akan dibuatakta jual belli;.
Terbanding/Penggugat : JOHNY HIDAYAT GUNAWAN, SE
73 — 81
Sanghai Elektricmaka dengan ketidakmampuan penggugat dalam melaksanakn perjanjiankesepakatan bersama seperti yang dituangkan sesuai surat perjanjiankesepakatan yang dibuat dihadapan notaris FUJIYANTO NGARIAWAN SH.Dalam pasal 3 poin 2 maka cukup jelas dan terang dalil yang didalilkanpenggugat didalam gugatannya tidak beralasan secara hukum untuk ituharus dalil gugatan penggugat tersebut untuk dikesampingkan.Berdasarkan halhal tersebut di atas, dan oleh karena tergugat telah dapatdapat membantah dan
46 — 20
Loebby Luqman, SH.dalam bukunya Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana,halaman 69 yang menyadur pendapat Hoge Raad, Noyon dan PutusanMahkamah Agung tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/ Kr / 1970, menganut bahwatidak perlu semua peserta didalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harusmemenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan.Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh pula fakta bahwa pada hariMinggu, tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 20.30 WIT bertempat di NegeriHuaulu, Kecamatan Seram
34 — 4
Masalah penyertaan (deelneming) dibahas oleh Prof Satochid Kartanegara, SH.Dalam bukunya Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kedua menyebutkan Pasal55 ayat (1) ke KUHP sebagai ajaran deelneming yang terdapat pada suatustrafbaarfeit atau delict, apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa orang atau lebihdari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah hubungan tiap peserta ituterhadap delicht ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah jelas dan nyatabahwa Terdakwa telah
Terbanding/Penggugat : Ko Pien Tjoe
Terbanding/Penggugat : Lany Wibowo
Terbanding/Penggugat : Hendra Gunawan
Terbanding/Penggugat : Go Kiem Lan
Turut Terbanding/Tergugat : Hendri Goyono
Turut Terbanding/Tergugat : Sugunto Komarudin
Turut Terbanding/Tergugat : Ratna Utomo
Turut Terbanding/Tergugat : Alexander Wahyu Permana,SH.MKn
42 — 24
Terbanding semula Para Turut Tergugat.PENGADILAN TINGGI TERSEBUT : Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 08042014 No.133/Pdt/2014/PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas dalam peradilan tingkatbanding; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 5Agustus 2014 Nomor: 133/Pdt/2014/PT SMG tentang Penggantian Hakim Anggota : Tjaroko Imam Widodadi, SH. dengan diganti oleh Mohammad Ruslan Hadi, SH.dalam