Syam selaku Pelaksana Mekanikal/Elektrikal Mustaman selakuBagian Logistik Rustan selaku Pelaksana Sipil/Finishing;Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2007 ditandatangani SuratPerjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan PekerjaanPembangunan Unit Sekolah Baru (USB SMPN 5 Pitumpanua) Nomor:101.h.12/C3.1.2/KU/PSMP/2007 antara Drs. H.

syarat Pencairan dana untuk diajukan kekonsultan lapangan (saksi ISWAN' FAJAR, ST.) kemudianditeruskan ke Bank Mandiri Cabang Sengkang dan selanjutnyaDirjen Pendidikan Menengah dan Kejuruan telah menyalurkandana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 5 PitumpanuaKabupaten Wajo sebesar Rp. 1.298.270.000, (Satu Milyar DuaRatus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh RibuPencairan dana tersebut dilakukan berdasarkan waktupelaksanaan pekerjaaan sesuai Surat Perjanjian PemberianBantuan (SPPB

Bin Mane telah melaksanakan proyekPembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 5 PitumpanuaKabupaten Wajo namun tidak selesai sampai batas akhirtenggang waktu sesuai Surat Perjanjian Pemberian Bantuan(SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru(USB SMPN 5 Pitumpanua) sampai tanggal 31 Desember 2007,sehingga dilakukan perpanjangan waktu (Addendum) pertamaNomor: 124.f.14/C3.1.2/KU/PSMP/2007 tanggal 27 Desember 2007dengan waktu pelaksanaan terhitung dari tanggal 20 Nopember2007 berakhir pada

Menengah Pertama pada BAB VII hurud D perihal sanksiyang berbunyi Jika berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasiberbagai pihak ternyata komite pembangunan Unit Sekolah baru(KPUSB) tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan proposalyang disepakati dan petunjuk pelaksanaan ini, maka pihakkomite wajib menyetor kembali dana bantuan sebesar bantuanyang diterima ke KPPN selambatlambatnya 30 hari setelahhasil pemantauan dan evaluasi disepakati serta tidak sesuaidengan Surat perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB

Syam selaku Pelaksana Mekanikal/ElektrikalMustaman selaku Bagian LogistikRustan selaku Pelaksana Sipil/FinishingBahwa pada tanggal 20 Nopember 2007 ditandatangani SuratPerjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan PekerjaanPembangunan Unit Sekolah Baru (USB SMPN 5 Pitumpanua) Nomor:101.h.12/C3.1.2/KU/PSMP/2007 antara Drs. H.

.- 1 (satu) lembar asli Equipment Interchange Receipt (EIR) EIR Gate Out Jakarta International Container Terminal, Container nomor CCLU6913396, ETB 2015-10-05;- 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor:063435 tanggal 05 Oktober 2015; - 2 (dua) lembar copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor:063435 tanggal 05 Oktober 2015; - 1 (satu) lembar copy Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat BC 2.3 Nomor: 065300 tanggal 06 Oktober

(satu) lembar asl Surat Persetuuan Pengeluaran Barang (SPPB)Nomor:063435 tanggal 05 Oktober 2015; 2 (dua) lembar copy Surat Persetuuan Pengeluaran Barang (SPPB)Nomor:063435 tanggal 05 Oktober 2015; 1 (Satu) lembar copy Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun di TempatPenimbunan Berikat BC 2.3 Nomor: 065300 tanggal 06 Oktober 2015; 1 (Satu) lembar asli Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun di TempatPenimbunan Berikat BC 2.3 Nomor: 065083 tanggal 05 Oktober 2015; 3 (tiga) lembar copy Pemberitahuan

PT Kwarglim YH Indah yang tidak ditandatangani dan tidakdistempel perusahaan serla SPPB tersebut, pada tanggal 06 Oktober 2015 TerdakwaANS memberitahu SUPRYANTO untuk mencetak dokumen BC 2.3 nomor pendafiaran065083 tanggal 05 Oktober 2015 dan SPPB an PT Kwangim YH Idah seramenyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) untuk dilakukanpengambilan Delivery Order (DO) pembayaran uang timbun dan sebagainya sampaiditerbitkan TILA.

PT Kwarnglim YH Indah yang tidak ditandatangani dan tidakdistempel perusahaan serla SPPB tersebut, pada tanggal 06 Oktober 2015 TerdakwaANS memberitahu SUPRYANTO untuk mencetak dokumen BC 2.3 nomor pendafiaran065083 tanggal 05 Oktober 2015 dan SPPB an PT Kwangim YH Idah seramenyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) untuk dilakukanpengambilan Delivery Order (DO) pembayaran uang timbun dan sebagainya sampaiditerbitkan TILA.

SUPRYANTO yang kemudian mencetak dokumen BC 2.3 nomorpendafataran 065083 tanggal 05 Oktober 2015 dan SPPB an. PT.

Berdasarkan SPA, Perum Bulog menerbitkan Surat PerintahPenyerahan Barang( SPPB )/DO beras untuk masing masingkecamatan atau desa/kelurahan dengan atau tanpa menunggupeuncuran resmi penyaluran Raskin pada awal tahun.c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum Bulog menyalurkanberas sampai Titik Distribusi ( TD ).d.

Cianjur, berupa : 1 lembar Surat Perintah Penyerahan Barang ( SPPB ) ( DeliveryOrder ) Nomor : 00428/12/2014/022/01/RAS, tanggal 16 Desember2014. s/d huruf M Dokumen Penyaluran Raskin Alokasi CadanganBeras Pemerintah ( CBP ) untuk Ds. Sukakerta Kec.

Cianjur, berupa :> 1 lembar Surat Perintah Penyerahan Barang ( SPPB ) ( DeliveryOrder ) Nomor : 00428/12/2014/022/01/RAS, tanggal 16Desember 2014. s/d huruf M Dokumen Penyaluran RaskinAlokasi Cadangan Beras Pemerintah ( CBP ) untuk Ds.Sukakerta Kec. Cilaku Kab.

Cianjur, berupa : 1 lembar SuratPerintah Penyerahan Barang ( SPPB ) ( Delivery Order ) Nomor: 00252/12/2014/022/01/RAS, tanggal 16 Januari 2015Dikembalikan kepada Bulog Sub Divre Cianjur melalui saksi NurHuda Zus Jualianto .> 1 (satu ) buah buku tulis yang berisi catatan penerimaan danpenyaluran Beras Raskin Tahun 2014 untuk Rt. 01/09 Ds.Sukakerta Kec. Cilaku Kab. CianjurDikembalikan kepada saksi Dudung, Spd,9.

Kepulauan Sula tanggal 10 Maret 2014;6) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (D.O) Nomor : 0097/03/2014/012/01/RAS tanggal 10 Maret 2014 untuk Kecamatan Sulabesi Barat Alokasi Januari 2014 sejumlah 2.790 kg;7) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (D.O) Nomor : 0098/03/2014/012/01/RAS tanggal 10 Maret 2014 untuk Kecamatan Sulabesi Barat Alokasi Februari 2014 sejumlah 2.790 kg;8) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (D.O) Nomor : 0036/04

/2014/012/01/RAS tanggal 15 April 2014 untuk Kecamatan Sulabesi Barat Alokasi Maret 2014 sejumlah 2.790 kg;9) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (D.O) Nomor : 0037/04/2014/012/01/RAS tanggal 15 April 2014 untuk Kec.

Sulabesi Barat bulan April 2014 sejumlah 2.790 kg;10) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (D.O) Nomor : 0038/04/2014/012/01/RAS tanggal 15 April 2014 untuk Kec. Sulabesi Barat bulan November 2014 sejumlah 2.790 kg;11) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (D.O) Nomor : 0039/04/2014/012/01/RAS tanggal 15 April 2014 untuk Kecamatan Sulabesi Barat bulan Desember 2014 sejumlah 2.790 kg;.12) Surat Bukti Pengeluaran Raskin untuk Kec.

Barang (SPPB)/ DeliveryOrder (DO) yang telah diterbitkan tersebut.

Ternateyakni saksi Mahmud Arif Hentihu;Bahwa benar 2 (dua) lembar SPPB/DO yakni alokasi bulanJanuari dan Februari oleh saksi Muhammad Azis dibuat mundurtertanggal 10 Maret 2014, sedangkan 4 (empat) lembar SPPB/DOalokasi Maret, April, November, dan Desember dibuat sesuaitanggal 15 April 2014;Bahwa benar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ DeliveryOrder (DO) yang diterbitkan dan yang ditandatangani oleh KepalaPerum Bulog Sub Divre Wil.

Ternate yakni saksi Mahmud Arif Hentihu;Bahwa 2 (dua) lembar SPPB/DO yakni alokasi bulan Januari danFebruari oleh saksi Muhammad Azis diobuat mundur tertanggal 10Maret 2014, sedangkan 4 (empat) lembar SPPB/DO alokasiMaret, April, November, dan Desember dibuat sesuai tanggal 15April 2014;Bahwa Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order(DO) yang diterbitkan dan yang ditandatangani oleh Kepala PerumBulog Sub Divre Wil.

kg;Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order(D.O) Nomor : 0037/04/2014/012/01/RAS tanggal 15 April 2014untuk Kec.

SPPB merupakan produk hukum dari Pasal 85 ayat (1) UUKepabeanan bukan produk hukum Pasal 16 ayat (1) dan/atau ayatHalaman 19 dari 42 halaman.

Putusan Nomor. 906/B/PK/PJK/2016h.ketidaktaatasasan Termohon Peninjauan Kembali dalammelaksanakan Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 95 UU Kepabeanan.Faktanya, Pemohon Peninjuan Kembali tidak pernah menerimapenetapan tarif dan/atau nilai pabean sebagai pelaksanaan ketentuanPasal 16 UU Kepabeanan berupa SPTNP Pejabat BC KPU BC TgPriok dalam proses PDE Kepabeanan atas ke532 PIB yang menjadiobyek audit Kepabeanan, yang ada hanya SPPB;Dokumen SPPB menurut PMKRI No.51/PMK.04/2008 jo PMKRI No.147/ PMK.04/2009

Pejabat BC KPUBC TgPriok dan mengingat SPPB sangat jelas bukan dan tidak dapatdiidentikkan dengan penetapan Pejabat BC tentang tarif dan/atau nilaipabean yang dimaksud Pasal 16 UU Kepabeanan, maka penetapanSPKTNP a quo oleh Termohon Peninjauan Kembali ( DJBC ) menjaditidak sah secara hukum;.

Pejabat BC KPUBC TgPriok dan mengingat dokumen SPPB sangat jelas bukan dan tidak dapatdiidentikkan dengan penetapan Pejabat BC tentang tarif dan/atau nilaipabean yang dimaksud Pasal 16 UU Kepabeanan, maka penetapanSPKTNP a quo. oleh Termohon Peninjauan Kembali ( DJBC ) menjaditidak sah secara hukum;.

) yang dimaksud Pasal 85 ayat (1) UU Kepabeanan sama denganpenetapan pejabat BC atas Tarif dan/atau nilai pabean (SPTNP)dimaksud Pasal 16 UU Kepabeanan, seperti yang telah TermohonPeninjauan Kembali gunakansebagai alasan pembenar penetapan kembali tarif (SPKTNP) a quo;padahal secara yuridis SPPB bukan SPTNP dan seharusnya MajelisHakim sejak awal menguji legitimasi penggunaan SPPB. tersebutberdasarkan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 95 UU Kepabeanan, namundalam judex facti hal yang bersifat mendasar ini

Aceh Tamiang sesuai dengan Surat PerjanjianPemberian Bantuan (SPPB) No. 602/SPPB/TBJK/ PPTK III/2009 Tanggal16 Oktober 2009, di buat di Banda Aceh tanggal 09 Desember 2009.Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana antara Ir. Ridawan, St dengan H.Awaluddin, SH SpN.

) No : 602/SPPB/307/TBJK/PPTK III/2009, tanggal 16Oktober 2009, tentang pekerjaan pembangunan mesjid agung kab.

Aceh Tamiangtersebut adalah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB), Nomor :602/ SPPB/307/ TBJK/ PPTK III/ 2009, tanggal 16 Oktober 2009 tentang PekerjaanPembangunan Mesjid Agung;Bahwa dana untuk pembangunan mesjid agung Kab.

Aceh Tamiang.Photo dokumentasi lokasi pembangunan mesjid Agung.Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) No : 602/SPPB/307/TBJK/PPTKIH/2009, tanggal 16 Oktober 2009, tentang pekerjaan pembangunan mesjidagung kab.

Aceh Tamiang tersebut adalah SuratPerjanjian Pemberian Bantuan (SPPB), Nomor : 602/SPPB/307/TBJK/PPTK III/2009, tanggal 16 Oktober 2009 tentangPekerjaan Pembangunan Mesjid Agung;Bahwa pelaksanaan pembangunannya tidak sesuai dengan RAB awal Pada Rencana Anggaran Biaya yang ada di dalam SuratPerjanjian Pemberian Bantuan (SPPB), Nomor : 602/SPPB/307/TBJK/PPTK III/2009, tanggal 16 Oktober 2009 tersebut,saksi tidak tahu sebabnya karena saksi tidak dilibatkan dan juga tidak tahu pembuatan RAB awal yang

denganrekening masing masing sekolah.Bahwa adapun mekanisme pencairan dana bantuan untuk programkegiatan rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar yangbersumber dari APBN tahun anggaran 2012 Kementrian Pendidikan danKebudayaan RI hingga sampai ke Sekolah adalah sebagai berikut :Berdasarkan usulan dinas pendidikan kabupaten / kota direkturpembinaan SD menerbitkan SK penetapan SD calon penerima bantuan.Pejabat pembuat komitmen kegiatan (PPKK) menandatangani suratperjanjian pemberian bantuan (SPPB

).Berdasarkan SK direktur pembinaan SD dan SPPB bendaharapengeluaran pembantu) BPP menyusun atau) membuat suratpermintaan pembayaran (SPP) dengan dilampiri daftar sekolah calonpenerima rehab lengkap dengan nomor rekening atas nama sekolahcalon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat.SPP diajukan ke biro keuangan kemendikbud untuk diterbitkan suratperintah membayar (SPM).SPM dengan lampiran daftar sekolah calon penerima rehab lengkapdengan nomor rekening ataS nama sekolah calon penerima

bebanAPBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibatyang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan APBN, Pasal 12 ayat (2) mengatur bahwa Belanja atasbeban anggaran belanja negara dilakukan atas hak dan buktibuktiyang sah untuk memperoleh pembayaran.Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas RusakBerat SD tahun 2012 Bab II poin c, Bab III Poin c dan Bab IV poin e.Surat Perjanjian Pemberian Bantuan SPPB

SHALEH, S.Pd Selaku Kepala SDN Inpres Pasir Putih.16. 1 ( Satu ) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan( SPPB ) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar denganKepala Sekolah SDN UPT Laju tentang Pemberian BantuanRehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor :16044.225 / C2.1/ BP2.01 / VIII / SP2B / 2012, tanggal 08Agustus 2012.17. 2 ( Dua ) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk KepalaSekolah SDN UPT Laju, Nomor : 16045.225 / C2.1 / BP2.01 /Vill / SPMK/ 2012, tanggal 08 Agustus 2012.18

Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan (PPKK) menandatangani SuratPerjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) ;c. Berdasarkan SK Direktur Pembinaan SD dan SPPB BendaharaPengeluaran Pembantu BPP menyusun atau membuat Surat PermintaanPembayaran (SPP) dengan dilampiri daftar sekolah calon penerimarehab lengkap dengan nomor rekening atas nama sekolah calonpenerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat ;d.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatanganioleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ;Surat Persetujuan dari Dinas Pekerjaan Umum ;Surat Keputusan Direktur Pembinaan SD tentang Penetapan Sekolah ;Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) ;Kwitansi pembayaran bantuan rehabilitasi ruang kelas ;O29 5Rekening Bank atas nama Sekolah Dasar ;Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) sekolah yang menerima bantuantersebut termasuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Laju Langgududengan Terdakwa

bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibatyang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;3) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan APBN, Pasal 12 ayat (2) mengatur bahwa belanja atasbeban Anggaran Belanja Negara dilakukan atas hak dan buktibuktiyang sah untuk memperoleh pembayaran ;4) Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang KelasRusak Berat SD Tahun 2012 Bab II poin c, Bab III Poin c dan Bab IVpoine ;5) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan SPPB

Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan (PPKK) menandatangani SuratPerjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) ;c. Berdasarkan SK Direktur Pembinaan SD dan SPPB BendaharaPengeluaran Pembantu BPP menyusun atau membuat Surat PermintaanPembayaran (SPP) dengan dilampiri daftar sekolanh calon penerimarehab lengkap dengan nomor rekening atas nama sekolah calonpenerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat ;d.

dengan rekening masing masing sekolah.Bahwa adapun mekanisme pencairan dana bantuan untuk program kegiatanrehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar yang bersumber dari APBNtahun anggaran 2012 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI hinggasampai ke Sekolah adalah sebagai berikut :Berdasarkan usulan dinas pendidikan kabupaten / kota direktur pembinaan SDmenerbitkan SK penetapan SD calon penerima bantuan.Pejabat pembuat komitmen kegiatan (PPKK) menandatangani surat perjanjianpemberian bantuan (SPPB

).Berdasarkan SK direktur pembinaan SD dan SPPB bendahara pengeluaranpembantu BPP menyusun atau membuat surat permintaan pembayaran (SPP)dengan dilampiri daftar sekolah calon penerima rehab lengkap dengan nomorrekening atas nama sekolah calon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelasrusak berat.SPP diajukan ke biro keuangan kemendikbud untuk diterbitkan surat perintahmembayar (SPM).SPM dengan lampiran daftar sekolah calon penerima rehab lengkap dengannomor rekening atas nama sekolah calon penerima

APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaranmaterial dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman PelaksanaanAPBN, Pasal 12 ayat (2) mengatur bahwa Belanja atas beban anggaran belanjanegara dilakukan atas hak dan buktibukti yang sah untuk memperolehpembayaran.Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak BeratSD tahun 2012 Bab II poin c, Bab III Poin c dan Bab IV poin e.Surat Perjanjian Pemberian Bantuan SPPB

SHALEH, S.Pd Selaku Kepala SDN Inpres PasirPutih.1 ( Satu ) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan ( SPPB ) antaraDirektorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN UPTLaju tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD DanMeubelair SD, Nomor : 16044.225 / C2.1/ BP2.01 / VIII / SP2B / 2012,tanggal 08 Agustus 2012.2 ( Dua ) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDNUPT Laju, Nomor : 16045.225 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SPMK/ 2012,tanggal 08 Agustus 2012.1 ( Satu )

Dengan Nomor dan Tanggal SPPB : 196.14/PPMSMP/2009Tanggal 24 Maret 2009 dengan Nilai SPPB sebesar Rp. 400.000.000, (empatratus juta rupiah) untuk Pekerjaan Pengembangan SDSMP Satu Atap PadaSMPN 7 Dulupi Satu Atap;Bahwa Pembayaran Dana Bantuan Subsidi untuk Pendidikan DasarTerpadu SDSMP Satu Atap tersebut dilakukan melalui Nomor RekeningSekolah penerima sebagaimana kuitansi tertanggal 23 Maret 2009 untukpembayaran Pengembangan SDSMP Satu Atap SMPN 7 Dulupi Satu AtapSDN 12 Dulupi Desa Tangga Barito

No. 2008 K/Pid.Sus/20141.Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pengembangan SDSMP Satu Atap/SMPN 7 Dulupi Satu Atap, Nomor 196.14/PPMSMP/2009 tanggal 23 Maret 2009 antara Dra.

Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pengembangan SDSMP Satu Atap SMPN 7 Dulupi Satu Atap No. 196.14/PPMSMP/2009, tanggal 23 Maret 2009 ;. Kuitansi sebesar Rp. 400.000.000,(empat ratus juta rupiah) untukPembayaran Pengembangan SDSMP Satu Atap SMPN 7 DulupiSatu Atap SDN 12 Dulupi Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo,sesuai dengan SPPB tanggal 23 Maret 2009 No. 196.14/PPMSMP/2009;. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan (SPKP2)No. 202.14/PPMSMP/2009 tanggal 29 Maret 2009 ;.

Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pengembangan SDSMPSatu Atap SMPN 7 Dulupi Satu Atap No. 196.14/PPMSMP/2009,tanggal 23 Maret 2009 ;. Kuitansi sebesar Rp. 400.000.000,(empat ratus juta rupiah) untukPembayaran Pengembangan SDSMP Satu Atap SMPN 7 Dulupi SatuAtap SDN 12 Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo, sesuaidengan SPPB tanggal 23 Maret 2009 No. 196.14/PPMSMP/2009;. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan (SPKP2) No.202.14/PPMSMP/2009 tanggal 29 Maret 2009 ;.

Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pengembangan SDSMP Satu Atap SMPN 7 Dulupi Satu Atap No. 196.14/PPMSMP/2009, tanggal 23 Maret 2009 ;Hal. 26 dari 35 hal. Put. No. 2008 K/Pid.Sus/201410.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.. Kuitansi sebesar Rp. 400.000.000,(empat ratus juta rupiah) untukPembayaran Pengembangan SDSMP Satu Atap SMPN 7 DulupiSatu Atap SDN 12 Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo,sesuai dengan SPPB tanggal 23 Maret 2009 No. 196.14/PPMSMP/2009;.

Bantul.1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalis berupa Berita AcaraPembentukan Kelompok dan Pengawas Kelompok serta Penetapan PrioritasUsulan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP KPP danBAP PUK), Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Rumah(SPPB), Berita Acara Penarikan atau Penggunaan Dana Rehabilitasi danRekonstruksi Rumah (BAP PD), Permohonan Pembayaran BantuanRehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Bukti Kwitansi Pembayaran, fotocopy Rekening Bank untuk Pokmas Banyakan

Bantul.1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisr berupa Berita AcaraPembentukan Kelompok dan Pengawas Kelompok serta Penetapan PrioritasUsulan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP KPP danBAP PUK), Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Rumah(SPPB), Berita Acara Penarikan atau Penggunaan Dana Rehabilitasi danRekonstruksi Rumah (BAP PD), Permohonan Pembayaran BantuanRehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Bukti Kwitansi Pembayaran, fotocopy Rekening Bank untuk Pokmas Kuden

Bantul.1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir berupa Berita AcaraPembentukan Kelompok dan Pengawas Kelompok serta Penetapan PrioritasUsulan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP KPP danBAP PUK), Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Rumah(SPPB), Berita Acara Penarikan atau Penggunaan Dana Rehabilitasi danRekonstruksi Rumah (BAP PD), Permohonan Pembayaran BantuanRehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Bukti Kwitansi Pembayaran, fotocopy Rekening Bank untuk Pokmas Kuden

Bantul.1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisr berupa Berita AcaraPembentukan Kelompok dan Pengawas Kelompok serta Penetapan PrioritasUsulan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP KPP danBAP PUR)............ .56BAP PUK), Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Rumah(SPPB), Berita Acara Penarikan atau Penggunaan Dana Rehabilitasi danRekonstruksi Rumah (BAP PD), Permohonan Pembayaran BantuanRehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Bukti Kwitansi Pembayaran, fotocopy Rekening

Bantul.1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir berupa Berita AcaraPembentukan Kelompok dan Pengawas Kelompok serta Penetapan PrioritasUsulan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP KPP danBAP PUK), Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Rumah(SPPB), Berita Acara Penarikan atau Penggunaan dana Rehabilitasi danRekonstruksi Rumah (BAP PD), Permohonan Pembayaran BantuanRehabilitasi ..........10.11.57Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Bukti Kwitansi Pembayaran, fotocopy

penetapan Terbanding atasImportasi yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 383366 tanggal 12 Oktober2011 sebesar CIF USD 64,906.95 ditetapkan berdasarkan MetodePengulangan Nilai Transaksi menjadi sebesar CIF USD 350,040.26 karenadata berupa Sales Contract, pembukuan, polis asuransi dan data pendukungtransaksi lainnya telah Pemohon Banding berikan;: bahwa pada saat Pemohon Banding mengajukan keberatan kepada Terbandingbarang impor yang dipermasalahkan belum diterbitkan Surat PersetujuanPengeluaran Barang (SPPB

Dalam sengketa ini pada saat Pemohon Banding mengajukankeberatan belum diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)dan barang impor belum dikeluarkan dari kawasan pabean, maka jaminantidak perlu disampaikan atau membayar tagihan yang harus dibayar, karenabarang impor sepenuhnya masih dibawah pengawasan Direktorat JenderalBea dan Cukai.bahwa Pemohon Banding mengajukan Keberatan tanggal 13 Desember 2011yang diterima oleh Terbanding tanggal 15 Desember 2011 atas SPTNPtanggal 20 Oktober 2011

diterbitkanSPPB dan belum dikeluarkan dari kawasan pabean, maka Pemohon Keberatansekarang Pemohon Banding tidak wajib menyerahkan jaminan sudah sesuaidengan yang diatur dalam Pasal 10B ayat (2) huruf a dan b serta Pasal 93 ayat(1) dan ayat (1a) UndangUndang Kepabeanan a quo dan Pasal 3 ayat 3 hurufa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 217/PMK.04/2010 tentang Keberatandi Bidang Kepabeanan.bahwa Terbanding tidak mempermasahkan jaminan pada saat permohonankeberatan diajukan, karena barang impor belum diterbitkan SPPB

Selanjutnya pada saat proses pemeriksaankeberatan Pemohon Banding ingin mengeluarkan barang impornya denganmenyerahkan jaminan sesuai Bukti Penerimaan Jaminan Nomor:000023/CB/KBR/2012 tanggal 04 Januari 2012 sesuai dengan SPTNPNomor: SPTNP027647/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011 tanggal 20 Oktober2011 yang diterima oleh Terbanding tanggal 4 Januari 2012 dan disetujui olehTerbanding dibuktikan dengan diterbitkannya SPPB tanggal 6 Januari 2012sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10B ayat (2) huruf b UndangUndangKepabeanan

Dan jika menurut Terbanding PemohonBanding ada salah dalam pencantuman nomor HS kenapa pada saat PemohonBanding melaporkan data PIB Pemohon Banding kepada Terbanding diterimadengan bukti diterbitkannya SPPB atas barang impor Pemohon Banding denganNomor 2656/KPU.01/2011 tanggal 06 Juni 2011, dimana seharusnya jikamenurut mereka ada kekeliruan pencantuman nomor HS maka seharusnya PIBPemohon Banding tersebut tidak dapat/boleh diproses dan diberitahukankepada Pemohon Banding untuk memperbaiki atau mengganti

Di satu sisi TermohonPeninjauan Kembali menerbitkan SPPB Nomor 202656/KPU.01/2011 tanggal 06 Juni 2011, dimana SPPB a quomenunjukan Termohon Peninjauan Kembali telah menyetujuipenggunaan PIB 203574 dengan Pos Tarif HS : 5209.19.00.00disertai fasilitas KlTEnya. Dilain sisi terlinat ketidaksetujuanTermohon Peninjauan Kembali dengan diterbitkannyaSPTNP018502/NOTUL/KPUTP/ BD.02/2011.

Dengankata lain, Keberadaan SPTNP018502/NOTUL/ KPUTP/BD.02/2011 adalah tidak sah menurut hukum.Dengan adanya penerbitan SPPB Nomor 202656/KPU.01/2011tanggal 06 Juni 2011 menunjukan bahwa Pemohon PeninjauanKembali telah melalui seluruh prosedur dan tatanan yang benarmenurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Dengandemikian menunjukkan ketidakkosistenan dan ketidakpahamanTermohon Peninjauan Kembali terhadap prosedur dan tatananmekanisme yang dimilikinya.b.

Bahwa penerbitan SPPB Nomor 202656/KPU.01/2011 tertanggal 06 Juni2011 dan SPTNP018502/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011 menimbulkankerancuan secara prosedural dengan diterbitkannya SPTNP a quo.Penerbitan SPPB Nomor 202656/KPU.01/2011 tertanggal 06 Juni 2011menunjukkan kesetujuan Termohon Peninjauan Kembali ataspenggunaan Pos Tarif 5209.19.00.00.

Atas dasar telah terpenuhinya yang menjadi kewajibanPemohon Peninjauan Kembali secara prosedural, maka TermohonPeninjauan Kembali menerbitkan SPPB Nomor 202656/KPU.01/201 1tertanggal 06 Juni 2011 untuk pendaftaran PIB 203574. (Lampiran6(Surat pemberitahuan PIB tertanggal 30 Mei 2011) dan Lampiran7(SPPB Nomor 202656/KPU.01/2011 tertanggal 06 Juni 2011));.

Kabid Pelayanan Publik menerbitkan Surat PerintahPenyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) Nomor:00482/12/2011/012/01/RAS kepada Tim Satker Raskin Perum Bulog DrivePapua Cq. Petugas Satgas Raskin Kota Jayapura sebesar 31.170 kg kepalaHal. 2 dari 17 hal. Put.

No. 1574 K/Pid.Sus/2016Tim Sarker Raskin, kemudian SPPB/DO Raskin yang diterima Tim SatkerRaskin Drive Papua Wilayah Kota Jayapura diserahkan kepada KepalaGudang Beras Bulog (GBB) Santarosa Jayapura yang selanjutnyamempersiapkan untuk mengeluarkan dari gudang lalu diangkut denganmenggunakan alat angkut truk untuk diserahkan di Titik Distribusi kepada saksiYermias Nawipa, S.IP selaku Kepala Kelurahan Argapura dari Tim pelaksanaanpenyalur Raskin Kelurahan Argarpura di Kantor Keluraharan Argapura;Bahwa

Selain itu dalam pelaksanaan penyaluran berasmiskin (Raskin) bulan Ke13 kelurahan Argapura Tahun 2011, Terdakwa selakuKepala Distrik Jayapura telah menyimpang dari pedoman umum beras untukraskin tahun 2011 pada bab 4 tentang mekanisme pelaksanaan antara lain :Point 4.3.c berdasarkan SPPB/DO, Satker raskin rnengambil beras digudangPerum BULOG dan menyerahkannya kepada pelaksana Distribusi Raskin di titikDistribusi".

IP selaku Kepala Kelurahan Argapura(Fotokopi);1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan barang (SPPB) Nomor :00482/11/2011/012/01/RAS tanggal 30 desember 2011 Alokasi BulanDesember 2011 Kecamatan Jayapura Selatan kel.

IP selaku Kepala Kelurahan Argapura (Fotokopi);1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan barang (SPPB) Nomor :00482/11/2011/012/01/RAS tanggal 30 desember 2011 Alokasi BulanDesember 2011 Kecamatan Jayapura Selatan kel.

) lembar buku pedoman umum penyaluran Raskin tahun 2012;j. 1 (satu) Eksemplar buku petunjuk tehnis program Raskin tahun 2012;k. 1 (satu) lembar surat dari PLT Kepala Perum Bulog kantor Divisi Regional Lampung Nomor : F-557/08030/22062012, tanggal 22 juni 2012 tentang harga penyaluran Raskin mulai alokasi Bulan april 2012;l. 1 (satu) lembar photo copy bukti timbang (UJI) pengeluaran banrang Nomor : 00860, tanggal 12 Oktober 2012;m. 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB

penyaluran Raskin tahun 2012Satu Eksemplar buku petunjuk tehnis program Raskin tahun 2012.Satu lembar surat dari PLT Kepala Perum Bulog kantor DivisiRegional Lampung Nomor : F557/08030/22062012, tanggal 22juni 2012 tentang harga penyaluran Raskin mulai alokasi Bulanapril 2012.1 (satu) lembar photo copy bukti timbang (UJI) pengeluaranbanrang Nomor : 00860, tanggal 12 Oktober 2012.Putusan Nomor 33/Pid,SusTPK/2014/PN.Tjk halaman 3 dari 71= 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Penyerahan Barang(SPPB

dimana SPPB tersebut ditadatangani oleh ISTIANTIPURNAMA PUTRI selaku pelaksana administrasi dankeuangan dan saudara MUHAMAD FIRDAUS, SE SelakuSub Divre Lampung Tengah pada saat itu, dimana di dalamSPPB tersebut terdapat jumlah beras raskin ke13 yang akandikirimkan ke Kampung Kalidadi sebanyak 8.250 Kg danjuga surat jalan pengiriman beras raskin ke13 sehinggasetelah menerima SPPB tersebut saksi melakukanpenimbangan beras raskin ke 13 untuk Kampung Kalidadi;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah nama

Lampung Tengah adalah Toyib,Selaku pelaksana administrasi dan keuanganadalah Saksi dengan anggota Emelia ImeldaAgung dan Okta Asmila Sari, Selaku petugasdistribusi raskin Mahendra Iskandar, Sukardi danToni Wahyu Sanjaya;e Bahwa saksi membenarkan nama dantandatangan yang terdapat didalam Copy SPPB/DO tersebut adalah nama dan tandatanganmiliknya, serta SPPB/DO tersebut adalah SPPB/DO untuk penyaluran/pengiriman beras raskin ke13. untuk kecamatan Kalirejo dengan tujuanKampung Kalidadi sebesar 8.250

Lampung Tengah yaitumembuat kelengkapan administrasi sesuaidengan SPPB Nomor : 00352/10/2012/F26/01/R13, Tanggal 11 Oktober 2012 yaitu membuatBerita Acara Serah Terima beras raskin (BAST),membuat surat jalan pengiriman beras raskin ke13 tahun 2012 untuk tujuan Kampung Kalidadisesuai dengan SPPB tersebut diatas dan membuattanda terima koordiansi raskin di tingkat desaatau insentif desa;Bahwa mekanisme penyaluran beras Raskinadalah pihak Kampung menebus beras raskindengan cara transfer ke rekening

selaku Koordinator lapangan dari pihakEkspedisi dan dari Pardi tersebut SPPB danBAST lalu diserahkan kepada Mahendra Iskandarselaku petugas distribusi raskin sedangkan untukhonor koordinasi saksi titipkan kepada MahendraIskandar yang selanjutnya honor tersebut agardiberikan kepada Kepala Desa;Bahwa dalam pengambilan SPPB tersebut pihakKampung tidak hadir;Bahwa yang menyerahkan surat pengantar raskinke 13, BAST dan tanda terima insentif desatersebut adalah Mahendra Iskandar selakupetugas distribusi

Dalam hasil surat LHA a quo tidak nampakadanya kesalahan, baik dari awal proses penyampaian PIB sampai denganditerbitkannya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (yang selanjutnyadisebut SPPB) dan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tidak pernah salahdalam membayar nilai pabean yang menjadi kewajibannya.Bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI selalu menyelesaikanpembayaran yang menjadi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam hasilLHA a quo.

Di satu sisi TERMOHON PENIJAUAN KEMBALImenerbitkan SPPB No : 224478/KPU.01/2011 tanggal 18 Juni 2011,dimana SPPB a quo menunjukan TERMOHON PENINJAUAN KEMBALItelah menyetujui penggunaan PIB 225221 dengan Pos Tarif HS :5209.19.00.00 disertai fasilitas KlTEnya. ODilain sisi terlihatketidaksetuluan TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI denganditerbitkannya SPTNP019179/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011.

Bahwa penerbitan SPPB No : 224478/KPU.01/2011 tertanggal 18 Juni2011 dan SPTNP019179/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011 menimbulkankerancuan secara prosedural dengan diterbitkannya SPTNP a quo.Penerbitan SPPB No : 224478/KPU.01/2011 tertanggal 18 Juni 2011menunjukkan kesetujuaan TERMOHON PENINJUAN KEMBALI ataspenggunaan Pos Tarif 5209.19.00.00.

Atas dasar telah terpenuhinya yang menjadikewajiban PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI secara prosedural, makaTERMOHON PENINJAUAN KEMBALI menerbitkan SPPB No : 224478/KPU.01/2011 tertanggal 18 Juni 2011 untuk pendaftaran PIB 225221.

(Lampiran6 (Surat pemberitahuan PIB tertanggal 14 Juni 2011) danLampiran7 (SPPB No. 224478/KPU.01/2011 tertanggal 18 Juni 201 1))Bahwa secara tibatiba, TERMOHON PENINJAUAN KEMBALImenerbitkan SPTNP019179/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011 tertanggal 08Juli 2011 kepada PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI.

NUH dengan Surat No. 09/003/ SPPB/KAKP/DIV/I/2007tanggal 9 Januari 2007 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah);Untuk REPO SAHAM PT. BANK MANDIRI Tbk.

NUH dengan Surat Nomor: 09/162/ SPPB/KAKP/DIV/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliarRupiah);Untuk REPO SAHAM PT. BANK MANDIRI Tbk.

Bin MOH.NUH dengan Surat Nomor: 09/250/SPPB/KAKP/DIV/V1/2007 tanggal 5 Juli2007 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah);Untuk REPO SAHAM PT. TIMAH Tbk.

Prinlog Nomor T90/01302001/Log, dan Surat Perintah PenyerahanBarang (SPPB) atau Delivey Order (DO) serta bukti uji timbang ;8. Perintah Dropping Beras Dari Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Malukudari Prinlog Nomor : T1078/05302001/Log, dan Surat PerintahPenyerahan Barang (SPPB) atau Delivery Order (DO) serta bukti Ujitimbang ;9. Permintaan Dropping Beras dari Kantor Dinas Kesejahteraan PropinsiMaluku dari Prinlog Nomor : T1233/06222001/Log, dan Surat PerintahHal. 17 dari 25 hal. Put.

No. 12 K/Pid/200610.11.12.13.1415.16.17.18.19.Penyerahan Barang (SPPB) atau Delivery Order (DO) serta bukti ujitimbang ;Permintaan Dropping Beras dari Kantor Dinas Kesejahteraan PropinsiMaluku dari Prinlog Nomor : T1895/09242001/Log, dan Surat PerintahPenyerahan Barang (SPPB) atau Delivery Order (DO) serta bukti Ujitimbang ;Permintaan Dropping Beras dari Kantor Dinas Kesejahteraan PropinsiMaluku dari Prinlog Nomor : T837/07272001/Log, dan Surat PerintahPenyerahan Barang (SPPB) atau Delivery Order

No. 12 K/Pid/200610.11.12.13.Prinlog Nomor T1895/ 09242001/Log tanggal 24 September 2001 ;Permintaan Dropping Beras dari Kantor Dinas Kesejahteraan PropnsiMaluku dariPrinlog Nomor T90/01302001/Log, dan Surat Perintah PenyerahanBarang (SPPB) atau Delivey Order (DO) serta bukti uji timbang ;Perintah Dropping Beras Dari Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Malukudari Prinlog Nomor : T1078/05302001/Log, dan Surat PerintahPenyerahan Barang (SPPB) atau Delivery Order (DO) serta bukti Ujitimbang ;Permintaan

Dropping Beras dari Kantor Dinas Kesejahteraan PropinsiMaluku dari Prinlog Nomor : T1233/06222001/Log, dan Surat PerintahPenyerahan Barang (SPPB) atau Delivery Order (DO) serta bukti Ujitimbang ;Permintaan Dropping Beras dari Kantor Dinas Kesejahteraan PropinsiMaluku dari Prinlog Nomor : T1895/09242001/Log, dan Surat PerintahPenyerahan Barang (SPPB) atau Delivery Order (DO) serta bukti Ujitimbang ;Permintaan Dropping Beras dari Kantor Dinas Kesejahteraan PropinsiMaluku dari Prinlog Nomor : T837/

07272001/Log, dan Surat PerintahPenyerahan Barang (SPPB) atau Delivery Order (DO) serta bukti Ujitimbang ;Petikan SK.

1 (satu) bendel Fotocopy surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan SDN Gunungtelu 02 Kec Karangpucung tentang pemberian bantuan rehabilitasi Ruang Kelas SD dan meubelair Sd.

1 (satu) bendel Fotocopy surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan SDN Gunungtelu 03 Kec Karangpucung tentang pemberian bantuan rehabilitasi Ruang Kelas SD dan meubelair SD.

1 (satu) bendel Fotocopy surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan SDN Pangawaren 04 Kec Karangpucung tentang pemberian bantuan rehabilitasi Ruang Kelas SD dan meubelair Sd.

1 (satu) bendel Fotocopy surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan SDN Bengbulan 01 Kec Karangpucung tentang pemberian bantuan rehabilitasi Ruang Kelas SD dan meubelair SD.

1 (satu) bendel Fotocopy surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan SDN Pamulihan 02 Kec Karangpucung tentang pemberian bantuan rehabilitasi Ruang Kelas SD dan meubelair Sd 1 (satu) buah

Menetapkan Barang Bukti berupa :e 1 (Satu) buah buku proposal permohonan bantuan rehap ruang kelas SDNGunungtelu 02 Kec Karangpucung.e 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama SDN Gunungtelu02.e 1 (satu) bendel Fotocopy surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antaraDirektorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan SDN Gunungtelu 02 KecKarangpucung tentang pemberian bantuan rehabilitasi Ruang Kelas SDdan meubelair Sd.e 1 (Satu) buah buku kas umume 1 (satu) buah laporan akhir Rehabilitasi Ruang

Kelas SDN Gunungtelu 02Kec Karangpucung Kabupaten Cilacap (dikembalikan kepada SDGunungtelu)e 1 (satu) buah buku proposal permohonan bantuan rehap ruang kelas SDNGunungtelu 03 Kec Karangpucung.e 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama SDN Gunungtelu03.e 1 (satu) bendel Fotocopy surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antaraDirektorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan SDN Gunungtelu 03 KecKarangpucung tentang pemberian bantuan rehabilitasi Ruang Kelas SDdan meubelair SD.e 1 (Satu) buah

(di Kembalikan SDN Gunungtelu03)e 1 (satu) buah buku proposal permohonan bantuan rehap ruang kelas SDNPangawaren 04 Kec Karangpucung.e 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama SDN Pangawaren04.Halaman 3 dari 73 halaman Putusan Perkara No. 20/Pid.SusTPK/2016/PN.Smge 1 (satu) bendel Fotocopy surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antaraDirektorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan SDN Pangawaren 04 KecKarangpucung tentang pemberian bantuan rehabilitasi Ruang Kelas SDdan meubelair Sd.e 1 (Satu

) buah buku kas umume 1 (satu) buah laporan akhir Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Pangawaren 04Kec Karangpucung Kabupaten Cilacap (dikembalikan kepada SDNPangawaren 04)e 1 (satu) buah buku proposal permohonan bantuan rehap ruang kelas SDNBengbulan 01 Kec Karangpucung.e 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama SDN Bengbulan 01.e 1 (satu) bendel Fotocopy surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antaraDirektorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan SDN Bengbulan 01 KecKarangpucung tentang pemberian

bantuan rehabilitasi Ruang Kelas SDdan meubelair SD.e 1 (satu) buah buku kas umume 1 (satu) buah laporan akhir Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Bengbulan 01Kec Karangpucung Kabupaten Cilacap (dikembalikan kepada SDNBengbulan 01)e 1 (satu) buah buku proposal permohonan bantuan rehap ruang kelas SDNPamulihan 02 Kec Karangpucung.e 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama SDN Pamulihan 02.e 1 (Satu) bendel Fotocopy surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antaraDirektorat Pembinaan Sekolah Dasar

Rp. 166.608.000, (seratus enam puluh enam juta enam ratus delapan ribu rupiah)yang terbagi dalam 6 (enam) bukti setoran masing masing sebesar Rp. 27.768.000, (duapuluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);Selanjutnya pada tanggal 19 mei 2011 atas dasar Surat Permohonan/PermintaanAlokasi Raskin dari Sekretaris daerah Kabupaten Mappi dan bukti Setoran Hargaberas Raskin dari saksi PETRUS SARWUNA maka Kepala Perum Bulog Sub DivreMerauke menerbitkan Surat Perintah Penyerahan barang (SPPB

) / Deliveri Order(DO) beras Raskin kepada Satuan Kerja (Satker) Raskin Perum Bulog Sub DivreMerauke sebesar 104.130 kg yang terbagi dalam 6 (enam) SPPB/DO masing masingsebesar 17.335 berdasarkan berita acara serah terima Penjualan Beras Raskin Nomor84/BAST/26050/V/2011; No 85/BAST/26050/V/2011; No86/BAST/26050/V/ 2011;No87/BAST/26050/V/2011; No88/BAST/26050/V/2011; NO89/BAST/ 26050/V/2011 tertanggal 30 Mei 2011 yang ditandatangani oleh saksi HADI PRASETYOsebagai pihak I (Perum Bulog) kepada sdr.

LINUS TUTUROP sendiri;Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011 atas dasar SPPB/DO, Satker Raskin Perum BulogSub Divre Merauke mengeluarkan beras Raskin dari Gudang Perum Bulog Sub. DiverMerauke sebesar 104.130 Kg (6.942 zak @ 15 Kg) dan menyerahkanya kepada saksiPETRUS SARWUNA selaku Penerima kuasa dari terdakwa Drs.

LINUSTUTUROP sendiri;Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011 atas dasar SPPB/DO, Satker Raskin Perum BulogSub Divre Merauke mengeluarkan beras Raskin dari Gudang PerumBulog Sub. Diver Merauke sebesar 104.130 Kg (6.942 zak @ 15 Kg) danmenyerahkanya kepada saksi PETRUS SARWUNA selaku Penerima kuasa dariterdakwa Drs.

Merauke yang di bayarkan tanggal 19 Mei 2011, ke RekBulog Merauke ;6 (enam) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang ( SPPB ) Delivery Order ( DO ) no.289 s/d 294 tanggal 19 Mei 2011 ;6 (Enam) lembar Berita Acara Serah Terima Penjualan Raskin no. 84 / BAST /26050/V/2011 s/d 89/BAST/26050/V/2011 tanggal 30 Mei tahun 2011 ;1 (Satu) lembar surat kuasa KA. Distrik Kaibar (Drs.