Berdasarkan SPA, Perum Bulog menerbitkan Surat PerintahPenyerahan Barang( SPPB )/DO beras untuk masing masingkecamatan atau desa/kelurahan dengan atau tanpa menunggupeuncuran resmi penyaluran Raskin pada awal tahun.c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum Bulog menyalurkanberas sampai Titik Distribusi ( TD ).d.

Cianjur, berupa : 1 lembar Surat Perintah Penyerahan Barang ( SPPB ) ( DeliveryOrder ) Nomor : 00428/12/2014/022/01/RAS, tanggal 16 Desember2014. s/d huruf M Dokumen Penyaluran Raskin Alokasi CadanganBeras Pemerintah ( CBP ) untuk Ds. Sukakerta Kec.

Cianjur, berupa :> 1 lembar Surat Perintah Penyerahan Barang ( SPPB ) ( DeliveryOrder ) Nomor : 00428/12/2014/022/01/RAS, tanggal 16Desember 2014. s/d huruf M Dokumen Penyaluran RaskinAlokasi Cadangan Beras Pemerintah ( CBP ) untuk Ds.Sukakerta Kec. Cilaku Kab.

Cianjur, berupa : 1 lembar SuratPerintah Penyerahan Barang ( SPPB ) ( Delivery Order ) Nomor: 00252/12/2014/022/01/RAS, tanggal 16 Januari 2015Dikembalikan kepada Bulog Sub Divre Cianjur melalui saksi NurHuda Zus Jualianto .> 1 (satu ) buah buku tulis yang berisi catatan penerimaan danpenyaluran Beras Raskin Tahun 2014 untuk Rt. 01/09 Ds.Sukakerta Kec. Cilaku Kab. CianjurDikembalikan kepada saksi Dudung, Spd,9.

Penyitaan Tanggal 22 Juni 2011, dari RAPIANA (Kepala SDN.05 Goisoinan),berupa :eSatu buah foto copy buku rekening dilegalisir atas nama SDN.05Goisoinan dengan no rekening 2110.0210.058635;Halaman 3 dari 262Satu lembar SK Kepala Sekolah SDN.05 Nomor: 801/351/SKKS/SDN.05/TIX/2009 tanggal 15 September 2009 tentang Panitia PelaksanaPembangunan/ Rehabilitasi (DAK) SD Negeri 05 Goisoinan Tahun2009;Satu buah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor: 47/DPKAD/IX/2009;Satu buah Rencana Anggaran Biaya

Penyitaan dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 22 Juni 2011, dari SUWARNO,S.Pd.SD (Kepala SDN.22 Tua Pejat), berupa :Satu buah foto copy buku rekening dilegalisir atas nama SDN.17 TuaPejat dengan no rekening 2110.0210.058763;Satu lembar SK Kepala Sekolah SDN.17 Nomor: 135/SD.17.Tpj/2009Tentang Panitia Pelaksana Pembangunan/ Rehabilitasi (DAK) SDNegeri 17 Tua Pejat Tahun 2009;Satu buah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor: 54/DPKAD/IX/2009;Satu buah Rencana Anggaran Biaya (RAB) SDN.17

A.Ma (Kepala SDN.19Saumanganyak), berupa:e Satu buah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor: 07/DPKAD/IX/2009;e Satu buah Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan PemeliharaanRutin / Berkala Rusak Berat Ruang Kelas Sumber Dana DAK Tahun2009 SDN.19 Saumanganya;e Satu buah Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan PemeliharaanRutin / Berkala Rusak Berat Ruang Kelas Sumber Dana DAKPendamping Tahun 2009 SDN.19 Saumanganyak;e Foto Dokumentasi 100 % Rehabilitasi SDN.19 Saumanganyak.41.

;Bahwa saksi menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan DAKbidang pendidikan dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, saksi selakuKepala Sekolah Dasar Negeri 15 Betumonga menandatangani SuratPerjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) di Kantor Dinas Pendidikan padatanggal saksi tidak ingat lagi sekira bulan September 2009.

Tarminta,MM.e Bahwa pada saat sosialisasi saksi tidak ada menerima Juklak/Juknis dariterdakwa;e Bahwa syaratsyarat yang harus dilengkapi agar sekolah menerima danaDAK adalah:e Membuka rekening ke Bank Nagari Cabang Mentawai di Tua Pejat denganno. tekening 2110.0210.058623e Membuat NPWP di kantor Pajak.e Menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara KepalaSekolah dengan DPPKAD Kab. Kep.

Aceh Tamiang sesuai dengan Surat PerjanjianPemberian Bantuan (SPPB) No. 602/SPPB/TBJK/ PPTK III/2009 Tanggal16 Oktober 2009, di buat di Banda Aceh tanggal 09 Desember 2009.Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana antara Ir. Ridawan, St dengan H.Awaluddin, SH SpN.

) No : 602/SPPB/307/TBJK/PPTK III/2009, tanggal 16Oktober 2009, tentang pekerjaan pembangunan mesjid agung kab.

Aceh Tamiangtersebut adalah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB), Nomor :602/ SPPB/307/ TBJK/ PPTK III/ 2009, tanggal 16 Oktober 2009 tentang PekerjaanPembangunan Mesjid Agung;Bahwa dana untuk pembangunan mesjid agung Kab.

Aceh Tamiang.Photo dokumentasi lokasi pembangunan mesjid Agung.Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) No : 602/SPPB/307/TBJK/PPTKIH/2009, tanggal 16 Oktober 2009, tentang pekerjaan pembangunan mesjidagung kab.

Aceh Tamiang tersebut adalah SuratPerjanjian Pemberian Bantuan (SPPB), Nomor : 602/SPPB/307/TBJK/PPTK III/2009, tanggal 16 Oktober 2009 tentangPekerjaan Pembangunan Mesjid Agung;Bahwa pelaksanaan pembangunannya tidak sesuai dengan RAB awal Pada Rencana Anggaran Biaya yang ada di dalam SuratPerjanjian Pemberian Bantuan (SPPB), Nomor : 602/SPPB/307/TBJK/PPTK III/2009, tanggal 16 Oktober 2009 tersebut,saksi tidak tahu sebabnya karena saksi tidak dilibatkan dan juga tidak tahu pembuatan RAB awal yang

.> 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor: 023180/KPU.01/2019, tertanggal 11012019.> 1 (satu) lembar Invoice dari Minerva Foods Asia tertanggal 30 Desember 2018.> 1 (satu) Unit HP Brandcode warna hitam berikut Simcard Simpati dengan nomor: 082124190856;> Bukti transfer Bank BRI senilai Rp. 28.000.000.

Setelah Terdakwa menerima SPPB dan SP2 dari saksiLumumba Terdakwa langsung menghubungsi sdr. Sdr. Suhendi als Otoy (dpo) untuk memberitahukan bahwaTerdakwa sudah menerima SPPB dan SP2. Oleh sdr. Suhendi als Otoy Terdakwa disuruh untuk mengirim databarang yang akan dikirim melalui SMS agar sdr. Suhendi als Otoy dapat mengecek/mengetahui di Goeglebarang apa yang akan dikirim oleh Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa diberitahu oleh sdr.

Sesuai SPPB dan SP2yang Terdakwa terima dari saksi Lumumba barang berupa Frozen Boneles Beef Trimming 65 CL/DagingOlahan Inport yang sudah beku sebanyak 671 Karton seberat18.251 Kg milik PT. Canning Indonesia Produks tersebut akan diantarkan ke Komplek Pergudangan KosambiPermai Prancis Blok KK No. 1011 Dadap Jakarta Barat.

Berkah Cold Storage yang bergerak dibidang pengiriman barang sewamenyewa gudang.Bahwa benar saksi telah memberikan SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang) dan SP2 (Surat ijinuntuk Container yang kosong) kepada saksi Lumumba selaku pemilik mobil NISSAN BTX B9541SD untukmembawa daging sapi sapi Import sebanyak 671 Karton seberat18.251 kg milik PT. Canning Indonesian Products untuk dikirimkan ke gudang PT.

li>

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa:

1. Legalisir Surat Perintah Pengeluaran barang 044958, atas nama Penyalur ; PT.BASAMO BERKAH MAKMUR sejumlah 200 (dua ratius) karung plastic @ 50 Kg SPPB

Menyatakan barang bukti berupa :1.Legalisir Surat Perintah Pengeluaran barang 044958, atas namaPenyalur ; PT.BASAMO BERKAH MAKMUR sejumlah 200 (duaratius) karung plastic @ 50 Kg SPPB : No. 025/SMTR/IX/2019No.Kenderaan : AA 1559 SB, ARI SUPRIYANTO tanggalpengambilan 2 Oktober 2019.Legalisir Surat Perintah Pengeluaran Barang 044959, atas namaPenyalur ; PT.BASAMO BERKAH MAKMUR sejumlah 200 (duaratius) karung plastic @ 50 Kg SPPB : No. 025/SMTR/IX/2019No.Kenderaan : AA 1912 EK, PRASETYO tanggal pengambilan

,BASAMO BERKAH MAKMUR sejumlah 200 (duaratius) karung plastic @ 50 Kg SPPB : No. 025/SMTR/IX/2019No.Kenderaan : AA 1559 SB, ARI SUPRIYANTO tanggalpengambilan 2 Oktober 2019.2. Legalisir Surat Perintah Pengeluaran Barang 044959, atas namaPenyalur ; PT.,BASAMO BERKAH MAKMUR sejumlah 200 (duaratius) karung plastic @ 50 Kg SPPB : No. 025/SMTR/IX/2019No.Kenderaan : AA 1912 EK, PRASETYO tanggal pengambilan2 Oktober 2019.3. Legalisir Surat Perintah Pengeluaran Barang 044963, atas namaPenyalur ; PT.

,BASAMO BERKAH MAKMUR sejumlah 200 (duaratius) karung plastic @ 50 Kg SPPB : No. 025/SMTR/IX/2019No.Kenderaan : AA 1559 SB, ARI SUPRIYANTO tanggalpengambilan 3 Oktober 2019.4.

,BASAMO BERKAH MAKMUR sejumlah 200 (dua ratius)karung plastic @ 50 Kg SPPB : No. 025/SMTR/IX/2019 No.Kenderaan :AA 1559 SB, ARI SUPRIYANTO tanggal pengambilan 3 Oktober 2019.4.

No. 56/PMK.011/2011, PIB dan SPPB;10.

Sehinggadapat Pemohon rasakan sebagai peraturan yang bersifat menjebak bagiimportir karena apabila Permenkeu tersebut diberitahukan saat sebelumbarang impor milik Pemohon diijinkan keluar (SPPB) maka Pemohon bisamelakukan ReEksport ke Negara asal dari pada diturunkan, tetapi mengalamikerugian yang amat besar.

Namun Pejabat Bea dan Cukai Tanjung PerakSurabaya tidak memberitahukan adanya Permenkeu tersebut tetapi justrumenerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dan setelahbarang impor milik Pemohon keluar Pelabuhan setelah satu mingguberikutnya didatangi lagi dan barang disegel tidak boleh dibongkar apabilatidak membayar uang jaminan sebesar Rp. 2.854.910.000 ,.

tanggal 29 Maret 2011 Pejabat Bea dan Cukai Surabayatelah menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor :025570/WBC.10/KPP.MP.01/2011 (Bukti P.9);e.

Fotocopy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) (Bukti P9);12. Fotocopy Bukti Terima Kiriman (Bukti P10);13. Fotocopy Pemberitahuan Impor Barang 9Pib) (Bukti P11);14. Fotocopy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor : Ill/WBC.10/KPP.01/200 (Bukti P12);15.

denganrekening masing masing sekolah.Bahwa adapun mekanisme pencairan dana bantuan untuk programkegiatan rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar yangbersumber dari APBN tahun anggaran 2012 Kementrian Pendidikandan Kebudayaan RI hingga sampai ke Sekolah adalah sebagai berikut :Berdasarkan usulan dinas pendidikan kabupaten / kota direkturpembinaan SD menerbitkan SK penetapan SD calon penerima bantuan.Pejabat pembuat komitmen kegiatan (PPKK) menandatangani suratperjanjian pemberian bantuan (SPPB

).Berdasarkan SK direktur pembinaan SD dan SPPB bendaharapengeluaran pembantu).

APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yangtimbul dari penggunaan Surat bukti dimaksud.11Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan APBN, Pasal 12 ayat (2) mengatur bahwa Belanja atasbeban anggaran belanja negara dilakukan atas hak dan buktibuktiyang sah untuk memperoleh pembayaran.Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas RusakBerat SD tahun 2012 Bab II poin c, Bab III Poin c dan Bab IV poin e.Surat Perjanjian Pemberian Bantuan SPPB

Dan jika menurut Terbanding PemohonBanding ada salah dalam pencantuman nomor HS kenapa pada saat PemohonBanding melaporkan data PIB Pemohon Banding kepada Terbanding diterimadengan bukti diterbitkannya SPPB atas barang impor Pemohon Banding denganNomor 2656/KPU.01/2011 tanggal 06 Juni 2011, dimana seharusnya jikamenurut mereka ada kekeliruan pencantuman nomor HS maka seharusnya PIBPemohon Banding tersebut tidak dapat/boleh diproses dan diberitahukankepada Pemohon Banding untuk memperbaiki atau mengganti

Di satu sisi TermohonPeninjauan Kembali menerbitkan SPPB Nomor 202656/KPU.01/2011 tanggal 06 Juni 2011, dimana SPPB a quomenunjukan Termohon Peninjauan Kembali telah menyetujuipenggunaan PIB 203574 dengan Pos Tarif HS : 5209.19.00.00disertai fasilitas KlTEnya. Dilain sisi terlinat ketidaksetujuanTermohon Peninjauan Kembali dengan diterbitkannyaSPTNP018502/NOTUL/KPUTP/ BD.02/2011.

Dengankata lain, Keberadaan SPTNP018502/NOTUL/ KPUTP/BD.02/2011 adalah tidak sah menurut hukum.Dengan adanya penerbitan SPPB Nomor 202656/KPU.01/2011tanggal 06 Juni 2011 menunjukan bahwa Pemohon PeninjauanKembali telah melalui seluruh prosedur dan tatanan yang benarmenurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Dengandemikian menunjukkan ketidakkosistenan dan ketidakpahamanTermohon Peninjauan Kembali terhadap prosedur dan tatananmekanisme yang dimilikinya.b.

Bahwa penerbitan SPPB Nomor 202656/KPU.01/2011 tertanggal 06 Juni2011 dan SPTNP018502/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011 menimbulkankerancuan secara prosedural dengan diterbitkannya SPTNP a quo.Penerbitan SPPB Nomor 202656/KPU.01/2011 tertanggal 06 Juni 2011menunjukkan kesetujuan Termohon Peninjauan Kembali ataspenggunaan Pos Tarif 5209.19.00.00.

Atas dasar telah terpenuhinya yang menjadi kewajibanPemohon Peninjauan Kembali secara prosedural, maka TermohonPeninjauan Kembali menerbitkan SPPB Nomor 202656/KPU.01/201 1tertanggal 06 Juni 2011 untuk pendaftaran PIB 203574. (Lampiran6(Surat pemberitahuan PIB tertanggal 30 Mei 2011) dan Lampiran7(SPPB Nomor 202656/KPU.01/2011 tertanggal 06 Juni 2011));.

KHAMRIN, M.Pdselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penjaminan KepastianLayanan dan Subsidi Peningkatan Mutu SMP pada Direktorat PembinaanSMP Ditjen Dikdas Kemendikbud; dimana berdasarkan PanduanPelaksanaan Tekhnis Program Block Grant Pembangunan USB LanjutanTahun 2012 diketahui bahwa Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB)tersebut memuat ketentuan pelaksanaan Pembangunan USB Lanjutantersebut antara lain sebagai berikut :> Pasal 3 Jangka waktu pembangunan sampai selesai 100 % ditetapkan

Jika Pihak Kedua tidak melaksanakan pekerjaansesuai dengan SPPB, maka pihak kedua tetapbertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaantersebut;2. Jika pihak kedua terbukti melakukan penyimpanganterhadap dokumen SPPB~ dan PedomanPelaksanaan dan Tekhnis, maka pihak keduabertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia untukdiperoses sesuai dengan peraturan dan hukum yangberlaku.

Banggai danmenyampaikan bahwa anggaran pembangunan USB SMPN 6 Lamala telahmasuk ke Rekening SMPN 6 Lamala pada Bank BRI Cabang Luwuk Nomorrekening 0000016701034830508 sejak tanggal 4 September 2012sebesar Rp. 534.300.000, (lima ratus tiga puluh empat juta tiga ratus riburupiah); sehingga jika mengacu pada SPPB maka pelaksanaan pekerjaantersebut sudah harus dilaksanakan dan harus selesai dalam waktu 120(seratus dua puluh) hari sampai dengan 4 Januari 2013; oleh karena ituTerdakwa menyampaikan kepada

bahwa Terdakwabertanggungjawab sepenuhnya Jika dalam pelaksanaan kegiatan tersebutterjadi penyimpangan terhadap dokumen SPPB dan Pedoman Pelaksanaandan Tekhnis; Bahwa dalam pelaksanaannya pada tahun anggaran 2012, SekolahMenengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Lamala Kec.

Jika Pihak Kedua tidak melaksanakan pekerjaansesuai dengan SPPB, maka pihak kedua tetapbertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaantersebut;2.

Syam selaku Pelaksana Mekanikal/Elektrikal Mustaman selakuBagian Logistik Rustan selaku Pelaksana Sipil/Finishing;Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2007 ditandatangani SuratPerjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan PekerjaanPembangunan Unit Sekolah Baru (USB SMPN 5 Pitumpanua) Nomor:101.h.12/C3.1.2/KU/PSMP/2007 antara Drs. H.

syarat Pencairan dana untuk diajukan kekonsultan lapangan (saksi ISWAN' FAJAR, ST.) kemudianditeruskan ke Bank Mandiri Cabang Sengkang dan selanjutnyaDirjen Pendidikan Menengah dan Kejuruan telah menyalurkandana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 5 PitumpanuaKabupaten Wajo sebesar Rp. 1.298.270.000, (Satu Milyar DuaRatus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh RibuPencairan dana tersebut dilakukan berdasarkan waktupelaksanaan pekerjaaan sesuai Surat Perjanjian PemberianBantuan (SPPB

Bin Mane telah melaksanakan proyekPembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 5 PitumpanuaKabupaten Wajo namun tidak selesai sampai batas akhirtenggang waktu sesuai Surat Perjanjian Pemberian Bantuan(SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru(USB SMPN 5 Pitumpanua) sampai tanggal 31 Desember 2007,sehingga dilakukan perpanjangan waktu (Addendum) pertamaNomor: 124.f.14/C3.1.2/KU/PSMP/2007 tanggal 27 Desember 2007dengan waktu pelaksanaan terhitung dari tanggal 20 Nopember2007 berakhir pada

Menengah Pertama pada BAB VII hurud D perihal sanksiyang berbunyi Jika berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasiberbagai pihak ternyata komite pembangunan Unit Sekolah baru(KPUSB) tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan proposalyang disepakati dan petunjuk pelaksanaan ini, maka pihakkomite wajib menyetor kembali dana bantuan sebesar bantuanyang diterima ke KPPN selambatlambatnya 30 hari setelahhasil pemantauan dan evaluasi disepakati serta tidak sesuaidengan Surat perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB

Syam selaku Pelaksana Mekanikal/ElektrikalMustaman selaku Bagian LogistikRustan selaku Pelaksana Sipil/FinishingBahwa pada tanggal 20 Nopember 2007 ditandatangani SuratPerjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan PekerjaanPembangunan Unit Sekolah Baru (USB SMPN 5 Pitumpanua) Nomor:101.h.12/C3.1.2/KU/PSMP/2007 antara Drs. H.

Menetapkan barang bukti berupa :1. 1(satu) berkas foto kopi Surat Permintaan Beras Miskin (Raskin) Alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2010 dari Bupati Manggarai Barat kepada Kasubdivre Wilayah VII Ruteng/ Kansilog Labuan Bajo, yang telah dilegelisir.2. 1(satu) berkas foto kopi Surat Tanda Terima Pembayaran Beras Miskin alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2010, yang telah dilegelisir.3. 1(satu) berkas foto kopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) alokasi bulan

2010 kabupaten Manggarai Barat posisi pertanggal 31 Desember 2010. 7. 1(satu) berkas foto kopi Surat Permintaan Tambahan Alokasi pagu Raskin bulan Juni s/d Desember tahun 2010 dari Bupati Manggarai Barat kepada Kansilog Labuan Bajo, yang telah dilegelisir.8. 1(satu) berkas foto kopi surat Tanda Terima Pembayaran Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) alokasi bulan Juni sampai dengan Desember tahun 2010, yang telah dilegelisir.9. 1(satu) berkas foto kopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB

yang telah dilegelisir.11. 1(satu) berkas foto kopi Surat Permintaan Beras Miskin ( Raskin) alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2011 dari Bupati Manggarai Barat kepada Kansilog Labuan Bajo, yang telah dilegelisir.12. 1(satu) berkas foto kopi Surat Tanda Terima Pembayaran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2011, yang telah dilegelisir. 13. 1(satu) berkas foto kopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB

Desember tahun 2011, yang telah dilegelisir. 16. 1(satu) Lembar asli Surat Realisasi Raskin tahun 2011 kabupaten Manggarai barat posisi pertanggal 31 Desember 2011. 17. 1(satu) berkas foto kopi Surat Permintaan Alokasi (SPA) Raskin 13 Tahun 2011 dari Bupati Manggarai Barat kepada Kansilog Labuan Bajo, yang telah dilegelisir. 18. 1(satu) Lembar foto kopi Surat Tanda Terima Pembayaran Beras Raskin, yang telah dilegelisir.19. 1(satu) Lembar foto kopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB

(satu) Lembar asli Surat Realisasi Raskin tahun 2012 Kabupaten Manggarai Barat posisi pertanggal 28 Des 2012. 28. 1(satu) berkas foto kopi Surat Permintaan Alokasi (SPA) Raskin bulan ketiga belas tahun 2012 dari Bupati Manggarai Barat kepada Kansilog Labuan Bajo, yang telah dilegelisir.29. 1 (satu) Lembar foto kopi Surat Tanda Terima Pembayaran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) No.13/TT.HP/2012 , yang telah dilegelisir.30. 1(satu) Lembar foto kopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB

(DO) Tahun 2011 Desa Pong Majok No.UntukJumlah Nomor SPPB/DO Tanggal alokasi.

Penambahan Raskin13 1.600 5.805 9.288.000,Jumlah 70.140 112.224.000, Bahwa setelah terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok membayar semua raskin,kemudian pihak Kansilog Labuan Bajo menerbitkanSurat Perintah PenyerahanBarang (SPPB)/ Delivery Order (DO) sebagai dasar untuk mendistribusikan raskinke Desa Pong Majok, yaitu dengan perincian sebagai berikut : SPPB/Delivery Order (DO) Tahun 2010 Desa Pong Majok Untuk JumlahNo. Nomor SPPB/DO Tanggal alokasi.

Nomor SPPB/DO Tanggal alokasi.

SPPB/Delivery Order (DO) Tahun 2012 Desa Pong MajokNO.

Rp. 166.608.000, (seratus enam puluh enam juta enam ratus delapan ribu rupiah)yang terbagi dalam 6 (enam) bukti setoran masing masing sebesar Rp. 27.768.000, (duapuluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);Selanjutnya pada tanggal 19 mei 2011 atas dasar Surat Permohonan/PermintaanAlokasi Raskin dari Sekretaris daerah Kabupaten Mappi dan bukti Setoran Hargaberas Raskin dari saksi PETRUS SARWUNA maka Kepala Perum Bulog Sub DivreMerauke menerbitkan Surat Perintah Penyerahan barang (SPPB

) / Deliveri Order(DO) beras Raskin kepada Satuan Kerja (Satker) Raskin Perum Bulog Sub DivreMerauke sebesar 104.130 kg yang terbagi dalam 6 (enam) SPPB/DO masing masingsebesar 17.335 berdasarkan berita acara serah terima Penjualan Beras Raskin Nomor84/BAST/26050/V/2011; No 85/BAST/26050/V/2011; No86/BAST/26050/V/ 2011;No87/BAST/26050/V/2011; No88/BAST/26050/V/2011; NO89/BAST/ 26050/V/2011 tertanggal 30 Mei 2011 yang ditandatangani oleh saksi HADI PRASETYOsebagai pihak I (Perum Bulog) kepada sdr.

LINUS TUTUROP sendiri;Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011 atas dasar SPPB/DO, Satker Raskin Perum BulogSub Divre Merauke mengeluarkan beras Raskin dari Gudang Perum Bulog Sub. DiverMerauke sebesar 104.130 Kg (6.942 zak @ 15 Kg) dan menyerahkanya kepada saksiPETRUS SARWUNA selaku Penerima kuasa dari terdakwa Drs.

LINUSTUTUROP sendiri;Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011 atas dasar SPPB/DO, Satker Raskin Perum BulogSub Divre Merauke mengeluarkan beras Raskin dari Gudang PerumBulog Sub. Diver Merauke sebesar 104.130 Kg (6.942 zak @ 15 Kg) danmenyerahkanya kepada saksi PETRUS SARWUNA selaku Penerima kuasa dariterdakwa Drs.

Merauke yang di bayarkan tanggal 19 Mei 2011, ke RekBulog Merauke ;6 (enam) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang ( SPPB ) Delivery Order ( DO ) no.289 s/d 294 tanggal 19 Mei 2011 ;6 (Enam) lembar Berita Acara Serah Terima Penjualan Raskin no. 84 / BAST /26050/V/2011 s/d 89/BAST/26050/V/2011 tanggal 30 Mei tahun 2011 ;1 (Satu) lembar surat kuasa KA. Distrik Kaibar (Drs.

Apabila terdapat Desa/Kelurahan yang menunggakpembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) pada periodesebelumnya, maka penerbitan SPPB/DO untuk Desa/Kelurahantersebut ditangguhkan sampai ada pelunasan..

Apabila terdapat Desa/Kelurahan yang menunggakpembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) pada periodesebelumnya, maka penerbitan SPPB/DO untuk Desa/Kelurahantersebut ditangguhkan sampai ada pelunasan.Berdasarkan SPPB/DO, SATKER RASKIN mengambil beras digudang Perum BULOG, mengangkut dan menyerahkan berasRASKIN kepada Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi.Kualitas beras yang diserahkan harus sesuai dengan kualitas berasBULOG.Apabila dalam penyerahan ditemukan beras tidakmemenuhi standar maka beras

) / DO Raskin DesaPopongana) 12 ( dua belas ) lembar fotocopy surat perintah penyerahan barang( SPPB ) / DO Raskin Desa Popongan tahun 2009b) 12 ( dua belas ) lembar fotocopy surat perintah penyerahan barang( SPPB ) / DO Raskin Desa Popongan tahun 2010.c) 12 ( dua belas ) lembar fotocopy surat perintah penyerahan barang( SPPB ) / DO Raskin Desa Popongan tahun 2011.d) 12 ( dua belas ) lembar fotocopy surat perintah penyerahan barang( SPPB ) / DO Raskin Desa Popongan tahun 2012.5) Berita acara serah

Surat Perintah Penyerahan Barang ( SPPB ) / DO Raskin DesaPopongana) 12 ( dua belas ) lembar fotocopy surat perintah penyerahan barang( SPPB) / DO Raskin Desa Popongan tahun 2009b) 12 ( dua belas ) lembar fotocopy surat perintah penyerahan barang( SPPB ) / DO Raskin Desa Popongan tahun 2010.c) 12 ( dua belas ) lembar fotocopy surat perintah penyerahan barang( SPPB ) / DO Raskin Desa Popongan tahun 2011.d) 12 ( dua belas ) lembar fotocopy surat perintah penyerahan barang( SPPB) / DO Raskin Desa Popongan

Kabid Pelayanan Publik menerbitkan Surat PerintahPenyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) Nomor:00482/12/2011/012/01/RAS kepada Tim Satker Raskin Perum Bulog DrivePapua Cq. Petugas Satgas Raskin Kota Jayapura sebesar 31.170 kg kepalaHal. 2 dari 17 hal. Put.

No. 1574 K/Pid.Sus/2016Tim Sarker Raskin, kemudian SPPB/DO Raskin yang diterima Tim SatkerRaskin Drive Papua Wilayah Kota Jayapura diserahkan kepada KepalaGudang Beras Bulog (GBB) Santarosa Jayapura yang selanjutnyamempersiapkan untuk mengeluarkan dari gudang lalu diangkut denganmenggunakan alat angkut truk untuk diserahkan di Titik Distribusi kepada saksiYermias Nawipa, S.IP selaku Kepala Kelurahan Argapura dari Tim pelaksanaanpenyalur Raskin Kelurahan Argarpura di Kantor Keluraharan Argapura;Bahwa

Selain itu dalam pelaksanaan penyaluran berasmiskin (Raskin) bulan Ke13 kelurahan Argapura Tahun 2011, Terdakwa selakuKepala Distrik Jayapura telah menyimpang dari pedoman umum beras untukraskin tahun 2011 pada bab 4 tentang mekanisme pelaksanaan antara lain :Point 4.3.c berdasarkan SPPB/DO, Satker raskin rnengambil beras digudangPerum BULOG dan menyerahkannya kepada pelaksana Distribusi Raskin di titikDistribusi".

IP selaku Kepala Kelurahan Argapura(Fotokopi);1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan barang (SPPB) Nomor :00482/11/2011/012/01/RAS tanggal 30 desember 2011 Alokasi BulanDesember 2011 Kecamatan Jayapura Selatan kel.

IP selaku Kepala Kelurahan Argapura (Fotokopi);1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan barang (SPPB) Nomor :00482/11/2011/012/01/RAS tanggal 30 desember 2011 Alokasi BulanDesember 2011 Kecamatan Jayapura Selatan kel.

Dengan Nomor dan Tanggal SPPB : 196.14/PPMSMP/2009Tanggal 24 Maret 2009 dengan Nilai SPPB sebesar Rp. 400.000.000, (empatratus juta rupiah) untuk Pekerjaan Pengembangan SDSMP Satu Atap PadaSMPN 7 Dulupi Satu Atap;Bahwa Pembayaran Dana Bantuan Subsidi untuk Pendidikan DasarTerpadu SDSMP Satu Atap tersebut dilakukan melalui Nomor RekeningSekolah penerima sebagaimana kuitansi tertanggal 23 Maret 2009 untukpembayaran Pengembangan SDSMP Satu Atap SMPN 7 Dulupi Satu AtapSDN 12 Dulupi Desa Tangga Barito

No. 2008 K/Pid.Sus/20141.Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pengembangan SDSMP Satu Atap/SMPN 7 Dulupi Satu Atap, Nomor 196.14/PPMSMP/2009 tanggal 23 Maret 2009 antara Dra.

Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pengembangan SDSMP Satu Atap SMPN 7 Dulupi Satu Atap No. 196.14/PPMSMP/2009, tanggal 23 Maret 2009 ;. Kuitansi sebesar Rp. 400.000.000,(empat ratus juta rupiah) untukPembayaran Pengembangan SDSMP Satu Atap SMPN 7 DulupiSatu Atap SDN 12 Dulupi Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo,sesuai dengan SPPB tanggal 23 Maret 2009 No. 196.14/PPMSMP/2009;. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan (SPKP2)No. 202.14/PPMSMP/2009 tanggal 29 Maret 2009 ;.

Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pengembangan SDSMPSatu Atap SMPN 7 Dulupi Satu Atap No. 196.14/PPMSMP/2009,tanggal 23 Maret 2009 ;. Kuitansi sebesar Rp. 400.000.000,(empat ratus juta rupiah) untukPembayaran Pengembangan SDSMP Satu Atap SMPN 7 Dulupi SatuAtap SDN 12 Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo, sesuaidengan SPPB tanggal 23 Maret 2009 No. 196.14/PPMSMP/2009;. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan (SPKP2) No.202.14/PPMSMP/2009 tanggal 29 Maret 2009 ;.

Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pengembangan SDSMP Satu Atap SMPN 7 Dulupi Satu Atap No. 196.14/PPMSMP/2009, tanggal 23 Maret 2009 ;Hal. 26 dari 35 hal. Put. No. 2008 K/Pid.Sus/201410.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.. Kuitansi sebesar Rp. 400.000.000,(empat ratus juta rupiah) untukPembayaran Pengembangan SDSMP Satu Atap SMPN 7 DulupiSatu Atap SDN 12 Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo,sesuai dengan SPPB tanggal 23 Maret 2009 No. 196.14/PPMSMP/2009;.

.- 1 (satu) lembar asli Equipment Interchange Receipt (EIR) EIR Gate Out Jakarta International Container Terminal, Container nomor CCLU6913396, ETB 2015-10-05;- 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor:063435 tanggal 05 Oktober 2015; - 2 (dua) lembar copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor:063435 tanggal 05 Oktober 2015; - 1 (satu) lembar copy Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat BC 2.3 Nomor: 065300 tanggal 06 Oktober

(satu) lembar asl Surat Persetuuan Pengeluaran Barang (SPPB)Nomor:063435 tanggal 05 Oktober 2015; 2 (dua) lembar copy Surat Persetuuan Pengeluaran Barang (SPPB)Nomor:063435 tanggal 05 Oktober 2015; 1 (Satu) lembar copy Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun di TempatPenimbunan Berikat BC 2.3 Nomor: 065300 tanggal 06 Oktober 2015; 1 (Satu) lembar asli Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun di TempatPenimbunan Berikat BC 2.3 Nomor: 065083 tanggal 05 Oktober 2015; 3 (tiga) lembar copy Pemberitahuan

PT Kwarglim YH Indah yang tidak ditandatangani dan tidakdistempel perusahaan serla SPPB tersebut, pada tanggal 06 Oktober 2015 TerdakwaANS memberitahu SUPRYANTO untuk mencetak dokumen BC 2.3 nomor pendafiaran065083 tanggal 05 Oktober 2015 dan SPPB an PT Kwangim YH Idah seramenyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) untuk dilakukanpengambilan Delivery Order (DO) pembayaran uang timbun dan sebagainya sampaiditerbitkan TILA.

PT Kwarnglim YH Indah yang tidak ditandatangani dan tidakdistempel perusahaan serla SPPB tersebut, pada tanggal 06 Oktober 2015 TerdakwaANS memberitahu SUPRYANTO untuk mencetak dokumen BC 2.3 nomor pendafiaran065083 tanggal 05 Oktober 2015 dan SPPB an PT Kwangim YH Idah seramenyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) untuk dilakukanpengambilan Delivery Order (DO) pembayaran uang timbun dan sebagainya sampaiditerbitkan TILA.

SUPRYANTO yang kemudian mencetak dokumen BC 2.3 nomorpendafataran 065083 tanggal 05 Oktober 2015 dan SPPB an. PT.

Faktanya, Pemohon Peninjuan Kembali tidak pernah menerimapenetapan tarif dan/atau nilai pabean sebagai pelaksanaan ketentuanPasal 16 UU Kepabeanan berupa SPTNP Pejabat BC KPU BC TgPriok dalam proses PDE Kepabeanan atas ke532 PIB yang menjadiobyek audit Kepabeanan, yang ada hanya SPPB;Dokumen SPPB menurut PMKRI No.51/PMK.04/2008 jo PMKRI No.147/ PMK.04/2009 (PMKRI 51) bukan Penetapan Pejabat BC untuktarif dan/atau nilai pabean karena bentuk formal Penetapan PejabatBC secara eksplisit telah ditetapbkan

Pejabat BC KPUBCTg Priok dan mengingat SPPB sangat jelas bukan dan tidak dapatdiidentikkan dengan penetapan Pejabat BC tentang tarif dan/atau nilaipabean yang dimaksud Pasal 16 UU Kepabeanan, maka penetapanSPKTNP a quo oleh Termohon Peninjauan Kembali ( DJBC ) menjaditidak sah secara hukum;. Pendapat Majelis Hakim di dalam halaman 18 dari 35PUT.58216/2014 yang menyatakan : Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan SPKTNPBahwa SPKTNP No.

Pejabat BC KPUBC TgPriok dan mengingat SPPB sangat jelas bukan dan tidak dapatdiidentikkan dengan penetapan Pejabat BC tentang tarif dan/atau nilaipabean yang dimaksud Pasal 16 UU Kepabeanan, maka penetapanSPKTNP a quo oleh Termohon Peninjauan Kembali ( DJBC ) menjaditidak sah secara hukum;.

Pejabat BC KPUBC TgHalaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 933 B/PK/PJK/2016Priok dan mengingat dokumen SPPB sangat jelas bukan dan tidak dapatdiidentikkan dengan penetapan Pejabat BC tentang tarif dan/atau nilaipabean yang dimaksud Pasal 16 UU Kepabeanan, maka penetapanSPKTNP a quo oleh Termohon Peninjauan Kembali ( DJBC ) menjaditidak sah secara hukum;.

)yang dimaksud Pasal 85 ayat (1) UU Kepabeanan sama denganpenetapan pejabat BC atas Tarif dan/atau nilai pabean (SPTNP)dimaksud Pasal 16 UU Kepabeanan, seperti yang telah TermohonPeninjauan Kembali gunakan sebagai alasan pembenar penetapankembali tarif (GPKTNP) a guo; padahal secara yuridis SPPB bukanSPTNP dan seharusnya Majelis Hakim sejak awal menguji legitimasipenggunaan SPPB tersebut berdasarkan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 95UU Kepabeanan, namun dalam Judex Facti hal yang bersifat mendasarini

) Nomor: 09/013/SPPB/KAKP/DIR/I/2006 (samadengan SPPB Repo saham BBRI ke1) tetapi tanggal dibuat berbeda;Repo saham ini diperpanjang, yaitu :Perpanjangan Ke1Sesuai surat penawaran PT.

) Nomor: 09/013/SPPB/KAKP/DIR/I/2006 (sama dengan SPPB Repo saham BBRIke1) tetapi tanggal dibuat berbeda.Repo saham ini diperpanjang, yaitu : Perpanjangan Ke1Sesuai surat penawaran PT.

SelanjutnyaPT Askrindo menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPPB)Nomor :09/087/ SPPB/KAKP/DIR/III/2006 tanggal 21 Maret 2006 yangditandatangani oleh terdakwa DR. RENE SETYAWAN, MA.

) Nomor09/013/SPPB/KAKP/DIR/I/2006 (sama dengan SPPB Reposaham BBRI ke1) tetapi tanggal dibuat berbeda.Il PENEMPATAN INVESTASI ANTARA PT ASKRINDO DENGAN PT RAM(RELIANCE ASSET MANAGEMENT);e Bahwa pada bulan Juni 2005 bertempat di Hotel Sheraton Media JIn.

Selanjutnya PT Askrindo menerbitkanSurat Perintah Pembayaran (SPPB) Nomor :09/087/SPPB/KAKP/DIR/IN/2006 tanggal 21 Maret 2006 yang ditandatangani olehterdakwa DR. RENE SETYAWAN, MA. BIN MOH.

Setelah mendapat respon SPPB pada hari itu tanggal28 Oktober 2015, terdakwa bersamasama dengan saksi Amiludin alias Amilbertemu dengan sdr. Maxon di Cibubur Junction untuk menyerahkanDokumen BC 2.3 Nopen. 092470 tanggal 28 Oktober 2015 dan dokumenrespon SPPBTPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang TempatPenimbunan Berikat). Lalu tanggal 1 November 2015 terdakwa sendirianbertemu dengan sdr.

Maxon untuk mendatangkan barang dariSingapore;e Bahwa dengan menggunakan dokumen BC 2.3, setelah datanyadimasukkan ke Aplikasi Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea Cukai,maka setelah data terinput lengkap dan benar, Sistem akanmengeluarkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) TempatPenimbunan Berikat (TPB), SPPB tersebutlah yang kemudian disalahgunakan sdr.

Notos yangmembantu menginput dokumen BC 2.3 beserta lampiranlampirannyaberupa invoice, Packing list, B/L dari maskapai pelayaran ke AplikasiSistem Komputer Pelayanan Bea Cukai, sehingga keluarkan SuratPersetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Tempat Penimbunan Berikat(TPB) dan sdr.

Selanjutnya berkomunikasidengan Petugas Pengelola Aplikasi PIB untuk menunggu keluarnyaSPPB setelah keluar lalu dicetak dalam file PDF, file SPPB dan PIBsetelah tercetak kemudian dikirim via email kepada forwarder (PT.

EDl/ahli Noviari Harman D), dari SKP BC 2.3 secara sistemakan menerbitkan Nomor Daftar dan Surat Persetujuan PengeluaranBarang (SPPB);. Bahwa dengan dasar dokumen BC 2.3 dan SPPB, AM Cargo selaku pihakForwader/EMKL rekanan PT. Notos, melakukan proses Custom clearance diHalaman 41 dari 59 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2016/PN Cjr42Pelabuhan bongkar dan trucking atas barang impor ke Kawasan Berikat PT.Notos di Jonggol Cianjur;Bahwa dengan peran pentingnya tugas Terdakwa di PT. Notos sebagaiPKB, sdr.

Bantul.1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalis berupa Berita AcaraPembentukan Kelompok dan Pengawas Kelompok serta Penetapan PrioritasUsulan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP KPP danBAP PUK), Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Rumah(SPPB), Berita Acara Penarikan atau Penggunaan Dana Rehabilitasi danRekonstruksi Rumah (BAP PD), Permohonan Pembayaran BantuanRehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Bukti Kwitansi Pembayaran, fotocopy Rekening Bank untuk Pokmas Banyakan

Bantul.1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisr berupa Berita AcaraPembentukan Kelompok dan Pengawas Kelompok serta Penetapan PrioritasUsulan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP KPP danBAP PUK), Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Rumah(SPPB), Berita Acara Penarikan atau Penggunaan Dana Rehabilitasi danRekonstruksi Rumah (BAP PD), Permohonan Pembayaran BantuanRehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Bukti Kwitansi Pembayaran, fotocopy Rekening Bank untuk Pokmas Kuden

Bantul.1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir berupa Berita AcaraPembentukan Kelompok dan Pengawas Kelompok serta Penetapan PrioritasUsulan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP KPP danBAP PUK), Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Rumah(SPPB), Berita Acara Penarikan atau Penggunaan Dana Rehabilitasi danRekonstruksi Rumah (BAP PD), Permohonan Pembayaran BantuanRehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Bukti Kwitansi Pembayaran, fotocopy Rekening Bank untuk Pokmas Kuden

Bantul.1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisr berupa Berita AcaraPembentukan Kelompok dan Pengawas Kelompok serta Penetapan PrioritasUsulan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP KPP danBAP PUR)............ .56BAP PUK), Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Rumah(SPPB), Berita Acara Penarikan atau Penggunaan Dana Rehabilitasi danRekonstruksi Rumah (BAP PD), Permohonan Pembayaran BantuanRehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Bukti Kwitansi Pembayaran, fotocopy Rekening

Bantul.1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir berupa Berita AcaraPembentukan Kelompok dan Pengawas Kelompok serta Penetapan PrioritasUsulan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP KPP danBAP PUK), Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Rumah(SPPB), Berita Acara Penarikan atau Penggunaan dana Rehabilitasi danRekonstruksi Rumah (BAP PD), Permohonan Pembayaran BantuanRehabilitasi ..........10.11.57Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Bukti Kwitansi Pembayaran, fotocopy