Ditemukan 2284 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 16-10-2014 — Upload : 03-06-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 36/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Tjk
Tanggal 16 Oktober 2014 — - LUQMAN Bin ABDUL RAHMAN
9378
  • Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampungadalah :a Mengumpulkan dan menganalisis data di Subbagian umum dankepegawaian dalam pengelolaan Administrasi Kepegawaian di lingkunganRSUD Dr. A.
    Dadi TjokrodipoBandar Lampung.h Mengevaluasi dan Pengumpulan laporan kegiatan pada Subbagian umumdan kepegawaian kepada Ka. Tata Usaha RSUD Dr. A. Dadi TjokrodipoBandar Lampung.1 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.Halaman 237 dari 346 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2014/PN.T jkBahwa Susunan Tim Pengelola Anggaran Tugas Pembantuan KementerianKesehatan pada RSUD Dr. A.
Register : 07-04-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 28 Juni 2021 — Penuntut Umum:
M. Purnama Sofyan, SH., MH
Terdakwa:
Widhiantoro bin Maskan
369123
  • (Anggota Tim) menggantikan Tim Pemeriksa yangtercantum di SP2 Nomor : Print0378/WPJ.05/KP0605/RIKSIS/2017tanggal 23 Agustus 2017;Tanggal 26 Februari 2018, KPP Pratama Jakarta Cengkareng menerimaSurat dari Kanwil DJP Jakarta Barat perihal Tindak Lanjut PenugasanPemeriksaan atas nama Sofia Hartati Ringoringo, Widhiantoro danPurnomo Adi;Tanggal 28 Maret 2018, Tim Pemeriksa membuat Surat UndanganPembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Nomor : Und134/WPJ.05/KP.0600/2018 dan dikirim via POS KILAT melalui SubBagian
Putus : 14-03-2013 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 79/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 14 Maret 2013 — MUH. AMIN SALEH, SH
85118
  • AHMAD SYARWANI,Bahwa saat ini saksi bertugas di Direktorat Penyidikan JaksaAgung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai Kepala SubBagian Tata Usaha sejak tanggal 13 Januari 2011, Tugas saksiberdasarkan Peraturan Jaksa Agung R.I.
Putus : 26-06-2014 — Upload : 16-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 2/PID.SUS/TPK/2014/PN.TPI
Tanggal 26 Juni 2014 — -RUDIANTO. SPd. SD Bin AHMAD KARMIDI (Terdakwa) -Edy PRabudi (JPU)
9939
  • Menyiapkan rencana kegiatan subbagian sebagai bahan penyusunanrencana kegiatan Sekretariat ;2. Menyusun laporan hasil kegiatansub bagian sebagai bahanpenyusunan laporan hasil kegiatanSekretariat ;3. Mengatur, mendistribusikandanmengkoordinasikan tugastugasbawahan sesuai dengan bidangnyamasingmasing ;4. Memberikan petunjuk danbimbingan tekhnis sertapengawasan kepada bawahan ;5. Memeriksa hasil kerja bawahan ;Hal 45 dari 117 Pts.No.02/Pid.Sus/TPK/2014/PN. Tpi.6.
Upload : 14-12-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 53/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Drs. H DEDI SUTARDI, M.M
9321
  • Pemerintah Daerah (TAPD) KabupatenBandung, usulan tersebut diberikan ke Bagian Perencanaan BAPEDAKabupaten Bandung untuk disampaikan kepada TAPD Kabupaten Bandung dandibahas bersama dengan Bagian Anggaran DPRD Kabupaten Bandung, hasilpembahasan tersebut akan ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Bandung yangselanjutnya dibuat suatu dokumen DPPA (Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran).Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KabupatenBandung menyusun rencana anggaran perubahan dan menugaskan SubBagian
Register : 28-05-2015 — Putus : 19-10-2015 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 19 Oktober 2015 — Pidana Korupsi - KAMARU ZAMAN BUDIYANTO
12728
  • Mengkoordinasikan penyusunan laporan (kinerja, kegiatan,akuntabilitas) Sekretariat;m.Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perhubungan yangberkaitan dengan subbagian Program dan Anggaran;n. Menyiapkan bahan laporan Sekretariat yang terkait denganpelaksanaan tugas Subbagian Program dan Anggaran.0. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasSubbagian Program dan Anggaran.Bahwa Proses terbitnya SPM adalah sebagai berikut :a.
Register : 16-05-2013 — Putus : 30-09-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 28/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 30 September 2013 — Pidana Korupsi : EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO
13622
  • Lokasipengadaan ditunjuk Puskesmas Kecamatan Cengkareng dan Puskesmas KecamatanKalideres.Bahwa Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administasi Jakarta Baratmengeluarkan masingmasing Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan KotaAdministrasi Jakarta Barat nomor 85/2010 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat yang menunjuk Kepala SubBagian Tata Usaha Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat yaituWALMAN SIMANJUNTAK selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Register : 23-04-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 13-08-2019
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 24/G/2018/PTUN.PTK
Tanggal 13 September 2018 — Dr. Heri Yulistio. M.Kes MELAWAN BUPATI KETAPANG
479325
  • Sebelumnya Sekretaris Dinas Kesehatan menyusun rumusandraft Keputusan Bupati tersebut bersama dengan Kepala Subbagian KeuanganDinas Kesehatan beserta staf terkait, setelah itu disetujui oleh Kepala DinasKesehatan untuk dibahas lebih lanjut di Tingkat Sekretariat Daerah, diteliti olehKepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, diteliti kembali oleh AsistenAdministrasi Umum Sekretariat Daerah, disempurnakan oleh Sekretaris Daerahdan terakhir ditetapkan oleh Bupati.
Register : 27-08-2018 — Putus : 05-11-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna
Tanggal 5 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
WILDANI HAPIT SH
Terdakwa:
Khalidin
12450
  • 2018/PN BnaRp200.605.000,00 (Dua Ratus Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah) dan jugamenggunakan Dana Jasa Guree Aceh Timur sebesar Rp96.225.872,(sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuhpuluh dua rupiah) yang dipotong langsung / dipungut dari gaji guru PNS AcehTimur yang bersumber dari APBK Aceh Timur untuk kepentingan pribadinyadan/atau untuk kepentingan orang lain atau setidaktidaknya uang sekitarjumlah tersebut, yang disimpan karena jabatannya yaitu sebagai Kepala SubBagian
Putus : 29-10-2014 — Upload : 28-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 K/Pdt.Sus-KPPU/2014
Tanggal 29 Oktober 2014 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI), VS 1. KONSORSIUM PNRI, DKK
246202 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 55 K/Pdt.SusKPPU/2014Keberatan I/PanitiaTender dan/atau TurutTermohon Keberatan II/Konsorsium PNRI;6 Sesuai penjelasan kamipada subbagian(VIL.c.1) di atas,penyampaian SertifikatISO 9001 dan ISO14001 signature padmerek Topaz adalahuntuk memenuhi danmengikuti jadwal danpermintaan dari TurutTermohon Keberatan I/Panitia Tender.
Register : 20-12-2013 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN MATARAM Nomor 42/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 20 Maret 2014 — - NI KADEK DEWI SRIDANI
12491
  • Front Liner, sebelum pemeriksaan XRay;Bahwa saksi pernah menerima uang sejumlah Rp. 1.250.000,00 (satujuta dua ratus lima puluh ribu) dari Muhtar yang bersumber dari P2;Bahwa saksi menerima uang tersebut dalam amplop, danmenerimanya sebelum tanggal 11 Peburai 2013;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidaktahu;11.Saksi ABDUL ROZAK;Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kepolisisan dan keterangansaksi semuanya sudah benar;Bahwa saksi bertugas di Bea cukai Mataram sejak 2011 pada subbagian
Register : 07-05-2019 — Putus : 30-09-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 6/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 30 September 2019 — Nama : Drs. THEODORIUS RAHAIL, M.B.A.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Raja Maur/Kepolisian R.I.; Tempat tinggal : Belakang Kuda, RT.001/RW.03, Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: 1) Nama Jabatan : BUPATI MALUKU TENGGARA; Tempat Kedudukan : Jalan Jenderal Sudirman Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/3739/SETDA/2019, tanggal 20 Mei 2019, memberikan kuasa kepada: 1) DEBBIE PENINA JULIANA BUNGA, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Maluku Tenggara; 2) OCEN N.P. WALINTUKAN, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penetapan Tanda Usaha Pariwisata Dinas Parawisata Kabupaten Maluku Tenggara; 3) NAZARIUS MATURBONGS, S.H., Jabatan Pelaksanakan Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Maluku Tenggara; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Pada Kantor Bupati Maluku Tenggara di Jalan Jenderal Sudirman-Langgur, Maluku Tenggara, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 2) Nama : FENCI PEDRO RENMAUR; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Perangkat Desa; Tempat tinggal : Ohoi Mun Ohoitadiun, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI I; 3) Nama : DAING TEMARWUT; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Perangkat Desa; Tempat tinggal : Ohoi Banda Efruan, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI II;
15551
  • ., Perihal: Pengunduran Dirisebagai Kuasa Hukum, tertanggal 30 Agustus 2019, yang pada pokoknyamengundurkan diri sebagai Kuasa Hukum Penggugat pada Perkara Nomor6/G/2019/PTUN.ABN sejak tanggal 30 Agustus 2019, yang tembusan suratnyadisampaikan kepada Majelis Hakim dan diterima oleh Majelis Hakim melalui SubBagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon padatanggal 2 September 2019;Menimbang, bahwa Pihak Tergugat, Pihak Tergugat II Intervensi , danPihak Tergugat Il Intervensi Il masingmasing
Register : 11-07-2018 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PN MANADO Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd
Tanggal 13 Maret 2019 — - Drs. JOKO SISWANTO, M.SI.
20054
  • Agar menghukum terdakwa untuk melakukan ganti rugi sebesar Rp112.000.0000; (seratus dua belas juta rupiah) sesuai dengan jumlah THRyang pernah terdakwa terima dan sudah dikembalikan kepada JPU.Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumdidakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Primair :Bahwa terdakwa Drs.Joko Siswanto, M.Si yang menjabat sebagai Kepala SubBagian Tata Usaha Balai Arkeologi Manado sekaligus selaku Pejabat PembuatKomitmen sesuai dengan Surat Keputusan
    setidaktidaknya digunakan tidaksesuai peruntukkannya.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahanatas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP.SubsidiairBahwa terdakwa Drs.Joko Siswanto, M.Si yang menjabat sebagai Kepala SubBagian
Register : 10-12-2015 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 222/Pid.Sus/2015/PN Skh
Tanggal 8 Juni 2016 — IRAWAN ANDRY SUMAMPAUW
348497
  • PLN (Persero) dan saat inisebagai Junior Engineer Pengendalian APP yang berada di bagian subbagian transaksi energi;Bahwa adapun yang menjadi tugas saksi yaitu pemeliharan sistem AMR(Automatic Meter Reading), pembacaan AMR untuk tagihan listrikbulanan, monitoring beban harian, analisa dan evaluasi untuk TO(Target Operasi) P2TL;Halaman 46 dari 131 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2015/PN SkhBahwa saksi juga salah satu anggota dalam team P2ITL di AreaSurakarta, sebelum team P2TL bergerak ke lapangan saksimengumpulkan
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 08-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 181/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bdg.
Tanggal 8 April 2016 — AGUS RIYANTO
11728
  • Penyidiktersebut sudah benar ;Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik dalam masalahtindak pidana Korupsi dalam pelaksanaan Pengadaan Traktor roda 2 (dua)dan Pompa Air serta Kegiatan Pembelian Alsintan Pra Panen APBD PropinsiJawa Barat Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Pertanian Tanaman PanganPropinsi Jawa Barat, yang diduga dilakukan oleh terdakwa ;Bahwa saksi menjelaskan sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang bekerjadi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat selaku Staf SubBagian
Putus : 14-05-2014 — Upload : 22-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1686 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 14 Mei 2014 — YANOS SEPTADI
7457 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sesuai dengan PeraturanWalikota Bandung Nomor : 622 tahun 2008 BAB III Nomenklatur PengelolaUrusan Pasal 3 poin IX Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah huruf b SubBagian Kepegawaian Sekretariat Daerah pada poin 4, Pengelola UrusanKelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Walikota, dalam hal ini Ajudanmempunyai tugas :a. Atas arahan pimpinan melaksanakan koordinasi dankonsultasi dalam rangka KPP Walikota;b. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuaidengan bidang tugasnya; danc.
Register : 20-06-2023 — Putus : 13-07-2023 — Upload : 13-07-2023
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 10/PID.TPK/2023/PT BBL
Tanggal 13 Juli 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : AGUNG TRISA PUTRA FADILLAH BURDAN, S.H.
Terbanding/Terdakwa : Eko Trisno, A.Md.MPRS, S.E. bin Mansur
10075
  • Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Laporan RSUD Sejiran Setason.
  • Foto Copy Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/192/1.2.1.1/RSUD/2017 tanggal 25 April 2017 tentang Penetapan Jasa Pelayanan dan Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat TahunAnggaran 2017.
  • Foto Copy Surat Penugasan Kabid Keperawatan RSUD Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat Nomor 800/189/SP/1.02.02/2017 tanggal 27 April 2017.
Putus : 28-06-2016 — Upload : 03-08-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 27/Pid.Sus/2016/PN.Smg
Tanggal 28 Juni 2016 — MULAT SETYADI, AP. M.Si Bin SUDARSO
8617
  • Sekertariat Daerah KabupatenPurbalingga terhitung bulan Januari 2009 berdasarkan PeraturanDaerah Kab Purbalingga No. 14 Tahun 2008 tentang Organisasidan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kab Purbalingga makanomenklatur Bagian Tata Pemerintahan Setda KabupatenPurbalingga berubah menjadi Bagian Pemerintahan Desa,selanjutnya berdasarkan SK Bupati Purbalingga No. 821.2003tanggal 10 Januari 2009.e Bahwa tugas pokok dan fungsi terdakwa MULAT SETYADI, AP.M.Si Bin SUDARSO dalam kedudukannya sebagai Kepala SubBagian
    M.Si Bin SUDARSO menduduki jabatan sebagaiKepala Sub Bagian Aparatur Pemerintahan Desa pada BagianPemerintahan Desa Sekertariat Daerah Kabupaten Purbalinggaterhitung bulan Januari 2009.e Bahwa tugas pokok dan fungsi terdakwa MULAT SETYADI, AP.M.Si Bin SUDARSO dalam kedudukannya sebagai Kepala SubBagian Aparatur Pemerintahan Desa pada Bagian PemerintahanDesa Sekertariat Daerah Kabupaten Purbalingga berdasarkanPeraturan Bupati No. 75 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tupoksiadalah :Tugas Pokok meliputi
Putus : 14-12-2015 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2384 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 14 Desember 2015 — H. ZAINAL MUTAQIN,SP,MM, DKK
9053 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821/KEP.33BKD/2008tanggal 26 Februari 2008 atas nama Wahyu Hidayat selaku Kepala SubBagian Tata Usaha Biro pada Biro Kesejahteraan Rakyat SetdaPropinsi Banten26. Peraturan Gubernur Propinsi Banten Nomor: 24 Tahun 2008tanggal 29 Agustus 2008 tentang Uraian Tugas dan tata kerjaSekretariat Daerah Propinsi BantenHal. 111 dari 117 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/201527. Uang Tunai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Samsuri BinSatri28.
Register : 08-03-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 8 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
Salman, SH
Terdakwa:
SLAMET RIYADI, S. Sos, MM
19572
  • Penyisihan untuk operasional 5% dari tiap pencariantahun 2013 dipgang dan dikelola oleh Kepala SubBagian Tata Usaha yang Kepala Suku Dinas saat itudijabat oleh Pak Joko dan yang mengelola saksi (SlametRiyadi), sedangkan untuk perionde pak Wagimandikelola sendiri oleh Sarifudin.Bahwa sehubungan dengan adanya pemotongan anggaranswakelola tahun 2013, maka Surat Pertanggungjawaban (SPJ)Kegiatan Swakelola dibuat dengan tidak menerangkan adanyapemotongan anggaran dan dibuat seolaholah pekerjaandilaksanakan
    Sos telahmenyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala SubBagian Tata Usaha (Kasubag TU) yang mempunyai tugassebagai verifikator pada Suku Dinas Pekerjaan Umum TataAir Jakarta Utara dengan turut serta melakukan pemotongansebesar 35% dilakukan diruang kerjanya Kabag TU terhadapnilai anggaran swakelola yang akan diterima oleh masingmasing pelaksana pekerjaan dan telah menyetujui sertamenandatangani dokumen kelengkapan pencairan anggaranHalaman 246 dari 303 Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor 22/PidTPK