Ditemukan 1847 data
233 — 65
atau risalah penyelesaian, yang diterima dandidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Ternate pada tanggal 19 Desember 2019 dalam Register Nomor20/Pdt.SusPHI/2019/PN Tte, telah mengajukan gugatan sebagai berikut1.Alasan dan Dasar Gugatan :Bahwa UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial (PPHI) pada Pasal 1 angka 1 jo Pasal 1angka 7 jo Pasal 1 angka 17 telah mengatur mengenai mekanismepenyelesaian Perselisihan Hubungan Perburuhan
78 — 17
anjurantertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 2 huruf a ditolakoleh salah satu pihak atau para pihak maka para pihak atau salah satupihak melanjutkan perselisihan tersebut melalui Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri setempat.Bahwa TERGUGAT selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2015mengirimkan uang pisah melalui rekening para PENGGUGAT hal inijelasjelas merupakan perbuatan yang telah melanggar ketentuan UUNo.13 tahun 2003 Jo UU Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaianperselisihan perburuhan
155 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangUndang Nomor 21 Tahun 1954tentang Perjanjian Perburuhan antara SerikatBuruh dan Majikan (Lembaran Negara TahunHal.61 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.SusPHI/20141954 Nomor 69, Tambahan Lembaran NegaraNomor 598 a);9.
210 — 192 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perihal pengaturan pemaknaan hubungan kerja dalam ruang lingkupregulasi perburuhan dan kementerian terkait;Ahli menyatakan Pengaturan mengenai hal ihwal ketenagakerjaan,termasuk di dalamnya tentang hubungan kerja khususnya berkait denganhubungan kerja outsourcing, maka pengaturannya adalah dalam lingkupkementerian ketenagakerjaan. Jika kementerian ESDM yang mengaturHalaman 73 dari 102 halaman.
121 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang diperlukan, baik untukmengatasi maupun untuk menghilangkan keadaan kahar tersebut.10.2 Untuk maksud Perjanjian "KEADAAN KAHAR" diartikan sebagaisetiap peristiwa atau keadaan diluar kekuasaan pihak yangkewajibannya terpengaruh olehnya yang mengakibatkan pemenuhankewajiban berdasarkan Peranjian pada saat tertentu menjadibertentangan dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan termasuknamun tidak terbatas pada SEGALA KEPUTUSAN ATAUPEMBATASAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Act of Godperselisihan perburuhan
903 — 915 — Berkekuatan Hukum Tetap
FitUGarment Industry (dalam pailit) dari pihak tim Kurator;2 Bahwa surat keberatan ini diajukan dalam tenggang waktu yang ditetapkan olehHakim Pengawas, dengan batas akhir pendaftaran tanggal 8 Maret 2010;3 Bahwa bagian untuk buruh termasuk para buruh/pekerja yang berjumlah 33 (tigapuluh tiga) orang, sungguh memprihatinkan dan sangat tidak memenuhi rasakeadilan baik berdasarkan perundangundangan perburuhan maupun perundangundangan kepailitan meskipun dalam daftar tersebut para pekerja/buruh diakuisebagai
64 — 37
Perselisihan perburuhan oleh Pengadilan Hubungan Industrial.4. Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili sengketa tata usahanegara.5. Peradilan Militer bagi anggota TNI yang melakukan kejahatan.Hal.15 dari 103 hal.Put.No.68/Pdt.G/2013/PN.AMDDengan demikian, gugatan Penggugat seharusnya diajukan kePengadilan Tata Usaha Negara di Manado dan bukan PengadilanNegeri Airmadidi..
JOHNSON DALISANG TELLING,DKK
Tergugat:
PT. PERTAMINA Persero
203 — 114
Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 124 ayat (2) huruf a UU No. 2Tahun 2004 tentang PPHI, menyatakan bahwa : Panitia PenyelesaianPerselisinan Perburuhan Daerah atau lembagalembaga lain yangsetingkat yang menyelesaikan perselisihan hubungan industrial ataupemutusan hubungan kerja dan belum diputuskan, maka diselesaikanoleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;DALAM POKOK PERKARAHalaman 9 dari 105 hal.
306 — 1380
satusatunya orang yang bisamenemani saya, bisa menjadi partner saya atau bisa menolong saya, tetapitidak berhenti disitu saja, si A mengetahui keadaan itu, dengan mengetahuikeadaan itu timbullah niatnya, dalam kondisi seperti ini saya pegang si B ini,saya arahkan dan sebagainya sehingga B akan mau tidak mau masukkedalam perangkap saya dan sebenarnya kalai B tahu sebenarnya juga tidakmau tetapi B sudah tidak punya pilihan lain, sudah benarbenar tergantung ;Bahwa contoh paling mudah adalah perjanjian perburuhan
113 — 218
internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negarayang merdeka, yang berbentuk wilyahwilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawahbatasan kedaulatan yang lain.Pasal 3Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai induvidu.Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budakdalam bentuk apa pun mesti dilarang.Internasional Labour organitation (ILO) LAMPIRAN Deklarasi mengenai maksud dantujuan Organisasi Perburuhan
237 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama tersebut tidak benarkarena faktanya Undangundang Perselisihan Perburuhan dinyatakan berlaku 1(satu) tahun setelah diundangkan.
1.JOSEP GULTOM
2.BAIJO GULTOM
3.PARGAULAN SINAGA
4.DASLON SAMOSIR
5.JOHANNES SAMOSIR
Tergugat:
1.YAYASAN PERGURUAN KATOLIK SANTO YOSEPH MEDAN
2.YAYASAN PUTRI HATI KUDUS
56 — 17
. : 171/PdtSusPHI/2018/PN.Mdno7.158.pekerja (buruh) hingga sengketa perburuhan (hubungan industrial) mempunyaikekuatan hukum tetap, sebagaimana ditemukan dalam Putusan MahkamahAgung Nomor 127 K/PHI/2006, tanggal 22 Februari 2007, juncto PutusanMahkamah Agung Nomor 01/PHI.G/2006/PN.JKT.PST, tanggal 27 Juli 2006.Bahwa, oleh karena itu, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memerintahkan Tergugat danatau Tergugat II membayarkan hakhak Para Penggugat
ANI MARYANI mewakili tiga ratus dua puluh satu orang
Termohon:
PT. DADA INDONESIA
401 — 446
Itu sudah Prima FacieEvidence, sudah diakui dan pengakuan itu disebut pembuktian sederhana.Seperti juga kasus perburuhan, apabila sudah ditetapbkan Pengawas danharus membayar kekurangannya, maka itu sudah Prima Facie Evidence.Maka dengan demikian, kewajiban yang Penetapan Pengawas makamenurut Ahli sudah memenuhi unsur pembuktian sederhana, bahkan ini adadiperaturannya final dan mengikat.Bahwa hubungan antara Pekerja dengan Pengusaha itu adalah hubunganindividu, antara Buruh dengan Pengusaha ada 1
PT SEBASTIAN JAYA METAL diwakili ANTONNO TJAHJONO
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
153 — 100
/G/2018/PTUN.BDGMinimum Sektor (UMS) diatur dalam Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor: 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;2) Bahwa SURAT KEPUTUSAN yang menjadi objek sengketa Aquo tidakbertentangan dengan ketentuan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangandikarenakan perubahan redaksional tersebut merupakan kewenanganTERGUGAT/Gubernur Jawa Barat tanpa harus meminta persetujuanSiapapun sebagaimana redaksional Keputusan Keputusan lainnya; 3) Bahwa dalam sejarah perburuhan
960 — 287
Cabang HukumAdministrasi Negara yang bersifat mutlak yaitu Hukum Kepegawaian danHukum Perburuhan, Hukum Benda Negara, dan Hukum KeuanganNegara. Sedangkan Cabang Hukum Administrasi Negara yang bersifatalternatif yaitu Hukum Kependudukan, Hukum Lingkungan Hidup, danTeknik pembuatan peraturan perundangundangan;Bahwa dalam Hukum Kepegawaian, semua pegawai baik sebagai pegawainegeri maupun swasta ada dibebani 2 (dua) macam jabatan, yaitu :a.
TOLAP RACHMAD GIRSANG
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
187 — 105
.> Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) berdasarkanUndangUndang No. 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil(PNS) ;> Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P)berdasar UndangUndang No. 22 Tahun 1957 tentang PenyelesaianPerburuhan dan UndangUndang No. 12 Tahun 1964 tentang PemutusanHubungan Kerja di Perusahaan Swasta ;> Keputusan Gubernur berdasarkan Pasal 10 ayat (2) UndangUndangGangguan, Staasblad 1926 No. 226 ;> Keputusan Panitia Tenaga Kerja Migas
91 — 58
;perkara mengenai suatu perjanjian perburuhan.Dalam perkaraperkara ini, mereka yang disebutkan dalam pasal 1909 nomor 1dan 2, tidak berhak untuk minta dibebaskan dan kewajiban memberikankesaksian.Bahwa dalam perkara yang digugat di Pengadilan Negeri Denpasar dimanaTERBANDING selaku pihak yang menggugat dan PEMBANDING sebagai pihakyang digugat tidak dalam kedudukan TERBANDING dengan PEMBANDING mengenai perselisihan kedudukan salah satu pihak dan bukan dalam rangkaian adanya perjanjian pekerjaan/ perburuhan
193 — 614
., M.Hum.Bahwa Ahli dihadirkan sebagai Ahli Hukum Perburuhan dariUniversitas Gadjan Mada (UGM) yang akan menerangkan HukumKetenagakerjaan untuk Anak Buah Kapal (ABk);Bahwa di atas kapal ada beberapa orang yang bekerja maka terjadihubunganhubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha ataupemilik kapal;Bahwa hubungan kerja yang terjadi di atas kapal berdasarkanPerjanjian Kerja Laut (PKL);Bahwa tidak dimungkinkan jika hubungan kerja di atas kapal tanpaadanya PKL, jika perjanjian dibuat secara lisan
61 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Konstitusi Nomor: 012/PUUI/2003 tanggal 28Oktober 2004Menimbang, bahwa syaratsyarat yang ditetapkan untukpelaksanaan hak buruh untuk mogok, baik syarat bahwa mogokdilakukan secara sah dan tertib dan damai sebagai akibat gagalnyaperundingan (Pasal 137), ajakan mogok terhadap buruh saat mogokkerja berlangsung dengan tidak melanggar hukum (Pasal 138) maupunsyaratsyarat administratif tentang jangka waktu pemberitahuan dan lainlain (Pasal 140 141), yang oleh para Pemohon dipandang bertentangandengan standard perburuhan
PT. TROPICAL ASIA
Tergugat:
ALFIAN, dkk
178 — 178
PERTIWI PRIMA PLYWOOD; Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 118/2005/EKS tanggal 26 Juli 2005; Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) No. 1886/1383/IV/PHK/022005 tanggal 28 Februari 2005; Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 40/EKS/2005/PN.JKT.UTtanggal 04 Oktober 2005 tentang Anmaning; Berita Acara Anmaning No. 40/EKS/2005/PN.JKT.UT tanggal 18 Oktober 2005; Berkas perkara yang bersangkutan9.